Sudah tahu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Jika belum, yuk simak disini. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari berbagai kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban perpajakan, yang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.
Pajak terkenal sebagai salah satu instrumen keuangan, yang membuat masyarakat kesulitan. Hal tersebut karena proses pemahamaan pajak sangat sulit. Mengingat pajak akan erat kaitannya dengan proses pelaksanaan hukum yang bersifat resmi.
Namun tentunya sebagai warga negara baik sudah menjadi kewajiban Anda patuh terhadap semua kebijakaannya. Hal tersebut juga berarti untuk patuh kepada peraturan pajak, yang mengingat bagi semua warga negara.
Dalam hal ini Anda bisa mengetahui definisi pajak sebagai salah satu jenis pungutan, yang sifatnya resmi. Pajak memiliki ketentuan legal yang diatur dalam UU secara khusus. Sehingga sudah pasti legalitasnya tidak dapat diragukan lagi.
Meski demikian jaman sekarang masih ada beberapa pihak, yang belum mengetahui pajak secara lengkap. hal ini akan berpengaruh terhadap tindakan pelaksanaan kewajiban, yang harusnya dilakukan oleh warga negara tersebut.
Maka dari itu sebagai warga negara yang baik Anda perlu belajar tentang pajak secara menyeluruh. Sehingga nantinya Anda bisa mengetahui perbedaannya dengan pungutan lainnya. Di bawah ini merupakan informasi lengkap perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya untuk Anda.
Cari Jasa Konsultasi Perpajakan Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Apa Itu Pajak
Sumber foto : Anteroaceh.com
Bagi sebagian besar masyarakat pasti sudah asing dengan pajak. Pajak menjadi salah satu pembahasan cukup umum di kalangan masyarakat luas. Terlebih pajak juga termasuk pungutan resmi yang diatur secara legal oleh pemeirntah.
Banyak orang menyebut pajak sebagai pungutan kepada masyarakat. Namun masih sangat sedikit wajib pajak, yang mengetahui definisinya secara sempurna. Tentunya hal tersebut sangat penting untuk membantu pelaksanaan pajak secara sempurna.
Dalam hal ini pajak memiliki ketentuan resmi dan mengikat bagi semua orang, yang memiliki kewajiban perpajakan. Sedangkan dalam bidang perpajakan hal tersebut sering disebut sebagai wajib pajak.
Di Indonesia wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Dimana nantinya wajib pajak tersebut akan memiliki kewajiban serta tanggung jawab mengikat sesuai ketentuan perpajakan.
Baca Juga : Konsultasi Perpajakan Online 081350882882
Kewajiban pajak dari wajib pajak perorangan dan perusahaan tentunya cukup berbeda. Mengingat bentuk aktivitas ekonominya juga sangat berbeda. Sehingga hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan perpajakannya.
Namun sebelum itu pastikan Anda mengetahui definisi pajak terlebih dahulu. Pajak adalah pungutan wajib, yang perlu dibayarkan oleh warga negara sesuai kewajibanya. Pembayaran tersebut akan diberikan kepada negara untuk pembiayaan pembangunan.
Dari sini Anda dapat mengetahui bahwa pajak merupakan bentuk pungutan, yang diambil dari rakyat namun dikembalikan lagi kepada rakyat. Dimana untuk pengembaliannya dalam bentuk berbeda baik fasilitas, pelayanan publik dan lainnya.
Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunannya. Dalam hal ini dana pajak yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya pajak akan dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan seperti pembangunan jalan, pengadaan fasilitas publik dan lainnya.
Dari sini Anda mampu mendefinisikan pengertian Pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah, yang digunakan dalam mensukseskan pembangunan. Dimana pemberlakukannya bisa Anda temukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pajak termasuk sebuah kontribuasi dari wajib pajak kepada pemerintah. Sistem pungutan pajak adalah memaksa sehingga bagi Anda, yang memiliki kewajiban pajak terutang perlu membayarkannya secara rutin.
Sampai saat ini ada banyak sekali regulasi hukum resmi, yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Berikut beberapa contohnya untuk Anda, yaitu:
- UUD tahun 1945 ayat 2 pasal 23 tentang pungutan pajak.
- UU No. 9 tahun 1994 mengena ketentuan umum serta tata cara perpajakan.
