Apa Itu Pajak Penghasilan Karyawan? Ini Cara Menghitungnya

Bertemu lagi dengan kami Konsultan Pajak Surabaya, kali ini kami akan membahas tentang pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan adalah jenis pajak orang pribadi yang dikenakan kepada wajib pajak perseorangan atas penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan yang dilakukannya. Biasanya pajak penghasilan karyawan tersebut akan langsung dipotong dari gaji yang diterima setiap bulan oleh perusahaan untuk kemudian disetorkan kepada negara sebagai Pajak Penghasilan (PPh) ayat 21.

Besaran pajak penghasilan karyawan tersebut diperhitungkan dengan cara progresif dimana orang dengan penghasilan lebih tinggi otomatis pajaknya makin besar. Namun tidak semua penghasilan karyawan akan dipotong PPh 21 karena hanyalah mereka dengan pendapatan yang sudah memenuhi nilai ambang batas saja yang harus membayar kewajiban pajaknya.

Pemerintah melalui UU HPP telah melakukan perubahan atas regulasi pajak penghasilan karyawan tersebut. Jika pada peraturan yang sebelumnya mereka dengan penghasilan minimal Rp. 4,5 juta/bulan sudah kena PPh 21 namun dengan adanya UU HPP dinaikkan menjadi Rp. 5 juta/bulan. Artinya orang dengan pendapatan Rp. 4,5 juta setiap bulan tidak kena PPh 21 lagi.

Baca Juga : Apa Itu UU HPP? Ini Penjelasan Lengkapnya

Apa Itu Pajak Penghasilan Karyawan?

Apa Itu Pajak Penghasilan Karyawan?

Sumber foto : Talenta.co

Pada bagian awal sudah disebutkan bahwa pajak penghasilan karyawan adalah pajak yang dikenakan kepada setiap Wajib Pajak (WP) orang pribadi atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak dikenakan atas karyawan yang mendapatkan penghasilan (gaji) setara dengan Rp. 5 juta setiap bulannya atau senilai Rp. 60 juta per tahun.

Namun sebenarnya meskipun namanya pajak penghasilan karyawan kewajiban kepada negara tersebut bukan hanya sebatas kepada para WP orang pribadi saja melainkan juga untuk WP badan (perusahaan).

Kepada karyawan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dikenakan pajak penghasilan sebagaimana aturan dalam PPh 21 maka perusahaan akan melakukan pemotongan gajinya setiap bulan sesuai ketentuan pada PPh 21. Setelah itu WP tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan dan melaporkan SPT Tahunan atas PPh 21 yang dikenakan kepadanya pada tahun pajak selanjutnya.

Sementara itu untuk PPh 21 badan di dalam konteks pajak penghasilan karyawan yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memotong pajak karyawan setiap bulan dari gajinya harus menyetorkannya kepada pemerintah sebagai kas negara.

Satu hal penting yang perlu untuk diketahui meskipun disebut sebagai pajak penghasilan karyawan namun PPh 21 bukan hanya dikenakan kepada WP orang pribadi yang mendapatkan gaji dari perusahaan/kantornya saja. PPh 21 juga dikenakan kepada WP orang pribadi yang tidak berstatus sebagai karyawan dari sebuah perusahaan/badan.

Sesuai dengan peraturan tentang PPh pasal 21 maka pengertian pajak penghasilan karyawan tersebut bukan hanya sebatas dikenakan atas gaji yang diterima saja tapi juga meliputi honorarium, komisi, royalti dan sumber pendapatan lainnya. Jadi WP orang pribadi dengan pekerjaan tertentu juga dikenakan PPh 21 meskipun tidak berstatus karyawan. Contohnya artis yang mendapatkan honor dari kegiatannya. Dari sedikit penjelasan di atas sudah semakin mudah untuk dipahami apa itu pajak penghasilan karyawan.

