Berapa gaji Hakim Pengadilan Pajak? Untuk mengetahuinya, yuk cek penjelesannya disini. Berbicara tentang Hakim Pengadilan Pajak akan berkaitan langsung dengan badan Pengadilan Pajak. Seperti yang diketahui bahwa posisi hakim disini memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses peradilan yang dilakukan dalam ranah Pengadilan Pajak.
Sehingga bisa dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Pajak memiliki peran sama dengan hakim pada lembaga peradilan lainnya. mungkin yang bisa menjadi sedikit pembeda terletak dari kapasitas dan bentuk tugasnya.
Dalam hal ini sama dengan Lembaga Pengadilan Pajak yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, hakim Pengadilan pajak juga belum terlalu familiar. Mungkin masih banyak juga masyarakat, yang tidak menyadari adanya profesi satu ini.
Meski demikian sebagai wajib pajak atau orang yang akrab dalam bidang perpajakan, pastikan untuk mengenalnya lebih dekat. Tujuannya adalah Anda memiliki gambaran dan sumber pengetahuan terbaik untuk melaksanakan kewajiban dalam bidang perpajakan. Mengingat siapa saja bisa terkena sengketa pajak, yang tentunya meningkatkan peluang untuk berususan dengan Hakim di Pengadilan Pajak.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Bagi anda yang sedang mencari informasi gaji Hakim Pengadilan Pajak. Dalam artikel kali ini Anda bisa melihat informasi lengkap seputar gaji Hakim Pengadilan Pajak secara lengkap di bawah ini:
Hakim Pengadilan Pajak Adalah
Sumber foto : Belasting.id
Sebelum membahas tentang gaji Hakim Pengadilan Pajak, maka Anda perlu mengetahui definisi Pengadilan Pajak lebih dahulu. Secara singkat Pengadilan Pajak merupakan sebuah lembaga, yang dibentuk menjadi lembaga peradilan khusus.
Dalam hal ini Pengadilan Pajak berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara. Tugasnya adalah menyelesaikan semua jenis sengketa peradilan dalam bidang perpajakan, yang dialami oleh wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam wilayah peradilan tersebut tentunya terdapat pejabat maupun petugas peradilan, yang bertugas di dalamnya. Ada beberapa pihak yang ada dalam ruang lingkup lembaga peradilan pajak, seperti:
- Pimpinan
- Wakil ketua
- Hakim
- Sekretaris
- Panitera
Sedangkan yang akan dibahas kali adalah hakim Pengadilan Pajak. Lalu apa itu Hakim Pengadilan Pajak? Pengertian Hakim Pengadilan Pajak merupakan sebuah profesi, yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa perpajakan diantara wajib pajak dan Direkorat Jenderal Pajak.
Baca Juga : Pengadilan Pajak di Indonesia, Pelajari Disini!
Hal tersebut dapat berupa hasil dari pengeluaran keputusan maupun ketetapan, yang dinilai tidak sesuai dengan data yang ada. Sehingga dari permasalahan tersebut wajib pajak bisa mengajukan sengketanya kepada Pengadilan Pajak. Tentu saja hal tersebut sesuai dengan tujuan pembentukannya lembaga Pengadilan tersebut. dimana lembaga ini dibentuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam bidang perpajakan secara adil dan objektif. Sedangkan dalam setiap proses penyelesaiannya setiap pihak perlu patuh terhadap ketentuan dan peraturan UU yang berlaku.
Sesuai dengan landasan hukum pembentukan Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan Pajak juga memiliki landasan hukum sama, yaitu pada UU No. 14 di tahun 2002. Di dalamnya juga diatur tentang jabatan hakim, yang merupakan profesi ad hoc dan bukan pejabat negara. Sehingga dari UU tersebut bisa dikatakan bahwa hakim tersebut merupakan profesi khusus, yang bekerja dalam masa jabatan tertentu.
Bahkan dapat dilihat bahwa hakim khusus tersebut mempunyai tugas dalam melakukan pemeriksaan serta mengadilan permasalahan pajak. Dimana dalam melaksanakan tugasnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter jabatannya masing-masing.
Sehingga alasan pembentukan aturan hakim sebagai badan ad hoc tersebut dinilai masuk akal. Sebab hakim dalam ranah pengadilan pajak memiliki latar belakang berbeda jika dibandingkan dengan hakim karir.
Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak
Peraturan mengenai masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak sudah diatur secara jelas di dalam UU No.14 di tahun 2002. Dimana secara jelasnya bisa Anda lihat pada bagian ayat 3 pasal 8. Di pasal tersebut secara langsung menjelaskan bahwa wakil ketua, ketua maupun hakim diangkat dengan pemberlakukan masa jabatan dalam kurun waktu 5 tahun.
