Pajak Barang dan Jasa dalam Penanganan COVID-19

Pajak Barang dan Jasa dalam Penanganan covid-19

Masyarakat akan mendapatkan kemudahaan untuk pajak barang dan jasa dalam penanganan COVID-19 tidak akan dikenakan atau dihapus. Penanganan Covid-19 perlu ditunjang dengan alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan yang memadai. Pemerintah menganjurkan barang-barang seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan yang diperlukan untuk menundaulangi wabah COVID-19 melalui pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 

Fasilitas tersebut diberikan kepada badan / pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19 atas impor, menyediakan dan menggunakan barang dan jasa sebagai berikut:

Berikut ini adalah barang-barang yang dikeluarkan PPN tersebut:

a. Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19

Obat-obatan
Vaksin
Peralatan laboratorium
Peralatan pendeteksi
Peralatan pelindung diri
Peralatan untuk perawatan pasien, dan
Peralatan pendukung lainnya

b. Layanan yang diperlukan dalam kerangka penanganan wabah COVID-19

Jasa konstruksi
Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen
jasa persewaan, dan
Jasa pendukung lainnya

Selain insentif pajak pertambahan nilai, untuk membantu percepatan penanganan wabah COVID19 pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak sebagai berikut:

1. Pasal 22 dan Pasal 22 Impor: atas impor dan pembelian barang yang dimaksud di atas yang dilakukan oleh badan pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19.

2. Pasal 22: atas penjualan barang dimaksud di atas yang dilakukan oleh penjual yang bertransaksi dengan badan pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19.

3. Pasal 21: atas dasar yang diperlukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai ketidakseimbangan yang diberikan oleh badan / pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka wabah COVID-19.

4. Pasal 23: bagian atas yang wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk badan tetap sebagai ketidakseimbangan yang diberikan oleh badan / lembaga pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, atau layanan lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.

Pengajuan surat pernyataan bebas untuk fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 disampaikan kepada kepala kantor pajak tempat wajib pajak diterima melalui email resmi kantor pajak Pasal 21 Impor dan PPh Pasal 21 tidak memerlukan surat keterangan bebas.

Baca Juga: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 23 tahun 2020, Insentif Pajak

Insentif pajak pertambahan nilai (pajak barang dan jasa) dan pajak pendapatan atas diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.