Apa Itu Pajak Reklame? Ini Tarif Terbaru dan Contohnya

Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak yang penting dipahami. Indonesia memiliki banyak sekali jenis pajak, yang diberlakukan kepada masyarakat. diantara banyaknya jenis pajak tersebut adalah salah satu, yang bernama pajak reklame. Sudah taukah Anda apa itu pajak reklame?

Proconsult

Sebagai wajib pajak tentu Anda perlu mengetahui beberapa instrumen pajak yang berlaku di Indonesia. Utamanya bagi Anda yang memiliki tanggungan pajak tersebut. Sedangkan untuk jenis kali diperuntukkan bagi Anda, yang biasanya membutuhkan layanan marketing melalui reklame.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Meski demikian definisi serta sistematika pajak reklame tidak sesederhana hal tersebut. maka dari itu pastikan Anda mengetahui penjelasannya secara lengkap melalui artikel di bawah ini:

Apa Itu Pajak Reklame

Apa Itu Pajak Reklame

Sumber foto : Jokowarinoblog.com

Istilah mengenai pajak reklame tentunya cukup menarik untuk dibahas. Meski pada umumnya pajak ini jarang sekali di bahas oleh wajib pajak secara keseluruhan. Mengingat jenis pajak reklame memang bukan merupakan pajak pusat.

Sebagai wajib pajak tentu Anda perlu memahami beberapa aturan pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satunya mengenai pajak reklame yang menjadi jenis pungutan bagi beberapa kalangan wajib pajak.

Namun sebelum itu sudah taukah anda apa yang dimaksud dengan pajak reklame? Sebelum membahas lebih jauh mengenai regulasi serta tarif pajak reklame di Indonesia pastikan anda mengetahui definisinya terlebih dahulu.

Namun sebelumnya taukah Anda apa itu reklame? Pada UU PDRD pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa reklame merupakan alat, perbuatan, benda, media dalam bentuk komersial. Fungsinya adalah menganjurkan, memperkenalkan serta memprosikan.

Tidak jarang reklame juga digunakan sebagai alat penarik perhatikan kepada jasa, barang, orang maupun badan, yang nantinya bisa dilihat oleh masyarakat umum.

Sementara itu untuk jenis reklame sendiri ada dua, yaitu reklame produk dan non produk. Jenis reklame produk berisi informasi tentang barang atau jasa bagi keperluan promosi. Sebaliknya untuk reklame non produk berisi nama usaha, nama perusahaan agar dikenali masyarakat.

Setelah mengetahui definisi reklame tentunya Anda bisa memiliki sedikit gambaran tentang pajak reklame. Pajak Reklame adalah salah satu jenis pajak, yang dipungut pada aktivitas penyelenggaraan reklame di Indonesia.

Sehingga pengertian Pajak Reklame adalah pungutan kepada perorangan atau perusahaan, yang menyelenggaran reklame baik untuk kebutuhan promosi produk maupuin non produk. Dari sini Anda juga bisa mengetahui bahwa subjek pajak untuk reklame adalah peroangan dan perusahaan.

Baca Juga : Konsultasi Perpajakan Online 081350882882

Sebaliknya untuk objek pajak adalah dari penyelenggaraan reklame tersebut.  Dalam hal ini beberapa bentuknya adalah sebagai berikut:

  1. Reklame kain
  2. Stiker
  3. Selebaran
  4. Reklame berjalan
  5. Udara
  6. Apung
  7. Suara
  8. Reklame slide
  9. Peragaan

Sedangkan yang tidak masuk dalam kategori objek adalah beberapa penyelenggataan yang diperoleh lewat:

  1. Internet
  2. Tv
  3. Radio
  4. Warta harian
  5. Warta mingguan
  6. Warta bulanan
  7. Dll

Dalam hal ini pajak reklame menjadi salah satu biaya yang wajib dibayar untuk memperoleh izin penyelenggaraan di depan umum. Penyelenggaraan reklame yang tidak bayar tentu dianggap ilegal sehingga spanduk tersebut bisa diturunkan sewaktu-waktu.

Pada dasarnya penyelenggaraan reklame menjadi media periklanan berkapasitas besar, yang bisa Anda lihat di jalanan. Sedangkan untuk pungutan pajak sendiri akan menjadi pendapatan bagi setiap daerah. 

