Informasi contoh kasus dan penyelesaian perusahaan tidak mampu bayar pajak bisa menghubungi konsultan pajak online Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882. Perusahaan dalam ruang lingkup perpajakan termasuk wajib pajak badan. Selanjutnya keberadaan perusahaan juga memiliki berbagai jenis kewajiban pajak yang harus dilakukan secara baik.
Salah satu kewajiban penting bagi perusahaan dalam bidang perpajakan adalah membayar pajak secara tepat waktu. Namun dalam prakteknya ada satu kondisi ketika perusahaan sudah tidak mampu membayar pajak.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempunyai prosedur khusus bagi perusahaan dengan kondisi tersebut. Maka dari itu pastikan untuk mengetahui penjelasan lengkapnya disini:
Apa Itu Perusahaan Tidak Mampu Bayar Pajak?
Di dalam bidang perpajakan Anda akan mengenal banyak sekali informasi yang perlu diperhatikan. Terutama bagi wajib pajak perusahaan yang mempunyai beragam tanggung jawab.
Dalam praktiknya, perusahaan juga memiliki lebih banyak tanggung jawab pajak yang harus dilakukan. Meski demikian kondisi dan operasional perusahaan tidak selalu berjalan mulus. Nantinya ketika perusahaan tidak memiliki manajemen baik bisa membawanya pada kondisi finansial yang buruk.
Baca Juga : Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia
Ada banyak sekali risiko yang bisa muncul dari kondisi tersebut. salah satunya adalah ketika perusahaan tidak mampu bayar pajak. Hal ini perlu Anda perhatikan agar perusahaan bisa mengatasinya secara baik.
Pengertian Perusahaan Tidak Mampu Bayar Pajak adalah sebuah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada proses pemenuhan kewajiban pajaknya yang terhambat.
Disini Anda juga dapat mengetahui bahwa Perusahaan Tidak Mampu Bayar Pajak adalah kondisi yang bisa dialami oleh semua perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti pendapatan menurun drastis, kerugian terus menerus, salah pengelolaan keuangan, pembengkakan utang pajak dan lain sebagainya.
Ketika perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban pajaknya, maka ada beberapa konsekuensi serta sanki bisa dikenakan. Baik itu secara administrasi maupun pidana. Beberapa dampak yang bisa dialami oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Sanksi Administratif
Perusahaan yang terlambat membayar pajak bisa dikenakan denda sebesar r% per bulan dari jumlah pajak terutang. Hal ini disesuaikan pada UU KUP dan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai pembayaran dilakukan.
Selain itu wajib pajak juga dapat dikenai kenaikan pajak hingga 50%. Hal ini termasuk salah satu konsekuensi yang bisa dilakukan.
2. Sanksi Pidana
Bagi pelanggaran berat wajib pajak bisa dikenakan sanksi pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Sanksi ini masih disertai denda yang wajib dibayar sesuai perhitungan berdasarkan UU.
Untuk mengatasi persoalan ini biasanya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Berikut beberapa solusi penyelesaian yang bisa dilakukan:
3. Konsultasi
Perusahaan bisa berkonsultasi dengan tenaga konsultan pajak jika mengalami kondisi serupa. Seorang konsultan pajak akan menyarankan Anda melalui konsultasi resmi guna mendapatkan strategi penyelesaian tepat.
4. Permohonan Pengajuan Pengurangan
Disisi lain bagi perusahaan dalam kondisi ekonomi tertentu juga bisa mengajukan pengurangan sanksi. Hal inibisa dilakukan dengan alasan sah serta dibuktikan dalam dokumen ketidakmampuan pembayaran pajak.
5. Program Pengampunan Pajak
Disisi lain perusahaan yang memenuhi syarat juga bisa mengajukan program pengampunan pajak. tax amnesty ini dapat menjadi solusi untuk penyelesaian tunggakan pajak tanpa perlu risau sanksi berat.
6. Pengadilan Pajak
Jika dalam prosesnya terdapat sengketa yang harus dibayarkan, maka perusahaan bisa melalui jalur Pengadilan Pajak. Proses ini bisa dilakukan guna mendapatkan keputusan tepat sesuai UU Perpajakan.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Contoh Kasus Perusahaan Tidak Mampu Membayar Pajak dan Penyelesaian
Dalam perkembangannya masih banyak sekali perusahaan yang mengalami permasalahan finansial. Hingga pada akhirnya membawa perusahaan dalam kondisi tidak mampu membayar kewajiban pajaknya.
