Aturan Baru PPN Penyerahan Hasil Tembakau di Indonesia

Aturan perpajakan termasuk kedalam salah satu aturan yang sering mengalami regulasi atau perubahan. Hal ini karena aturan perpajakan mengikuti kegiatan ekonomi yang ada. Salah satu aturan yang mengalami perubahan di bulan keempat tahun ini adalah PPN penyerahan hasil tembakau.

Bagi Anda yang termasuk ke dalam wajib pajak yang melakukan pembayaran PPN penyerahan hasil tembakau, perlu sekali untuk mengetahui aturan terbaru ini. Pasalnya, seperti yang sudah di ketahui bersama bahwa kewajiban pembayaran pajak dari wajib pajak dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah pembayaran pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Bingung Soal PPN Penyerahan Hasil Tembakau? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

PPN sendiri terdiri atas banyak sekali komponen. Salah satu jenis PPN adalah PPN penyerahan hasil tembakau. Penyerahan hasil tembakau termasuk kedalam salah satu jenis produk yang dikenakan pemungutan pajak atas PPN. Di bawah ini merupakan artikel lengkap mengenai aturan baru PPN penyerahan hasil tembakau di Indonesia, yang dapat Anda ketahui.

Apa Itu PPN Penyerahan Hasil Tembakau?

Apa Itu PPN Penyerahan Hasil Tembakau?

Sumber foto : Radarjambi.co.id

Industri tembakau memiliki beberapa produk yang dihasilkan seperti cerutu, rokok, kretek, kawung, klobot, klembak, putihtar, cigaret dan masih banyak lagi lainnya. Industri hasil tembakau ini sering disingkat sebagai IHT, dimana di dalamnya berisi tentang klasifikasi dan panduan industri mengenai produk yang dihasilkan dari tembakau di Indonesia.

Hasil tembakau adalah produk yang dihasilkan dari pengolahan tembakau. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pada UU tentang Cukai pada No. 11 tahun 1995, yang telah dirubah pada UU No. 39 tahun 2007.

Pada UU tersebut disebutkan produk hasil pengolahan tembakau meliputi cerutu, rokok, sigaret, rokok daun, tembakau iri dan juga hasil olahan tembakau lainnya, dengan tidak memperhitungkan ada tidaknya bahan pembantu atau bahan pengganti yang digunakan di dalam pengolahannya.

Sedangkan pengertian PPN penyerahan hasil tembakau adalah pungutan PPN yang mendasari penyerahan hasil tembakau tersebut. Jadi PPN penyerahan hasil tembakau adalah pengenaan pajak PPN atas produk hasil olahan tembakau yang telah disebutkan diatas. Jadi jika Anda melakukan usaha dalam bidang produksi atau pengolahan hasil tembakau, maka akan dikenakan jenis PPN penyerahan hasil tembakau ini.

Di dalam usaha pengolahan hasil tembakau pihak pengusaha atau importir, yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tembakau didefinisikan sebagai  berikut ini:

Baca Juga : Prosedur dan Syarat Restitusi PPN Terbaru yang Harus Dilengkapi

1. Produsen atau Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Merupakan badan hukum atau orang pribadi yang melakukan kegiatan pengolahan atau pabrik hasil tembakau dan telah memenuhi persyaratan pengusaha pabrik, yang sesuai dengan UU tentang Cukai No. 11 tahun 1995 dan saat ini telah diubah pada UU No. 39 tahun 2007.

2. Importir Barang Kena Cukai Atas Produk Hasil Tembakau atau Importir

Merupakan badan hukum atau orang pribadi yang melakukan kegiatan memasukkan barang yang terkena pengenaan “Cukai” berupa olahan hasil Tembakau ke dalam daerah yang termasuk ke bagian Pabean.

3. Pengusaha Penyalur atau Pengusaha Penyalur Hasil Tembakau

Merupakan badan hukum atau orang pribadi yang melakukan kegiatan penyaluran atau penjualan atas produk hasil tembakau, termasuk juga penjual eceran produk hasil tembakau kepada konsumen akhir. Di dalam PPN penyerahan hasil tembakau terdapat aturan dasar pengenaan. Dasar pengenaan ini bertujuan untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang berdasarkan penyerahan hasil tembakau.

