Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia

Ada banyak kasus penghindaran pajak yang penting dipahami dan pelajari. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sektor yang membantu meningkatkan pendapatan negara. Bahkan di Indonesia pajak menyumbang kontribusi yang cukup tinggi bagi pendapatan negara. Sehingga pajak menjadi salah satu ranah yang menjadi perhatian negara.

Dalam pelaksanaan pajak maupun kebijakan lainnya memang tidak selalu berjalan secara lancar. Sehingga perlu adanya aturan hukum yang membantu dalam menjaga pelaksanaan pajak tersebut secara baik.

Proconsult

Di tengah masyarakat memang terdiri dari beberapa jenis wajib pajak. Sehingga tidak semua wajib pajak paham dan melakukan aktivitas perpajakan secara baik. Salah satunya dengan adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Namun meski berkonotasi sebagai penghindaran tidak semua aktivitasnya bermakna negatif. Oleh sebab itu Anda perlu memahami kasus penghindaran pajak melalui penjelasan di bawah ini:

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Apa Itu Penghindaran Pajak

Apa Itu Penghindaran Pajak

Sumber foto : Flazztax.com

Pajak menjadi salah satu komponen penting yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Bahkan jumlah pajak setiap tahunnya juga sangatlah besar.

Seorang ahli bernama Mustikasari pada tahun 2007 juga memberikan pendapat bahwa dana APBN sebanyak 80% diperoleh dari penerimaan pajak. Tentunya hal tersebut menjadi bukti bahwa pajak sebagai penerimaan negara juga menjadi tulang punggung kas negara secara signifikan.

Pemasukan dari sektor pajak setiap tahunnya memang selalu bisa diandalkan. Namun dalam prosesnya perpajakannya sebagai wajib pajak memang selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini nantinya ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam praktik perpajakan tidak jarang besaran beban pajak masyarakat terlalu tinggi. Hal ini tentu bisa merugikan wajib pajak meskipun semua beban tersebut adalah tanggung jawabnya. Namun dengan adanya celah hukum perpajakan wajib pajak bisa memanfaatkannya dengan baik.

Baca Juga : Cara Konsultasi Pajak Pribadi Secara Online

Celah pajak tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak. Sehingga wajib pajak bisa membayarkan kewajiban pajaknya secara minimal. Tentunya hal ini merupakan salah satu aktivitas, yang merugikan penerimaan pajak.

Meski dianggap sebagai aktivitas yang merugikan negara namun hal ini sah secara hukum. Salah satu alasannya karena pelaksanaan aturan pajak dilakukan secara tepat tanpa melanggar regulasi perpajakan yang ada.

Bagi Anda yang ingin meminimalkan kewajiban pembayaran pajak secara legal bisa menggunakan metode penghindaran pajak. Lantas apakah yang disebut sebagai penghindaran pajak ini?

Penghindaran Pajak adalah salah satu praktik perpajakan, yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengecilkan beban pajaknya. Hal ini bisa dilakukan oleh semua wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan.

Tentunya metode ini nantinya akan mengecilkan pembayaran pajak terutang dari masyarakat kepada kas negara. Meski demikian hal ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan risiko bagi wajib pajak sendiri. Sebab pelaksanaannya akan dilakukan secara legal dan sah secara hukum.

Proconsult

Pengertian Penghindaran Pajak juga sering disebut dengan tax avoidance. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan yang ada. Sehingga meskipun disebut sebagai penghindaran, namun semua prosesnya tetap akan sah di mata hukum.

Umumnya masyarakat sebagai wajib pajak bisa melakukan penghindaran pajak dengan beberapa cara. Namun dalam prosesnya perlu adanya pemahaman tentang berbagai aturan hukum yang berlaku. Sehingga nantinya penghindaran pajak bisa dilakukan secara tepat.

Menurut pendapat ahli pajak, seperti Justice Reddy juga mendefiniskan tax avoidance sebagai seni, yang dilakukan dalam menghindar pajak tanpa perlu melanggar aturan perpajakan. Sedangkan Ronen Palan juga memberikan pandangan lain mengenai penghindaran pajak.