Selain itu beberapa perusahaan juga cenderung mengakali proses pembayaran pajaknya. Hal ini menjadi salah satu langkah yang diambil agar terhindar dari kewajibannya. Padahal pembayaran pajak mempunyai banyak sekali manfaat dan menjauhkan perusahaan dari risiko kerugian lebih besar.
Minimnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak juga bisa terjadi karena pengetahuan wajib pajak di Indonesia. Sejauh ini edukasi perpajakan masih cukup minim. Sehingga tidak heran jika banyak wajib pajak menganggap kewajibannya sebagai beban.
Baca Juga : Dibantu Proconsult, CV Sumber Karya Barutama Menang Kasus Pajak!
Sementara itu sudah ada banyak sekali contoh kasus di mana perusahaan tidak mampu bayar pajak. kasus-kasus in sering kali terjadi pada perusahaan Indonesia dan melibatkan tindakan hukum. Tidak jarang proses penyelesaian yang diambil tidak jauh-jauh dari proses peradilan di Pengadilan Pajak.
Contoh Perusahaan Tidak Mampu Bayar Pajak
Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perusahaan tidak mampu bayar pajak:
1. PT GF Bekasi
Contoh kasus perusahaan tidak mampu bayar pajak pertama adalah PT GF Bekasi. Dalam prosesnya terdapat 2 orang dan satu korporasi PT GF ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan ini bertempat di Kabupaten Bekasi dan tidak membayar pajak selama satu tahun penuh.
Akibat aktivitas ini PT GF Bekasi menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp. 2.6 miliar, dalam proses penyidikan yang dilakukan diketahui bahwa PT GF secara sengaja tidak memberitahukan SPT PPB dan PPh di tahun 2018.
Penyelesaian kasus ini adalah DJP Jawa Barat II melimpahkannya kepada Kejaksaan Negeri Bekasi. Proses hukum lebih lanjut dilakukan sebagai upaya imbauan dan pembetulan yang dilakukan oleh tersangka di bidang perpajakan.
2. Kasus PT Boss Kalimantan Selatan
Perusahaan tidak mampu bayar pajak berikutnya adalah kasus yang dilakukan oleh PT Boss yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dari tindakan ini ditangkap pengusaha batu bara berinisial R, yang berstatus sebagai direktur sekaligus pemilik PT Boss tersebut.
Pemilik Pt Boss ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti tidak menyampaikan SPT PPh Badan di tahun 2014. Akibatnya dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1 miliar.
Selanjutnya kasus ini juga sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Atas tindakan ini proses hukum diambil sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf c dan g di UU Perpajakan yang berlaku.
3. PT. Samsung Electronics Indonesia
PT Samsung Electronics Indonesia mempunyai peran dan kontribusi besar dalam bidang ekonomi di Indonesia. Sehingga membuat PT Samsung menjadi subjek penerimaan pajak secara signifikan.
Kondisi ini mengharuskan PT Samsung Electronics Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap UU Perpajakan. namun sengketa antara PT Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak juga timbul karena berbagai alasan.
Dalam proses yang sudah dilakukan ditemukan ketidakpatuhan PT Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak. sehingga memberikan dampak negative sengketa pajak. sedangkan atas hasil penyidikan yang dilakukan diambil penyelesaian berupa penyegelan PT Samsung Electronics Indonesia.
Selain itu PT Samsung Electronics Indonesia juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Pengambilan sanksi ini didasarkan proses perhitungan PPh dan PPn. Pihak DJP menemukan adanya ketidaksesuaian antara perhitungan dan laporan keuangan.
Atas ketidaksesuaian ini muncul kurang bayar pajak yang signifikan. Meski pada awalnya keputusan memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun DJP mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung. Hingga pada akhirnya kesepakatan final dapat tercapai meski sengketa pajak berlangsungsung bertahun-tahun.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak Online
Mengelola kewajiban pajak perusahaan memang memiliki tingkat kerumitan cukup tinggi. bahkan jika dibandingkan dengan wajib pajak perorangan ada lebih banyak kewajiban pajak bagi WP badan.
Sementara itu semakin besar skala perusahaan juga membuat kewajiban pajak Anda jauh lebih beragam. terlebih ketika memiliki persoalan utang perpajakan akibat ketidakpatuhan dalam bidang perpajakan. kedepannya permasalahan tersebut bisa menimbulkan dampak lebih buruk bagi perusahaan.
Hutang pajak nominalnya akan terus bertambah jika tidak segera Anda lunasi. Bayangkan jika perusahaan masih memiliki tanggungan pajak di tahun 2020. Lalu di tahun selanjutnya tagihan pada tahun 2021 sudah keluar. Penanganan kurang tepat juga bisa membuat hutang pajak perusahaan menjadi semakin tinggi.
