Skema Program Pengungkapan Sukarela Terbaru Tahun 2022

Bertemu lagi dengan kami Konsultan Pajak Jakarta Selatan, kali ini kami akan membahas tentang Skema Program Pengungkapn Sukarela Terbaru Tahun 2022. Pemerintah akan mulai menjalankan skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 melalui dua prinsip. Peraturan tentang skema Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disetujui oleh DPR tepat pada tanggal 7 Oktober 2021 tersebut.

Prinsip umum skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan asetnya yang belum dilaporkan. Fokus dari PPS tersebut yaitu besaran pada tarif PPh final yang jumlahnya melebihi tarif tebusan dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Bingung Mengenai Program Pengungkapan Sukarela 2022? Hubungi Jasa Konsultan Pajak Sekarang Juga! Whatsapp : 081350882882

Tujuan pemerintah menggunakan dua metode pada skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 adalah untuk membuat perbedaan antara wajib pajak yang menjadi peserta program tax amnesty periode 2016/2017 dengan wajib pajak yang memang belum melakukan pelaporan pajak penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 melalui SPT Tahunan 2020.

Baca Juga : Benefit Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela 2022

Apa Itu Skema Program Pengungkapan Sukarela Terbaru Tahun 2022?

Apa Itu Skema Program Pengungkapan Sukarela Terbaru Tahun 2022?

Sumber foto : Pengampunanpajak.com

Sebagai regulasi yang terbilang masih baru wajar jika wajib pajak belum memahami apa itu skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 yang akan mulai dijalankan tahun depan. Pengertian skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 yaitu sebuah program yang diadakan oleh pemerintah untuk memberi kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi.

Pengungkapan tersebut dilakukan secara sukarela oleh para wajib pajak melalui dua jenis skema atau mekanisme. Kedua skema dalam PPS terbaru Tahun 2022 tersebut terdiri dari :

  1. Pembayaran pajak penghasilan atau PPh oleh wajib pajak yang dilakukan berdasarkan pada pengungkapan harta yang belum atau tidak sepenuhnya dilaporkan melalui program pengampunan pajak (tax amnesty).
  2. Pembayaran PPh oleh wajib pajak berdasarkan kepada pengungkapan harta yang belum atau tidak sepenuhnya dilaporkan lewat SPT Tahunan PPh 2020 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Melalui kedua skema tersebut jenis harta yang diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan tambahan dan akan dikenakan PPh final. Berapa besaran PPh final yang akan dikenakan tersebut berbeda-beda yaitu dengan melihat bagaimana WP memperlakukan harta tersebut. Rincian besaran PPh final tersebut antara lain :

  • Tarif 18% untuk jenis harta yang berada di luar negeri dan tidak dilakukan repatriasi ke dalam negeri.
  • Tarif 14% bagi harta yang ada di luar negeri serta dilakukan repatriasi dengan harta di dalam negeri.
  • 12% merupakan tarif yang terkecil berlaku untuk harta wajib pajak yang ada di luar negeri kemudian direpatriasi pada harta di dalam negeri serta diinvestasikan melalui SBN maupun energi yang terbarukan.

Sehingga bisa dikatakan bahwa skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 adalah sebuah upaya dari pemerintah guna meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela pada diri wajib pajak yang diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Namun meskipun begitu dalam pelaksanaan PPS 2022 tersebut pemerintah tetap menjalankan pengawasan dan juga upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten. Pemerintah tetap akan memberikan perlakukan yang seadil-adilnya serta pelayanan sebaik-baiknya kepada wajib pajak yang sudah mematuhi peraturan dan memiliki risiko yang rendah.

Baca Juga : Perbedaan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela

Skema Program Pengungkapan Sukarela Terbaru Tahun 2022

Skema Program Pengungkapan Sukarela Terbaru Tahun 2022

Sumber foto : Kalfalaw.com

Menurut regulasi sebagaimana yang dituangkan pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan akan dilaksanakan dalam 6 bulan. Program tersebut dimulai per tanggal 1 Januari 2022 hingga nanti tanggal 30 Juni 2022.

Program pengungkapan pajak secara sukarela ini sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa di luar negeri. Dalam skala internasional PPS disebut sebagai Voluntary Disclosure Program atau VDP. Agar bisa lebih memahami secara lebih luas dan jelas mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) silahkan disimak penjelasannya di bawah ini:

1. VDP Secara Internasional

PPS atau dalam istilah internasional VDP yaitu pemberian kesempatan oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi dan badan untuk melakukan perbaikan dan pengungkapan harta yang belum disampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak secara sukarela tersebut diberikan oleh pemerintah melalui otoritas yang berwenang dalam hal ini jika di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai kompensasinya pemerintah akan memberikan insentif kepada wajib pajak yang mengikuti program VDP tersebut berupa pengurangan bunga pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak. Selain itu wajib pajak yang bersangkutan tidak akan dikenakan sanksi pidana atas tidak diungkapkannya harta mereka untuk dilaporkan kepada otoritas pajak.