Sebua transaksi bisa disebut sebagai penghindaran pajak ketika memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut:

  1. Wajib pajak memiliki tujuan untuk membayar pajak dengan jumlah lebih sedikit dari kewajiban terutangnya. Dimana aktivitas tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan kewajiban dalam interpretasi hukum pajak.
  2. Wajib pajak berusaha mengendalikan beban pajak berdasarkan keuntungan yang di-declare.
  3. Wajib pajak berusaha dalam melakukan penundaan pembayaran.

Secara umum dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa penghindaran pajak nantinya akan bersifat sah secara hukum. Mengingat dalam pelaksanaannya tidak ada indikasi pelanggaran pada ketentuan perpajakan.

Meski bersifat legal namun sayangnya praktik ini akan memberikan pengaruh cukup signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga tax avoidance ini nanti akan berada dalam kawasan grey area, yaitu diantara tax evasion dan tax compliance.

Dalam hal ini penghindaran pajak di Indonesia juga memiliki beberapa karakteristik tersendiri. Dimana upaya penghindaran pajak diperbolehkan jika memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

  1. Mempunyai tujuan usaha baik.
  2. Tidak semata-mata berorientasi dengan tujuan melanggar kewajiban pajak.
  3. Disesuaikan pada spirit serta intention of parliament.
  4. Tidak melaksanakan transaksi yang direkayasa.

Selain memiliki beberapa kriteria tersebut Anda juga perlu memahami ciri penghindaran, yang tidak diperbolehkan. Berikut adalah beberapa ciri-cirinya, yaitu:

  1. Tujuan usahanya tidka baik.
  2. Berorientasi pada penghindaran pajak.
  3. Tidak menyesuaikan spirit dan inttention of parliament.
  4. Ditemukan transaksi yang direkayasa sehingga menimbulkan pengurangan biaya pada pembayaran pajak.

Meski demikian di setiap negara tentunya memiliki pandangan serta definisi berbeda mengenai penghindaran pajak. Sehingga kategori penghindaran di perbolehkan maupun tidak ini bisa saja berbeda-beda. Sehingga kembali lagi hal ini akan menyesuaikan pada kebijakan di setiap negara.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Jenis Jenis Penghindaran Pajak

Jenis Jenis Penghindaran Pajak

Sumber foto : Kjaashadirekan.co.id

Penghindaran pajak menjadi salah satu aktivitas dalam pelaksanaan pajak, yang cukup banyak menjadi bahan perbincangan. Mengingat ada beberapa keuntungan bagi wajib pajak serta kerugian bagi negara dengan penerapannya.

Meski menjadi salah satu aktivitas penghindaran namun nantinya proses tersebut tidak akan terkena sanksi pajak. Salah satu caranya dengan melaksanakan aktivitas pajak secara baik dan benar. Utamanya dengan memperhatikan regulasi serta celah hukum perpajakan.

Berdasarkan pandangan ahli pajak, yaitu James Kessler ada dua jenis dari tax avoidance. Dalam hal ini pihaknya merupakan pengacara pajak asal Inggris, yang menyebutkan pembagian tindahan tax avoidance, yaitu:

Baca Juga : Bagaimana Proses Penyidikan Pajak? Cek Disini

1. Unaccepptable Tax Avoidance

Pertama adalah unacepptable tax avoidance dimana wajib pajak akan berupaya untuk menghindari pajak dengan cara ilegal. Dalam hal ini mekanisme tersebut tidak sah di mata hukum. Sehingga nantinya akan masuk kategori tax evasion.

Penghinaran pajak dengan jenis ini tidak legal karena memiliki tujuan jahat. Selain itu juga muncul bukti adanya pelanggaran, seperti transaksi palsu untuk menghindari kewajiban pajaknya. Sehingga proses meminimalisir kewajiban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak tepat.

2. Acceptable Tax Avoidance

Kedua adalah acceptable tax avoidance yang merupakan kasus penghindaran pajak sesuai regulasi perpajakan. Sehingga nantinya aktivitas tersebut bisa diterima secara hukum. Untuk melakukan acceptable tax avoidance tentunya harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.

Praktik accepttable tax avoidande dapat diterima karena mempunyai tujuan baik. Sehingga nantinya meskipun meringankan kewajiban pajak namun tidak ditermukan kecurangan maupun pelanggaran aturan pajak.

