Berikut ini proses PKPU dan akibat hukumnya. Jika Anda memiliki utang pajak dan ingin dipailitkan bisa menghubungi Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882.
Proses PKPU dan Akibat Hukumnya menjadi satu paket informasi penting yang harus Anda pahami. Terutama bagi perusahaan besar maupun individu yang memiliki usaha. Dengan demikian Anda bisa memiliki bekal dalam menjalankan bisnis di masa depan.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Umumnya PKPU erat kaitannya dengan penyelesaian persoalan finansial perusahaan seperti utang. Dimana dalam menjalankan bisnis setiap perusahaan tidak bisa terlepas dari risiko utang dan keadaan ekonomi tidak stabil. Maka dari itu memiliki pengetahuan mendalam mengenai PKPU dan akibat hukumnya menjadi modal yang sangat menguntungkan.
Pengertian PKPU
Di Indonesia sudah ada banyak sekali contoh-contoh kasus pelaksanaan PKPU yang sudah pernah terjadi. Salah satu contohnya di tahun 2022 permohonan PKPU dari PT Garuda Indonesia disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Contoh kasus diatas hanya salah satu pelaksanaan PKPU yang pernah terjadi. Pastinya setiap tahunnya ada banyak sekali kasus-kasus serupa yang bisa Anda gunakan sebagai pelajaran. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam pelaksanaan bisnis ada banyak sekali risiko di dalamnya.
Baca Juga : Proses Kepailitan dan PKPU
PKPU menjadi salah satu mekanisme hukum resmi yang banyak ditempuh oleh perusahaan. Oleh sebab itu Anda perlu memahami definisi PKPU secara lengkap. Lantas apa itu PKPU?
PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah tersebut akan digunakan dalam bidang hukum serta bisnis. Hal ini merupakan upaya penyelesaian masalah utang antara debitur serta kreditur lewat proses resmi dalam UU.
PKPU juga akan memberikan kesempatan bagi debitur, yang mengalami masalah finansial dalam membayar hutangnya. Melalui penundaan pembayaran utang yang jatuh tempo tersebut debitur akan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur.
Semua itu juga menjelaskan bahwa PKPU adalah mekanisme hukum, yang menyediakan keleluasaan waktu kepada debitur. Dengan demikian debitur bisa memanfaatkannya untuk melaksanakan kewajiban hutangnya secara tertib dan teratur.
Tujuan utama PKPU adalah memberikan perlindungan kepada debitur, yang sedang kesulitan finansial. Selain itu PKPU juga memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut:
- Mencegah terjadinya likuidasi harta kekayaan debitur yang terburu-buru dan bisa merugikan.
- Menjembatani terjadinya negosiasi antara debitur maupun kreditur dalam penyusunan rencana pembayaran hutang. Baik secara sebagian maupun seluruhnya.
- Memberikan waktu kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan serta berusaha menjaga kelangsungan usahanya.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Proses PKPU dan Akibat Hukumnya
Dari penjelasan diatas Anda sudah mengetahui pengertian PKPU secara detail. Pastinya dari sini Anda juga paham bahwa dalam menjalankan usaha PKPU merupakan salah satu upaya untuk membayar utang kepada kreditur dan sah secara hukum.
Selain itu PKPU juga merupakan salah satu cara perbaikan, yang bisanya diambil perusahaan agar mendapatkan tambahan waktu dalam penyelesaian utangnya. Baik kreditur maupun debitur nantinya akan menyepakati PKPU dengan dibantu oleh Pengadilan Niaga.
Baca Juga : Tanggung Jawab Kurator Kepailitan Terhadap Sisa Utang Pajak
Jenis Tahapan Proses PKPU
Pelaksanaan PKPU juga merupakan cara agar terhindar dari kepailitan. Dalam prosesnya nanti PKPU juga akan dibagi menjadi dua tahapan penting, yaitu:
1. PKPU Sementara
Pada tahap PKPU ini bisa dilakukan dengan keputusan Pengadilan setelah permohonan pengajuan PKPU diterima. Untuk PKPU sementara debitur akan mendapatkan jangka waktu penyelesaian selama 45 hari sejak putusan diucapkan sampai dengan tanggal sidang selanjutnya.
Nantinya selama jangka waktu 45 hari tersebut debitur akan mempersiapkan serta mengajukan rencana perdamaian. Dalam rencana ini debitur juga wajib mencantumkan cara atau mekanisme pelunasan hutangnya kepada kreditur.
2. PKPU Tetap
Kedua adalah PKPU tetap dengan keluarnya putusan pengadilan ketika kreditur menyetujuinya. Di PKPU tetap ini akan ada pemberian perpanjangan waktu kepada debitur untuk menyiapkan rencana perdamaian tersebut.
