Aturan PPN Pupuk Bersubsidi Terbaru 2022 dan Cara Menghitung

Pada tanggal 30 Maret tahun 2022 kemarin, pemerintah telah melakukan pengesahan beberapa PMK terbaru melalui Kementerian Keuangan. Setidaknya ada 14 PMK terbaru yang disahkan oleh Kementerian Keuangan tersebut. Meski begitu tidak keseluruhan PMK tersebut diterapkan di waktu yang sama. Salah satunya adalah PMK yang membahas tentang PPN pupuk bersubsidi.

Pada dasarnya, terdapat PMK yang mulai dijalankan pada bulan April, namun ada juga PMK yang mulai dijalankan pada bulan Mei tahun 2022 ini. Nah, PPN pupuk bersubsidi merupakan bagian dari PMK No. 66 Tahun 2022. Aturan ini baru akan mulai dijalankan pada bulan April.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Lantas tahukah Anda apa yang dimaksud dengan PPN pupuk bersubsidi dan aturan yang mendasarinya? Berikut ini telah kami sajikan informasi lengkap terkait aturan PPN pupuk bersubsidi terbaru 2022 beserta dengan cara perhitungannya, yang dapat Anda simak di dalam artikel di bawah ini.

Apa Itu PPN Pupuk Bersubsidi?

Apa Itu PPN Pupuk Bersubsidi?

Sumber foto : Spiritnews.co.id

Bagi wajib pajak pastinya sudah mengetahui mengenai aturan PPN terbaru di tahun 2022 ini. Di tahun ini ada beberapa aturan PPN baru dan juga kenaikan tarif PPN yang sudah ada sebelumnya. Salah satu PPN yang mengalami kenaikan adalah PPN pupuk bersubsidi. Seperti yang sudah diketahui bersama pada tahun sebelumnya tarif PPN untuk pupuk bersubsidi adalah sebesar 10%.

Kini pada tahun 2022 tarif PPN untuk pupuk bersubsidi naik menjadi 11%. Aturan tersebut jelas tertuang pada PMK terbaru nomor 66/2022. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang pengadaan dan penyalurannya harus dan memerlukan pengawasan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pupuk bersubsidi memiliki sasaran bagi para petani di sektor pertanian, yang mendapatkan hak subsidi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Jadi pengertian PPN pupuk bersubsidi adalah pengenaan pajak pertambahan nilai pada pupuk, yang memiliki subsidi di sektor pertanian. Sehingga dapat diketahui untuk PPN ini adalah batasan harga yang ditekankan dan harus dibayarkan oleh pembeli, sebagai bagian harga yang tidak diberikan subsidi oleh pemerintah. Pengenaan harga tersebut dibayarkan atas dasar pajak pertambahan nilai dari pupuk bersubsidi.

Baca Juga : Apa Itu PPN Barang Hasil Pertanian Tertentu? Ini Penjelasannya

Bagi Anda yang melakukan pembelian atas pupuk bersubsidi ini akan dikenakan tarif pajak yang berlaku, yakni sebesar 11%. Sedangkan untuk waktu pengenaan dari PPn pupuk bersubsidi sudah mulai dilakukan pada tanggal 1 April tahun 2022. Lalu tarif PPn itu juga kelak akan mengalami kenaikan lagi sebesar 12% ketika UU PPN di pasal 7 ayat 1 sudah mulai diberlakukan.

Perlu Anda ketahui bahwa pajak pertambahan nilai tersebut akan dikenakan 1 kali, ketika produsen melakukan penyerahan pupuk kepada distributor.  Sehingga harga yang dikenakan kepada pembeli sudah mencakup biaya PPn sebanyak 11% tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif PPN akan langsung dipungut oleh produsen ke distributor saja.

Meski demikian distributor atau pengecer pupuk bersubsidi ini hanya sebagai pihak, yang melakukan penyerahan pupuk subsidi. Sehingga pihak distributor tidak perlu melakukan pengukuhan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak.

