Cara Pemadanan KTP dan NPWP Terbaru 2024

Pemadanan KTP dan NPWP wajib dilakukan saat ini. Pajak menjadi salah satu bidang yang cukup kompleks di Indonesia. Bahkan pemerintah juga menaruh perhatian cukup besar dalam proses perpajakan. Tujuannya agar pajak dapat memberikan lebih banyak kontribusi secara maksimal kepada negara.

Sementara itu merupakan era digitalisasi pada beberapa aspek kehidupan. Sehingga dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan juga tidak dapat terlepas dari perubahan ke era digitalisasi tersebut. Dimana nantinya upaya digitalisai ini bertujuan dalam peningkatan sekaligus efisiensi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam hal ini digitalisasi tersebut terdapat pada bidang perpajakan. Dimana nantinya aka nada beberapa upaya perpajakan, untuk memudahkan proses tersebut. Salah satunya dengan menggunakan pemadanan KTP dan NPWP secaea menyeluruh.

Meski memiliki tenggat waktu pertengahan tahun 2024 namun sayangnya belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Oleh sebab itu pastikan mengetahui penjelasan lengkap pemadanan ktp dan npwp di bawah ini.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Apa Itu Pemadanan KTP dan NPWP

Informasi mengenai penyamaan nomor identitas untuk KTP dan NPWP tentunya sudah ada sejak lama. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahaminya secara baik. Bahkan beberapa diantaranya salah dalam mendefinisikan kewajiban pemdanan tersebut.

Baca Juga : Kenapa Validasi Data NPWP Lama? Ini Penyebab dan Solusi

Pada dasarnya pemadanan KTP dan NPWP menjadi salah satu aktivitas penting, yang memberikan kemudahan bagi wajib pajk dan masyarakat. Salah satu tujuannya tentu saja adalah melakukan integrasi dari NPWP dan NIK. Namun sebelum itu tahukah Anda ap aitu pemadanan KTP dan NPWP?

Pemadanan KTP dan NPWP adalah aktivitas dari pemerintah untuk menyamakan nomor identas kependudukan dan NPWP. Sehingga nantinya nomor seri untuk KTP serta NPWP dari individu akan sama.

Dari penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan pengertian Pemadanan KTP dan NPWP penyamaan dari NPWP serta KTP dari wajib pajajk perorangan. Hal tersebut mulai dilakukan secara bertahap sejak tanggal 14 Juli 2022. Diharapkan dengan melakukan pemadanan tersebut dapat terbentuk sistem perpajakan yang lebih baik dan efisien.

Namun selain orang pribadi nantinya pemadanan NPWP juga perlu dilakukan oleh NPWP badan dan cabang. Dalam hal ini ketentuan tersebut sesuai pada PMK Tahun 2022 No. 112/PMK.03. Dimana didalamnya juga terdapat format tertentu dalam perubahan NPWP badan, instansi sekaligus perorangan yang bukan penduduk. Dalam hal ini untuk format NPWP terbaru itu adalah sebagai berikut:

• Instansi, badan, pemerintah serta perorangan yang bukan penduduk memiliki NPWP dengan 16 digit.
• Cabang menggunakan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tujuan

Dalam hal ini pemadanan KTP dan NPWP menjadi salah satu pembahasan cukup hangat dalam bidang perpajakan. Banyak beberapa orang yang belum paham merasa khawatir tentang menjalankan berbagai kewajiban dan tanggung jawab pajak. Namun tentunya pemadanan KTP dan NPWP ini tidak akan terlalu membebani wajib pajak.

Pada dasarnya integrasi untuk NIK serta NPWP menjadi SIN adalah membantu proses sinkronisasi perpajakan. Dimana untuk SIN sendiri merupakan istilah untuk single indentify number. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan proses administrasi akan menggunaan satu nomor identitas dari masyarakat. Sehingga prosesnya akan jauh lebih sederhana.

Semenatara itu adanyapemadanan KTP dan NPWP ini juga memudahkan dalam proses validasi data, verifikasi data dari wajib pajak. Dimana penjelasannya ada dalam PMK Tahun 2022 No. 112/PMK.03. Sehingga aturan terkait pemadanan KTP dan NPWP ini nantinya perlu Anda patuhi secara seksama.