- UU tahun 1994 No. 11 mengenai PPn terhadap barang maupun jasa serta PPnBm sesuai UU No. 1 pada tahun 2000.
- UU tahun 1994 no. 12 mengenai PBB.
- UU tahun 1985 no. 13 dan PP tahun 1995 no. 7 tentang Bea materai.
Pada keseluruhan aturan tersebut Anda mampu megetahui bahwa pajak menjadi iuran, yang diwajibkan terhadap semua masyarakat. Nantinya nilai pajak tersebut akan masuk pada kas negara, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa nantinya masyarakat akan tetap memperoleh imbal jasa. Namun semuanya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain itu jenis pajak yang ada juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Cari Jasa Konsultasi Perpajakan Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya
Sumber foto : Pratamaindomitra.co.id
Pada penjelasan sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa pajak termasuk pungutan wajib. Namun saat ini ada banyak sekali pungutan resmi, yang diberlakukan oleh pemerintah. Lantas apakah pajak dengan pungutan tersebut sama?
Dalam hal ini ada beberapa perbedaan mendasar, yang membedakan antara pungutan resmi lain dan pajak. Tentunya sebagai wajib pajak Anda perlu memahaminya dengan baik. Sehingga dapat membedakan pajak dan pungutan lainnya.
Baca Juga : Jasa Konsultasi Pajak Murah Online 081350882882
Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya
Berikut terdapat daftar perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lain untuk anda ketahui:
1. Dasar Pelaksanaan
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya terlihat dari dasar pelaksanaannya. Hal ini tentunya menjadi pengetahuan utama yang perlu wajib pajak ketahui. Sehingga Anda dapat memahami bagaimana dasar pelaksanaan keduanya dengan baik.
Untuk pajak sendiri memiliki dasar pelaksanaan berupa UU perpajakan. Sehingga dari sini dapat wajib pajak ketahui bahwa mekanisme pelaksanaan, peruntukan dan beberapa ketentuan lain akan berbeda dengan pungutan resmi lainnya.
Dasar pengenaan pajak juga dilakukan untuk pembiayaan beberaap pengeluaran umum. Sehingga dapat disebutkan bahwa pajak menjadi salah satu bentuk sumber penerimaan bagi negara.
Lain halnya dengan dasar pengenaan pada pungutan resmi lainnya. Dalam hal ini umumnya pungutan resmi lain didasarkan pada pelayanan maupun jasa dari pemerintah. Hal tersebut termasuk untuk pelayanan langsung maupun tidak langsung, yang didapatkan wajib pajak.
2. Sifat Iuran
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya berikutnya dapat Anda ketahui dari sifat iurannya. Untuk pajak sendiri besaran iuran antara masing-masing wajib pajak akan berbeda. Dimana dasar ketentuan iuran tersebut dilandaskan pada besarnya kewajiban masing-masing wajib pajak.
Dalam hal ini iuran pajak akan mendapatkan imbalan dalam bentuk tidak langsung oleh negara. Sedangkan sifatnya akan memaksa bagi semua wajib pajak sesuai ketentuan UU Perpajakan.
Selebihnya untuk pungutan resmi lain selain pajak masyarakat mampu mendapatkan manfaat secara langsung. Sehingga ketika seseorang membayar pungutan resmi selain pajak bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung.
3. Unsur Paksaan
Mungkin untuk poin perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya kali ini akan sedikit sama dengan penjelasan sebelumnya. Untuk pajak pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan unsur paksaan. Dalam hal ini semuanya akan dipaksakan kepada semua wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan.
Berbeda halnya dengan pungutan lain diluar perpajakan. Biasanya masyarakat dapat melihat beberapa pungutan lain, yang tidak memiliki unsur pemaksaan di dalamnya.
4. Prestasi
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya berikutnya yang dapat Anda ketahui terlihat dari unsur prestasinya. Dalam hal ini prestasi atau imbalan, yang nantinya diterima oleh masyarakat. Pada pajak imbalan tersebut akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam ruang lingkup Indonesia secara adil.
Sedangkan untuk pungutan lain selain pajak biasanya akan diterima oleh golongan tertentu. sehingga pihak yang membayar pungutan resmi diluar pajak, otomatis individu tersebut yang akan merasakan imbalannya.