Dalam hal ini perlu Anda ketahui bahwa dua kategori tersebut bisa berbeda-beda pada praktiknya. Sehingga Anda perlu melakukannya secara tepat sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Selain itu pastikan bahwa dalam melakukannya Anda sudah paham regulasi pajak yang ada.

Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia

Proconsult

Kasus penghindaran pajak menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua wajib pajak. Namun selama ini wajib pajak perusahaan menjadi pihak yang melakukan kasus penghindaran pajak dengan jumlah cukup besar.

Pada dasarnya pajak memberikan peran sangat besar bagi pemerintahan maupun negara. Sehingga sampai sekarang pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan penerimaan kas negara melalui sektor perpajakan.

Sehingga secara umum Anda bisa menyimpulkan bahwa kasus penghindaran pajak tersebut menjadi sebuah kendala. Adanya kasus penghindaran pajak nanti bisa membuat penerimaan pajak menjadi berkurang.

Sampai sekarang juga masih sering ditemukan adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan di Indonesia. Padahal perusahaan sendiri merupakan wajib pajak, yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.

Pada dasarnya pajak bagi perusahaan tentu menjadi sebuah beban, yang bisa mengurangi pendapatan laba bersihnya. Sehingga sering kali perusahaan melakukan kasus penghindaran pajak tersebut. Namun jika tidak dilakukan secara tepat terindikasi sebagai kasus penghindaran pajak seperti di bawah ini:

1. Kasus Penghindaran Pajak Asian Agri Group (AAG)

Contoh kasus penghindaran pajak pertama ini dilakukan oleh asian Agri Group atau AAG. Dimana dalam aktivitas tersebut juga melibatkan setidaknya 14 perusahaan yang tergabung bersama AAG.

Berdasarkan kasus penghindaran pajak tersebut pada akhirnya MA menerbitkan putusan dengan nomor 2239 K/PID.SUS/2012. Dalam hal ini menyatakan bahwa AAG terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pajak dengan menyampaikan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap.

Dalam perkara tersebut AAG menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1,25 triliun kepada negara. Sehingga dalam hal ini AAG dijatuhi hukuman penjara beserta denda sebesar Rp. 2,5 triliun.

2. PT Adaro Energy Tbk

Selanjutnya adalah contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019. Kasus penghindaran pajak ini dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, yang melakukan praktik kasus penghindaran pajak. melalui tranfer pricing.

Dalam hal ini tranfer pricing merupakan aktivitas pemindahan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia kepada perusahaan luar negeri, yang membebaskan pajak. Bisa juga memindahkan keuntungan tersebut pada negara dengan tarif pajak rendah.

Kasus penghindaran pajak dari PT Adaro Energy Tbk tersebut terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai 2017. Melalui tindakan tersebut perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun.

Berdasarkan pada perkara tersebut perusahaan terbukti melakukan penghindaran menggunakan metode transfer pricing. Sehingga berdasarkan aktivitas tersebut PT Adaro Energy Tbk terbukti bersalah.

3. PT Bentoel Internasional Investama

Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna.

Dalam laporan Lembaga Tac Justice Network di tahun 2019 ditemukan bukti kasus penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut dari British American Tobacco (BAT).

Dalam hal ini BAT terbukti melakukan pengindaran dengan memanfaatkan PT Bentoel, untuk mengambil pinjaman utanmg dalam jumlah banyak. Aktivitas tersebut dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2015 melalui afiliasi asal Belanda, yaitu Rothmaris Far East BV.

Dana pinjaman tersebut dimanfatakan dalam pembiayan ulang utang di bank sekaligus pembayaran peralatan dan mesin. Sedangkan untuk pembayaran bunganya dilakukan dengan mengurangi penghasilan terkena pajak di Indonesia.

Dari aktivitas tersebut pembayaran pajak di Indonesia jauh lebih sedikit. Sehingga negara mengalami kerugian senilai US$14 per tahun selama kurun waktu tersebut.

4. PT RNI

Contoh kasus penghindaran pajak berikutnya terjadi pada tahun 2016, yang  melibatgkan PT RNI. Perusahaan tersebu bergerak dalam bidang layanan jasa kesehatan yang terafiliasi di Singapura. Disini PT RNI terbukti melakukan penghindaran paajk dengan bergantung pada utang afiliasi.