Baca Juga : Cara Mengurus NPWP Hilang yang Benar

Selanjutnya perlu diketahu bahwa pemadanan KTP dan NPWP di Indonesia memiliki beberapa tujuan penting. Hal tersebut secara langsung juga disebutkan oleh Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM di Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan pemadanan KTP dan NPWP secara lengkap:

• Integrasi dari data kependudukan yang menggunakan administrasi sederhana di Indonesia.
• Memudahkan masyarakat dalam menghafal nomor identitas dirinya.
• Menerapkan single identity number sesuai yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lainnya.
• Melakukan penyederhanaan pada proses administrasi pajak dan administrasi pemerintahan lain di Indonesia.
• Mewujudkan sistem administrais pajak yang efektif dan efisien menjadi satu nomor Tunggal.
• Sejalan dengan misi kebijakan data Indonesia, yang sebelumnya telah diupayakan oleh pemerintah.
• Mengetahui masyarakat atau individu memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau tidak.
• Memudahkan proses pengawasan dan administrasi perpajakan.
• Bentuk reformasi sekaligus transformasi dari kegiatan pajak.
• Meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi perpajakan dari masyarakat.
• Memudahkan proses pengelolaan beragam tugas, yang erat kaitannya pada pajak perorangan.
• Masyarakat tidak perlu lagi melakukan pendaftaran NPWP secara terpisah, yang terkadang bisa menyita waktu.

Cara Pemadanan KTP dan NPWP

Sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa pemadanan NIK dan NPWP menjadi salah satu hal penting, yang wajib masyarakat perhatikan. Dalam hal ini proses pemadanan NIK dan NPWP juga dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022.

Hingga pada akhirnya NIK resmi dijadikan sebagai NPWP sesuai pada informasi dari UU HPP Tahun 2021 No. 7. Dari sini maka masyarakat perlu melakukan integrasi NIK serta NPWP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Namun tentunya perlu Anda ketahui juga bahwa pelaksanaan pemadanan ini mulai dilakukan bertahap dari tanggal 14 Juli 2022. Dimana nantinya akan diterapkan secara menyeluruh sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Hal tersebut sesuai pada PMK terbaru tahun 2023 no. 136.

Batas waktu pemadanan NPWP dan NIK tersebut mengacu pada PMK Tahun 2023 No. 136.  Sehingga nantinya pada tanggal 1 Juli 2024 diharapkan semua masyaakat sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP dan melakukan berbagai kewajiban serta hak dalam bidang perpajakan.

Bagi Anda yang belum melakukan pemadanan tentu perlu segera melakukannya. Dalam hal ini Anda dapat melakukan pemadanan secara mudah dengan mengikutui tutorial berikut:

1. Pertama silahkan membuka laman resmi DJP dengan nomor www.pajak.go.id. Anda juga bisa mengakses halaman resmi lain, seperti djponline.pajak.go.id.
2. Jika sudah masuk silahkan klik pada menu “Login” yang letaknya ada di bagian pojok kanan atas laman.
3. Jika sudah silahkan masukkan juga 16 digitl NIK yang Anda miliki.
4. Jangan untuk klik “Login” dan gunakan kata sandi dari akun pajak tersebut untuk masuk.
5. Jika sudah masuk silahkan Anda memasukkan kode keamanan yang sesuai pada kolom  di laman tersebut.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Nantinya ketika proses login tersebut sudah berhasil, maka informasi yang ada pada NIK serta NPWP sejumlah 16 digit sudah tercatat. Sehingga 16 digit identitas NIK yang Anda miliki sudah menjadi NPWP Anda. Namun jika masih tidak berhasil dan Anda menemukan beberapa kendara silahkan mengikuti panduan lainnya disini:

1. Pertama silahkan mengakses laman djponline.pajak.go.id.
2. Berikutnya masukkan 15 digit dari NPWP serta kata sandi untuk akun pajak Anda.
3. Jika sudah silahkan memasukkan kode keamanan atau captcha, yang sesuai pada kolom tersebut. Jika sudah silahkan klik pilihan “Login”.
4. Langsung klik pada opsi “Profil”.
5. Disini silahkan untuk memilih menu “Data Profil”.
6. Jika sudah masukkan Kembali 16 digit NIK, yang sesui pada KTP ytang dimilki.
7. Setelah memasukkan 16 digit NIK tersebut silahkan untuk melakukan verifikasi data dengan klik pilihan opsi “Validasi”.
8. Berikutnya tekan pilihan “Ubah Profil” jika ingin menyelesaikan proses tersebut.
9. Anda dapat keluar dengan klik pilihan “Logout”.
10. Selanjutnya masuk Kembali ke akun pajak tersebut dengan menggunakan nomor NIK.

