Apa Itu Arti PPS dalam Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya

Bertemu lagi dengan kami Konsultan Pajak Tangerang, kali ini kami akan membahas tentang Syarat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Dalam dunia perpajakan seringkali terdapat aturan dan ketentuan baru. Tujuan dari pembuatan keputusan baru tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan juga situasi terkini. Seperti dapat diambil contoh, dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 kemarin ini. Pemerintah memberikan berbagai macam subsidi dan juga pemberlakukan aturan-aturan baru, seperti halnya program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan dibahas pada artikel ini.

Pajak merupakan sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang paling tinggi diantara sumber lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mulai menggalakkan penyelenggaraan program taat pajak sejak lama dan dengan implementasi yang konsisten. Salah satu inisiatif yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan pengadaan PPS atau Program Pengungkapan Sukarela.

Hubungi Jasa Konsultan Pajak Sekarang Juga! Whatsapp : 081350882882

Tentu tujuan utama adanya PPS adalah agar masyarakat bisa lebih aktif berkontribusi dalam pembayaran pajak. Lalu apa sih yang dimaksud dengan program pengungkapan sukarela atau PPS ini? Dalam artikel ini akan anda temukan informasi lengkap seputar PPS, berikut ulasannya.

Baca Juga : Syarat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Apa Itu PPS?

Apa Itu PPS?

Sumber foto : Bisnisbestfriend.co.id

Sebagai sumber pendapatan utama yang memiliki nominal sangat besar. Tentu saja pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menanamkan kesadaran pajak terhadap semua lapisan masyarakat. Seperti yang sudah diketahui, sampai saat ini masih banyak wajib pajak nakal yang telat dalam membayar pajak, sengaja untuk tidak membayar pajak, memberikan data tidak valid terhadap apa yang menjadi kewajiban pajaknya, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu pemerintah dan negara dapat mengalami kerugian. Jadi, sebagai langkah untuk mengurangi kerugian yang ada dan sekaligus pencegahan. Pemerintah melalui badan resminya, yakni Direktorat jenderal Pajak akan mengadakan PPS (Program Pengungkapan Sukarela).

PPS adalah kepanjangan dari Program Pengungkapan Pajak Sukarela. Pengertian PPS sendiri sesuai dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang merupakan suatu program pemberian kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan kekayaan yang menjadi kewajiban pajaknya secara sukarela kepada negara. Dalam pelaksanaannya nanti, PPS atau Program Pengungkapan sukarela ini menggunakan 2 skema kebijakan yaitu:

1. Kebijakan 1

Program pengungkapan sukarela kebijakan 1 dimaksudkan untuk proses pembayaran pajak penghasilan atau PPh. Siapa saja yang termasuk kedalam kebijakan 1:

  • Wajib pajak badan.
  • Wajib pajak pribadi atau perorangan.

Yang belum melaporkan hartanya, namun termasuk kedalam peserta tax amnesty atau pengampunan pajak.

Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final atau PPh final pada program pengungkapan sukarela pada kebijakan satu adalah sebagai berikut:

  • Tarif sebesar 11% akan dikenakan terhadap aset atau harta yang berada di luar negeri, namun tidak direpatriasikan (dikembalikan) ke dalam negeri.
  • Tarif sebesar 8% akan dikenakan terhadap aset atau harta yang dimiliki di luar negeri, namun akan direpatriasi (dikembalikan) dan juga termasuk harta yang berada di dalam negeri.
  • Pengenaan tarif sebesar 6% terhadap harta kekayaan wajib pajak yang berada di luar negeri, namun akan direpatriasi atau dikembalikan. Begitu juga terhadap harta yang berada di dalam negeri. Namun dalam pemanfaatannya nanti harta tersebut akan diinvestasikan ke dalam SBN atau Surat Berharga Negara. Dan juga  hilirisasi Sumber Daya Alam atau SDA dan juga di dalamnya termasuk energi terbarukan.

