KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER PADA INSW

proconsult konsultan pajak

INSW (Indonesia National Single Window) adalah salah satu sistem yang dibuat oleh bea cukai untuk membantu proses trading di Indonesia. Portal INSW digunakan dalam penanganan dokumen kepabeanan, perijinan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik secara elektronik. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara  nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal,  pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara  tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan  sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen  kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain,  yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta  memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. Lembaga National Single Window yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi yang  mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan  dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik. LNSW menyediakan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga  post border pada SINSW. Ketentuan mengenai tata niaga post border diterbitkan oleh  kementerian/lembaga terkait. Untuk dapat dicantumkan dalam SINSW, ketentuan mengenai tata niaga post border harus disampaikan kepada Menteri u.p. Kepala LNSW.

Ketentuan mengenai tata niaga post border:

  1. Pos tarif atau kode Harmonized System sesuai dengan peraturan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
  2. Nomor dan tanggal penerbitan ketentuan mengenai tata niaga post border
  3. Uraian barang yang diatur dalam ketentuan mengenai tata niaga post border
  4. Instrumen administrasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai tata niaga post border
  5. Deskripsi komoditi dalam ketentuan mengenai tata niaga post border
  6. Tanggal berlaku dan/atau berakhirnya ketentuan mengenai tata niaga post border

Ketentuan mengenai tata niaga post border yang telah dicantumkan pada SINSW, digunakan sebagai referensi  validasi pemenuhan perizinan tata niaga post border dan pemberian data realisasi impor kepada kementerian/ lembaga penerbit ketentuan mengenai tata niaga post border.