Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44 Tahun 2020

pmk 4 tahun 2020

Dengan adanya wabah corona ini, Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru yaitu PMK 44 tahun 2020 mengenai insentif pajak. Pada artikel ini, akan dibahas mengenai insentif pajak tersebut. Insentif pajak terdiri dari PPh 21, Insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM, PPh 22 atas import, PPh 25 atas angsuran, PPN.

INSENTIF PPh PASAL 21
Insentif PPh Pasal 21 ini diberikan oleh pegawai yang di potong PPh 21 oleh pemberi kerja yaitu perusahaan.
Pegawai tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut :
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
   1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
   3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
b. memiliki NPWP; dan
c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau
b. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah.

Yang dikecualikan dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yaitu penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Insentif PPh 21 diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Cara mengajukan permohonan insentif PPh 21 :
Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C .
Perusahaan menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemberi Kerja khusus untuk yang memenuhi perusahaan KITE, izin penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin  PDKB harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Apabila tidak terpenuhi maka Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21  ditanggung Pemerintah menggunakan format sesuai Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan Realisasi insentif PPh 21 :

Perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perusahaan harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020” atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh perusahaan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

INSENTIF PPh Final UMKM 0,5%
Atas wajib pajak yang biasanya menggunakan tarif 0,5% UMKM dapat menikmati insentif pajak oleh pemerintah.
PPh final tersebut ditanggung oleh pemerintah dan diberikan insentif dari masa pajak april 2020 hingga september 2020.
Contoh penghitungan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Sehingga dengan adanya insentif tersebut PPh final UMKM 0,5% tidak perlu di setor ke kas negara.

Cara mengajukan permohonan insentif PPh Final UMKM 0,5% :
Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final
ditanggung Pemerintah yang dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Bentuk dokumen berupa Surat Keterangan tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan Realisasi insentif PPh Final UMKM 0,5% :
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut.
Insentif PPh final ditanggung Pemerintah diberikan berdasarkan laporan sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memiliki Surat Keterangan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

INSENTIF PPh PASAL 22 impor

PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

Pembebasan PPh 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Cara mengajukan permohonan insentif PPh 22 impor :

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Laporan Realisasi insentif PPh 22 :

Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan paling lambat:
a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

INSENTIF PPh PASAL 25
Wajib Pajak yang:
a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB; diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

Klasifikasi Lapangan Usaha adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

Cara mengajukan permohonan insentif PPh 25 :
Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, berlaku sejak
Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan Realisasi insentif PPh 25 :

Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 disampaikan paling lambat:
a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

INSENTIF PPN

Wajib Pajak yang:
a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau
c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang Undang PPN.
Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Klasifikasi
Lapangan Usaha yang tercantum pada:
a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun
Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha berlaku bagi  Wajib Pajak pusat maupun cabang. Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

Tata cara atas pengembalian pendahuluan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan  mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Untuk lebih detailnya Anda bisa hubungi Proconsult : WA atau telepon ke nomor 081350882882.

Untuk lebih jelasnya mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44 Tahun 2020 dapat Anda download file dibawah ini.