Pengembalian Pajak

Proses Pengembalian Pajak PPN dan PPH Sesuai Aturan

Pengembalian pajak atau restitusi pajak merupakan hal yang wajar terjadi dalam masalah perpajakan. Mudahnya, restitusi merupakan pengembalian kelebihan jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak oleh negara. Peraturan dan perhitungan pajak yang cukup rumit dan kompleks memang seringkali rawan dengan kesalahan sehingga bisa saja wajib pajak membayar lebih besar dari semestinya.

Kelebihan dalam pembayaran pajak tentu saja bisa merugikan wajib pajak itu sendiri oleh sebab itulah negara memperbolehkan adanya permohonan pengembalian yang disebut dengan restitusi. Namun tentunya tidak semua wajib pajak yang merasa jumlah pajaknya kelebihan bisa mengajukan restitusi tersebut. restitusi bisa diajukan selama ketentuan dan persyaratannya dipenuhi.

Ketentuan dan Syarat Pengajuan Restitusi

pengembalian pajak

Bicara tentang pajak memang harus dipahami dan dimengerti dengan sebenar-benarnya karena banyaknya aturan yang berlaku. Begitu juga dalam hal pengajuan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Wajib pajak yang bisa mengajukan restitusi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

  1. Masuk Kategori Wajib Pajak yang Berhak Mendapatkan Restitusi

Wajib pajak yang bisa menyampaikan restitusi adalah mereka yang masuk sebagai kategori berhak mendapatkan percepatan restitusi. Kategori yang dimaksud terdiri dari :

  • Wajib pajak orang pribadi dimana memiliki kelebihan pembayaran kurang atau sama dengan Rp. 100 juta.
  • Wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran di bawah ataupun sama dengan Rp. 1 miliar.
  • Wajib pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kelebihan pembayaran pajak kurang ataupun sama dengan Rp. 1 miliar.
  1. Telah Menyampaikan SPT Tepat Waktu

Syarat dan ketentuan yang kedua agar  bisa mengajukan restitusi yaitu wajib pajak telah menyampaikan SPT tepat waktu. Penyampaian SPT tepat waktu merupakan bukti bahwa wajib pajak tersebut tidak memiliki tunggakan dalam pembayaran pajak.  Di samping itu laporan keuangan dari wajib pajak tersebut juga sudah diaudit dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP selama 3 tahun berturut-turut. Wajib pajak juga tidak pernah menjalani hukuman pidana dibidang perpajakan selama 5 tahun terakhir.

  1. PKP Berisiko Rendah Sesuai Ketetapan Menkeu

Syarat selanjutnya untuk mengajukan restitusi yaitu wajib pajak termasuk dalam golongan Pengusaha Kena Pajak atau PKP dengan risiko rendah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan PKP resiko rendah adalah perusahaan terbuka., BUMD/ BUMN, eksportir mitra utama kepabeanan atau MITA serta reputable trader yang keuntungannya dimiliki oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Kondisi yang Memungkinkan Adanya Restitusi

Hal lain  yang perlu dipahami oleh wajib pajak agar bisa mengajukan restitusi adalah kondisi yang terkait dengan pajak itu sendiri. Permohonan pengembalian kelebihan pajak atau restitusi bisa dilakukan atas 2 kondisi berikut ini.

  1. Restitusi Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembalian kelebihan (restitusi) atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dimana yang bersangkutan telah membayarkannya namun seharusnya tidak memiliki pajak yang terutang.

  1. Restitusi Pajak PPN, PPh dan PPnBM

Kondisi yang kedua dimana wajib pajak bisa mengajukan restitusi yaitu ketika telah terjadi kelebihan pembayaran pajak dimana jumlahnya lebih besar dari yang semestinya. Apabila setelah dilakukan proses perhitungan pajak dan ternyata jumlah yang dibayarkan kepada negara lebih besar menurut peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak bisa memohon pengembalian yang bisa diajukan melalui :

  • Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) lewat SPT tahunan.
  • Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah (PPnBM) dilakukan melalui SPT Masa.