Sehingga sesuai dengan PMK no 66 tahun 2022 pada pasal 2 dapat diketahui untuk dasar pengenaan PPn atas pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut ini:

  1. Penyerahan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh golongan PKP (Pengusaha Kena Pajak) akan dikenakan tarif PPN, yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
  2. Penyerahan pupuk bersubsidi pada bagian biaya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka bagian PPN tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah.
  3. Sedangkan untuk bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka tarif pajak PPN yang ada harus dibayarkan oleh pembeli.

PPN pupuk bersubsidi juga memiliki landasan hukum yang kuat di dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku di bidang perpajakan. Bukan hanya itu saja, payung hukum yang ada juga menjadi persamaan persepsi dan aturan di dalam melaksanakan kewajiban pada bidang pajak.

Dasar Hukum Pengenaan PPn Pupuk Bersubsidi

Dalam pengenaan PPN pada pupuk bersubsidi, pemerintah telah memiliki payung hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sudah terangkum di dalam PMK sebelumnya yang memuat tarif PPN untuk pupuk bersubsidi sebesar 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPN untuk pupuk bersubsidi sudah dikenakan dari tahun sebelumnya.

Hal yang menjadi pembeda dari aturan yang ada di tahun 2022 ini adalah kenaikan tarif yang dikenakan untuk ppn pupuk bersubsidi. Dari yang sebelumnya adalah sebesar 10% naik menjadi 11%. Maka dari itu di bawah ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan PPN pupuk bersubsidi tahun 2022, yaitu:

  1. UUD 1945 pada pasal 17 ayat 3
  2. UU tahun 2008 di nomor 39 mengenai Kementerian Negara
  3. Perpres No. 57 tahun 2020
  4. PMK no 118 tahun 2021
  5. PMK No. 62 tahun 2015
  6. UU No. 8 tahun 1983 mengenai aturan PPN atas barang dan jasa dan PPnBM
  7. UU No. 7 tahun 2021 mengenai HPP yang mengharuskan pemerintah untuk memiliki penetapan yang sah, mengenai PPN dari pupuk bersubsidi di Indonesia

Itu tadi merupakan beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi diberlakukannya PPN pada pupuk bersubsidi. Melihat dari banyaknya dasar hukum yang diberlakukan hal ini membuat aturan PPN ini bersifat mutlak. Jadi bagi harga yang tidak dikenakan subsidi oleh pemerintah, maka akan dikenakan tarif PPN sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Aturan PPN Pupuk Bersubsidi Terbaru Tahun 2022

Aturan PPN Pupuk Bersubsidi Terbaru Tahun 2022

Sumber foto : Ortax.org

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa beberapa tarif PPN di tahun 2022 ini akan mengalami kenaikan. Bahkan ada juga penetapan PPN baru untuk beberapa sektor, yang sudah memenuhi syarat pemberlakuan PPN. Sedangkan untuk PMK PPN pada pupuk bersubsidi di tahun 2022 ini adalah penetapan mengenai kenaikan tarif PPNnya. Pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2021 tarif PPN untuk pupuk bersubsidi adalah sebesar 10%. Sedangkan di tahun 2022 ini tarif PPn naik sebesar 1%.

Tidak hanya itu, terdapat beberapa aturan baru mengenai PPN pupuk bersubsidi tahun 2022 ini. Berikut ini adalah rangkuman aturan PPN pupuk bersubsidi terbaru tahun 2022:

1. Pembatasan sektor komoditas yang berhak mendapatkan pupuk jenis subsidi. Hal ini juga mengacu di dalam Perpres tahun 2015 no. 71.

2. Melakukan pengurangan pada jenis pupuk subsidi yang didistribusikan ke masyarakat. Saat ini pupuk subsidi menjadi pupuk NPK dan pupuk Urea.

3. Melakukan penetapan yang adil mengenai daerah yang dialokasikan sebagai penerima pupuk subsidi. Pemerintah akan melakukan penggolongan daftar penerima pupuk bersubsidi ini per kota, kabupaten dan provinsi. Dimana penetapannya akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan data spasial, berdasarkan luas area tanam yang didapatkan dari komoditas subsidi.

