Mengenal apa itu SKB Pajak

Mengenal apa itu SKB Pajak

Pengertian SKB Pajak?

Bila Anda sering berurusan dengan pajak, Anda pasti sudah biasa menemukan beragam dokumen yang berfungsi sebagai lampiran pajak. Di antara berbagai dokumen pajak terdapat satu surat yang disebut sebagai dokumen sakti karena dapat membebaskan wajib pajak penerima penghasilan dari potongan pajak. Saat melampirkan SKB pajak, pihak pemotong dan pemungut PPh, PPN atau jenis pajak lain tidak lagi melakukan kewajiban memotong pajak. Dokumen sakti ini disebut juga dengan Surat Keterangan Bebas Pajak. Dengan kata lain, Surat Keterangan Bebas Pajak adalah sebuah dokumen yang dapat membebaskan wajib pajak penerima penghasilan dari potongan pajak.

Syarat-Syarat memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak

Fasilitas SKB pajak dari pemerintah ini didapatkan wajib pajak saat kebijakan tax amnesty berlangsung. Berdasarkan PER-32/PJ/2013 wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan PPh yang tidak bersifat final kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini wajib pajak diwajibkan untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah atau dokumen pendukung sejenis lainnya, Serta memenuhi syarat yang telah ditetapkan di antaranya:
• Memberikan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh final yang disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKP, untuk WP yang terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat diajukannya SKB.
• Sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya permohonan. Berlaku bagi wajib pajak yang telah terdaftar pada tahun pajak sebelum diajukannya SKB.
• Ditandatangani oleh WP pemohon. Jika permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
Setelah wajib pajak melakukan permohonan penerbitan SKB dari KPP setempat, permintaan wajib pajak biasanya akan diproses paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Ada dua kemungkinan yang akan didapatkan wajib pajak setelah permohonan sudah selesai diproses, yaitu:
1. Surat Keterangan Bebas Pajak
2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak.
Jika dalam jangka waktu lima hari pihak KPP belum memberi keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima. Ketika permohonan wajib pajak dianggap diterima, kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam waktu 2 hari kerja setelah jangka waktu 5 hari yang sudah terlewati. SKB tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Alasan SKB pajak diperlukan

Ada yang menyebabkan seorang wajib pajak memerlukan SKB pajak pada kondisi-kondisi tertentu. Fungsi dari SKB pajak mengacu pada prinsip pay as you earn. Pada periode akhir tahun, cicilan pembayaran pajak akan dihitung kembali sebagai kredit pajak.

SKB juga menjadi solusi agar seorang wajib pajak yang sudah pasti mengalami kerugian tidak mengalami lebih bayar saat proses pemotongan dan pemungutan PPh dilakukan.

Jenis Pajak yang mendapatkan SKB

Bagi wajib pajak tentu ini menjadi suatu keuntungan sendiri karena memiliki uang tunai tambahan yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Jenis pajak apa saja yang mendapatkan SKB adalah sbb :
1. PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
2. PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.
3. PPN kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.
4. BKP dan JKP Tertentu yang dibebaskan PPN.
5. PPN buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajan agama.
6. PPnBM atas kendaraan bermotor.
7. Wajib pajak yang masih mengalami kerugian fiskal.
8. PPh final atas penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.