5. Lembaga
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya berikutnya jika bisa Anda lihat dari segi lembaga penyelenggaraannya. Dalam hal ini pajak diselenggarakan oleh lembaga perpajakan di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.
Namun untuk pungutan jenis pajak daerah akan berada di bawah lembaga pemerintahan daerah secara langsung. Berbeda dengan pungutan resmi, yang akan dilakukan oleh instansi tertentu dengan jenis berbeda-beda.
6. Objek
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya elanjutnya adalah perbedaan dalam hal objek pungutannya. Dalam hal ini menjadi salah satu perbedaan cukup menonjol, yang bisa dilihat oleh masyarakat secara luas. Untuk pungutan pajak sendiri akan dikenakan kepada seluruh masyarakat, yang termasuk kategori WP.
Beda halnya dengan jenis pungutan resmi, yang biasanya hanya untuk kelompok tertentu saja. Sehingga tidak semua masyarakat akan dikenakan jenis pungutan ini. biasanya objek pungutan akan berfokus pada individu, yang nantinya akan merasakan manfaat tersebut.
7. Jenis
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya erakhir adalah perbedaan jika dilihat dari jenisnya. Untuk pajak sendiri jenisnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Sehingga wajib pajak nantinya perlu membayarkan dua jenis pajak tersebut sesuai kewajiban masing-masing.
Selanjutnya untuk pungutan resmi lainnya diluar perpajakan jenisnya ada beberapa. Mulai dari sumbangan, retribusi maupun keutungan lain, yang didapat dari BUMN.
Selain itu terdapat jenis-jenis lainnya, yang bisa Anda ketahui. Hal ini seperti cukai, bea kluar, hasil undian negara serta bea masuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis dari pungutan resmi lain cukup banyak dibandingkan pajak.
Cara Bayar Pajak Online dan Offline
Pembayaran pajak menjadi salah satu kewajiban wajib pajak, yang harusnya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Dalam hal ini pembayaran pajak dapat dilakukan menjadi dua cara, yaitu secara online dan offline.
Dari dua pilihan pembayaran tersebut Anda sebagai wajib pajak bisa memilih proses terbaik sesuai keinginan. Sehingga langkah ini akan memberikan Anda banyak sekali kemudahan. Terutama dalam proses pembayaran pajak secara tepat waktu dan cepat.
Meski demikian tidak semua wajib pajak di Indonesia sudah paham tentang cara pembayaran pajak. selain pembayaran secara konvensional atau offline saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran secara online.
Namun bagi wajib pajak yang kurang paham tentang cara pembayaran pajak secara online pasti akan sedikit bingung. Padahal cara pembayaran online dapat mempermudah aktivitas pembayaran serta kepatuhan pajak lainnya.
Bagi Anda yang ingin melaksanakan pembayaran pajak secara mudah saat ini tidak perlu khawatir. Berikut adalah langkah pembayaran pajak secara online dan offline, yang bisa Anda ketahui:
1. Pembayaran Pajak Online
- Pertama silahkan buat kode billing di aplikasi billing DJP.
- Akses menu e-Billing untuk membuat kode secara online.
- Sebelum itu silahkan datang ke KPP untuk mendapatkan kode e-FIN.
- Berikutnya kunjungi website https://djponline.pajak.go.id/account/login.
- Lanjutkan melakukan registrasi dan mengisi semua data berupa NPWP dan kode e-FIN.
- Isi kode keamanan dan klik tautan verifikasi.
- Lanjut masuk pada akun Anda melalui email yang dikirimkan sistem.
- Masuk kemabli pada akun DJP online dan mengisi password serta NPWP.
- Saat ini akun Anda sudah bisa mengakses e-Filling dan pembayaran pajak atau e-Billing.
- Lanjutkan lagi untuk masuk pada website djponline.pajak.go.id.
- Selanjutnya masukkan kode keamanan, password, NPWP untuk masuk pada akun Anda
- Pilih menu e-Billing system.
- Isi bagian SSE.
- Pastikan semua data pada form SSE terisii semua.
- Setelah selesai mengisi klik simpan.
- Berikan tanda ceklist pada opsi kode Billing dan cetak kode Billing.
- Begitu mendapatkan kode Billing Anda sudah bisa membayar pajak melalui online banking, internet banking, m-banking dan lainnya.
