Siapa Penanggung Jawab Pajak dalam PT?

Siapa penanggung jawab pajak dalam PT? Cek disini. Saat ini setiap orang pasti sudah mengenal pajak secara baik. Bahkan seiring berjalannya waktu semakin banyak orang, yang mengenal pajak sebagai suatu kewajiban bersifat memaksa. Sehingga sudah pasti anda menyadari bahwa terdapat rangkaian kewajiban yang harus dilakukan.

Pajak ini menjadi sebuah kontribusi wajib bagi semua Masyarakat serta pihak-pihak tertentu, seperti bisnis atau Perusahaan. Dalam  praktiknya nanti Anda juga akan mengenal mengenai penanggung jawab pajak di dalam PT.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tentunya Anda mengetahui PT sebagai salah satu bentuk dari badan usaha, yang ada di Indonesia. Namun apa yang disebut sebagai penanggung jawab pajak dalam PT tersebut? Untuk menjawab pertanyaan Anda terkait hal ini silahkan melihat penjelasan lengkapnya di bawah ini:

Apa Itu Penanggung Jawab Pajak

Pajak menjadi salah satu bentuk dari kontribusi wajib, yang harus dilakukan oleh semua Masyarakat Indonesia. Bahkan kewajiban pajak tersebut tidak hanya dibebankan kepada wajib pajak peorangan saja, namun juga dalam bentuk usaha atau Perusahaan.

Secara umum pajak ini nantinya akan dibayarkan kepada kas negara. Tujuannya adalah pembiayaan berbagai program sekaligus mendukung pengeluaraan negara. Sehingga nantinya dengan pajak Anda juga ikut membantu Upaya dalam memajukan suatu negara.

Dalam konteks perpajakan nantinya Anda akan mengenal tentang istilah penangung jawab pajak. Tentunya aturan mengenai penanggung jawab pajak pada saat penagihan ini diatur dalam UU Perpajakan.

Umumnya untuk pelaksanaan penagihan pajak, yang secara tegas maupun konsisten diharapkan mampu menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti penagihan pajak mampu menyasar semua wajib pajak secara tepat sasaran.

Selanjutnya pada Suat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 pada No. SE 01/PJ/2020 memiliki prinsip penagihan pajak. Hal ini dilakukan kepada semua penangung pajak, yang meliputi perorangan maupun wajib pajak badan.

Lantas apakah yang disebut dengan penanggung jawab pajak tersebut? Umumnya  Penanggung Jawab Pajak adalah pihak, yang nantinya dapat menanggung utang pajak Ketika Perusahaan mengalami pembubaran.

Baca Juga : Apa Itu Pajak PT? Ini Perhitungan dan Tarif Terbaru

Umumnya Ketika Perusahaan masih berjalan secara normal tentunya kewajiban pajak akan menjadi tanggung jawab Perusahaan. Dimana nanti dalam pelaksanannya akan dilakukan oleh manajemen maupun pihak, yang memilik wewenang dalam Perusahaan.

Hal berbeda akan berlaku Ketika Perusahaan dalam kondisi keuangan tidak baik. Salah satu contohnya Ketika Perusahaan dibubarkan atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Ketika dalam kondisi tersebut tentunya Anda penasaran siapa yang akan menjadi penanggung.

Sehingga dari sini bisa disimpulkan untuk pengertian Penanggung Jawab Pajak merupakan pihak, yang nantinya mengambil kewajiban pembayaran utang pajak Perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Sehingga nantinya pihak tersebut perlu melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang ada.

Tentunya penangung pajak tersebut menjadi invidu, entitas maupun pihak dengan tanggung jawab pembayaran utang kepada pemerintah. Dalam hal ini semua utang pajak tersebut nantinya perlu dibayarkan sebelum penghapusan NPWP.

Dari semua penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa menjadi penangung jawab nantinya perlu Adaya pemahaman terkait atruan perpajakan. Pastikan untuk mengenal apa saja bentuk aturan serta mekanisme pelaksanaan aturan pajak sesuai UU perpajakan.

Dalam praktiknya menjadi penanggung pajak tentu mempunyai peran, yang sangat vital. Utamanya dalam menjaga keberlangsungan antara system pajak dalam negara. Terdapat beberapa peran kunci, yang nantinya menjadi tugas dari penanggung jawab pajak.

Sementara itu umumnya istilah untuk penanggung pajak memang sudah cukup banyak digunaakn. Utamanya dalam pelaksanana ketentuan, yang erat kaitannya pada Tindakan penagihan pajak. Sehingga sudah pasti istilah tersebut tidak asing bagi beberapa wajib pajak.

Landasan Hukum

Setiap mekanisme pajak yang ada di Indonesia selalu mempunyai landasan hukum masing-masing. Hal tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan aktivitas pajak dalam konteks penanggung pajak ini.

Umumnya terdapat beberapa landasan hukum, yang mengatur mengenai penanggung pajak di Indonesia. Berikut beberapa landasan hukum yang bisa diketahui:

1. UU KUP jo PMK 2020

Landasan hukum pertama terdapat dalam UU KUP pasal 1 ayat 28 jo PMK Tahun 2020 No. 189Pasal 1 ayat 5. Dalam landasan hukum tersebut mengatur mengenai definisi atas penanggung jawab pajak.

Berdasarkan penjelasan aturan ini disebutkan bahwa penanggung pajak merupakan badan, orang pribadi dengan tanggung jawab pembayaran pajak. Dimana di dalamnya juga termasuk wakil, yang memang menjalankan hak maupun pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan UU Perpajakan.

2. UU Cipta Kerja 2020

Selanjutnya dalam UU Tahun 2020 No. 11 mengenai Cipta Kerja pasal 109 ayat 1. UU tersebut mengubah UU Tahun 2007 No. 40 pasal 1 ayat 5, yang sebelumnya disebut sebagai UU PT atau UU Perseoran Terbatas.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa direksi merupakan organ dari perseoran, yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab penuh pada pengurusan PT. pihakna nanti perlu melakukan berbagai kegiaatn untuk mewakili Perseroan. Baik di dalam atau luar pengadilan sesuai ketentuan UU.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

3. UU KUP Pasal 32 Ayat 1

Berikutnya dalam UU KUP Pasal 32 Ayat 1 yang mengatur lebih lanjut mengenai hak dari wakil tersebut. Dalam hal ini wakil yang menjalankan hak maupun pemenuhan kewajiban pajak nantinya mempunyai beberapa tanggung jawab. Dimana keseluruhannya diatur secara signifikan dalam UU ini.

Berikut adalah gambaran umum terkait hak dan kewajiban sesuai pasal tersebut, yaitu:

• Badan oleh pengurus maupun warisan yang belum terbagi oleh seorang ahli waris.
• Pelaksanaan wasiat maupun pihak yang bertugas mengurus harta peninggalan.
• Anak yang belum dewasa atau orang dalam pengampuan, yang dilakukan oleh wali atau pengampunya.

Sementara itu disebutkan bahwa nantinya wakil tersebut bertanggung jawab baik secara pribadi maupun renteng terhadap pembayaran pajak secara terutang. Sehingga terdapat beberapa kewajiban yang dilakukannya.

Siapa Penanggung Jawab Pajak dalam PT

Sebelumnya Anda sudah mengetahui secara mendalam mengenai penangung jawab pajak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa timbulnya utang pajak di Indonesia ini baik pribadi maupun badan tentu perlu dilunasi. Terlepas dari kondisi wajib pajak yang tidak dapat ditemukan, meninggal atau pailit tetap mempunyai kewajiban pembayaran pajak.

Dalam praktiknya nanti Anda perlu mempelajari dua penangung jawab pajak antara perorangan atau badan secara terpisah. Tujuannya agar Anda dapat memiliki pemahamaan lebih mendalam terkait pihak, yang memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab pajak.

Menjadi seorang penangung jawab pajak tentu mempunyai beban yang tidak main-main. Maka dari itu Anda perlu mengetahuinya secara lebih mendalam.

Perusahaan yang berbentuk PT atau Perseroan Terbatas ini sudah berbentuk hukum sehingga pengurus yang dibentuk dilakukan sesuai pada UU PT. Dalam hal ini pengurus PT adalah pihak direksi yang di dalamnya termasuk direktur-direktur.

Para direktur dalam PT nantinya akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Namun bentuk kewajiban yang dimiliki oleh direktur tidak cukup sampai disitu. Hal berbeda akan Anda temukan Ketika bersinggungan dengan persoalan pajak.

Baca Juga : Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia

Dalam konteks perpajakan nantinya pengurus Perusahaan akan memiliki tanggung jawab cukup berbeda. Dalam UU KUP dijelaskan bahwa pengurus mempunyai hak serta kewajiban atas Perusahaan dimana dia bekerja.

Nantinya pihak pengurus tersebut akan memiliki tanggung jawab secara renteng terhadpa pembayaran pajak. Dimana didalamnya juga termasuk pengurusan utang pajak dari Perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa direksi yang termasuk dalam jajaran direktur merupakan pihak, yang menjadi penanggung pajak.

Penanggung jawab pajak dalam PT adalah jajaran direksi yang diakui dalam UU Perpajakan. Sehingga menjadi pengurus tentu memiliki tanggung jawab cukup besar.

Sedangkan dalam pelaksanaan penagihan pajak kepada penanggung jawab dari wajib pajak badan, maka dilakukan kepada wajib pajak bersangkutan. Dimana nantinya akan dibebankan kepada seluruh utang pajak sekaligus biaya penagihan pajak. Tidak main-main nantinya penanggung jawab pajak juga dibebankan atas aspek pajak lainnya.

Dalam PMK ahun 2020 No. 189 Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa pengurus, yang menjadi penanggung dari wajib pajak badan ada 9 kategori. Dalam hal ini 9 kategori tersebut terdiri atas badan usaha dalam bentuk BUT, PT, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma sekaligus Persekutuan Perdata.

Berikutnya juga terdapat juga bentuk Yayasan, koperasi serta joint operation atau kerja sama operasi maupun badan lainnya. Bahkan satuan kerja instansi pemerintah nantinya juga mempunyai penangung jawab pajak. 

Nantinya pengurus atas setiap kategori wajib pajak badan sekaligus tanggungjawabnya ada dalam PMK No. 189 tahun 2020. Sehingga Anda dapat melihatnya secara menyeluruh melalui PMK tersebut.

Tugas Penanggung Jawab Pajak dalam PT

Ketika menjadi seorang penanggung jawab pajak dalam PT tentunya ada banyak sekali tugas yang perlu dilakukan. Utamanya ketika menjadi Penanggung jawab pajak dalam PT. Dimana PT adalah Perusahaan berbadan hukum resmi yang ada di Indonesia.

Tentunya ketika menjadi Penanggung jawab pajak dalam PT, Anda wajib melaksanakan berbagai kewajiban moral maupun etis, sehingga ketika Anda mempunyai pemahaman cukup baik mengenai kewajiban pajak, pelapoan, pembayaran pajak dan lainnya, maka penanggung jawab pajak mampu melaksanakan aktivitas perpajakan secara baik.

Menjalankan kewajiban pajak secara tepat tentu menjadi kunci utama kelancaran aktivitas perpajakan. Sehingga nantinya tidak akan ada risiko pengenaan sanksi dan lainnya yang merugikan Penanggung jawab pajak dalam PT.

Sementara itu garis besarnya adalah para Penanggung jawab pajak dalam PT tersebut merupakan orang pribadi maupun badan. Dimana pihaknya mempunyai tanggung jawab atas pembayaran yang termasuk wakil dalam pemenuhan hak maupun kewajiban pajak sesuai UU Perpajakan.

Dalam praktinya juga ada beberapa tugas, yang dimiliki oleh Penanggung jawab pajak dalam PT. berikut adalah penjelasan lengkapnya untuk Anda, yaitu:

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

1. Kewajiban Hukum

Nantinya Penanggung jawab pajak dalam PT mempunyai kewajiban hukum dalam melakukan pembayaran pajak, yang sesuai pada aturan perundang-undangan. Dalam hal ini nantnya pelaksanaan tersebut juga perlu disesuaikan pada aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Sementara untuk kelalaian maupun keterlambatan nantinya bisa mengakibatkan pengenaan sanksi skelaigus konsekuensi hukum. Dalam hal ini penanggung jawab perlu mengetahui bahwa terdapat hak pendahuluan, yang dimiliki negara dalam proses pelunasan utang pajak PT.

2. Kewajiban Etis

Selanjutnya adalah tanggung jawab etis yang melibatkan partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat. Sehingga selain berorientasi pada praktis Perusahaan juga memperhatikan kepentingan umum. Tujuannya agar operasi Perusahaan juga sesuai pada tujuan sekaligus aturan yang ada.

Dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban tersebut tentunya dapat diwujudkan dalam partisipasi aktif penanggung jawab pajak. Umumnya dalam proses Pembangunan negara dan Masyarakat melalui pembayaran pajak secara transparan dan jujur.

Sementara itu umumnya untuk Penanggung jawab pajak dalam PT terdiri dari beberapa pihak. Salah satuna adalah direksi yang sudah dibahas pada penjelasan sebelumnya. Namun juga terdapat pemegang saham, yang bisa menjadi Penanggung jawab pajak dalam PT.

Dalam pelaksanaan pemegang saham sebagai penanggung jawab pajak nantinya juga memiliki beberapa tugas. Namun untuk tugas dari pemegang saham adalah terbatas, yaitu:

• Tanggung jawab badan hukum
• Tanggung jawab pribadi

Tips Memilih Konsultan Pajak Online

Menjalankan kewajiban pajak sebagai wajib pajak tentunya sangat rumit. Terlebih dalam konteks kewajiban perpajakan dari wajib pajak badan, yang umumnya mempunyai mekanisme lebih rumit. Oleh sebab itu penting bagi Anda untuk memperhatikan setiap detail aturan agar bisa melaksanakannya secara baik.

Baca Juga : Tugas Konsultan Pajak Perusahaan yang Wajib Diketahui

Sebagai seorang wajib pajak Anda perlu melaksanakan semua aktivitas secara baik. Tujuannya agar terciptanya kepatuhan pajak, yang membuat Anda terhindar dari beberapa risiko perpajakan.

Sementara itu kepailitan sendiri umumnya juga bisa disebabkan karena pelaksanaan pajak yang tidak tepat. Maka dari itu pastikan untuk menggunakan jasa terpercaya, yang bisa membantu pelaksanaan kegiatan pajak Perusahaan secara baik.

Baik Anda yang ingin menggunakan jasa konsultan pajak terdapat beberapa tips penting, yang perlu diketahui, yaitu:

• Izin praktik.
• Sertifikat.
• Biaya.
• Kemampuan dan profesionalitas.
• Track record.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Itulah penjelasan mengenai penanggung jawab pajak dalam PT. Semua orang tentunya tahu bahwa bahwa yang namanya utang wajib dibayarkan. Begitu juga dengan utang pajak yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak sampai kapanpun. Namun terdapat beberapa kondisi Ketika wajib pajak tidak bisa membayar kewajiban tersebut.

Ketika dalam kondisi ini nantinya terdapat beberapa pihak, yang disebut sebagai penangung pajak. Dalam badan usaha berbentuk PT juga terdapat beberapa pihak, yang nantinya mempunyai tanggung jawab menanggung utang pajak tersebut.

Untuk badan usaha berbentuk PT ini nantinya pihak penangung jawab pajak adalah pengurus dan jajaran direksi. Sehingga Ketika Perusahaan dinyatakan pailit atau bubar maka pihak-pihak tersebut akan bertanggung jawab, untuk membayar utang pajak dalam penagihan.

Tentunya menjadi pengurus dan jajaran dewan direksi tidak semudah yang dibayangkan. Pihaknya mempunyai tanggung jawab cukup besar utamanya Ketika Perusahaan atau PT mengalami kondisi buruk.

Agar pelaksanaan aktivitas usaha bisa berjalan secara efektif tentunya terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa ahli, yang memiliki kemampuan terpercaya di dalam ruang lingkup pajak.

Jasa konsultan pajak online dari Proconsult.id adalah pilihan terbaik, untuk menjanlankan berbagai aktivitas Perusahaan secara baik. Sehingga nantinya kegiatan pajak maupun usaha dapat berjalan lancar sesuai aturan yang ada.

Selain bisa digunakan dalam mengatasi utang pajak nantinya penggunaan jasa konsultan pajak dalam aktivitas  bisnis, maka  akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kondisi keuangan yang tidak baik, yang bisa menyebabkan utang pajak atau pailit.

Jasa konsultan pajak online ini mempunyai banyak kemampuan, untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan wajib pajak. Oleh karena itu silahkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak dari Proconsult.id sekarang juga!