Peraturan Terbaru

Proconsult

Setiap pelaksanaan pungutaan pajak di Indonesia tentu berdasarkan pada aturan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar hukum mengingat agar masyarakat bisa melaksanakannya dengan baik. Maka dari itu atas aturan tersebut masyarakat berkewajiban mematuhi semua penyenggaraan pajaknya.

Sementara itu adanya aturan pajak juga menjadi acuan bagi semua pihak, untuk melaksanakan aktivitas pajak secara seragam. Sehingga dasar regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam setiap penyelenggaraan pajak bagi setiap wajib pajak.

Umumnya setiap pungutan pajak memiliki aturannya sendiri-sendiri. Hal ini juga berlaku untuk pajak reklame, yang berlaku di Indonesia. Lantas apa sajakah peraturan pajak reklame serta aturan terbarunya?

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pajak Reklame

Sumber foto : Pajak.io

1. Perda Tahun 2011 No. 12 Mengenai Pajak Reklame

Pertama adalah Peraturan Daerah di tahun 2011, yang mengatur tentang pajak reklame. Melalui pasal tersebut juga dijelaskan bahwa  hal ini merupakan pungutan untuk keseluruhan aktivitas penyelenggaraan reklame.

2. UU PDRD Pasal 1 ayat 27

Hal ini merupakan UU tentang Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan penjelasan mengenai reklame, yang nantinya akan menjadi objek pungutan pajak bagi daerah.

3. UU Tahun 2009 No. 28

Semenatar itu pada UU Tahun 2009 No. 28 mengenai pajak daerah serta retribusi daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pungutan reklame nantinya menjadi sumber pendapatan daerah, yang bisa dibagi sesuai aturan di setiap masing-masing daerah.

Baca Juga : Jasa Konsultasi Pajak Murah Online 081350882882

4. Peraturan Lain

Sementara itu untuk aturan lainnya mengenai pungutan pajak reklame ada dalam regulasi perpajakan lainnya. Hal tersebut mengacu pada regulasi pajak di masing-masing daerah. Mengingat pungutan pajak akan menjadi sumber pendapatan dari daerah.

Dalam hal ini setiap daerah biasanya memiliki aturan sendiri terkait pungutan pajak reklame. Sehingga bisa saja setiap daerah memiliki pelaksanaan, besaran serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Sehingga masyarakat perlu memastikan regulasi pajak di masing-masing daerahnya.

Peraturan mengenai pajak reklame terbaru ada dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2023 No. 12. Disini disebutkan bahwa pengenaan pajak untuk reklame yang sudah atau belum terpasang.

Dimana setiap reklame yang sudah dilakukan pendaftaran di tahun 2023 maka ditetapkan tarif terbaru senilai 20%.  Hal ini sesuai ddengan dasar pengenaan pajak reklamenya.

Sementara itu untuk kota Surabaya juga menetapkan aturan terbaru pada Peraturan Walikota tahun 2023 No. 63. Tentunya adanya aturan tersebut dipengaruhi oleh peratuan terbaru mengenai tarif perizinan pajak reklame 2022.2023.

Sehingga nantinya aturan ini akan mempengaruhi pengenaan tarif pada pajak reklame tahun 2023. Dasar pengenaan bagi DKI Jakarta tersebut juga memberikan pengaruh yang sama pada beberapa kota lain, seperti  Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.

Tarif Terbaru

Proconsult

Secara umum dasar pengenaan untuk pajak reklame adalah BSR atau Nilai Sewa Reklame. Dalam hal ini ketika reklame dilakukan penyelenggaraan oleh pihak ketiga, maka NSR didasarkan atas nilai kontrak reklame.

Sementara itu ketika reklame diselenggarakan sendiri, mkaa perhitungan NSR berdasarkan pada bahan yang dipakai, jenis, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah serta ukuran media pada reklame.