Dalam hal ini perlu Anda ketahui juga bahwa ketika NIK yang ada dalam bagian profil sudah berstatus Valid atau warna hijau, maka NIK sudah berhasil dirubah menjadi NPWP. Selanjutnya Anda bisa melengkapi data diri lain, seperti nama lengkap, Alamat, nomor hp aktif dan informasi lainnya.

Tips Memilih Konsultan Pajak Online

Adanya pemadanan NIK dan NPWP menunjukkan bahwa program perpajakan di Indonesia setiap tahunnya terus berubahh. Tentunya perubahan tersebut juga disesuaikan pada perkembangan aktivitas ekonomi di masyarakat. Sehingga penting bagi Anda agar selalu update informasi perpajakan.

Adanya pemadanan NIK dan NPWP membuat jumlah wajib pajak di Indonesia tentunya akan meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu akan muncul wajib pajak baru yang pastinya kebingungan dalam menjalankan aktivitas pajak tersebut.

Melalui fakta diatas membuat kebutuhan masyarakat terkait jasa perpajakan akan semakin besar. Sehingga bagi Anda yang kebingungan dalam menjalankan aktivitas pajak dapat mempercayakan semua kebutuhan perpajakannya disini.

Sebelumnya perlu Anda ketahui juga bahwa konsultan pajak ini menjadi tenaga professional di bidang pajak. Hadirnya jasa konsultan pajak tersebut menjadi solusi praktis, untuk memudahkan berbagai kebutuhan pajak dari masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan tanggung jawabnya secara tepat sesuai aturan UU Perpajakan.

Dari sini adanya jasa konsultan pajak online dapat menjadi pilihan terbaik untuk Anda, yang belum mengenai instrument perpajakan secara baik. Sehingga hal ini akan membantu Anda agar terhindar dari beberapa risiko pajak, yang menyulitkan.

Baca Juga : Cara Mengecek NPWP Perusahaan Terbaru

Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa pajak tentunya perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah pemilihan jasa perpajakan secara tepat. berikut adalah tips penggunaan jasa konsultan pajak, yang bisa Anda terapkan, yaitu:

1. Mengenali Jenis Usaha Sendiri

Langkah penting dalam penggunaan jasa konsultan pajak pertama adalah memperhatikan jenis usaha, yang sedang Anda jalankan. Salah satu contohnya ketika Anda merupakan wajib pajak badan yang memiliki Perusahaan. Dari sini hindari menggunakan konsultan pajak dengan sertifikat tingkat A. sebab konsultan pajak tersebut hanya memiliki kuasa melakukan pelayanan pada wajib pajak perorangan.

Dari sini dapat dikatakan bahwa sertifikat konsultan pajak menjadi salah satu tips penentu pemilihan jasa secara tepat. dari contoh tersebut Anda bisa menggunakan jasa perpajakan dengan sertifikat B. Dimana jasa konsultan pajaknya nanti akan mempunyai kuasa dalam melakukan pelayanan kepada wajib pajak Perusahaan.

Berikutnya ketika Anda mempunyai Perusahaan dalam bentuk BUT atau Badan Usaha Tetap, maka silahkan menggunakan jasa pajak dengan sertfiikat C. sehingga nantinya jasa perpajakan tersebut dapat menyelesaikan semua aktivitas pajak Anda secara baik.

2. Izin Praktik

Langkah kedua dalam pemilihan jasa konsultan pajak online adalah memperhatikan izin praktiknya. Hal ini menjadi salah satu upaya terbaik, yang pastinya perlu Anda lakukan. Dimana izin praktik menjadi jaminan legalitas sebuah tenaga jasa seperti konsultan pajak.

Selanjutnya perlu Anda ketahui juga bahwa izin praktik tersebut dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dimana pihaknya merupakan salah satu Lembaga tertinggi dalam bidang perpajakan. Sehingga dengan memilih jasa berizin praktik, maka anda bisa memperoleh tenaga jasa professional dan terpercaya.

Penting bagi Anda untuk memperhatikan kepemilikan izin praktik seorang jasa perpajakan. Sebab hal ini menjadi salah satu syarat penting bagi seseorang, yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Sederhananya dapat dikatakan bahwa adanya izin praktik tersebut dapat menjamin bahwa jasa pajak ini resmi dan legal menurut UU.