2. Kebijakan 2

Program pengungkapan sukarela kebijakan 2 dimaksudkan untuk proses pembayaran pajak penghasilan atau PPh. Pada kebijakan 2 ini hanya dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dalam kebijakan 2 juga termasuk aset dan kekayaan yang perolehannya didapat mulai tahun 2016. 2017, 2018, 2019, hingga tahun 2020. Yang mana perolehan tersebut belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang biasa disebut dengan SPT tahun 2020.

Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final atau PPh final pada program pengungkapan sukarela pada kebijakan dua adalah sebagai berikut:

  • Tarif sebesar 18% yang akan dikenakan terhadap jumlah aset atau kekayaan yang berada di luar negeri, dan tidak direpatriasi atau dikembalikan ke dalam negeri.
  • Pengenaan tarif sebesar 14% yang akan dikenakan pada aset ataupun kekayaan yang berada dalam negeri yang nantinya akan direpatriasi atau dikembalikan ke dalam negeri.
  • 12% pengenaan tarif untuk jumlah harta dan aset yang berada di luar negeri yang akan dikembalikan, dan juga bagi aset yang berada di dalam negeri. Yang mana nantinya, harta tersebut akan diinvestasikan pada hilirisasi Sumber Daya Alam dan energi terbarukan dan juga masuk ke dalam investasi Surat Berharga Negara atau SBN.

Jadi, jika kebijakan 1 dapat diikuti oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Dalam kebijakan 2 hanya dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi saja.

Baca Juga : Apa Itu Pengungkapan Pajak Sukarela? Ini Penjelasan Lengkapnya

Aturan PPS Terbaru 2022

PPS atau Program Pengungkapan Sukarela memiliki aturan yang sebelumnya sudah ditentukan.  Sebelumnya pada tanggal 7 Oktober 2021 kemarin, Pemerintah dalam ruang lingkup tugasnya melalui DPR. Telah mengesahkan Undang Undang yang akan menjadi landasan hukum pemberlakuan program pengungkapan sukarela atau PPS. Aturan PPS terbaru 2022 sesuai dengan RUU atau Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan, dan telah menjadi sebuah Undang Undang baru.

Lantas apa saja isi yang terkandung di dalam Undang Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sebagai aturan dasar pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela 2022, berikut ini rinciannya:

1. Pajak Penghasilan orang pribadi akan mengalami kenaikan tarif dari yang sebelumnya sebesar Rp. 50 juta akan naik menjadi Rp. 60 juta. Hal ini sesuai dengan aturan PPS terbaru 2022. Aturan ini berlaku pada tarif pajak penghasilan (PPh) kelompok terendah 5%.

2. Sebaliknya dalam pemberlakuan PTKP atau yang biasa disebut dengan penghasilan tidak kena pajak, tahun 2022 tidak akan mengalami kenaikan atau tetap.

3. Dengan naiknya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi point 1 atau kenaikan batas layer (lapisan). Akan memberikan keuntungan tarif pajak, bagi masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah dan menengah. Sesuai dengan aturan PPS 2022 masyarakat dengan penghasilan rendah akan dapat membayar tarif yang lebih kecil dari tarif sebelumnya.

4. Pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan diatas Rp.5 Miliar akan mengalami kenaikan sebesar 35 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan aturan PPS 2022 dan dengan adanya penambahan lapisan (layer).

5. Tarif pajak bagi wajib pajak badan yaitu bagi tarif PPh badan akan ditetapkan sebesar 22% pada tahun 2022 mendatang. Penerapan tarif pajak ini tentu saja disesuaikan dengan tren perpajakan global yang ada. Serta tetap memperhatikan iklim investasi yang ada. Namun tarif ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan tarif pph badan yang ditetapkan oleh negara-negara di ASEAN sebesar (22,17%). Negara-negara The Organisation for Economic Co-operation Development atau OECD yang menetapkan tarif sebesar (22,81%). Dan juga negara-negara wilayah Amerika yang menetapkan tarif sebesar (27,16%).

6. Dalam aturan PPS tahun 2022 mendatang pemerintah menetapkan aturan perluasan pada basis pajak pertambahan nilai (PPn). Pengurangan ini dilakukan dengan cara pengurangan pada fasilitas dan juga pengecualian. Berikut ini yang termasuk dalam pengecualian PPS tahun 2022, untuk pajak pertambahan nilai (PPn).

  • Barang kebutuhan pokok masyarakat dan bersifat primer
  • Jasa kesehatan
  • Jasa pendidikan
  • Pelayanan sosial

Dalam penerapan kenaikan tarif pada pajak pertambahan nilai (PPn) ini nantinya akan dilakukan secara bertahap. Tanggal 1 April 2022, tarif PPn akan naik menjadi 11%. Kemudian ditargetkan naik menjadi 12% dengan deadline tanggal 1 Januari 2025. Hal ini dilakukan melihat kondisi masyarakat yang belum stabil sebagai dampak pandemi covid-19. Namun tarif PPn di Indonesia juga masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

7. Melalui aturan UU HPP yang sudah disahkan, memberikan perbedaan dalam bidang administrasinya. Saat ini NIK atau Nomor Induk Kependudukan sudah dapat dianggap sebagai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak bagi orang pribadi. Tetap saja kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) hanya diwajibkan bagi individu yang memiliki penghasilan minimal Rp. 4,5 juta per bulan.

Aturan mengenai pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Undang Undang Harmoni Perpajakan pada Bab . Pemberlakuan program ini didasarkan dengan menggunakan 3 asas yaitu:

  • Asas kepastian hukum
  • Asas kesederhanaan
  • Asas kemanfaatan

Program yang akan diadakan oleh Direktorat Jenderal ini, akan diadakan selama 6 bulan lamanya. Mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga batas akhirnya tanggal 30 Juni 2022. Menteri Keuangan saat ini, Ibu Sri Mulyani memaparkan untuk menggunakan waktu tersebut dengan baik. Jangan sampai menunggu hari-hari akhir, karena dapat dipastikan server dapat down jika demikian.

Syarat Mengikuti PPS

Syarat Mengikuti PPS

Sumber foto : Konsultanku.co.id

Setelah mengetahui definisi dari PPS, maka selanjutnya adalah syarat-syarat agar dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Syarat-syarat dan ketentuan yang ada, tetap berpedoman pada Undang Undang Harmoni Perpajakan Nasional. Sebagai landasan dasar hukumnya. Berikut ini syarat yang harus dilengkapi untuk dapat berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Pajak, yang akan diselenggarakan tahun depan.

Pemberlakuan syarat untuk dapat mengikuti program pengungkapan pajak, tetap berdasarkan 2 kebijakan kriteria wajib pajak yang ada. Seperti diketahui, dalam pelaksanaan program pengungkapan pajak memiliki 2 jenis kebijakan. Yang mana, masing-masingnya membedakan jenis keikutsertaannya. Oleh karena itu syarat untuk dapat mengikuti program ini tetap sesuai dengan kebijakan tersebut. Berikut pembagiannya.

1. Syarat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) bagi yang masuk kategori kebijakan 1

Syarat ini dapat dilengkapi oleh wajib pajak badan atau juga wajib pajak orang pribadi yang sudah menjadi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan adalah:

  1. Memiliki berkas bukti pembayaran pajak penghasilan final (PPh final).
  2. Menyerahkan daftar perincian jumlah kekayaan atau harta yang dimiliki. Dilengkapi dengan informasi kepemilikan harta tersebut.
  3. Wajib pajak menyerahkan daftar rincian utang yang dimilikinya.
  4. Menyerahkan dokumen atau lembar pernyataan pengalihan harta yang dimiliki ke Indonesia. Jika wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi memiliki inisiatif untuk diadakannya proses pengalihan harta.
  5. Bagi wajib pajak yang menginginkan terjadinya proses penginvestasian harta yang ingin dilaporkan. Maka yang bersangkutan wajib untuk menyerahkan lembar pernyataan investasi harta ke sektor tertentu.

