Apa Itu Pengusaha Kena Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya

Bertemu lagi dengan kami Konsultan Pajak Medan, kali ini kami akan membahas tentang pengusaha kena pajak. Bagi Anda yang menggeluti dunia bisnis, apakah Anda menjadi salah satu Pengusaha Kena Pajak? Jika iya maka diharuskan untuk membayar pajak. Sebagai PKP, pengusaha diharuskan untuk memahami definisi dari PKP itu sendiri. Selain itu, juga harus mengetahui hak dan kewajibannya seperti apa.

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua pengusaha termasuk Pengusaha Kena Pajak. Kriteria pengusaha yang termasuk PKP adalah pengusaha yang memiliki omset diatas 4.8 miliar, pengusaha yang melakukan ekspor barang dan juga jasa kena pajak, dan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang maupun jasa kena pajak.

Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berarti Anda memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan aktivitas penyerahan barang maupun jasa kena pajak. Dengan begini, maka PKP harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Supaya Anda bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik direkomendasikan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Menggunakan jasa konsultan pajak akan membuat Anda lebih mudah dalam menyelesaikan urusan pajak.

Baca Juga : Pajak Impor Adalah : Pengertian, Tarif dan Contoh Perhitungan

Apa Itu Pengusaha Kena Pajak?

Apa Itu Pengusaha Kena Pajak?

Sumber foto : Sniconsulting.co.id

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang dan jasa kena pajak dan dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang mana batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi salah satu Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan yang dimaksud pengusaha dalam hal ini adalah orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun, dimana mereka melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang, mengekspor barang, mengimpor barang, memanfaatkan barang tidak berwujud dan melakukan usaha perdagangan.

Pengusaha kecil yang belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak berarti tidak memiliki kewajiban untuk memungut ataupun melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun kegiatan usaha yang dilakukan merupakan kegiatan penyerahan barang maupun jasa, termasuk penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).

Pengusaha kecil non PKP yang ingin dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pendaftaran diri yang dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Para pengusaha yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan mendapatkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Surat pengukuhan tersebut merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Sebagai PKP berarti pengusaha akan dikenakan pajak serta sudah memiliki hak dan kewajiban lainnya.

Dari Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas, para pengusaha yang termasuk Pengusaha Kena Pajak Indonesia memiliki beberapa fungsi, anatra lain:

  • Pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
  • Pengawasan hak maupun kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
  • Identitas PKP yang bersangkutan.

Baca Juga : Pajak Ekspor Adalah : Pengertian, Tarif dan Contoh Perhitungannya

Peraturan Pengusaha Kena Pajak Terbaru

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sampai 50 Juta Kena Pajak 5%

Pada Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja disahkan, Menteri Keuangan melakukan perubahan pada lapisan penghasilan kena pajak. Dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) hingga Rp 60 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%.

Sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan penghasilan diatas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta rupiah per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan untuk penghasilan Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%.

Penghasilan Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar rupiah per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Terakhir, untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan penghasilan diatas Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%.

Siapa Saja yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak?

Siapa Saja yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak?

Sumber foto : Glints.com

Seperti yang diketahui jika tidak semua pengusaha termasuk Pengusaha Kena Pajak. Inilah kriteria pengusaha yang termasuk Pengusaha Kena Pajak.

1. Pengusaha yang Memiliki Pendapatan Bruto sebesar Rp 4,8 Miliar

Pengusaha yang termasuk Pengusaha Kena Pajak apabila memiliki pendapatan bruto atau omzet sebesar Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Artinya pengusaha atau perusahaan yang memiliki pendapatan bruto atau omzet dibawah Rp 4,8 miliar tidak termasuk PKP, kecuali jika pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha:

  • Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP).
  • Melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP).
  • Mengimpor maupun mengekspor Barang Kena Pajak (BKP).
  • Melakukan usaha perdagangan.
  • Memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean.
  • Memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha-pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki beberapa kewajiban, antara lain:

  1. Setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) bisa menerbitkan Faktur Pajak.
  2. Memungut pajak yang terutang.
  3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dengan menggunakan SSP paling lambat pada akhir bulan sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
  4. Melaporkan pemungutan, penyetoran serta penghitungan pajak  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.
  5. Memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)terutang yang dimiliki.
  6. Wajib untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dikreditkan.