Untuk PKPU tetap ini debitur akan mendapatkan perpanjangan waktu maksimal selama 270 hari. Jangka waktu ini akan terhitung sejak putusan PKPU sementara dibacakan.
Sementara itu PKPU ini bisa diajukan oleh pihak kreditur maupun debitur. Namun ada beberapa catatan yang harus Anda perhatikan. Contohnya seperti terdapat lebih dari satu kreditur serta tidak bisa melakukan pembayaran hutang dalam kurun waktu yang ada.
Nantinya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bisa diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dimana untuk daerah hukumnya meliputi wilayah kedudukan debitur. Namun untuk mekanisme proses pengajuan dari debitur maupun kreditur nantinya akan memiliki urutan berbeda.
Cara Pengajuan PKPU
Berikut adalah cara pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur:
1. Pengajuan PKPU Oleh Debitur
Proses pengajuan PKPU yang dilakukan oleh debitur akan dimulai lewat surat permohonan lebih dahulu. Nantinya surat tersebut perlu Anda ajukan kepada ketua Pengadilan. Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan Anda serta memberikan tanda terima tertulis.
Disini debitur perlu menyertakan beberapa lampiran seperti daftar sifat, jumlah piutang hingga utang debitur. Semua dokumen ini wajib disertakan dengan surat bukti secukupnya serta rencana perdamaian kepada kreditur.
Nantinya dari pendaftaran permohonan Anda pengadilan akan mengabulkan PKPU sementara paling lambat 3 hari. Pengadilan juga akan menunjuk hakim pengawas serta 1 pengurus, yang membantu debitur melakukan pengurusan hartanya.
2. Pengajuan PKPU Oleh Kreditur
Disini PKPU juga bisa dilakukan oleh kreditur sebagai pihak, yang memiliki hak atas harta debitur. Untuk cara pengajuan PKPU oleh kreditur memiliki mekanisme yang sama. Namun nantinya Pengadilan akan memanggil debitur lewat juru sita dalam kurun 7 hari setelah pengajuan oleh kreditur.
Di hari sidang nantinya debitur wajib memberikan daftar jumlah piutang, sifat hingga utang beserta surat bukti secukupnya. Disini debitur juga harus menyerahkan rencana perdamaian yang akan diajukan kepada kreditur.
Selanjutnya dalam kurun waktu 20 hari sejak tanggal pendaftaran surat permohonan, maka pengadilan wajib mengabulkan PKPU sementara. Pengadilan juga harus menunjuk seorang hakim pengawas beserta 1 atau lebih pengurus untuk pengurusan harta debitur.
Nantinya selama proses ini debitur bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu jika memang dibutuhkan. Perpanjangan waktu akan mengarah pada PKPU tetap, yang harus disetujui oleh kreditur.
Ketika kreditur menolak memberikan putusan PKPU tetap, maka di hari sidang selanjutnya debitur akan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Namun jika kreditur menyetujui PKPU tetap, maka penundaan pembayaran utang bisa ditetapkan kembali.
PKPU tetap akan dijalankan dalam kurun waktu 270 hari setelah ketetapan pengadilan. Namun jika nantinya dalam jangka waktu tersebut keduanya tidak mencapai perdamaian, maka debitur bisa diputuskan pailit.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Akibat Hukum PKPU
Proses PKPU juga akan menimbulkan akibat hukum yang harus Anda perhatikan. Berikut adalah akibat hukum PKPU yang bisa Anda ketahui:
1. Perlindungan Bagi Debitur
Putusan PKPU akan memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari tindakan eksekusi, penyitaan maupun penagihan paksa oleh kreditur. Selama masa PKPU tersebut berlaku debitur dapat mengelola serta mempertahankan usahanya agar tidak langsung dilikuidasi.
2. Pembekuan Klaim dan Hutang
Berikutnya kreditur tidak diperkenankan melakukan penagihan atau pengambilan tindakan hukum secara sepihak. Nantinya semua klaim wajib diselesaikan lewat akses PKPU.
3. Penunjukan Pengurus dan Hakim Pengawas
Sesuai penjelasan sebelumnya pengadilan niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas serta pengurus harta debitur. Pihaknya akan membantu pengelolaan harta kekayaan serta menjalankan tugas sesuai keputusan pengadilan.
Seorang hakim juga akan berperan mengawasi jalannya proses PKPU secara baik. Dengan demikian jalannya PKPU akan sesuai hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.
4. Wewenang Kreditur
Disini kreditur mendapatkan hak dalam persidangan PKPU, untuk memberikan persetujuan atau menolak rencana perdamaian. Jika debitur memiliki lebih dari 1 kreditur, maka keputusan wajib dicapai dengan suara terbanyak.