2. Pembayaran Pajak Offline
Untuk membayar pajak secara offline maka Anda perlu datang ke KPP terlebih dahulu. disini Anda perlu meminta kode e-billing yang digunakan dalam proses pembayaran. Beirkutnya silahkan kunjungi teller bank atau kantor pos, yang menerima pembayaran pajak.
Pada dasarnya pembayaran pajak baik online atau offline cukup mudah. Hal tersebut dapat Anda sesuaikan dengan keinginan masing-masing. namun jika memang Anda tidak ingin antri untuk membayar pajak dapat menggunakan opsi secara online.
Cari Jasa Konsultasi Pajak Murah? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Tips Memilih Jasa Konsultasi Pajak Online
Sumber foto : Id.educations.com
Bagi wajib pajak tentu sangat membutuhkan jasa konsultasi pajak secara online. Hal ini menjadi salah satu layanan perpajakan, yang memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak. Salah satunya dengan memudahkan proses pembayaran pajak.
Umumnya layanan konsultasi pajak akan membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan. Bahkan dari sini wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban pajaknya secara baik. Tentu hal ini akan memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak.
Baca Juga : Cara Konsultasi Pajak Pribadi Secara Online
Terlebih saat ini layanan konsultasi pajak sudah bisa diakses secara online. Sehingga wajib pajak dapat mengakses layanannya secara mudah tanpa perlu keluar rumah. Namun tentunya dalam memilih layanan konsultasi pajak online ada beberapa hal, yang perlu diketahui:
1. Izin Praktik
Jasa konsultasi pajak online nantinya akan dilakukan oleh konsultan pajak. pihaknya merupakan profesional, yang memiliki wewenang sesuai dengan bidang perpajakan. Namun untuk menjadi jasa konsultan pajak terpercaya seseorang membutuhkan izin praktik.
2. Kualifikasi Profesi
Hal yang tidak boleh Anda lewatkan dalam memilih jasa konsultasi pajak online adalah kualifikasinya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh jasa konsultasi tersebut. Anda dapat melihatnya dari kepemilikan sertifikat konsultan pajaknya.
3. Biaya
Jangan lupa untuk mempertimbangkan opsi biaya dalam pemilihan jasa konsultasi. Pastikan untuk menggunakan layanan yang memiliki biaya sesuai dengan anggaran masing-masing. Sehingga dalam proses penyelesaian masalah pajak Anda tidak akan menemukan kesulitan.
4. Website Profesional
Terakhir pastikan layanan konsultasi online, yang ingin Anda gunakan memiliki webiste profesional. Hal ini akan meningkatkan kepecayaan Anda dalam menggunakan layanan tersebut.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Kesimpulan
Itulah penjelasan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Berdasarkan semua penjelasan diatas Anda bisa mengetahui bahwa pajak menjadi instrumen keuangan penting bagi negara. Dalam hal ini pajak menjadi sebuah pungutan wajib, yang dibebankan kepada semua wajib pajak.
Namun selain pajak di Indonesia juga memiliki beberapa pungutan resmi lain, yang perlu Anda ketahui secara lengkap. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan signifikan yang perlu ditekankan dalam pajak serta pungutan resmi lain.
Namun sebagai wajib pajak sudah menjadi kewajiban anda untuk mengetahui berbagai informasi di dalamnya. Pemahaaman aturan pajak akan membantu pelaksanaan perpajakan secara baik. Sehingga hak dan kewajiban Anda dapat berjalan secara seimbang.
Bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan di bidang pajak saat ini tidak perlu khawatir. Saat ini Anda dapat mengakses layanan perpajakan profesional dari jasa konsultan pajak. Bahkan layanan ini mampu membantu pelaksanana pajak secara mudah.
Sebagai pungutan wajib di Indonesia sudah menjadi kewajiban wajib pajak untuk mematuhinya. Maka dari itu pastikan menggunakan layanan konsultasi pajak terbaik secara online hanya di Proconsult.id.
Proconsult.id merupakan layanan terbaik, yang memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak. Nantinya semua pertanyaan serta kebutuhan pajak Anda dapat selesai dengan mudah memakai layanan ini. Pastikan Anda mempercayakan persoalan pajak di Proconsult.id.