Ada dua macam pengecualian kewajiban dari Pengusaha Kena Pajak, antara lain:

  1. Pengusaha kecil, yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) dengan jumlah penerimaan bruto atau peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600 juta rupiah.
  2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tidak hanya memiliki kewajiban, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga memiliki beberapa hak. Berikut ini adalah beberapa hak PKP:

  1. Memiliki hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan ataupun pajak pembelian dalam transaksi BKP atau JKP.
  2. Memiliki hak untuk mengajukan kompensasi kelebihan pajak yang dialami. Dimana pengajuan kompensasi tersebut harus berdasarkan laporan ataupun pembukuan yang disusun sesuai keadaan yang sebenarnya.
  3. Memiliki hak untuk melakukan pengajuan restitusi, apabila keadaan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.

Syarat Pengusaha Kena Pajak

Syarat Pengusaha Kena Pajak

Sumber foto : Flazztax.com

Supaya bisa mendapatkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, maka pengusaha atau perusahaan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Berikut beberapa syarat tersebut:

  1. Memiliki omset atau pendapatan bruto sebesar Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku. Pengusaha atau perusahaan yang memiliki pendapatan bruto dibawah Rp 4,8 miliar tidak masuk dalam kriteria PKP, kecuali jika memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  2. Sudah melewati proses survei yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP tempat pendaftaran.
  3. Harus melengkapi dokumen dan juga syarat pengajuan Pengusaha Kena Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Permohonan pengajuan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diajukan kepada KPP ataupun KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi, tempat kedudukan, tempat tinggal ataupun tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak hanya pengusaha atau perusahaan yang memiliki pendapatan bruto sebesar Rp 4,8 miliar saja, melainkan juga:

  • Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud.
  • Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor jasa kena pajak atau Barang kena Pajak tidak berwujud.

Dimana pengusaha-pengusaha yang disebutkan diatas diwajibkan untuk:

  • Melaporkan usaha atau bisnisnya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Memungut pajak terutang.
  • Melaporkan pemungutan, penyetoran dan perhitungan pajaknya, paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN).
  • Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih dari pajak masukan yang bisa dikreditkan dan menyetorkan pajak penjualan barang mewah yang terhutang.

Saat melakukan pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP), diharuskan untuk mengunduh formulir pendaftaran PKP saja. Tetapi masih ada banyak dokumen lainnya yang harus dilengkapi sebelum mengajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi syarat pengajuan PKP dan juga mendapatkan pengukuhan PKP. Berikut beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi harus melengkapi beberapa dokumen seperti :

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI.
  • Fotokopi KITAS/KITAP bagi WNA.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  • Surat keterangan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas dari pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya Kepala Desa atau Lurah.

2. Wajib Pajak Badan

Pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak badan orang pribadi harus melengkapi beberapa dokumen seperti :

  • Fotokopi akta pendirian usaha atau dokumen pendirian atau perubahan bagi wajib pajak (WP) Badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  • Dokumen izin usaha atau dokumen kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  • Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) salah satu pengurus ataupun fotokopi paspor dan juga surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah (Pemda) sekurang-kurangnya Kepala Desa atau Lurah jika penanggung jawab perusahaan adalah Warga Negara Asing (WNA)
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah (pemda) sekurang-kurangnya Kepala Desa atau Lurah.

3. Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

  • Fotokopi Perjanjian Kerjasama atau Akta Pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi (Joint Operation) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  • Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi (Joint Operation) dan fotokopi paspor jika penanggung jawab perusahaan adalah Warga Negara Asing (WNA).
  • Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diharuskan untuk memiliki NPWP.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya Kepala Desa atau Lurah bagi wajib pajak (WP) Badan dalam negeri maupun wajib pajak (WP) Badan asing.