Baca Juga : Aplikasi Perhitungan Pajak PPh 21 Excel Terbaru dan Terbaik

Aturan Pajak Penghasilan Karyawan Terbaru

Aturan Pajak Penghasilan Karyawan Terbaru

Sumber foto : Sleekr.co

Pemerintah melakukan banyak perubahan regulasi tentang pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang akan mulai berlaku pada 1 April 2022 yang akan datang. Salah satu regulasi yang mengalami perubahan adalah UU tentang Pajak Penghasilan (PPh 21). Dalam hal ini pemerintah menaikkan batas penghasilan minimal yang dikenai pajak.

Melalui UU HPP tersebut pemerintah telah menaikkan ambang batas penghasilan kena pajak yaitu minimal Rp. 5 juta/bulan atau Rp. 60 juta per tahun dari peraturan sebelumnya yaitu Rp. 4,5/bulan yang setara dengan Rp. 54 juta/tahun. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah mengingat beban masyarakat akibat pandemi cukup berat sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian.

Perubahan aturan pajak penghasilan karyawan tersebut yang mengalami kenaikan ambang batas tentu saja otomatis membuat orang dengan pendapatan Rp. 4.5 juta per bulan sudah tidak lagi dikenakan PPh 21. Adanya perubahan dalam besaran tarif pada PPh 21 tersebut secara otomatis akan merubah juga jumlah pajak pribadi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Pertanyaannya apakah dengan adanya perubahan tentang PPh 21 melalui UU HPP akan membuat besaran pajak pribadi menjadi lebih rendah atau sebaliknya justru semakin tinggi. Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam artikel ini namun sebelumnya perlu diketahui dulu apa saja komponen yang harus masuk dalam perhitungan PPh 21 tersebut.

Komponen-komponen perhitungan PPh 21 yang dimaksud terdiri dari :

1. Tunjangan

Tunjangan merupakan sejumlah nilai diluar gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan setiap bulan. Contoh dari tunjangan ini misalnya tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan transportasi dan sebagainya.

Dalam menghitung berapa PPh 21 bagi karyawan yang bersangkutan maka nilai dari seluruh tunjangan yang didapatkannya harus dijumlahkan lebih dulu dengan besaran gaji pokoknya. Dari penjumlahan tersebut maka bisa diketahui berapa penghasilan bruto dari karyawan tersebut.

2. Biaya Jabatan

Perhitungan PPh 21 juga mencakup biaya jabatan yang diterima oleh WP. Biaya jabatan tersebut dikenakan kepada seluruh karyawan pada semua level tanpa melihat posisinya. Pemerintah telah menetapkan bahwa besaran biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto per tahunnya.

3. BPJS Ketenagakerjaan

Komponen lainnya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan PPh 21 yaitu iuran BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan otomatis harus menanggung sebagian dari iurannya tersebut sedangkan sisanya dipotong dari gaji karyawan yang bersangkutan.

Adapun rincian iuran yang harus ditanggung yaitu :

  • JKK : perusahaan 1%, karyawan 0,24% hingga 1,74%.
  • JK : perusahaan Rp. 6800, karyawan 0,3%.
  • JHT : perusahaan 2%, karyawan 5,7%.
  • JP : perusahaan 2%, karyawan 1%.

Setelah itu kemudian jumlah persentase yang harus ditanggung pada iuran BPJS tersebut dikalikan dengan jumlah dari gaji yang didapatkan.

4. BPJS Kesehatan

Sama halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu komponen dalam perhitungan PPh 21 karyawan. Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% juga ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan yaitu 1% dipotong dari gaji karyawan dan sisanya 14% dibayarkan perusahaan. Namun sekali lagi perlu diketahui bahwa tidak semua penghasilan akan dikenakan PPh 21. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

a. Jenis penghasilan WP orang pribadi yang dipotong PPh 21 adalah :

  1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik pendapatan teratur maupun tidak teratur.
  2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun.
  3. Penghasilan yang terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja/ pesangon.
  4. Penghasilan dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (freelance).
  5. Imbalan yang diberikan kepada orang dengan status bukan pegawai bentuknya berupa honor, fee, komisi ataupun imbalan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan ataupun jasa yang diberikan.
  6. Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan yaitu uang saku, uang rapat, hadiah, penghargaan atau lainnya yang sejenis.

b. Jenis penghasilan WP orang pribadi yang tidak dipotong PPh 21 terdiri dari :

  1. Pembayaran atas manfaat maupun santunan asuransi.
  2. Penerimaan karyawan berupa natura.
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan sebagai dana pensiun sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
  4. Zakat yang diterima oleh WP orang pribadi.
  5. Beasiswa yang peraturannya tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 (l) UU HPP.