3. Profesional dan Berpengalaman

Salah satu cara penting lainnya dalam pemilihhan jasa konsultan pajak adalah melihat pengalaman serta profesionalitasnya. Hal ini bisa Anda ketahui secara baik melalui track recordnya. Pastikan untuk menggunakan jasa pajak, yang tidak pernah melakukan pengemplangan pajak.

Pengemplangan pajak merupakan pelanggaran perpajakan, yang memiliki beberapa risiko bagi wajib pajak. Oleh sebab itu hindari penggunaan jasa pajak dengan ciri tersebut. Sehingga nantinya Anda dapat menemukan jasa perpajakan professional dan berpengalaman.

Selanjutnya tingkat profesionalitas tersebut juga bisa Anda ketahui dari hubungan professional yang dimilkinya. Dalam hal ini silahkan menggunakan jasa perpajakan terbaik, yang menjadi anggota dalam salah satu Asosiasi Pajak di Indonesia.

4. Layanan yang Ada

Saat ini ada banyak sekali jasa perpajakan di Indonesia. Sementara itu sebelumnya juga sudah Anda ketahui bahwa dalam hal sertifikat saja konsultan pajak juga mempunyai beberapa layanan berbeda. Oleh sebab itu dalam pemilihan jasa pastikan juga pihaknya menyediakan layanan, yang sesuai pada permasalahan pajak Anda.

Pastikan Anda menggunakan tenaga jasa terbaik, yang juga menyediakan layanan untuk masalah Anda. Hal ini akan memudahkan Anda dalam menyelesaikan permasalahan pajak secara tepat. Sehingga nantinya tidak aka nada risiko kesalahan dalam pemilihan jasa pajak.

5. Biaya

Terakhir silahkan menggunakan jasa pajak, yang memiliki biaya terjangkau. Artian terjangkau dalam hal ini adalah mempunyia rentang tarif, yang sesuai anggaran masing-masing. Sehingga nantinya Anda tidak akan menemukan kesulitan ekonomi ketika menggunakan jasa tersebut.

Biaya umumnya menjadi salah satu aspek penting dalam bidang perpajakan.  Dimana nantinya kelancaran proses perpajakan juga akan berkaitan dari biaya jasa yang Anda gunakan. Oleh sebab itu silahkan riset biaya jasanya terlebih dahulu.

Hindari menggunakan jasa pajak dengan biaya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pilih jasa dengan tarif standar agar terhindar dari beberapa risiko penipuan.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Melalui artikel diatas Anda dapat mengetahui bahwa pemadanan KTP dan NPWP merupakan salah satu program perpajakan, yang dilakukan oleh DJP. Dalam hal ini pelaksanaan pemadanan ini tentu memiliki beberapa tujuan penting yang perlu Anda perhatikan secara baik.

Sementara itu pemadanan KTP dan NPWP berarti nomor identitas pada KTP sama dengan NPWP. Sehingga nantinya wajib pajak yang sudah mempunyai KTP otomatis merupakan wajib pajak. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti statusnya sebagai wajib pajak efektif maupun non efektif.

Saat ini ketika melakukan transaksi ada beberapa kewajiban seperti kepemilikan NPWP. Namun fakta dilapangan menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP cenderung rendah jika dibandingkan data kependudukan (NIK) pada KTP.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat enggan mengurus NPWP karena beberapa alasan. Salah satunya bisa jadi karena enggan memiliki tanggung jawab perpajkaan. Oleh sebab itu DJP mengambil langkah mudah dalam pengawasan perpajakan masyarakat melalui pemadanan nomor identitas tersebut.

Perlu Anda ketahuui juga bahwa batas maksimal pemadanan NPWP dan NIK ada di pertengahan 2024 ini. Oleh sebab itu bagi Anda yang belum melakukannya bisa mempercayakan semua prosesnya bersama konsultan pajak online dari Proconsult.id.

Pastikan untuk mempercayakan semua aktivitas perpajakan kepada jasa professional pajak dari Proconsult.id. sehingga Anda tidak akan ketinggalan pelaksanaan pajak dan bisa melakukan semua aktivitasnya secara benar. Oleh sebab itu pastikan menggunakan konsultan pajak online dari Proconsult.id adalah berbagai kebutuhan pajak Anda.