Perhitungan PPN penyerahan hasil tembakau di indonesia menggunakan Nilai Lain. Sedangkan nilai lain yang dimaksudkan dibedakan lagi menjadi beberapa point di bawah ini, yaitu:

  1. HJE (Harga Jual Eceran) atas hasil tembakau untuk kegiatan penyerahan hasil tembakau, atau
  2. HJE (Harga Jual Eceran) untuk merek dan jenis yang sama, yang kemudian dijual secara umum setelah dilakukan pengurangan keuntungan bruto atas penyerahan hasil tembakau yang dialokasikan secara cuma-Cuma.

Sedangkan untuk penjelasan lebih rinci lagi terkait penerapan HJE atau Harga Jual Eceran atas hasil tembakau ini dapat Anda lihat pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) di No. 198/PMK.010/2020.

Dasar Hukum Pengenaan PPN Penyerahan Hasil Tembakau Rokok

Rokok sebagai salah satu produk penyerahan hasil tembakau yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Rokok juga dikenakan PPN atas hasil tembakau, dasar hukum aturan ini diatur di dalam aturan di bawah ini:

  1. Kep. Direktorat Jend. Pajak di No. Kep-103/PJ/2002 mengenai pengenaan PPN penyerahan hasil tembakau.
  2. Kep. Menteri Keuangan Republik Indonesia di No. 62/KMK.03/2002 pada pasal 1:518.
  3. Kep. Menteri Keuangan Republik Indonesia di No. 62/KMK.03/2002 mengenai dasar  pemungutan, perhitungan dan penyetoran PPN hasil tembakau. Aturan ini dapat Anda lihat pada pasal 2 ayat 3.

Aturan Baru PPN Penyerahan Hasil Tembakau

Setelah mengetahui penjelasan mengenai PPN penyerahan hasil tembakau, selanjutnya adalah mengetahui aturan terbaru PPN penyerahan hasil tembakau. Aturan bidang perpajakan memang kerap kali mengalami perubahan atau penyesuaian. Perubahan ini menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kondisi faktual yang ada.

Lantas apa saja aturan baru terkait PPN penyerahan hasil tembakau tersebut? Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan aturan baru yang mengatur penyesuaian tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tentang penyerahan hasil tembakau. Aturan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April tahun 2022 ini.

Aturan tarif PPN atas penyerahan hasil tembakau terbaru ini naik dari tarif sebelumnya. Tarif PPN penyerahan hasil tembakau sebelumnya ditetapkan sebesar 9,1% dan telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 2017. Sedangkan tarif PPN penyerahan hasil tembakau terbaru adalah sebesar 11%.

Berikut ini adalah aturan baru PPN penyerahan hasil tembakau, yaitu:

Bingung Soal PPN Penyerahan Hasil Tembakau? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

1. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) di No. 63/PMK/03/2022

Di dalam aturan terbaru ini mengatur beberapa pokok bahasan terkait PPN penyerahan hasil tembakau yang bisa Anda ketahui, yaitu:

  1. Penyerahan hasil tembakau yang di produksi di dalam negeri oleh produsen dan hasil tembakau yang diproduksi di luar negeri oleh importir, akan dikenakan PPN yang memakai nilai lain sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak.
  2. Jumlah PPN yang dikenakan pajak penyerahan hasil tembakau ini dapat dihitung dengan menggunakan cara pengalian tari PPN sejumlah 11%, yang akan direalisasikan mulai tanggal 1 April tahun 2022.
  3. Sedangkan untuk pengenaan PPN atas penyerahan hasil tembakau sejumlah 12% akan mulai diberlakukan pada saat direalisasikannya PPN yang diatur didalam UU PPN pada pasal 7 ayat 1 di huruf (b).
  4. Nilai lain sebagai DPP yang dapat digunakan untuk perhitungan PPN yang terutang penyerahan hasil tembakau akan ditetapkan sejumlah 100/ (100+ biaya PPN yang diberlakukan) x harga ecer penjualan hasil tembakau.
  5. Jumlah PPN terutang dapat dihitung dengan mengalikan nilai lain sebagai DPP dengan tarif PPN yang diberlakukan saat ini. Sehingga dapat diketahui jumlah PPN yang terutang berdasar pembulatan dihitung sejumlah 9,9% X harga ecer penjualan hasil tembakau. Perhitungan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April tahun 2022.
  6. Sedangkan untuk penyerahan PPN penyerahan hasil tembakau sejumlah 10,7% x harga ecer penjualan tembakau akan mulai direalisasikan pada saat penerapan aturan PPN ini.