Baca Juga : BARANG HASIL PERTANIAN TERUTANG PPN

4. Pemerintah akan melakukan peningkatan penyaluran dan pengawasan pada distribusi pupuk bersubsidi secara komprehensif.

5. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan sosialisasi terhadap penggunaan pupuk beserta dengan peningkatan pendampingan kepada para petani, sesuai dengan porsi yang dianjurkan.

6. PPN terutang atas pupuk bersubsidi harus dibuat di dalam Faktur Pajak disaat sebagai berikut:

  1. Produsen melakukan pengajuan permintaan pembayaran terkait pupuk bersubsidi kepada KPA.
  2. Produsen melakukan penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor ketika melakukan pembayaran yang didahului dengan penyerahan.

7. Tarif pajak atas PPN pupuk bersubsidi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

  1. Tarif PPn sebesar 11% yang akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 April tahun 2022.
  2. Tarif PPN sebesar 12% yang akan mulai diberlakukan ketika dilakukan penerapan tarif PPN sesuai dengan bunyi UU PPn pada pasal 7 ayat 1.

Sedangkan untuk mengetahui lebih detail mengenai aturan terbaru pada PPN ini, Anda bisa melihat langsung pada PMK terbaru di nomor 66 tahun 2022.

Cara Menghitung PPN Pupuk Bersubsidi

Tarif PPn atas pupuk bersubsidi mengalami kenaikan tarif dari tahun sebelumnya. Maka dari itu penting bagi Anda untuk mengetahui cara perhitungan PPn pupuk bersubsidi yang sesuai dengan aturan terbaru yang ada.  Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai cara perhitungan PPN atas pupuk bersubsidi yang baik dan benar.

Bukan hanya itu saja, hal ini juga dapat menjadi upaya untuk mensosialisasikan kenaikan tarif atas PPN terbaru di tahun 2022 ini. Maka dari itu berikut ini telah kami sajikan informasi mengenai contoh kasus dan cara perhitungan pada PPN pupuk bersubsidi yang benar.

Contoh Kasus 1 :

Disebutkan bahwa pada tanggal 20 Mei tahun 2022, Persero PT Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk bersubsidi melakukan permohonan pembayaran subsidi untuk pupuk bersubsidi kepada KPA dengan nilai Rp. 100.000.000.000 atau seratur milyar rupiah.

Jumlah nominal tersebut merupakan penyerahan pupuk bersubsidi untuk periode bulan April 2022. Sedangkan untuk tarif pajak PPN yang dikenakan akan menggunakan tarif terbaru yakni sebesar 11%. Sehingga sesuai dengan ilustrasi diatas, pembayaran PPN terutang dar subsidi pupuk dapat dihitung sebagai berikut:

Penyelesaian:

Dasar Pengenaan PPN = 111 : 100 x Rp. 100.000.000.000

= Rp. 90.090.090.090

PPN Terutang = 11% x Rp. 90.090.090.090

= Rp. 9.909.909.909

Contoh Kasus 2:

Disebutkan pada tanggal 20 april Tahun 2022, Persero PT Pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk bersubsidi yang ada di Indonesia, melakukan penyerahan 5.000 ton pupuk urea bersubsidi kepada distributor.

Sedangkan untuk harga eceran yang tertinggi untuk pupuk urea yang diberlakukan adalah senilai Rp. 2.250. untuk 1 kilogram. Sedangkan untuk tarif PPN yang ditetapkan yaitu sebesar 1%. Berdasarkan penyerahan yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia tersebut, maka dapat dihitung untuk PPn terutangnya adalah sebagai berikut:

Penyelesaian:

Dasar Pengenaan Pajak = 111 : 100 x 2.250  x 5.000.000

= Rp. 10.135.135.135

PPN Terutang = 11% x Rp. 10.135.135.135

= Rp. 1.114.864.864

 Jadi bagi Anda yang termasuk golongan pengusaha kena pajak, untuk pupuk bersubsidi dapat melakukan perhitungan pajak sesuai dengan contoh diatas.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Tips Memilih Jasa PPN

Tips Memilih Jasa PPN

Sumber foto : Jasakonsultanpajakanda.co.id

Dalam memilih jasa PPN Anda membutuhkan beberapa tips yang harus dilakukan. Tips ini bertujuan agar Anda mendapatkan jasa profesional yang tepat dan berkompeten. Sebab penyelesaian masalah pajak tidak dapat ditangani oleh sembarang orang.