Di sisi lain utang pajak juga akan semakin besar karena adanya denda administrasi, yang diberikan oleh pihak perpajakan. maka dari itu agar semua kemungkinan tersebut tidak terjadi Anda perlu menggunakan tenaga profesional dan kompeten di bidang perpajakan.
Pilihan tepat bagi semua perusahaan agar bisa menyelesaikan persoalan utang pajak adalah dengan konsultan pajak. Selain itu mulai dari sekarang perusahaan juga perlu menggunakan konsultan pajak dalam berbagai kegiatan operasionalnya.
Pemakaian konsultan pajak tidak hanya membantu proses penyelesaian masalah Anda. Namun juga membantu perusahaan terhindar dari berbagai sanksi hingga risiko pajak di masa depan.
Dalam hal ini konsultan pajak di Indonesia memang sudah banyak jumlahnya. Namun sangat penting bagi perusahaan memilih jasa perpajakan terpercaya dan memiliki kapasitas sesuai kebutuhan Anda.
Konsultan pajak sesuai namanya merupakan tenaga profesional terpercaya yang bisa Anda temukan di bidang perpajakan. pemakaian tenaga jasa perpajakan tentunya sudah digunakan oleh berbagai wajib pajak dalam kurun waktu lama.
Baca Juga : Jasa Pembuatan Laporan Pajak Perusahaan Tidak Aktif
Meski demikian penting sekali bagi Anda, untuk mengetahui tips pemilihan secara tepat. Berikut adalah beberapa tips pemilihan konsultan pajak yang bisa digunakan:
1. Izin Praktik Resmi
Tentunya proses pemilihan konsultan pajak akan melibatkan banyak sekali pemahaman dan informasi pajak. bagi masyarakat awam cenderung kesulitan dalam memilih konsultan pajak secara tepat. Oleh sebab itu perlu adanya edukasi terkait tips pemilihan jasa pajak profesional.
Konsultan pajak sendiri merupakan perorangan yang nantinya menyediakan jasa konsultasi bagi wajib pajak. Pemakaian jasa konsultan pajak akan membantu Anda dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara baik.
Perlu Anda ketahui juga bahwa konsultan pajak merupakan tenaga jasa resmi di bidang perpajakan. keberadaan dan definisi konsultan pajak ada dalam PMK Tahun 2014 No. 111/PMK.03 mengenai konsultan pajak.
Kedepannya agar konsultan pajak bisa memberikan praktik kepada masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah mengantongi izin praktik, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kepemilikan izin praktik akan menjadi salah satu dokumen resmi, yang menjadi bukti legalitas jasa perpajakan. maka dari itu langkah pertama bagi Anda yang ingin mencari konsultan pajak profesional pastikan memperhatikan aspek ini terlebih dahulu.
Konsultan pajak yang memiliki izin praktik resmi tentu memiliki kapasitas profesional terjamin. Nantinya Anda juga dapat mengecek izin praktik tersebut di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikannya.
2. Sertifikat Profesional Resmi
Ada banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menjadi seorang konsultan pajak. berbagai syarat tersebut bisa Anda gunakan sebagai alat dalam memastikan kualifikasi dan kualitasnya sebagai jasa profesional perpajakan.
Salah satu syarat penting seorang konsultan pajak adalah mempunyai sertifikat profesional resmi. Keberadaan sertifikat ini akan memberikan jaminan terhadap kualitas, pemahaman, pengetahuan dan jenis pelayanan yang bisa diberikan.
Di Indonesia sendiri jenis sertifikat konsultan pajak dibedakan menjadi tiga. Pembagian tersebut dibedakan atas kecakapan serta kualifikasi masing-masing konsultan pajak. Sedangkan untuk mendapatkan setiap jenis sertifikat perlu melalui proses ujian dan dinyatakan lulus.
Bagi Anda yang ingin mendapatkan tenaga konsultan pajak pastikan untuk memperhatikan sertifikatnya secara baik. Ketahui apakah sertifikatnya asli dan resmi dari lembaga legal di Indonesia. Setelah itu pastikan Anda memakai jasa konsultan pajak dengan sertifikat sesuai permasalahan masing-masing.
3. Layanan Relevan Sesuai Permasalahan
Berikutnya pastikan untuk memilih tenaga profesional sesuai kebutuhan. dalam hal ini sebelum memilih konsultan pajak ketahui lebih dahulu kebutuhan perusahaan. Hal ini sangatlah penting mengingat konsultan pajak saat ini memiliki kualifikasi hingga layanan berbeda-beda.