Nah itu tadi merupakan aturan baru terkait PPN atas penyerahan hasil tembakau yang dapat Anda ketahui.

Cara Menghitung PPN Penyerahan Hasil Tembakau

Cara Menghitung PPN Penyerahan Hasil Tembakau

Sumber foto : Pajakku.com

Bagi Anda yang termasuk ke dalam wajib pajak yang wajib melakukan penyetoran PPN penyerahan hasil tembakau, harus mengetahui cara perhitungan PPN-nya. Sebab dalam melakukan kewajiban pembayaran PPN-nya, harus sesuai dengan perhitungan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Jadi perhitungan PPN penyerahan hasil tembakau ini sangat diperlukan dalam proses pembayaran kewajiban PPN Anda.  Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak PPN yang terutang berdasarkan penyerahan hasil tembakau, yaitu:

Baca Juga : Restitusi PPN Adalah: Syarat, Prosedur, Cara dan Contoh

Contoh Kasus I

Di tanggal 18 Juni 2022, PT. Bold Performa menjadi produsen dari pengolahan hasil tembakau dan melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau dari produksinya yaitu Sigaret Kretek Mesin golongan II, yang memiliki merek PQR sejumlah 1.000.000 bungkus.

Tiap bungkus PQR berisi 16 batang Sigaret Kretek golongan II. Sedangkan bila harga Jual Eceran Sigaret Kretek Mesin golongan II, yang ditetapkan sebesar Rp. 1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) untuk tiap batangnya, dan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang diberlakukan sejumlah 11%.

Maka Anda dapat melakukan perhitungan PPN penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Bold Performa adalah sebagai berikut:

Penyelesaian:

Harga Jual Eceran (HJE) = 1.000.000 x 16 x Rp. 1.140,00

= Rp. 18.240.000.000,00 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2022 pada pasal 4 ayat 2, perhitungan PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau dapat dihitung sebagai berikut:

= 9,9% x Total Harga Jual Eceran

= 9,9% x Rp. 18.240.000.000,00 

= Rp. 1.805.760.000,00

2. Contoh Kasus II

Pada tanggal 10 Februari 2025, PT. Benua Sejahtera menjadi importir dari hasil tembakau dan melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau dari kegiatan impor tembakau, yang diproduksi di luar negeri berupa Sigaret Kretek Tangan Filter sejumlah 80.000 bungkus.

Pada tiap bungkusnya berisikan 16 batang Sigaret Kretek Tangan Filter. Jadi bila harga Jual Eceran dari Sigaret Kretek Tangan Filter yang ditentukan adalah sejumlah Rp. 1.905,00 (Seribu sembilan ratus lima rupiah) untuk setiap batangnya. Sedangkan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan adalah sebesar 12%.

Maka untuk perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang dari penyerahan hasil tembakau yang dilakukan oleh PT. Benua Sejahtera dapat dihitung dengan menggunakan cara di bawah ini:

Penyelesaian:

Harga Jual Eceran (HJE) = 80.000 x 16 x Rp. 1.905,00

= Rp. 2.438.400.000,00

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia di  pasal 4 ayat 2, untuk perhitungan (PPN) Pajak Pertambahan Nilai terutang dari penyerahan hasil tembakau dapat dihitung sebagai berikut ini:

= 10,7% x Total Harga Jual Eceran

= 10,7% x Rp. 2.438.400.000,00

= Rp. 260.908.800,00

Jadi dapat disimpulkan untuk perhitungan PPN adalah dengan mengalikan tarif PPN yang diberlakukan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN = Tarif efektif x DPP

Untuk mengetahui besaran tarif PPN yang diberlakukan, Anda perlu untuk update mengenai peraturan terbaru dalam bidang perpajakan. Khususnya PPN penyerahan hasil tembakau.

Hal tersebut bertujuan agar Anda dapat melakukan perhitungan PPN penyerahan hasil tembakau dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga dapat menghindarkan Anda dari pembayaran pajak kurang.

Penerbitan Faktur PPN Rokok dan Terutang

Terdapat 2 jenis bentuk penyerahan hasil tembakau yang secara umum diberlakukan PPN rokok, yaitu:

1. Pemberian Cuma-Cuma dari Importir atau Produsen

Untuk jenis pemberian secara cuma-cuma, terutang pada saat importir atau produsen menyerahkan hasil tembakau untuk penerima barang. Maka faktur pajak dibuat ketika importir atau produsen tersebut telah menyerahkan hasil tembakau yang diberikan kepada penerima barang.