2. Syarat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) bagi yang masuk kategori kebijakan 2

Syarat ini dapat dilengkapi oleh wajib pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan aturan kebijakan 2. Syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan adalah:

  1. Wajib pajak orang pribadi tidak sedang menjalani proses hukum, baik itu penyelidikan, proses peradilan atau hukuman pidana. Terkait kasus tindak pidana perpajakan.
  2. Wajib pajak orang pribadi tidak sedang menjalani pemeriksaan bukti permulaan pada periode pajak tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan periode pajak tahun 2020.
  3. Memiliki nomor pokok wajib pajak.
  4. Wajib pajak orang pribadi sudah membayar pajak penghasilan final (PPh final).
  5. Wajib pajak orang pribadi menyerahkan Surat Pemberitahuan atau SPT periode tahun 2020.
  6. Mencabut permohonan pengembalian. Yang isinya merangkum proses pengembalian atas kelebihan pajak, sanksi administrasi, pengurang/penghapusan. Dan juga pengurangan surat keterangan pajak (STP) yang tidak valid, peninjauan, dan atau banding dan keberatan.

Setelah mengetahui persyaratan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Berikut tata cara untuk mengikuti PPS (Program pengungkapan sukarela):

Baca Juga : Apa Itu Insentif Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya

Cara Mengikuti PPS

Program pengungkapan Sukarela (PPS) akan mulai diadakan kurang dari satu bulan. Tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2022. Lantas bagaimanakah cara agar dapat mengikuti PPS? Berikut ini sistematika cara untuk dapat mengikuti program pengungkapan sukarela 2022:

  1. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, bagi wajib pajak hendaklah mengetahui dirinya tergolong dalam kategori kebijakan 1 atau 2.
  2. Setelah mengetahui golongan kebijakannya, maka wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dapat menyiapkan dokumen persyaratan sesuai dengan golongannya.
  3. Bagi wajib pajak hendaklah menyerahkan surat pemberitahuan harta yang nantinya oleh Dirjen Pajak akan ditinjau keabsahannya.
  4. Jika sudah disetujui oleh Dirjen pajak, maka wajib pajak dapat mendapatkan surat keterangan dari Dirjen Pajak. Jika kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan data yang diberikan, maka Dirjen pajak dapat mencabut surat keputusan yang telah diterbitkan.
  5. Setelahnya, mulai tanggal 1 Januari 2022. Wajib pajak dapat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan dalam pelaksanaannya selama 6 bulan ini, seluruh wajib pajak dapat mengakses situs dengan lancar. Untuk menghindari terjadinya gangguan karena ramainya sistem.

Keuntungan Mengikuti PPS

Keuntungan Mengikuti PPS

Sumber foto : Toptaxdefenders.com

PPS (Program Pengungkapan Sukarela) memiliki keuntungan yang dapat diperoleh oleh wajib pajak dan juga pemerintah.

Keuntungan PPS bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan:

  1. Dengan mengikuti PPS, wajib pajak akan terbebas atau menghindari dari pemberlakukan sanksi pajak. Besaran sanksi pajak yang akan dikenakan sebesar 200%.
  2. Bagi wajib pajak yang mengikuti program ini lebih cepat, dapat mendapatkan kesempatan untuk mendapat tarif yang lebih rendah.
  3. Dapat terhindar dari pemberlakuan sanksi pajak, dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana yang lebih memberatkan.
  4. Menjadi sebuah kesempatan untuk melengkapi kekurangan dalam pelaporan sebelumnya.

Keuntungan PPS bagi pemerintah:

  1. Dengan adanya PPS maka jumlah penerimaan negara dari sektor pajak untuk periode tahun ini, dan juga tahun berikutnya akan mengalami kenaikan.
  2. Pemerintah dapat merealisasikan program pembangunan dan perbaikan infrasturktur.
  3. Dapat menciptakan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam perpajakan.

Kesimpulan

PPS merupakan program pengungkapan sukarela yang diadakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan PPS mulai dijalankan tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Pelaksanaan program ini dimaksudkan sebagai, pemberian kesempatan kepada wajib pajak yang nakal untuk melaporkan jumlah kekayaan bersihnya.

Hubungi Jasa Konsultan Pajak Sekarang Juga! Whatsapp : 081350882882

Dengan mengikuti program ini tentunya, wajib pajak dapat memperoleh keringanan dan terhindar dari sanksi pidana. Bagi pemerintah sendiri juga dapat menambah pemasukan dan kesadaran patuh pajak terhadap masyarakatnya.