5. Risiko Kepailitan
Jalannya PKPU tetap memiliki risiko kepailitan. Mengingat PKPU ini hanya bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur, agar tidak langsung dinyatakan pailit. Namun ketika PKPU gagal, maka debitur akan dinyatakan pailit serta harta kekayaan terlikuidasi untuk pembayaran hutang.
Tips Memilih Jasa Penyelesaian Sengketa PKPU
Nantinya PKPU bagi perusahaan akan menjadi mekanisme penting dalam hukum bisnis. Melalui PKPU ini perusahaan mampu memberikan ruang terhadap perbaikan kondisi keuangan debitur, yang sulit melakukan pembayaran hutangnya.
Sementara itu jalannya proses PKPU sendiri juga akan dilakukan langsung melalui Pengadilan Niaga. Mulai dari pengajuan permohonan, penetapan PKPU sementara hingga musyawarah kreditur akan difasilitasi langsung oleh Pengadilan Niaga.
Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa keseluruhan proses penyelesaian PKPU menjadi wewenang pengadilan. Mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pengesahan hasil PKPU.
Meski terdengar sederhana namun penyelesaian PKPU dari awal sampai akhir nantinya akan menyita banyak waktu dan tenaga. Hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat perusahaan jatuh pailit dan tidak bisa memanfaatkan PKPU secara maksimal.
Sengketa dalam PKPU seringkali menjadi bagian dan persoalan cukup kompleks. Didalamnya nanti akan melibatkan debitur, kreditur hingga pihak-pihak pengadilan niaga. Maka dari itu agar bisa menghadapinya secara maksimal Anda membutuhkan jasa penyelesaian sengketa PKPU.
Baca Juga : Penyelesaian Utang Pajak Perusahaan Pailit
Tenaga jasa profesional akan membantu Anda dalam menyelesaikan persoalan PKPU secara lancar. Nantinya semua kebutuhan mulai dari persiapan dokumen, bukti, pengajuan permohonan hingga PKPU selesai akan dikawal secara langsung.
Namun dalam memilih tenaga jasa pastikan untuk memperhatikan tipsnya secara baik. Pemilihan jasa secara tepat sangatlah penting karena kesalahan pemilihan jasa bisa berakibat fatal. Seperti kegagalan rencana perdamaian sampai dengan jatuhnya putusan pailit.
Dari semua kemungkinan risiko tersebut penting sekali bagi Anda, untuk memilih penyedia jasa secara tepat. Semua itu perlu Anda pertimbangkan agar bisa memilih penyedia jasa secara tepat. Berikut adalah beberapa tips lengkap yang bisa Anda jadikan acuan dalam memilihnya:
1. Rekam Jejak dan Pengalaman
Tahapan pertama dalam pemilih jasa penyelesaian sengketa PKPU adalah memperhatikan rekam jejak dan pengalamannya. Dua aspek tersebut wajib Anda tinjau sebelum menentukan pilihan penyedia jasa profesional.
Di tahap ini sebenarnya Anda bebas memilih siapa saja penyedia jasa yang bisa digunakan. Maka dari itu pertimbangan hingga meninjau berbagai informasi secara maksimal perlu Anda lakukan. Pastikan untuk menggunakan jasa penyelesaian sengketa, yang berpengalaman dalam menangani sengketa PKPU.
Tentunya semakin sering jasa profesional ini mendampingi debitur atau kreditur dalam proses PKPU, maka membuat kemampuannya teruji secara maksimal. Sehingga Anda bisa memilihnya untuk mengelola dinamika perundingan hingga prosedur hingga dalam penyelesaian PKPU.
Tenaga jasa terpercaya pastinya juga mempunyai portofolio terbaik, untuk menghadapi berbagai skenario dalam sengketa PKPU. Hal ini mulai dari restrukturisasi hutang, perlawanan dari kreditur hingga negosiasi perdamaian.
2. Pastikan Keahliannya
Sebagai penyedia jasa profesional pastinya keahlian menjadi aspek penting yang tidak boleh Anda sepelekan. Terlebih PKPU sendiri merupakan sebuah ranah hukum, yang secara spesifik ada dalam UU Tahun 2004 No. 37.
Dari sini penting untuk menggunakan penyedia jasa, yang mempunyai keahlian hukum secara mendalam. Khususnya dalam penyelesaian masalah sengketa seperti kepailitan, perdata hingga niaga.
Tenaga ahli yang paham detail kepailitan tentu bisa bekerja lebih sigap, untuk menyusun argumen serta antisipasi hambatan. Dengan demikian Anda mampu melindungi hak-hak klien di pengadilan niaga secara baik.