Sebelum memutuskan pilihan pada satu konsultan pajak usahakan untuk melakukan riset mendalam terlebih dahulu. Terutama dalam hal ketersediaan layanan yang dimiliki oleh konsultan pajak tersebut.
Ada banyak sekali layanan yang akan disediakan oleh konsultan pajak. Beberapa contohnya seperti pemeriksaan laporan perpajakan, restitusi pajak, konsultasi, pendampingan dalam pemeriksaan, jasa kepatuhan hingga perencanaan pajak dan lainnya.
Tentunya bagi Anda yang ingin menjadi jasa sesuai kebutuhan perusahaan juga perlu menemukannya secara tepat. umumnya konsultan pajak yang bisa menangani permasalahan ini memiliki brevet B.
Namun agar tidak salah menentukan pilihan Anda bisa menanyakan layanan kepada jasa perpajakan terlebih dahulu. Alangkah lebih baik jika Anda memberitahukan permasalahan yang dihadapi.
4. Memastikan Pengalaman dan Track Recordnya
Salah satu langkah penting dalam pemilihan konsultan pajak yang tidak boleh terlewat adalah pengecekan baground jasanya. Proses ini akan melibatkan riset secara mendalam untuk mengecek kesesuaian hingga sepak terjangnya sebagai penyedia jasa profesional pajak.
Disini Anda perlu memastikan pengalaman konsultan pajak sesuai dengan kebutuhan. ketahui juga track recordnya selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran di saat memberikan pelayanan bagi client. Sehingga semua client bisa menyelesaikan kebutuhan pajaknya sesuai UU Perpajakan.
Cek juga pengalaman konsultan pajak dalam menangani berbagai kasus dalam kurun waktu tertentu. Misalnya seorang konsultan pajak yang sudah berpengalaman melakukan pendampingan pemeriksaan selama 10 tahun.
5. Tarif Sesuai Anggaran
Terakhir Anda juga perlu mengecek kesesuaian tarif konsultan pajak dengan anggaran perusahaan. Langkah ini sangat penting sebelum Anda memutuskan mempekerjakan seorang konsultan pajak.
Pada tahap ini Anda harus mengetahui lebih dahulu berapa biaya serta sistem pembayarannya. Sejauh ini jumlah konsultan pajak cukup banyak dan semuanya memiliki mekanisme pemungutan tarif yang tidak sama.
Beberapa konsultan pajak mungkin memungut tarif berdasarkan hitungan kerja. Namun ada juga konsultan pajak yang mematok biaya sesuai penyelesaian kerjanya. Sehingga perbedaan sistem ini nantinya akan berpengaruh terhadap nominal tarif yang perlu Anda keluarkan.
Informasi Kontak Jasa Konsultasi Pajak Online
ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.
NIA : 01. 002683
SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022
Email : alberthmandau@gmail.com
Whatsapp : 081350882882
Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin
Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau
Office : Jl. Ngagel Tirto II No. 44 Surabaya
Kesimpulan
Itulah contoh kasus dan penyelesaian perusahaan tidak mampu bayar pajak. Ketika menjalankan perusahaan Anda perlu memahami semua kewajiban perpajakan yang ada. Sementara itu pada beberapa kondisi sangat mungkin perusahaan mengalami kesulitan finansial tidak terduga.
Perusahaan tidak mampu bayar pajak adalah situasi yang cukup seriius. Jika tidak ditangani secara tepat perusahaan bisa pailit atau bahkan bangkrut. Selain itu sejauh ini juga sudah banyak perusahaan yang mengalami kasus serupa.
Dalam hal ini ada beberapa langkah tepat yang bisa perusahaan lakukan ketika menghadapi situasi tersebut. Proses ini membutuhkan pengetahuan mendalam dalam bidang perpajakan dan manajemen perusahaan.
Bagi Anda yang mengalami masalah tersebut tentunya bisa mempercayakan proses penyelesaiannya menggunakan jasa konsultan pajak. Pihaknya merupakan tenaga ahli perpajakan yang juga paham bagaimana penanganan permasalahan tersebut secara baik.
Selain itu pemanfaatan jasa konsultan pajak juga menjadi salah satu cara, untuk menjaga kepatuhan perpajakan. Dengan begitu kondisi serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
Pastikan Anda memakai tenaga konsultan pajak profesional dan terjamin kredibilitasnya. Sekarang Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak terpercaya di Proconsult.id. Disini tersedia layanan perpajakan lengkap yang membantu semua pengurusan pajak berjalan lancar.