2. VDP dalam International Tax Glossary

Sedangkan IBFD International Tax Glossary menyebutkan bahwa VDP adalah suatu program atau prosedur administratif yang berbentuk penawaran kesempatan dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membuat maupun memperbaiki laporan pajaknya atas harta yang kurang atau belum diungkapkan tanpa adanya tuntutan pidana kepadanya.

3. VDP pada Pemerintah Kanada

Salah satu negara yang sudah melaksanakan program pengungkapan pajak sukarela adalah Kanada. Melalui situsnya pemerintah Kanada menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Pengungkapan Pajak Sukarela atau Voluntary Disclosure Program (VDP) program khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada wajib pajak dengan tujuan memberikan keringanan perpajakan yang dilakukan kasus per kasus.

Program VDP ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh wajib pajak yang mau secara sukarela untuk memperbaiki kesalahan pada laporan pajak sebelumnya yang telah dibuat melalui SPT sebelum diketahui oleh pihak otoritas atau yang berwenang. Perbaikan laporan pajak harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum yang bersangkutan dihubungi oleh pihak otoritas.

4. VDP Otoritas Pajak Amerika Serikat

VDP menurut otoritas pajak negara adikuasa Amerika Serikat adalah program pengungkapan pajak sukarela yang didesain khusus bagi wajib pajak yang mempunyai potensi tanggung jawab secara pidana maupun sanksi perdata yang disebabkan oleh kegagalan yang dilakukan secara sengaja untuk melaporkan jumlah aset keuangan di luar negeri serta membayarkan semua pajak atas aset tersebut sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan.

VDP atau di negara kita disebut dengan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang akan dimulai pada 1 Januari 2022 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi wajib pajak dari adanya tanggung jawab dan sanksi secara pidana. PPS juga dirancang sedemikian rupa agar bisa memberikan manfaat kepada wajib pajak yang telah sukarela ikut dalam program tersebut.

Baca Juga : Syarat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Cara Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022

Cara Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022

Sumber foto : Klasing-associates.com

Bagaimanakah cara untuk mengikuti PPS 2022 tersebut? Cara dan ketentuan mengenai program Pengungkapan Pajak Sukarela Tahun 2022 secara garis besar telah disebutkan dalam pembahasan mengenai skema I dan skema II, seperti berikut ini:

1. Skema I Program Pengungkapan Pajak Sukarela 2022

Skema I pada PPS diperuntukkan WPOP/badan yang telah menjadi peserta program tax amnesty. Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Harta bersih yang dimaksud yaitu nilai dari harta yang dikurangi dengan nilai utang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

2. Harta yang didapatkan oleh wajib pajak mulai dari tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.

3. Harta bersih yang dimiliki oleh wajib pajak dianggap sebagai penghasilan tambahan dan akan dikenai PPh final.

4. PPh final tersebut diperhitungkan melalui cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarifnya.

5. Tarif PPh final yang dikenakan yaitu :

  • 11% bagi deklarasi untuk harta di luar negeri.
  • 8% bagi deklarasi harta di dalam negeri dan repatriasi harta di luar negeri.
  • 6% bagi deklarasi harta di dalam negeri dan repatriasi harta luar negeri yang diinvestasikan pada SBN/ sektor energi yang terbarukan.

6. Dasar untuk pengenaan pajak adalah sebesar jumlah dari harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan melalui surat pernyataan.

7. Surat pernyataan adalah surat pernyataan seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

8. Penghitungan harta bersih didasarkan pada :

  • Nilai nominal untuk harta berupa kas ataupun setara kas.
  • NJOP bagi harta berupa tanah atau bangunan serta NJKB untuk harta berupa kendaraan bermotor
  • Nilai dari publikasi PT. Antam untuk harta berupa emas maupun perak.
  • Nilai publikasi PT. BEI bagi saham serta waran yang diperjualbelikan melalui Bursa Efek.
  • Nilai publikasi dari PT. Penilai Harta Efek bagi SBN/ efek surat utang/ sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

9. Jika tidak ada  nilai yang bisa dijadikan sebagai pedoman maka nilai harta akan ditentukan dengan menggunakan acuan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh akuntan publik.

10. Wajib pajak yang mengikuti program PPS tersebut harus menyampaikan laporan harta bersihnya melalui surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak mulai 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022.

11. Di dalam surat pemberitahuan harta bersih tersebut disertai dengan lampiran antara lain :

  • Bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) final.
  • Daftar rincian harta serta informasi mengenai kepemilikannya.
  • Daftar utang yang dimiliki.
  • Pernyataan pengalihan harta bersih dari luar negeri ke dalam negeri jika wajib pajak ingin melakukannya. Pengalihan tersebut paling lambat dilakukan sebelum 30 September 2022.
  • Pernyataan penginvestasian harta bersih jika WP berniat melakukannya dan dilakukan paling lambat 30 September 2022.

12. Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keterangan atas surat pemberitahuan dari wajib pajak tersebut.

13. Jika berdasarkan dari hasil penelitian kemudian diketahui adanya ketidaksesuaian diantara harta bersih yang diungkapkan oleh wajib pajak dengan keadaan sebenarnya maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan ataupun pembatalan atas surat keterangan pengungkapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

14. Kepada wajib pajak yang telah berhasil mendapatkan surat keterangan maka yang bersangkutan tidak akan dikenai sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 3 pada UU Pengampunan Pajak.

15. Data maupun informasi yang didapatkan dari surat pemberitahuan pengungkapan atas harta beserta lampirannya yang diadministrasikan Kemenkeu maupun pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan UU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan dilakukannya penyelidikan. Penyidikan ataupun penuntutan secara pidana kepada wajib pajak.

16. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengungkapan atas harta bersih wajib pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

2. Skema II Program Pengungkapan Pajak Sukarela 2022

Skema II program PPS bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) rinciannya adalah sebagai berikut :

1. WPOP bisa melakukan pengungkapan harta bersihnya dengan ketentuan :

  • Harta bersih didapatkan sepanjang periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020.
  • Harta bersih tersebut masih dimiliki WPOP hingga tanggal 31 Desember 2020
  • Harta bersih belum dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT Tahunan PPh WPOP Tahun 2020.

2. Harta bersih yaitu nilai harta yang telah dikurangi dengan nilai utang. Harta bersih tersebut dianggap sebagai penghasilan tambahan yang diterima maupun diperoleh WPOP sepanjang tahun pajak 2020.

3. WPOP yang akan melakukan pengungkapan harta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yaitu :

  • Yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan ataupun pemeriksaan atas bukti permulaan tahun pajak 2016-2020.
  • Tidak sedang menjalani pemeriksaan atas kasus tindak pidana perpajakan.
  • Tidak sedang menjalani proses peradilan atas kasus tindak pidana perpajakan.
  • Tidak dalam masa hukuman pidana atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan.

4. Tambahan penghasilan yang didapatkan oleh WPOP dikenakan PPh final dengan besaran tarif :

  • 18% bagi harta di luar negeri.
  • 14% bagi harta di dalam negeri dan harta luar negeri yang direpatriasi.
  • 12% bagi harta dalam negeri maupun deklarasi harta di dalam negeri yang diinvestasikan melalui SBN/ energi yang terbarukan.

5. Nilai harta bersih sebagai acuan pengenaan pajak atas harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WPOP Tahun 2020 yaitu :

  • Nilai nominal harta yang berupa kas ataupun setara kas.
  • Harga perolehan untuk harta selain kategori di atas.

6. Pengungkapan harta bersih dilakukan melalui surat pemberitahuan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak mulai 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022.

7. Syarat yang harus dipenuhi oleh WPOP yang ingin melakukan pengungkapan pajak sukarela terdiri dari :

  • Mempunyai NPWP.
  • Membayar PPh final.
  • Menyampaikan SPT Tahunan atas PPh 2020.

8. Surat pernyataan pengungkapan pajak dari WPOP wajib disertai lampiran yang sama dengan lampiran pada PPS 2022 Skema I.

9. Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan surat keterangan kepada WPOP sebagai tanggapan atas surat pemberitahuan pengungkapan pajak yang disampaikan.

10. Jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah harta bersih yang disampaikan melalui surat keterangan dengan keadaan sebenarnya maka Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pembetulan maupun pembatalan pada surat tersebut.

Ketentuan lebih lanjut tentang skema Program Pengungkapan Pajak Sukarela 2022 diatur melalui Permen Kemenkeu RI.

Kesimpulan

Pengertian skema Program Pengungkapan Sukarela terbaru Tahun 2022 yaitu sebuah program yang diadakan oleh pemerintah untuk memberi kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi. Pengungkapan tersebut dilakukan secara sukarela oleh para wajib pajak melalui dua jenis skema atau mekanisme.

Bingung Mengenai Program Pengungkapan Sukarela 2022? Hubungi Jasa Konsultan Pajak Sekarang Juga! Whatsapp : 081350882882

Melalui kedua skema tersebut jenis harta yang diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan tambahan dan akan dikenakan PPh final. Berdasarkan UU HPP yang telah disetujui oleh DPR pada Oktober 2021 yang lalu pemerintah menetapkan tentang Pengungkapan Pajak Sukarela yang akan dilakukan per 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan untuk mengungkapkan harta bersihnya selama periode 2016 – 2020 yang belum atau kurang dilaporkan melalui SPT Tahunan 2020.

PPS dilakukan dengan menggunakan dua skema Program Pengungkapan Pajak Sukarela 2022 yang bertujuan untuk membedakan wajib pajak yang telah ikut dalam program tax amnesty sebelumnya dengan WP yang belum melaporkan harta bersihnya melalui SPT Tahunan 2020. Dengan begitu, tujuan pembayaran pajak bisa tercapai dengan maksimal.