3. Perhatikan Keahlian Teknisnya di Bidang Keuangan
Dalam pemilihan jasa penyelesaian sengketa PKPU tentunya ada banyak sekali faktor penting untuk Anda perhatikan. Tidak hanya mengenai aspek hukum saja, namun juga memperhatikan keahlian jasa PKPU di bidang keuangan.
Penting untuk Anda ketahui bahwa penyelesaian sengketa PKPU juga erat kaitannya pada analisa keuangan. Maka dari itu penyedia jasa terbaik wajib mempunyai tim multidisipliner dengan banyak keahlian. Mulai dari ahli akuntansi, hukum serta manajemen keuangan.
Disini tenaga profesional akan membantu mengevaluasi kondisi finansial debitur secara menyeluruh. Termasuk perhitungan rasio utang hingga penyusunan skema pembayaran dengan lebih realistis. Pastinya dengan dukungan teknis kuat seperti itu rencana perdamaian dalam PKPU Anda bisa berjalan lancar.
4. Integritas dan Transparansi
Integritas dalam hal ini merupakan modal utama untuk menyelesaikan sengketa PKPU dengan baik. Seorang penyedia jasa pilihan haruslah memenuhi kriteria terbuka, jujur serta tidak menyembunyikan informasi penting mengenai strategi ataupun biaya.
Selain itu transparansi juga sangat penting, yang mencakup laporan perkembangan kasus secara berkala kepada clientnya. Saat jasa penyelesaian sengketa PKPU Anda sudah memenuhi semua unsur diatas, maka client merasa aman dalam setiap prosesnya.
Dengan begitu semua pelaksanaan PKPU juga bisa dipantau secara menyeluruh dan tidak ada keputusan sepihak merugikan. Tentunya dengan mempertimbangkan kedua aspek diatas, maka Anda bisa mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian PKPU.
5. Tinjau Reputasi dan Rekomendasi
Terakhir adalah meninjau kembali reputasi hingga rekomendasi yang diberikan. Disini reputasi seorang penyedia jasa akan membuktikan kualitasnya dalam bekerja. Oleh sebab itu carilah informasi penyedia jasa terbaik lewat rekomendasi rekan atau pihak yang pernah bekerjasama.
Pastikan jasa pilihan Anda memiliki review positif dari client sebelumnya. Semua itu akan menunjukkan profesionalisme serta keberhasilan dalam penanganan perkara PKPU. Sebaliknya Anda juga harus menghindari memilih tenaga yang memiliki rekam jejak buruk serta terlibat konflik kepentingan.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Informasi Kontak Jasa Konsultasi Pajak Online
ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.
NIA : 01. 002683
SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022
Email : alberthmandau@gmail.com
Whatsapp : 081350882882
Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin
Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau
Office : Jl. Raya Hulaan No.B1-09, Tlogo Bedah, Menganti, Kec. Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61174 ( https://maps.app.goo.gl/rnH4SSo9kqnqSkwu7 )
Kesimpulan
Itulah proses PKPU dan akibat hukumnya. PKPU merupakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bisa dianggap sebagai keuntungan bagi perusahaan. Melalui PKPU pemilik usaha bisa mempertahankan bisnisnya meski berada dalam kondisi finansial tidak menguntungkan.
Secara sederhana PKPU adalah kesempatan bagi pemilik bisnis, untuk merencanakan pembayaran utang kepada kreditur yang sudah jatuh tempo. Meskipun memiliki hutang sudah jatuh tempo, namun melalui PKPU debitur bisa mendapatkan perpanjangan waktu.
Meskipun dianggap sebagai kesempatan yang menguntungkan Anda juga harus mengetahui bagaimana proses penyelesaiannya. Oleh sebab itu memilih jasa penyelesaian sengketa PKPU perlu Anda lakukan. Mengingat proses tersebut membutuhkan kombinasi antara ketelitian serta kehati-hatian.
Ada banyak sekali faktor-faktor yang harus Anda perhatikan dalam memilih jasa penyelesaian sengketa PKPU. Namun dengan memilih jasa secara tepat, maka proses PKPU Anda dapat berjalan lancar. Bahkan PKPU tidak hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa saja, namun juga peluang memulihkan bisnis.
Bagi Anda yang sedang mencari jasa profesional kepailitan bisa menghubungi tim profesional kami di Proconsult.id. kami merupakan jasa penyelesaian sengketa PKPU dan kepailitan terpercaya yang bisa Anda manfaatkan.
Proconsult.id adalah penyedia jasa profesional di bidang hukum, pajak hingga bisnis terbaik di Indonesia. Tentunya dengan begitu nantinya Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat dan keuntungan dengan menggunakan jasa profesional di Proconsult.id!