Selain itu pihak tersebut dapat diperpanjang masa jabatannya oleh pemerintah sebanyak 1 kali dari masa jabatannya. Sedangkan dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa ketika golongan tersebut sudah masuk usia pensiun, yaitu 65 tahun bisa diberhentikan dengan hormat. Syaratnya adalah proses pemberhentian dilakukan oleh Presiden, yang telah mendapatkan usul langsung dari Menteri dan disetujui oleh Mahkamah Agung.
Peraturan terbaru di UU No. 5 pada tahun 2014 pasal 122 huruf e juga menjelaskan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) bukanlah pejabat negara. Dalam hal ini hakim pengadilan pajak masuk dalam golongan ASN sebagai badan ad hoc sehingga tidak bisa disamakan dengan hakim dengan status pejabat negara.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Bahkan perlu diketahui bahwa aturan tentang periodeisasi jabatan dari hakim pengadilan pajak sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum lain di Indonesia, yaitu:
- Pengadilan TIPIKOR
- Pengadilan hubungan industrial
- Pengadilan niaga
Pengaturan mengenai masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum secara luas. Dimana dengan adanya masa jabatan tersebut setiap orang bisa mengajukan diri atau mendaftar sebagai hakim pajak nantinya.
Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengadilan Pajak
Sumber foto : Idxchannel.com
Sebagai salah satu profesi penting dalam ruang lingkup Pengadilan Pajak, tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk diketahui. Pastinya sebagai pilar dalam menjaga keadilan dalam proses penegakan hukum tugasnya sangat banyak.
Pengadilan Pajak sendiri sebagai lembaga peradilan memiliki wewennag dalam menyelesaikan sengketa perpajakan wajib pajak. Dalam hal ini terdapat beberapa cakupan tugas yang perlu Anda ketahui, yaitu:
1. Menyelesaikan Sengketa Pajak
Tugas utamanya tentunya saja menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat berupa penolahan maupun keberata berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.
2. Penerapan Hukum Pajak
Hakim Pengadilan Pajak mempunyai beberapa tugas yang perlu dilakukan dalam menerapkan hukum pajak. Tentu saja dalam proses ini Hakim Pengadilan Pajak perlu memahami banyaknya UU pajakdan aturan terkait, yang berkaitan dengan sengketa pajak tersebut.
Baca Juga : Pengadilan Pajak Adalah: Pengertian dan UU Terbaru
3. Menjaga Netralitas
Dalam hal ini pihak Pengadilan Pajak yaitu hakim perlu menjaga sikap netral dalam menyelesakan sengketa pajak. Hakim perlu menjaga objektivitas dalam memutuskan sebuah perkara. Meskipun pihaknya berada dalam satu atap sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, pihaknya perlu menjamin keadilan bagi kedua belah pihak yang mengalami sengketa.
4. Mengeluarkan Putusan
Pada setiap pengajuan gugutan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak, pihak hakim bersama dengan anggota lainnya perlu mengeluarkan putusan dari perkara sidang tersebut. hal ini juga harus didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan secara adil.
Gaji Hakim Pengadilan Pajak dan Tunjangan Terbaru
Gaji Hakim Pengadilan Pajak ditetapkan berdasarkan peraturan terbaru yang disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di tahun ini penetapan gaji Hakim Pengadilan Pajak masih mengacu pada ketetapan tanggal 13 Februari tahun 2018. Hal tersebut berdasarkan PMK tahun 2018 nomor 16/PMK.01 mengenai pemberian tunjangan serta ketentuan lain untuk gaji Hakim Pengadilan Pajak.
Dalam ketentuan di pasal 3A sampai dengan pasal 4 Hakim Pengadilan Pajak diberikan beberapa tunjangan atau gaji Hakim Pengadilan Pajak. Meski demikian hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki rumah dinas. Berikut adalah beberapa tunjangan dan gaji Hakim Pengadilan Pajak tiap bulannnya, yaitu:
Gaji Hakim Pengadilan Pajak
1. Ketua
Jabatan seorang ketua dalam ruang lingkup Pengadilan Pajak diberikan tunjangan sebesar Rp. 9.000.000 setiap bulannya.
2. Wakil Ketua
Jabatan wakil ketua mempunyai besaran tunjangan senilai Rp. 7.800.000 tiap bulannya.
3. Hakim Ketua Majelis
Hakim ketua majelis diberikan tunjangan setiap bulan senilai Rp. 5.300.000 tiap bulan.