Dalam prosesnya pemilik perusahaan yang berasal dari Singapura bukan berstatus sebagai penanam modal namun pinjaman. Sehingga dalam laporan keuangan tercatat utang senilai Rp. 20,4 milar sedangkan omsetnya hanya sebesar rp. 2,178 miliar.

Melalui aktivitas tersebut tercatat kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. Adapun modul lain yang dilakukan oleh PT RNI adalah memanfaatkan aturan pemerintah No. 46/2013 mengenai PPh khusus UMKM dengan tarif 1%.

Bentuk penghindaran berikutnya juga muncul dari 2 pemegang saham dengan kewarganegaraan Indonesia, yang tidak melaporkan SPT secara tepat sejak tahun 2007-2015. Sedangkan dua pemegan saham kewarganegaraan Singapura juga tidak membaar pajak PPh padahal memiliki aktivitas usaha di Indonesia.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak

Sumber foto : Rumah123.com

Penghindaran pajak memang menjadi zona rentan karena memiliki perbedaan tipis antara pelanggaran maupun keabsahaannya. Maka dari itu bagi Anda yang ingin melakukan penghindaran pajak perlu dilakukan secara tepat dengan memperhatikan beberapa poin diatas.

Baca Juga : Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak yang Wajib Diketahui

Nantinya penghindaran pajak juga membutuhkan bantuan dari profesional perpajakan seperti konsultan pajak. Dalam hal ini nantinya konsultan pajak menjadi tenaga ahli, yang akan mengurus semua aktivitas pajak Anda secara tepat.

Jasa konsultan pajak merupakan tenaga profesional, yang memiliki pengalaman dalam bidang perpajakan. Pihaknya juga memiliki keterampilan terkait regulasi perpajakan. Sehingga pihaknya bisa menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan aktivitas perpajakan.

Proconsult

Bagi Anda yang kesulitan melakukan berbagai kebutuhan pajak tentunya bisa menggunakan layanan jasa satu ini. namun sebelum menggunakannya pastikan untuk memperhatikan beberapa tips pemilihannya di bawah ini:

  1. Memperhatikan legalitasnya melalui izin praktik konsultan pajak.
  2. Melihat sertifikat konsultan pajak dan memilih sesuai kebutuhan perpajakan.
  3. Memperhatikan biaya jasanya.
  4. Menggunakan tenaga konsultan pajak yang berpengalaman, jujur dan profesional.
  5. Cek track record dari tenaga konsultan pajak.
  6. Memilih tenaga jasa dengan menyesuaikan pada kebutuhan pemakaian.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Pada dasarnya kasus penghindaran pajak adalah salah satu aktivitas berisiko yang dilakukan oleh wajib pajak. dalam hal ini penghindaran pajak juga sering disebut dengan tax avoidance. Hal tersebut merupakan upaya dari wajib pajak, untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Penghindaran pajak tentunya akan membuat beban pajak dari masyarakat menjadi berkurang. Sehingga nantinya pembayaran pajak kepada kas negara juga tidak sesuai jumlah yang ada. Namun hal ini bisa dilakukan oleh wajib pajak dan bersifat legal.

Bagi Anda yang ingin melakukan penghindaran pajak sesuai aturan perundang-undangan membutuhkan bantuan tenaga profesional. Dalam hal ini pastikan Anda mempercayakan semuanya kepada jasa konsultan pajak dari Proconsult.id.

Melakukan penghindaran pajak memang cukup berisiko meskipun hal ini dilegalkan oleh hukum pajak. namun bagi Anda yang tidak memahami aturannya hal ini bisa dianggap sebagai penyelewengan pajak.

Pastikan untuk menggunakan jasa konsultan pajak yang memiliki kecakapan dalam berbagai bidang perpajakan. Sehingga nantinya akan membantu Anda dalam menyelesaikan aktivitas pajaknya secara baik. Selain itu nantinya Anda juga bisa memperoleh keuntungan pajak yang jauh lebih besar.

Jasa konsultan pajak dari Proconsult.id merupakan tenaga profesional dan kompeten. Pihaknya memiliki pengalaman dan keahian untuk menyelesaikan berbagai masalah pajak dari masyarakat. oleh sebab itu pastikan Anda menggunakan jasa konsultan pajak terpercaya dari Proconsult.id.

Proconsult