Selain dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, ada dokumen lainnya yang biasanya juga disertakan. Dokumen yang dimaksud adalah:

  • Foto ruangan atau tempat usaha.
  • Bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha.
  • Peta lokasi.
  • Daftar harta atau inventaris kantor.
  • SPT Tahunan terakhir.
  • Laporan keuangan (neraca laba/rugi).
  • Spesimen penandatangan faktur.
  • Fotokopi penandatangan faktur.

Saat pengusaha atau perusahaan melakukan pengajuan PKP, ada kalanya pengajuan tersebut ditolak. Penolakan tersebut dikarenakan:

  • Tidak memenuhi semua persyaratan pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikecualikan ataupun bukan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Keraguan petugas atas keabsahan dan juga kelayakan perusahaan.

Baca Juga : Pengacara Pajak Indonesia Terbaik, Ini Biaya dan Cara Memilihnya!

Contoh Pengusaha Kena Pajak

1. Pengusaha yang Memiliki Pendapatan Bruto sebesar Rp 4,8 Miliar

Contoh PKP yang pertama adalah pengusaha yang termasuk Pengusaha Kena Pajak apabila memiliki pendapatan bruto atau omset sebesar Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun, untuk perusahaan yang memiliki pendapatan bruto atau omset dibawah Rp 4,8 miliar tidak termasuk PKP, kecuali jika pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti:

  • Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP).
  • Melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP).
  • Mengimpor maupun mengekspor Barang Kena Pajak (BKP).
  • Melakukan usaha perdagangan.
  • Memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean.
  • Memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

Keuntungan Menjadi Pengusaha Kena Pajak

Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan jika sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut adalah beberapa keuntungan yang akan didapatkan:

  1. Memiliki kesempatan yang besar untuk memperluas bisnis, salah satunya lancar ketika mengikuti lelang tender.
  2. Perusahaan dianggap besar serta memiliki pengaruh tersendiri pada saat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain.
  3. Dinilai sudah memiliki sistem terbaik dan dianggap sudah legal hukum maupun patuh bayar pajak.
  4. Bisa melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah sehingga bisa dengan mudah untuk mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh pemerintah.
  5. Mendorong penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara lebih optimal. Dengan begini maka harga jual menjadi rendah dikarenakan pajak masukannya bisa dikreditkan meski belum terjadi penyerahan.
  6. Pola produksi maupun investasi menjadi lebih baik dikarenakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) menjadi beban konsumen akhir.

Tidak hanya mendapatkan banyak keuntungan, perusahaan yang sudah menjadi PKP juga akan merasakan kerugian, antara lain:

  1. Pajak yang harus dibayar menjadi semakin besar.
  2. Menambah kerumitan dan juga resiko sanksi yang lebih besar. kerumitan yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan-aturan yang ada dalam pelaporan pajak serta ada risiko sanksi apabila telat membayar pajak atau kesalahan pada faktur.
  3. Mengurangi daya saing dikarenakan harga jual barang atau jasa menjadi lebih tinggi. Ini dikarenakan adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap terjadinya transaksi.

Kesimpulan

Itulah informasi tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP), mulai dari pengertiannya hingga keuntungan menjadi PKP. Pada dasarnya pengusaha yang sudah menjadi PKP akan mendapatkan banyak keuntungan dan beberapa hak dan kewajiban. Dimana keuntungan yang diperoleh sangat mempengaruhi perkembangan usahanya.

Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa melakukan konsultasi langsung di Proconsult.id. Konsultasi bisa dilakukan secara online maupun offline dengan layanan yang lengkap. Proconsult.id menjadi konsultan pajak yang sudah berpengalaman dan terpercaya serta bisa membantu menyelesaikan urusan perpajakan Anda dengan cepat, mudah, dan profesional.