2. Penjualan dari Importir atau Produsen

Pada penjualan hasil tembakau pemungutan PPN akan dikenakan satu kali untuk tingkat importir atau produsen. PPN terutang ini dihitung pada saat importir atau produsen memesan pita cukai hasil tembakau. Penerbitan faktur pajaknya dilakukan pada saat importir atau produsen memesan pita cukai hasil tembakau.

Bingung Soal PPN Penyerahan Hasil Tembakau? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Pembayaran dan Pelaporan PPN Hasil Tembakau

Pelaporan dan pembayaran hasil tembakau ini terdiri  dari 2 jenis, yaitu:

  1. Rokok handmade (buatan tangan), dihitung 3 bulan sejak tanggal pemesanan pita cukai.
  2. Rokok buatan mesin, dihitung 2 bulan sejak tanggal pemesanan pita cukai.

PPN ini dapat bersifat final dan pembayaran akan dilakukan ketika perusahaan menebus pita cukai, yang kemudian akan disetorkan kepada bank persepsi.

Untuk pungutan PPN rokok hanya akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki bagian dari pungutan ini.

Tips Memilih Jasa PPN Penyerahan Hasil Tembakau

Tips Memilih Jasa PPN Penyerahan Hasil Tembakau

Sumber foto : Klikpajak.id

Jasa PPN penyerahan hasil tembakau digunakan agar hasil perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak Anda dapat berjalan dengan lancar dan tepat. Hal ini tentu saja sangat membantu wajib pajak yang tidak paham mengenai aturan terbaru perpajakan dan wajib pajak yang sibuk.

Baca Juga : Kriteria kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN

Berikut ini adalah tips memilih jasa PPN penyerahan hasil tembakau, yaitu:

1. Pilihlah Jasa yang Profesional

Dalam memilih jasa PPN penyerahan hasil tembakau, penting untuk memilih tenaga jasa yang profesional. Sebab seorang tenaga jasa PPN yang profesional akan berupa untuk menyelesaikan kewajiban pajak Anda dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Memilih Jasa Perhitungan yang Berizin

Salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan adalah memilih jasa PPN penyerahan hasil tembakau yang sudah memiliki izin. Menggunakan jasa PPN penyerahan hasil tembakau yang berizin tentu saja akan memastikan mengerjakan kewajiban pajak Anda dengan baik.

3. Menggunakan Jasa Perhitungan yang Memiliki Kompetensi

Sertifikat dari seorang penyedia jasa sangat berpengaruh terhadap kualitas standar kompetensinya. Maka dari itu penting bagi Anda untuk memilih penyedia jasa yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.

4. Mempunyai Track Record yang Baik

Tidak lupa juga pengalaman kerja dan rekam jejak dari penyedia jasa harus dipastikan. Pastikan Anda memilih jasa PPN penyerahan hasil tembakau yang memiliki track record baik.

Kesimpulan

Dari artikel di atas dapat ketahui bahwa aturan PPN penyerahan hasil tembakau di Indonesia mengalami perubahan dari aturan sebelumnya. Untuk aturan terbaru ini sudah mulai diberlakukan per tanggal 1 April di tahun 2022 ini. Jadi untuk kedepannya jumlah tarif PPN penyerahan hasil tembakau suda menggunakan tarif terbaru yang sesuai dengan PMK No. No. 198/PMK.010/2020.

Bingung Soal PPN Penyerahan Hasil Tembakau? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Dasar perhitungan penyerahan hasil tembakau sulit dilakukan bagi orang yang tidak paham mengenai cara dan aturan perhitungannya. Maka dari itu penting untuk menggunakan jasa perhitungan PPN penyerahan hasil tembakau profesional. Hal ini bertujuan agar pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak PPN penyerahan hasil tembakau Anda berjalan dengan lancar.

Proconsult.id merupakan tempat para ahli perhitungan pajak berada. Disini Anda dapat mendapatkan layanan perhitungan pajak yang tepat karena dikerjakan oleh para ahlinya. Jadi, hubungi Proconsult.id sekarang juga agar proses penyerahan PPN hasil tembakau Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar.