Bagi sebagian orang pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah NPWP bahkan banyak yang sudah memilikinya. NPWP ini berkaitan erat dengan perpajakan dan terbagi menjadi dua jenis. Kali ini akan diulas tentang perbedaan NPWP pusat dan cabang. Hal ini perlu diketahui dengan baik oleh para Wajib Pajak terutama yang sudah memiliki NPWP itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, hubungi konsultan pajak Jakarta dan instagram @alberthmandau.
Perbedaan NPWP pusat dan cabang belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak. Padahal keduanya jelas berbeda dan cukup signifikan perbedaan tersebut. Meski memang baik NPWP pusat maupun cabang sama-sama termasuk dalam jenis NPWP secara umum.
Bingung Soal NPWP dan Masalah Pajak Lainnya? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882
Inilah informasi yang bisa Anda simak mengenai perbedaan NPWP pusat dan cabang selengkapnya. Sekaligus pengertian NPWP, jenis, dan tips memilih jasa konsultan pajak yang bisa membantu mengurus masalah NPWP Anda.
Apa Itu NPWP?
Sumber foto : Suryakepri.com
NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Ini merupakan tanda atau identitas bagi Wajib Pajak agar bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam perihal perpajakan. Peraturan UU No. 16 Tahun 2009 tepatnya Pasal 1 menjadi landasan atau dasar yang mengatur segala hal terkait NPWP.
Baca Juga : Cara Merubah Alamat NPWP yang Mudah dan Cepat
Selain itu ada juga surat edaran dari Direktur Jenderal Pajak yaitu SE-60/PJ/2013 yang isinya menyebutkan kalau setiap Wajib Pajak hanya bisa mempunyai satu NPWP saja. Nomor identitas tersebut terdiri dari 15 digit angka. Dimana ada rincian tersendiri bagi setiap digitnya.
Untuk 9 digit pertama mengartikan kode wajib pajak, lalu 3 digit selanjutnya adalah kode administrasi kantor Wajib Pajak terdaftar, serta 3 digit sisanya merupakan status Wajib Pajak pusat atau cabang. Tak hanya karena harus memiliki NPWP, identitas bagi Wajib Pajak ini justru memberikan kemudahan dalam kegiatan sehari-hari yang terkait dengan pajak. Jadi sangat penting bagi setiap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP untuk segera membuatnya.
Fungsi dari NPWP ini sendiri di dalam kehidupan sehari-hari ada beragam. Berikut ini adalah ulasan lebih rinci tentang kegunaan NPWP di kehidupan sehari-hari:
- Menghindari denda: Fungsi NPWP yang pertama di sini adalah membuat pemilik NPWP terhindar dari denda karena tidak melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya NPWP, Wajib Pajak terkait akan rutin dalam membayar pajak sehingga nanti tidak akan sampai mendapatkan sanksi yakni denda.
- Mudah dalam pengajuan kredit: Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai syarat untuk pengajuan kredit. Jika Wajib Pajak berencana untuk mengajukan kredit kepada pihak bank atau dalam urusan membayar kewajiban prosesnya akan lebih mudah. Perlu diketahui hampir semua kegiatan kredit memang membutuhkan NPWP, mulai dari KPR, KTA, dan kredit-kredit lainnya.
- Untuk membuat SIUP: Lalu ada fungsi ketiga yaitu untuk membantu para pelaku usaha dalam membuat Surat Izin Usaha Perdagangan. Setiap bisnis memang diwajibkan untuk membayar pajak, hal ini berlaku di Indonesia. Jika tidak ada NPWP maka proses legalitasnya bisa terhambat atau prosesnya lama.
- Membuka Rekening Bank: dalam kehidupan sehari-hari NPWP juga bisa digunakan untuk membuka rekening bank. Ini diperlukan sebagai bentuk kepatuhan pada regulasi Bank Indonesia. Sesuai dengan aturan BI no 14/PBI/2012 tepatnya pada pasal 14 ayat 1 huruf a, dijelaskan kalau calon nasabah dengan potensi beneficial owner wajib memberikan NPWP sebagai tindakan antisipasi pencucian uang maupun pendanaan teroris oleh pihak bank umum.
- Sebagai syarat pencairan dana dari Negara: Nomor Pokok Wajib Pajak juga bisa membantu WP terkait untuk mencairkan dana dari proyek Negara. Syarat ini sesuai dengan aturan Dirjen Pajak yang mewajibkan peserta lelang harus memiliki NPWP. Gunanya untuk menjaring WP yang lebih banyak lagi.
Bingung Soal NPWP dan Masalah Pajak Lainnya? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882
Berdasarkan dari penjelasan tentang pengertian NPWP, pada intinya nomor tersebut merupakan identitas bagi Wajib Pajak agar bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bahkan ada manfaat lain yang bisa didapatkan dengan memiliki NPWP sehingga kegiatan sehari-hari jadi lebih mudah untuk dilakukan. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya pahami jenis NPWP agar bisa mengetahui perbedaan npwp pusat dan cabang.
Jenis NPWP
Sumber foto : Cermati.com
Selain mencari tahu tentang apa itu NPWP perlu juga mengetahui apa saja jenis dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Di sini pemerintah membagi Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi dua yaitu ada NPWP pusat dan cabang. Agar bisa memahami perbedaan npwp pusat dan cabang, berikut penjelasannya:
1. NPWP Pusat
Pertama ada Nomor Pokok Wajib Pajak pusat yang merupakan jenis utama yang dimiliki oleh Wajib Pajak pribadi atau perorangan dan badan usaha yang diperoleh ketika pertama kali membuat NPWP. Ketika membuat NPWP sudah disertakan juga alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Untuk Nomor Pokok Wajib Pajak pusat ini terdiri dari 15 digit. Setiap akhir digit ditutup dengan angka 000. Sesuai dengan aturan Undang-Undang no.28 tahun 2007 pasa 1 ayat 6, menyatakan kalau NPWP menjadi sebuah tanda pengenal dan identitas diri yang diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya.
Setelah memahami NPWP pusat selanjutnya pahami juga NPWP Cabang untuk mengetahui perbedaan npwp pusat dan cabang.
2. NPWP Cabang
Nomor Pokok Wajib Pajak cabang adalah NPWP yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau yang diberikan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan pemotongan serta pemungutan PPh atau Pajak Penghasilan, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan yang dalam prakteknya tidak bisa menggunakan NPWP pusat. Jadi, sudah tahu kan sekilas perbedaan npwp pusat dan cabang.
Baca Juga : Apa Itu Klu NPWP? Ini Kode dan Cara Mengisi Klu NPWP Online
3. NPWP Pribadi
Selain membahas perbedaan npwp pusat dan cabang, ada jenis NPWP lain yang wajib diketahui yaitu NPWP Pribadi. NPWP pribadi merupakan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara individu dengan syarat yang orang tersebut sudah memiliki penghasilan atau pendapatan.
Seseorang yang bisa terdaftar dalam NPWP pribadi yang memiliki penghasilan atau pendapatan dari usaha, pekerjaan, serta pekerjaan bebas atau lepas. Untuk bisa membuat NPWP ada berkas yang perlu disiapkan seperti fotokopi identitas KTP bagi Warga Negara Indonesia, lalu fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas atau tetap bagi WNA.
4. NPWP Badan Usaha
Untuk jenis NPWP yang terakhir ada NPWP Badan usaha dimana kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut diperuntukkan bagi badan usaha atau perusahaan yang sudah mendapatkan penghasilan dari perolehan keuntungannya.
Untuk bisa membuat NPWP badan usaha ini Wajib Pajak harus berstatus sebagai pembayar pajak dari bidang usaha berprofit. Syaratnya pun cukup banyak seperti fotokopi dokumen pendirian usaha, NPWP salah satu anggota, dan surat izin usaha yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang.
Untuk pajak pribadi dan pajak badan usaha ini bisa termasuk ke dalam pajak pusat maupun cabang. Hal tersebut nanti ditentukan sesuai dengan aturan UU NPWP yang berlaku di Indonesia.
Untuk mengetahui lebih detail apa saja perbedaan npwp pusat dan cabang, yuk simak penjelasan perbedaan npwp pusat dan cabang dibawah ini.
Perbedaan NPWP Pusat dan Cabang
Sudah mengetahui dengan jelas dan rinci jenis dari Nomor Pokok Wajib Pajak yang berlaku di Indoneisa. Di sini saatnya melihat perbedaan NPWP Pusat dan cabang terletak dimana.
Perbedaan NPWP Pusat dan Cabang dari Pengertiannya
Perbedaan NPWP pusat dan cabang yang pertama terletak pada pengertiannya. Untuk Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan NPWP utama yang dimiliki Wajib Pajak pribadi atau badan usaha yang diperoleh saat membuat NPWP pertama kali.
Sementara untuk Nomor Pokok Wajib Pajak cabang merupakan turunan dari NPWP Pusat yaitu untuk kepentingan administrasi perpajakan. Selain dilihat dari pengertiannya, NPWP pusat dan cabang juga dibedakan dari bentuk kartu.
Selanjutnya dari Susunan Digitnya
Perbedaan NPWP pusat dan cabang yang kedua dari susunan digitnya. Pada NPWP pusat dan cabang yang menjadi pembeda pada kartu adalah susunan digitnya saja. Pada ada kode yang berbeda bagi NPWP pusat dan cabang. Hal itu dibedakan dari tiga digit terakhir yang tertera pada kartu.
Bagaimana jadi sudah tahukan apa saja perbedaan NPWP pusat dan cabang? Jika masih bingung, Anda bisa konsultasi ke jasa konsultan pajak untuk mengetahui alur pembuatan NPWP dan masalah pajak lainnya.
Bingung Soal NPWP dan Masalah Pajak Lainnya? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak
Sumber foto : Sleekr.co
Setelah memahami perbedaan NPWP pusat dan cabang, selanjutnya pahami juga bagaimana cara memilih konsultan pajak yang benar. Bagi wajib pajak yang masih belum memiliki NPWP lebih baik segera membuatnya sehingga tidak akan terlibat masalah dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak. Jika memang ada kesulitan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak, Anda bisa menggunakan atau meminta bantuan kepada pakar pajak.
Saat ini setiap kota besar di seluruh wilayah Indonesia memiliki kantor konsultan pajak. Penyedia jasa konsultan pajak ini memberikan banyak bantuan bagi masyarakat dalam mengatasi masalah pajak yang dialami.
Baca Juga : Biro Jasa NPWP Terdekat | Tips Memilih Biro Jasa NPWP
Masalah pajak memang terus muncul dan tidak ada habisnya. Ada orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupuan tidak sengaja. Di sini sudah menjadi tugas konsultan pajak membantu Wajib Pajak bermasalah segera mendapat solusi terbaik yang sesuai dengan aturan dan hukum perpajakan.
Untuk menentukan konsultan pajak mana yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada 5 tips memilih konsultan pajak yang perlu dicoba ketika mencari pakar pajak terpercaya dan sesuai dengan masalah pajak yang dihadapi:
1. Surat Izin Praktek
Memilih jasa konsultan pajak harus dilakukan dengan teliti. Hal pertama yang perlu dicari tahu adalah surat izin praktek yang diterbitkan dan disahkan oleh Direktur Jenderap Pajak atau DJP. Konsultan pajak yang sudah mengantongi surat tersebut artinya sudah resmi untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dan memberikan pelayanan pajak sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.
Surat ini tentu tidak didapatkan begitu saja, ada serangkaian kegiatan yang perlu dilalui oleh konsultan pajak terkait sehingga bisa menjadi pakar pajak yang resmi. Dokumen ini diperuntukkan bagi konsultan pajak yang memang memiliki kemampuan yang bagus dalam memahami aturan dan hukum perpajakan.
Surat izin praktek ini juga hanya diberikan bagi konsultan pajak yang sudah memenuhi kriteria Direktur Jenderal Pajak.
2. Sertifikat
Sertifikat yang dimaksud di sini adalah sertifikat profesi. Di sini konsultan pajak yang baik dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan jenis masalah pajak apapun ialah yang memiliki tiga jenis sertifikat.
Sertifikat konsultan pajak A, diperuntukkan bagi konsultan pajak yang hanya bisa memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa perorangan. Lalu ada yang B, untuk pelayanan pajak bagi badan usaha. Sementara sertifikat yang C untuk memberikan pelayanan pajak dengan taraf internasional.
Semakin lengkap sertifikat yang dimiliki maka semakin luas jangkauan pelayanan pajaknya. Ini tentu menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi Wajib Pajak yang akan bekerja sama dengan pakar pajak.
3. Ragam Pelayanan
Untuk lebih mudah dalam melihat apakah konsultan pajak terkait sudah mengantongi ketiga sertifikat atau belum, dapat dilihat dari ragam pelayanan pajak yang disediakan. Jenis layanan pajak yang biasanya ditawarkan oleh setiap konsultan pajak berbeda-beda, tergantung dari jenis sertifikat yang dimiliki.
Jika konsultan pajak sudah memiliki pelayanan pajak yang beragam dan tergolong lengkap, itu artinya sertifikat yang dimiliki sudah lengkap. Klien atau Wajib Pajak bisa mengandalkan pakar tersebut untuk menyelesaikan masalah pajaknya dalam satu tempat saja.
Pelayanan pajak yang standar ada 7 macam, mulai dari konsultasi pajak, kepatuhan pajak, pembuatan laporan pajak, evaluasi laporan pajak, pendampingan pemeriksaan pajak, restitusi, dan sengketa pajak.
Konsultan pajak yang sudah menyediakan atau menawarkan ketujuh pelayanan pajak tadi, artinya sudah menjadi konsultan pajak terpercaya dan profesional. Namun biasanya ada yang belum bisa mencakup ketujuh jenis pelayanan pajak tersebut, ada juga yang malah memiliki pelayanan pajak lain sehingga tergolong lebih expert.
4. Asosiasi Konsultan Pajak
Jika sudah memastikan dua dokumen penting yang harus dimiliki konsultan pajak terpercaya dan profesional. Selanjutnya adalah mencari tahu apakah konsultan pajak terkait sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia atau sebaliknya.
Bagi pakar pajak yang sudah tergabung ke dalam asosiasi ini, artinya track recordnya dapat diikuti oleh calon klien. Asosiasi tersebut memang dibuat untuk mengumpulkan semua konsultan pajak yang sudah resmi dan memiliki kinerja bagus. Tentunya ini menjamin kinerja dari pakar pajak terkait tidak akan merugikan atau mengecewakan.
Bingung Soal NPWP dan Masalah Pajak Lainnya? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882
5. Buat Budget
Dari semua tips yang sudah dijelaskan, semua itu tidak akan berguna jika Anda belum membuat atau menentukan budget di awal. Jadi sebelum memutuskan untuk bekerja sama dengan konsultan pajak baiknya lihat dulu apakah ada dana yang bisa digunakan atau tidak.
Perlu diketahui di sini, tariff untuk konsultan pajak dimulai dari satu juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Itu merupakan rentang atau kisaran biaya konsultan pajak terbaru dan normal. Namun angka tadi tidak dapat dijadikan patokan, mengingat setiap kantor konsultan pajak memiliki kebijakan masing-masing soal tarif.
Hal yang perlu diingat di sini adalah jangan memaksakan diri untuk menggunakan jasa konsultan pajak jika tidak ada dananya. Bagi yang memang sudah menentukan budget dan menyiapkan dananya, bisa memilih atau mencari konsultan pajak yang tarifnya sesuai dengan budget.
Jangan terlalu memaksa bekerja sama dengan pakar pajak yang tarifnya tinggi jika ada yang sesuai budget namun pelayanannya bisa diandalkan. Jadi pastikan untuk menanyakan perihal tariff dan sistem pembayaran di awal secara jelas dan terperinci dengan baik.
Masalah pembayaran dan tariff ini memang sensitif namun tetap harus dicari tahu dengan detail agar nanti proses kerja sama bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Utarakan saja budget yang sudah ditetapkan kepada staf bertugas, Nanti akan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kalau NPWP adalah identitas yang harus dimiliki setiap Wajib Pajak. Fungsi dari NPWP sendiri adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya. Sedangkan untuk perbedaan NPWP pusat dan cabang terletak pada pengertian dan nomor digitnya. Disini Anda sudah memahami perbedaan NPWP pusat dan cabang.
Jika Anda memiliki permasalahan seputar NPWP, Anda bisa meminta bantuan kepada konsultan pajak terpercaya seperti Proconsult.id. Jasa konsultan pajak yang sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi di perpajakan memang bisa diandalkan.
Tim Proconsult.id memiliki tenaga ahli yang sudah terverifikasi dan sesuai dengan kriteria Direktur Jenderal Pajak jadi tidak perlu diragukan lagi pelayanannya. Selain itu di Proconsult juga terdapat beragam jenis pelayanan pajak. Hal ini menandakan juga konsultan pajak Proconsult sudah memiliki semua jenis sertifikat.
Masalah pajak yang dihadapi akan lebih cepat selesai jika dipercayakan kepada tim Proconsult.id. Masalah pajak apapun termasuk pembuatan NPWP akan dibantu mulai dari awal sampai tuntas sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Proconsult.id siap memberikan pelayanan terbaiknya bagi Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan dan mencari solusi terbaik untuk masalah pajak yang dihadapi. Langsung saja kunjungi situs resminya dan lakukan tahap konsultasi awal dengan CS 24 jam non stop untuk mencari tahu pelayanan apa yang sesuai dengan masalah pajak Anda.