4. Hakim Tunggal
Jabatan hakim tunggal memiliki tunjangan sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulannya.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
5. Hakim Anggota Majelis
Hakim Anggota Majelis diberikan tunjangan senilai Rp. 4.000.000 tiap bulannya.
Sedangkan untuk pajak penghadilan berdasarkan tunjagan kepada hakim, dimaksudkan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 5 PMK.
Tentu saja pengenaan besaran tunjangan tersebut selisih jauh dari tunjangan, yang ditetapkan berdasarkan aturan sebelumnya. Pada PMK di tahun 2015 ditetapkan besaran tunjangan hakim setiap bulannya cukup besar, yaitu:
- Ketua memiliki tunjangan senilai Rp. 45.742.000.
- Wakil ketua diberikan tunjangan sebesar Rp. 41.500.000.
- Hakim ketua majelis diberikan tunjangan senilai Rp. 38.000.000.
- Hakim anggota majelis diberikan tunjangan senilai Rp. 33.000.000.
Sedangkan berdasarkan peraturan menteri keuangan terbaru besarnya tunjangan perumahan bagi hakim dibatasi menjadi Rp. 4 juta sampai dengan Rp. 9 juta tiap bulannya. Peraturan gaji Hakim Pengadilan Pajak tersebut mulai diberlakukan sejak tahun 2018 sampai saat ini.
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak
Sumber foto : Majoo.id
Dalam menyelesaikan masalah pajak dalam Pengadilan Pajak, seorang individu membutuhan bantuan dari ahli perpajakan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak terbaik dan terpercaya. Layanan jasa tersebut akan membantu Anda dalam menyelesaikan semua sengketa pajak baik dalam ranah persidangan maupun non persidangan.
Sehingga individu tidak perlu khawatir tentang berbagai kebutuhan pajaknya. Bahkan jasa konsultan pajak juga bisa membantu Anda dalam melakukan kewajiban perpajakan lainnya. sehingga sudah bisa dipastikan bahwa jasa konsultan pajak ini benar-benar sesuai dengan wajib pajak.
Maka dari itu Anda perlu menggunakan jasa konsultan pajak ketika menyelesaikan kebutuhan pajak nantinya. Meski demikian ada banyak hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini berkaitan dengan tips pemilihan jasa konsultan pajak secara tepat dan terbaik.
Saat ini ada banyak sekali jasa konsultan pajak, yang bisa digunakan oleh individu maupun perusahaan. Namun perlu diketahui bahwa tiap jasa konsultan pajak memiliki spesialisasi berbeda. Sehingga sebagai wajib pajak Anda perlu jeli dalam memilih layanan jasa tersebut. maka dari itu berikut ini adalah tips memilih jasa konsultan pajak, yang perlu Anda ketahui:
Baca Juga : Putusan Pengadilan Pajak: Analisis, Jenis dan Contoh
1. Paham Kebutuhan Bisnis
Tips pertama yang harus dilakukan adalah Anda memahami kebutuhan bisnis yang dimiliki. Dalam hal ini individu perlu memahami masalah pajak dalam bisnisnya. Lalu apa saja jenis pajak, yang membutuhkan pengelolaan jasa konsultan pajak tersebut.
Bukan hanya itu saja individu juga perlu menetahui apa saja yang harus dilakukan oleh bisnis, agar pihaknya bisa memenuhi persyarata dalam bidang perpajakan. Sehingga dengan memahami kebutuhan bisni stersebut Anda mampu mendapatkan jasa kosultan pajak secara tepat.
Bahkan dalam hal ini pengalaman dan keahliannya juga bisa disesuaikan. Bukan hanya itu saja dengan menerapkan tips kali ini kebutuhan pajak Anda bisa terlaksana dengan baik. Sehingga semua proses perpajakan dapat selesai dengan cepat dan bisnis mampu berjalan dengan lancar.
2. Referensi dan Rekomendasi
Tips kedua adalah mencari referensi maupun rekomendasi dari orang terdekat, baik keluarga, teman maupun kolega. Namun dalam hal ini pastikan orang tersebut sudah pernah menggunakan layanan jasa dari konsultan pajak tersebut.
Ketika meminta referensi dan rekomendasi orang terpercaya, hal ini akan membantu Anda dalam menemukan konsultan pajak berkualitas. Bahkan dari sini terdapat point tambah tersendiri. Dimana orang lain sudah pernah membuktikan bagaimana kinerja dari jasa konsultan pajak tersebut.