Sejak adanya UU HPP yang akan mulai berlaku tahun 2022 maka terdapat perubahan pada beberapa aturan tentang PPh 21. Secara garis besar aturan PPh 21 yang baru sesuai sebagaimana diatur dalam UU HPP antara lain :

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Melalui UU HPP pemerintah telah menambah batas minimal PKP  orang pribadi yang akan dikenai PPh 21 dari awalnya Rp. 4,5 juta/ bulan naik menjadi Rp. 5 juta/ bulan. Jika dihitung dalam tahunan maka batas kena pajak adalah Rp. 60 juta/ tahun dari sebelumnya hanyalah Rp. 54 juta/ tahun.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sementara UU HPP tidak memuat perubahan regulasi tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga masih menggunakan peraturan yang sebelumnya. Regulasi mengenai PTKP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 101/ PMK.010/ 2016. Hanya saja karena batas minimal PKP naik menjadi Rp. 60 juta/ tahun maka acuan yang digunakan tidak lagi Rp. 54 juta per tahun.

3. Tarif Pajak Progresif

Regulasi sebelumnya yaitu Pasal 17 ayat 1 dalam UU PPh 21 dikatakan bahwa dalam memperhitungkan tarif pajak penghasilan pribadi besarnya tarif progresif maksimal 30%. Melalui UU HPP yang baru terdapat beberapa perubahan skema, yaitu :

  1. Penghasilan 0 – 50 juta tarif 5% menjadi 0 – 60 juta tarif 5%.
  2. Penghasilan 50 – 250 juta tarif 15% menjadi 60 – 250 juta tarif 15%.
  3. Penghasilan 250 – 500 juta tarif 25% tidak ada perubahan.
  4. Penghasilan di atas 500 juta tarif 30% menjadi 500 – 5M tarif 30%.
  5. Penghasilan di atas 5 M tarif 35%.

Baca Juga : PPh 21 Adalah

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Karyawan

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Karyawan

Sumber foto : Proconsult.id

Wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan untuk dikenai pajak penghasilan PPh 21 harus melaporkan SPT Tahunan kepada kantor pajak. Tentu saja sebelumnya harus dihitung lebih dulu berapa besaran pajak yang harus dilaporkannya tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahan jumlah dalam pembayaran seperti kekurangan ataupun kelebihan pajak.

Secara umum cara menghitung pajak penghasilan karyawan terdiri dari tiga (3) metode sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32 Tahun 2015. Metode tersebut adalah :

1. Metode Nett

Pengertian dari metode nett adalah perhitungan PPh 21 yang langsung dilakukan oleh perusahaan sehingga gaji yang diterima karyawan tidak akan dipotong pajak lagi.

Contoh : Ani bekerja di perusahaan dengan gaji Rp. 7.000.000 per bulan. Gaji bruto Ani adalah Rp. 7 juta dan tarif PPh 21 sebesar 5% namun perusahaan yang menanggungnya sehingga total gaji bersih yang diterima per bulan tetaplah Rp. 7.000.000.

2. Metode Gross

Metode Gross merupakan kebalikan dari Nett dimana karyawan sendirilah yang harus menanggung pajak PPh 21 yang sesuai besaran gaji yang diterimanya. Artinya gaji yang diberikan setiap bulan oleh perusahaan belum termasuk potongan untuk pajak PPh 21.

Contoh : Ani mendapatkan besaran gaji Rp. 7 juta setiap bulannya sehingga PPh 21 yang harus dibayarkannya adalah 5%. Gaji Ani setiap bulan akan dipotong sebesar 5% x Rp. 7.000.000 sehingga total yang diterima hanya Rp. 6.650.000.