Selain itu untuk tarif dari NSR reklame sendiri dibagi atas dua bagian, yaitu:

1. Tarif NSR Reklame Produk atas Durasi Tayang dan Kelas Jalan

Berikut ini beberapa ketentuan untuk jenis tarif tersebut, yaitu:

  • Protokol A = Rp. 125.000
  • Protokol B = Rp. 120.000
  • Protokol C = Rp. 75.000
  • Protokol I = Rp. 50.000
  • Protokol II = Rp. 25.000
  • Protokol III = Rp. 15.000
  • Protokol Lingkungan = Rp. 10.000

2. Tarif NSR utnuk Jenis Non Produk Terkait Durasi Tayang dan Kelas Jalan

Berikut adalah beberapa ketentuan tarifnya, yaitu:

  • Protokol A = Rp. 25.000
  • Protokol B = Rp. 20.000
  • Protokol C = Rp. 15.000
  • Protokol I = Rp. 10.000
  • Protokol II = Rp. 5.000
  • Protokol III = Rp. 3.000
  • Protokol Lingkungan = Rp. 2.000

Sementara itu untuk perhitungan atau tarif sendiri di setiap daerah biasanya berbeda-beda. Sehingga sebelum melakukan perhitungan pastikan untuk mencari detail informasi terkait tarifnya terlebih dahulu.

Untuk wilayah Jakarta sendiri pengenaan tarif akan ada berdasarkan pada regulasi terbarunya. Sehingga tarif pajak untuk reklame di DKI Jakarta senilai 20%. Sementara untuk daerah lain akan diadaptasi sesuai penerapan di masing-masing wilayah.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Namun pada daerah di luar Jakarta seperti Balikpapan, pengenaan tarifnya akan disesuaikan pada jenis reklame. Berikut beberapa informasi tentang pengenaan reklame, yaitu:

a. Banner, Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

  • Plastik dikenakan tarif Rp. 10.000 per meter x hari x lembar.
  • Kain dikenakan ytarif sebesar rp. 9.000 per meter persegi x hari x lembar.
  • Reklame menempel untuk non kontruksi ditetapkan sebesar Rp. 210.000 x meter persegi x tahun x sisi.

b. Billboard

  • Dikenakan tarif senilai Rp. 500.000 meter persegi x tahun.
  • Untuk tiang kontruksinya dikenkaan tarif senilai Rp. 425.000 per meter persegi x tahun x sisi.

c. Videoron

Dikenakan tarif senilai Rp. 4.000.000 per meter persegi x jenis tayangan x tahun.

d. Megatron

Dikenakan tarif senilai Rp. 2.500.000 x meter persegi x jenis tayangan x tahun.

e. Neon Sign

Dikenakan tarif senilai Rp. 450.000 meter persegi x tahun.

Cara Bayar

Cara Bayar Pajak Reklame

Sumber foto : Sahabat.pegadaian.co.id

Setelah mengetahui tarif pajak reklame Anda juga perlu melakukan perhitungan secara tepat. Dalam hal ini terdapat beberapa dasar pengenaan serta tarif yang perlu Anda ketahui, yaitu:

  1. Pajak terhutang = Nilai dari sewa reklame x tarif pajak
  2. Nilai sewa reklame = nilai strategis + NJOP
  3. NJOP = biaya pembuatan reklame
  4. Tarif reklame
  5. Besaran pehritungan sesuai aturan daerah

Baca Juga : Cara Konsultasi Pajak Pribadi Secara Online

Sementara itu Anda juga perlu memahami bagaimana cara pembayaran pajak reklame secara tepat. Sehingga Anda dapat melaksanakan kewajiban pembayaran secara baik. Berikut adalah cara bayar pajak yang bisa Anda ketahui, yaitu:

  1. Mengajukan permohonan izin terkait pemasangan reklame baru maupun perpanjangan kepada DPMPTSP.
  2. Petugas melaksanakan input di aplikasi SICANTIK atau mengunjungi alamat sicantikui.layanan.go.id.
  3. Melkaukan entri SKPD di bidang paja daerah, pendapatan lain dan retribusi daerah sekaligus melaksanakan penetapan SKPD pada reklame.
  4. Untuk wajib pajak baru perlu melakukan pendaftaran lebih dulu agar bisa memperoleh NPWPD.
  5. Ketika sudah mendapatkan NPWPD maka bisa dilanjutkan proses penetapan SKPD reklame di aplikasi sicantik.
  6. Ketika SKPD sudah ditetapkan, maka  silahkan upload pada aplikasi Sicantik.
  7. Melaksanakan pembayraan ke Bank BPD.
  8. Melaporkan bukti pembayaran SSPD kepada petugas DPMPTSP dan upload bukti pembayaran.
  9. Wajib pajak sudah bisa mendapatkan surat izin reklame sekaligus stiker masa berlaku.

Contoh

Proconsult

Pada dasarnya semua iklan dalam kategori reklame, yang sudah dijelaskan diatas akan dikenakan pungutan pajak. hal ini sesuai dengan aturan perpajakan yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat juga harus memahaminya dengan baik.