Pengajuan restitusi bisa dilakukan oleh wajib pajak melalui 2 pilihan yaitu :

  • Proses pengembalian pendahuluan yang hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak tertentu. Proses pengembalian pajak bisa berjalan lebih cepat karena pemeriksaan hanya dilakukan ditemukan data yang baru saja, sedangkan kalau tidak ada data baru sifatnya hanyalah penelitian.
  • Proses pengembalian pajak atau restitusi biasa dimana prosesnya akan memakan waktu cukup lama yaitu maksimal selama 12 bulan atau 1 tahun sejak surat pengajuannya diberikan. Hal tersebut dikarenakan prosesnya harus melalui pemeriksaan secara lengkap dan mendalam.

Cara Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

jasa konsultan pajak

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kondisi dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah menyetorkan pembayaran pajak PPN dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah PPN terutang. Sehingga oleh sebab itu wajib pajak PKP tersebut mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Adapun cara pengajuan restitusi PPN tersebut telah diatur dalam UU no. 28/ 2007, UU no. 42/ 2009 untuk melengkapi UU no. 8/1983 mengenai PPN dan PPnBM. Cara dan tahapan yang dimaksud yaitu :

  1. Mengajukan Permohonan 

Anda harus mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak atau restitusi lebih dulu untuk jenis pajak PPN melalui :

  • Pengisian SPT Masa PPN dengan memberi tanda silang (X) pada bagian yang dikembalikan (restitusi).
  • Jika tidak bagian restitusi tidak tercantum maka PKP bisa membuat sendiri surat permohonan pengembalian pajak.
  1. Mengajukan Permohonan kepada Dirjen Pajak

Tahap yang selanjutnya adalah PKP mengajukan permohonan restitusi kepada Dirjen Pajak yang dilayangkan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai PPKP tersebut dikukuhkan.

  1. Menunggu Terbitnya Surat Keputusan Restitusi

Setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak selanjutnya tunggu hingga diterbitkannya Surat Keputusan (SK) restitusi berupa SK Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP)  dari Dirjen Pajak maksimal 12 bulan atau 1 tahun setelah permohonan diajukan.

  1. Menunggu Pengembalian Uang

Terakhir, Anda tinggal menunggu pengembalian uang kelebihan pembayaran pajak PPN tersebut maksimal 1 bulan setelah jangka waktu 12 bulan pengajuan permohonan berakhir.

Cara dan Tahapan Pengajuan Restitusi PPh

jasa konsultan pajak proconsult

Bukan hanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja yang bisa mendapatkan restitusi melainkan juga Pajak Penghasilan (PPh) atas orang pribadi. Sebenarnya cara, tahapan dan proses pengajuan restitusi PPh orang pribadi tersebut tidak jauh berbeda dari restitusi PPN. Secara garis besar cara dan tahapan pengajuan pengembalian atas kelebihan pajak (restitusi) PPh orang pribadi adalah sebagai berikut :

  1. Isi SPT PPh dan laporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) atau melalui e-filling dengan melakukan perhitungan sesuai besarnya penghasilan, bukti potong, PTKP dan kredit pajak jika ada. Setelah diketahui terdapat kelebihan pembayaran pajak maka bisa diajukan permohonan restitusi.
  2. Ajukan permohonan restitusi dengan cara mengisi pada kolom “Pengembalian Pendahuluan” yang terdapat dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. 
  3. Tunggu jawaban apakah permohonan restitusi disetujui atau tidak. Jika permohonan disetujui maka Anda akan diberikan SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau SKPPKP. Dari proses pengajuan hingga diterbitkannya SKPPKP memerlukan waktu sekitar 15 hari.
  4. Sampaikan nomor rekening atas nama pribadi kepada KKP baik disertai surat konfirmasi dari kantor pajak ataupun tidak. Rekening yang diajukan harus rekening dalam negeri. Setelah itu Anda akan diberikan salinan dari Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau disingkat dengan SPMKP.
  5. Kelebihan pajak akan ditransfer melalui nomor rekening Anda tersebut. Pencairan dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya SKPPKP.

Demikianlah penjelasan tentang bagaimana proses dan tahapan dalam pengembalian pajak atau restitusi PPN dan juga PPh. Apabila Anda memiliki masalah atau pertanyaan seputar restitusi pajak ataupun persoalan lainnya, Proconsult.id siap menjadi partner terbaik Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berpengalaman dan profesional, Proconsult bisa Anda andalkan dalam persoalan perpajakan kapan saja. Kunjungi https://proconsult.id untuk penawaran dan layanan terbaik dari kami selengkapnya!