3. Metode Gross Up

Sementara itu maksud dari metode Gross Up yaitu perusahaan akan memberikan tunjangan kepada karyawan yang bersangkutan sebesar jumlah pajak yang harus ditanggungnya.

Contoh : Ani digaji Rp. 7 juta setiap bulan oleh perusahaan dan PPh 21 dihitung menggunakan metode Gross Up. Tarif PPh 21 yang harus dibayarkan Ani adalah 5% sehingga besaran pajaknya Rp. 350.000/ bulan. Perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp. 350.000 setiap bulan sehingga gaji yang diterima Ani adalah Rp. 7 juta/ bulan.

Ketiga contoh dalam masing-masing metode penghitungan pajak karyawan PPh 21 di atas menggunakan gaji pokok. Jika ada tunjangan dan lainnya yang harus masuk sebagai komponen perhitungan PPh 21 maka besaran pajaknya akan berbeda.

Sementara itu jika terdapat Pendapatan Pokok Tidak Kena Pajak maka perhitungan PPh 21 harus dikurangi dengan PTKP lebih dulu. Berikut ini contoh perhitungan PPh 21 menurut aturan baru yang tercantum dalam UU HPP.

  1. Joko adalah lajang yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 5,5 juta per bulan atau Rp. 66 juta per tahun. besarnya PTKP adalah Rp. 54 juta/tahun. Jadi pajak PPh 21 yang harus dibayarkan adalah 5% x (Rp. 66 juta – Rp. 54 juta) yaitu Rp. 600 ribu/tahun.
  2. Pak Imam adalah seorang supervisor minimarket yang memiliki seorang istri mendapatkan gaji per bulan yaitu Rp. 10 juta. Perhitungan PPh 21 Pak Imam adalah : 

PKP : penghasilan/tahun – PTKP

= Rp. 120 juta – Rp 54 juta

= Rp. 66 juta

Tarif PPh lapisan 1 untuk Rp. 60 juta

= 5% x Rp. 60 juta

= Rp. 3 juta

Tarif PPh lapisan 2 untuk Rp. 6 juta

= 15% x Rp. 6 juta

= Rp. 900 ribu

Total pajak PPh 21 Pak Imam :

= Rp. 3 juta + Rp. 900 ribu

= Rp. 3,9 juta/ tahun

Pak Wijaya sebagai manager produksi perusahaan tekstil bergaji bersih Rp.30 juta/bulan. Bagaimanakah perhitungan pajak penghasilannya?

PKP : penghasilan/tahun – PKTP

= Rp. 360 juta – Rp. 54 juta

= Rp. 306 juta

Tarif PPh yang dikenakan adalah lapis ketiga yaitu sebesar 25%

= 25% x 306 juta

= Rp. 76,5 juta

Sehingga dari perhitungan sesuai UU HPP maka besaran pajak penghasilan PPh 21 Pak Wijaya adalah sebesar Rp. 76,5 per tahun.

Kesimpulan

jenis pajak orang pribadi yang dikenakan kepada wajib pajak perseorangan atas penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan yang dilakukannya. Pajak penghasilan karyawan dengan mempergunakan perhitungan sesuai dengan aturan baru yang dimuat dalam UU HPP akan menjadi lebih rendah dari sebelumnya jika jumlah PKP berada di bawah atau kurang dari batas lapis pajak penghasilan untuk orang pribadi.

Yang dimaksud dengan pajak penghasilan orang pribadi tersebut baik yang sesuai dengan UU PPh maupun UU HPP. Jika jumlah PKP wajib pajak orang pribadi tersebut masih di bawah batas lapis pajak penghasilan maka tidak terdapat besaran jumlah pajak PPh yang harus dibayarkan karyawan maupun dipungut dari perusahaan/badan.

Perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan memang bukanlah hal yang sederhana sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian untuk melakukannya. Untuk mencegah terjadinya kesalahan perhitungan dan efisiensi Anda dapat mempercayakan perhitungan pajak penghasilan karyawan kepada Proconsult.id yang telah berpengalaman.