Sementara itu usahkaan Anda mengetahui contoh yang bisa dimanfaatkan untuk memahami mekanisme perhitungannya. Untuk itu silahkan simak pada contoh kasus di bawah ini:

Bapak Tommy ingin melakukan promosi pada usaha kursus mengemudinya. Dari sini apakah jenis reklame, yang cocok untuk usaha pak Tommy? Selanjutnya apakah jenis reklame tersebut masuk dalam jenis produk atau non produk?

Dari sini masyarakat bisa mendapatkan jawaban dengan melihat isi reklame tersebut lebih dulu. Jika hanya sebatas nama lembgaa serta logo, maka masuk kategori jenis reklame non produk. Sedangkan jika berisi urusan komersil, maka masuk kategori reklame produk.

Sementara itu jika masuk kategori reklame non produk, maka bapak Tommy bisa mengenalkan usahanya dalam kategori Protokol B di wilayah  Tebet. Sedangkan untuk ukuran reklame 3 x 6 meter dalam 300 hari bisa melakukan perhitungan sebagai berikut:

18 meter x Rp. 20.000 x 1 buah x 100 hari x tarif pajak reklame (20 persen) = Rp. 7.200.000. Sehingga besarnya pajak yang harus dibayar adalah Rp. 7.200.00 tersebut.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tips Memilih Konsultan Pajak

Perhitungan pajak memang selalu membingungkan. Terlebih jika ada perubahan aturan pajak yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Sehingga Anda perlu update informasi perpajakan agar proses perhitungannya bisa benar tanpa menimbulkan kesalahan.

Sayangnya banyaknya kesibukan masyarakat saat ini membuat pelaksanaan pajak menjadi cukup sulit. Apalagi jika setiap orang harus update informasi perpajakan setiap saat. Maka dari itu banyak orang yang mulai menggunakan jasa profesional perpajakan.

Dalam hal ini Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak, yang memiliki wewenang melakukan semua proses perpajakan scara tepat. Pihaknya merupakan tenaga ahli dalam bidang perpajakan, yang bisa Anda percaya untuk menjalankan aktivitas pajak secara mudah.

Sebelum itu Anda perlu memilih tenaga jasa profesional terbaik, yang sesuai pada permasalhaan masing-masing. sehingga nantinya akan jauh lebih tepat sasaran ketika digunakan. Maka dari itu berikut adalah tips pemilihan jasa konsultan pajak, yang bisa anda ketahui, yaitu:

  1. Memperhatikan izin praktik yang dimiliki konsultan pajak
  2. Memastikan pihaknya memiliki keterampilan dengan memperhatikan sertfikat kompetensi yang dimilikinya
  3. Memastikan track record dan memilih tenaga profesional terbaik, yang tidak pernah melakukan kecurangan
  4. Memperhatikan aspek biaya
  5. Memilih tenaga profesional, jujur dan bertanggung jawab

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diketahui bahwa pajak reklame menjadi salah satu pungutan perpajakan di Indonesia. Umumnya jenis pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi daerah, seperti kabupaten atau kota.

Selain itu pajak reklame memang diperuntukkan bagi semua penyelenggaraan reklame di Indonesia. Sehingga bagi Anda yang melakukan hal tersebut pastikan untuk memperhatikan definisi, sistematika, tarif sekaligus proses pembayarannya secara baik.

Bagi Anda yang kesulitan melakukan pembayaran atau perhitungan pajak reklame saat ini tidak perlu khawatir. Saat ini Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak, yang siap memberikan lebih banyak kemudahan bagi Anda sebagai wajib pajak.

Nantinya jasa konsultan pajak akan membantu Anda, untuk menyelesaikan semua aktivitas pajak dengan baik. Tentunya jika Anda masih bingung memilih jasa konsultan pajak, silahkan menggunakan layanan profesional dari Proconsult.id.

Proconsult.id merupakan penyedia jasa perpajakan terpercaya, yang siap sedia membantu semua kebutuhan perpajakan WP di Indonesia. Tentunya tersedia banyak sekali layanan perpajakan, yang bisa Anda manfaatkan untuk semua permasalahan Anda.

Layanan jasa konsultan pajak tersedia bagi semua wajib pajak dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. maka dari itu tunggu apalagi silahkan menggunakan jasa perpajakan terpercaya dari Proconsult.id sekarang juga!

Proconsult