Selain itu Anda mampu mencari rekomendasi maupun referensi dari media lain. Media online memiliki banyak sekali kemudahan akses bagi Anda, yang ingin melihat testimoni sebuah layanan jasa. Hal tersebut bisa ditermukan secara mudah dengan melihat ulasan maupun testimoni online di internet. Anda bisa mengetahuinya pada halaman website perusahaan. Google map jasa maupun akun sosial media jasa konsultan paja tersebut. tentu saja disini Anda bisa melihat review kepuasaan maupun kekecewaan dari cliet sebelumnya.
3. Memastikan Ijin Praktek
Hal ketiga yang tidak boleh dilewatkan adalah memastikan legalitas layanan jasa yang digunakan. dalam hal ini individu perlu melihat apakah jasa konsultan pajak yang hendak digunakan resmi atau tidak.
Tentu saja hal ini menjadi langkah awal yang cukup penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah menghindari adanya resiko penipuan ketika memahami layanan jasa, yang tidak resmi. sehingga sudah dapat dipastikan bahwa jasa konsultan pajak tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai jasa ahli perpajkan.
Dalam hal ini akan ada banyak sekali kerugian ketika Anda menggunakan jasa konsultan pajak abal-abal. Mulai dari rugi waktu, biaya sampai dengan proses penyelesaian masalah pajak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan aturan pajak terbaru. Maka dari itu pastikan untuk berhati-hati dan menggunakan layanan jasa konsultan pajak resmi dan berijin.
4. Perhatikan Kualifikasi
Tiap jasa konsultan pajak mempunyai kualifikasinya sendiri-sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan bidang kerja dan jenis masalah pajak, yang bisa ditangani nantinya. Sehingga dalam pemilihan jasa konsultan pajak tidak sembarangan.
Untuk melihat kualifikasi profesi dari konsultan pajak, Anda bisa melihatnya pada kepemilikan sertifikat yang dimiliki. Setiap tingkatan sertifikat konsultan pajak mempunyai kualifikasi berbeda. Bahkan dari sertifikat tersebut menunjukkan apa saja keahlian, yang dimiliki oleh konsultan pajak.
Sehingga dari sini Anda perlu mengetahui dengan baik kepemilikan sertifikat tersebut. pastinya seseorang yang mengatasnamakan jasa konsultan pajak, tanpa diimbangi bukti sertifikat tersebut perlu dipertanyakan. Sebab hal ini juga menjadi salah satu syarat, yang wajib dipenuhi seseorang ketika mendaftar sebagai jasa konsultan pajak.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
5. Memastikan Layanan dan Biaya
Setiap jasa konsulta pajak memiliki layanan berbeda, yang bisa ditanganinya. Maka dari itu Anda perlu jeli dalam menentukan pilihan jasa konsultan pajak, yang berkaitan dengan layanan jasa tersebut. bahkan hal ini menjadi syarat penting, yang perlu dicek lebih dahulu sebelum memutuskan menggunakan layanan jasanya.
Beberapa konsultan pajak mempunyai penawaran layanan terbatas. Sedangkan ada juga pihak lain, yang menyediakan paket lengkap. hal tersebut meliputi semua kebutuhan yang biasanya diperlukan oleh wajib pajak.
Selanjutnya jangan lupa untuk memastikan biaya, yang sesuai dengan budget Anda. Hal ini menjadi poin penting karena biaya merupakan unsur tanggungjawab, yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menggunakan layanan jasa tersebut.
Tentunya ada banyak sekali jasa konsultan pajak, yang keseluruhannya memiliki ketetapan biaya berbeda. Dalam hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi wajib pajak, untuk menentukan pilihan sesuai dengan kesanggupannya.
Namun jangan menggunakan jasa konsultan pajak, yang mempunyai tarif terlalu rendah dari harga pasaran. Anda perlu meninjau ketetapan harga dan pastikan memilih harga standar dengan mempertimbangkan beragam tips diatas.
Kesimpulan
Hakim Pengadilan Pajak merupakan pihak yang memiliki porsi penting dalam pengadilan pajak tak heran jika gaji Hakim Pengadilan Pajak terbilang cukup tinggi. Hal ini menjadi profesi yang wajib diketahui dengan baik oleh wajib pajak. Dalam prosesnya hakim bertugas dalam memutuskan perkara pajak bersama dengan anggota pengadilan pajak lainnya.
Dalam hal ini individu perlu menggunakan jasa profesional pajak saat terkena sengketa pajak. Sehingga Anda bisa memaksimalkan kemenangan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu jasa konsultan pajak juga wajib dimiliki dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak.
Maka dari itu silahkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak dari Proconsult.id. masalah pajak membutuhkan keahlian tertentu dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu Anda perlu menggunakan jasa konsultan pajak dari Proconsult.id untuk mendapatkan kualitas layanan terbaik dan berkualitas.