Baca Juga : Restitusi PPN Adalah: Syarat, Prosedur, Cara dan Contoh

jasa profesional PPN haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang perpajakan dan beberapa bidang ilmu lainnya. Bukan hanya itu terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang jasa profesional PPN. Maka dari itu, dibawah ini adalah tips dalam memilih jasa PPN yang bisa Anda terapkan, yaitu:

1. Pilihlah Jasa PPN yang Taat Hukum

Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa PPN, pastikan untuk menggunakan jasa PPn yang mempunyai ketaatan pada aturan hukum yang berlaku. Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa jasa yang Anda gunakan dapat bekerja tanpa melanggar aturan yang ada.

Dalam hal ini berarti jasa PPN Anda patuh akan aturan hukum konvensional dan hukum perpajakan. Mengingat pemberlakuan kewajiban perpajakan tidak dapat terpisah dari UUD Republik Indonesia maupun hukum perpajakan.

2. Pastikanlah Kualifikasi Kompetensi yang Dimiliki

Salah satu tips yang harus Anda perhatikan dalam memilih jasa PPN adalah memastikan kualifikasi kompetensi yang dimilikinya. Anda harus mengetahui kemampuan yang dimiliki sesuai dengan masalah pajak yang Anda hadapi. Perlu Anda ketahui bahwa jasa PPN memiliki beberapa kualifikasi kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu penting bagi Anda untuk mengetahui kompetensi keahliannya melalui sertifikasi yang ada.

3. Memastikan Surat Izin Usaha yang Ada

Sebagai seorang jasa profesional dalam bidang perpajakan, agar bisa membuka praktik usahanya membutuhkan surat izin usaha yang legal. Sedangkan surat izin tersebut akan secara langsung dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu Anda bisa melihat surat izin praktik yang dimiliki,  untuk mengecek legalitas usaha yang dimiliki.

4. Melihat Kemampuan Ekonomi yang Dimiliki

Saat ini sudah tersedia banyak sekali layanan jasa PPN yang ada di masyarakat. Jasa PPn yang ada memiliki tarif yang berbeda-beda. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam  memilih jasa PPN, yang sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Sangat penting bagi Anda untuk memilih jasa PPN dan menyesuaikannya dengan anggaran dana yang ada. Usahakan agar penyelesaian masalah pajak Anda dapat selesai dengan baik, tanpa membebani kebutuhan dan tanggung jawab lainnya.

5. Lihatlah Track Record atau Rekam Jejak yang Dimiliki

Dalam memilih jasa PPn pajak, pastikan Anda melihat track record yang dimiliki selama ia menjadi jasa profesional perpajakan. Hal tersebut untuk mengetahui baik buruk dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya. Anda dapat mengetahui track record yang dimiliki dengan melihat review client sebelumnya. Mayoritas client akan memberikan review terkait kepuasannya menggunakan jasa PPn tersebut. Tidak jarang  client yang merasa puas juga akan merekomendasikannya pada orang lain.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Dari artikel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pupuk bersubsidi adalah salah satu barang, yang membutuhkan pengawasan di dalam pelaksanaan dan distribusinya. Sedangkan untuk PPN pupuk bersubsidi adalah besaran tarif harga pupuk bersubsidi pada bagian  harga yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pengenaan tarif inilah yang kemudian akan masuk dalam tarif pajak pertambahan  nilai atau PPN.

Terjadi kenaikan tarif pada PPN pupuk bersubsidi di tahun 2022 ini, yakni sebesar 11%. Maka dari itu jika Anda kesusahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk PPN ini. Anda dapat menggunakan layanan jasa PPN yang disediakan oleh Proconsult.id.

Disini masalah PPN Anda akan diselesaikan dengan baik oleh jasa profesional yang berpengalaman. Sudah banyak wajib pajak yang memakai jasa dari Proconsult.id untuk menyelesaikan setiap masalah pajak yang dihadapinya.