Tata Cara Penetapan PKP Beresiko Rendah

Tata Cara Penetapan PKP Beresiko Rendah

Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah (PKP Berisiko Rendah) adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria.

Tata Cara Pengajuan

Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria beresiko rendah harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah.

Lampiran Permohonan

Permohonan harus dilampiri dengan :

  1. untuk Pengusaha Kena Pajak Mitra Utama Kepabeanan, dilampiri surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
  2. untuk Pengusaha Kena Pajak Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator);
  3. untuk pabrikan atau produsen, dilampiri surat pemyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi;
  4. untuk Pedagang Besar Farmasi, dilampiri Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi, dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik;
  5. untuk Distributor Alat Kesehatan, dilampiri Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan, dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik;
  6. untuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, dilampiri Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara induk yang telah diaudit oleh auditor independen untuk tahun pajak terakhir sebelum permohonan diajukan.

Permohonan yang telah dilampiri dengan lampiran tersebut dan sudah disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebelum dimulainya Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah.

Pencabutan Status PKP Berisiko Rendah

Pencabutan keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah dilakukan dalam hai Pengusaha Kena Pajak:

  1. dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  3. tidak lagi memenuhi ketentuan sesuai Pasal 13 ayat (2) PMK 117/PMK.03/2019.

Pengusaha Kena Pajak yang telah dicabut penetapannya sebagai PKP Berisiko Rendah dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.