Sudah tahu apa itu surat bantahan pengadilan pajak? Jika belum, yuk ketahui contoh surat bantahan pengadilan pajak disini. Pada dasarnya dalam melakukan penyelesaian sengketa pajak dalam lembaga peradilan bisa dilakukan melalui beberapa tahapan. Dalam hal ini sengketa pajak tersebut tidak bisa dilakukan penyelesaian hanya melalui proses banding saja.
Sehingga ketika melakukannya seluruh proses hukum tidak bisa langsung berhenti begitu saja. Hal tersebut pastinya juga berlaku dalam lembaga peradilan lain, tidak terkecuali pengadilan Pajak. Namun sebagai wajib pajak belum banyak yang memahami regulasi mengenai banding dalam bidang perpajakan. Hal tersebut tidak tidak luput dari latar belakang wajib pajak yang keseluruhannya bukan orang dari lingkup perpajakan.
Sehingga tidak heran jika pehamannya terbatas. Meski demikian sengketa pajak menjadi salah satu hal, yang bisa menyerang siapa saja dalam bidang perpajakan. Sehingga semua wajib pajak tidak akan luput dari resiko tersebut.
Melihat penjelasan tersebut sudah sepantasnya wajib pajak belajar mengenai beberapa hal terkait bidang perpajakan. Salah satunya adalah contoh surat bantahan dalam pengadilan pajak paling terbaru. Untuk informasi mengenai hal tersebut bisa Anda ketahui di bawah ini:
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Surat Bantahan Pengadilan Pajak Adalah
Berbicara mengenai surat bantahan pajak maka akan erat kaitannya dengan masalah atau sengketa pajak. Sengketa pajak adalah masalah perpajakan, yang melibatkan antara wajib pajak bersama dengan penanggung pajak melawan pejabat pajak. Dalam hal ini pejabat pajak tersebut merupakan petugas, yang memiliki kewenangan dalam Direktorat Jenderal Pajak.
Sengketa pajak yang diajukan dalam Pengadilan Pajak berkaitan dengan proses penrbitan keputusan, yang dinilai bertentangan dengan data sebenarnya. Dalam ini wajib pajak bersama dengan penanggung pajak dapat melakukan gugatan atau banding, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Juga : Surat Teguran Pajak Adalah: Cara Membayar dan Contoh
Banding tersebut harus diajukan di Pengadilan pajak sebagai badan peradilan, yang menangani permasalahan dalam ruang lingkup perpajakan. Hal ini juga sudah diatur dalam peraturan UU perpajakan yang berlaku.
Di dalam proses pengajuan gugatan tersebut akan diproses menjadi beberapa tahapan, yaitu:
- Pengajuan surat gugatan maupun banding.
- Penyerahan surat uraian banding maupun tanggapan kepada Pengadilan Pajak. Sedangkan tahapan. pelaksanaannya perlu dilakukan dengan jangka waktu sampai 3 bulan, dari pengiriman permintaan uraian banding.
- Pihak penggugat dapat menjawab surat uraian melalui surat bantahan.
Dalam prosesnya memang cukup menyulitkan bagi wajib pajak, yang tidak paham ketentuan dan regulasi hukum bidang perpajakan. Meski demikian tidak ada salahnya bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang hal tersebut.
Lalu apa itu Surat Bantahan Pengadilan Pajak? Pengertian Surat Bantahan Pengadilan Pajak secara resmi diatur dalam UU tentang Pengadilan Pajak. Hal tersebut bisa Anda temukan dengan mudah pada UU No. 14 tahun 2002, yang didalamnya diatur tentang ketentuan terkait Pengadilan Pajak.
Dalam hal tersebut tidak terkecuali juga mengenai surat bantahan pengadilan pajak. Definisi surat bantahan pengadilan pajak merupakan sebuah surat, yang dilakukan oleh pemohon banding maupun penggugat. Surat tersebut ditujukan kepada Pengadilan pajak, yang isinya membahs tentang bantahan terkait surat uraian tanggapan, yang diajukan dalam pembahasan sebelumnya.
Untuk ketentuannya sendiri, surat ini dapat diajukan oleh pemohon setelah mendapatkan surat tanggapan. Dalam hal ini surat tanggapan akan dibuat oleh pihak tergugat, yaitu pejabat lembaga Direktorat Jenderal Pajak.
Mengacu pada ketentuan UU no. 14 tahun 2002 pasal 44 ayat 3, disebutkan bahwa pihak penggugat dapat menyerahkan surat bantahan dalam kurun waktu 30 hari. Waktu tersebut terhitung sejak diterimanya salinan uraian banding tersebut.
Selanjutnya salinan dari surat bantahan tersebut akan dikirimkan kepada tergugat. Tenggat waktu pengirimannya adalah 14 hari sejak diterima surat bantahan dari penggugat.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Syarat Administrasi Melakukan Bantahan
Sebelum mengajukan surat bantahan pajak tentu saja Anda perlu mengetahui beberapa syarat administasinya. Hal tersebut perlu dipenuhi agar pelaksanaan bantahan bisa dilakukan dengan baik dan tepat.
Baca Juga : Putusan Pengadilan Pajak: Analisis, Jenis dan Contoh
Sedangkan untuk ketentuan mengenai kelengkapan administrasi sendiri diatur dalam SE ketua Pengadilan Pajak dengan nomor. 08/PP/2017. Surat edaran tersebut berisi tentang perubahan dari SE sebelumnya di tahun 2015, terkait kelengkapan administrasi banding maupun gugatan.
Berikut ini adalah beberapa persyaratan dokumen administrasi, yang perlu dilengkapi, yaitu:
- Surat bantahan perlu disampaikan kepada Pengadilan Pajak dengan jumlah rangkap 2.
- Penyampaian surat bantahan juga perlu diajukan dalam bentuk softcopy menggunakan format PDF dan Microsoft word. Dalam hal ini isi dan bobot dalam surat bantahan perlu disesuaikan dengan surat asli, yang disampaikan dalambentuk hardcopy.
- Penyampaian surat bantahan dalam bentuk softcopy perlu menggunakan media compact disk maupun flashisk kepada Pengadilan Pajak. Jumah media tersebut sebanyak 1 pcs utuk setiap surat bantahan, yang disampaikan oleh penggugat.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Contoh Surat Bantahan Pengadilan Pajak
Sejauh ini contoh surat bantahan memiliki format yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya jika Anda menggunakan jasa konsultan pajak, pihaknya sudah mengetahui secara baik tentag format surat tersebut.
Sehingga sebagai wajib pajak Anda bisa menyerahkan semua kebutuhan perpajakan tersebut dengan tenang. Meski demikian Anda juga bisa mengetahui tentang susunan contoh format surat bantahan, yang bisa dilihat di bawah ini:
- Mengisi nomor surat banding, yang didapatkan dari pemohon.
- Menyertakan jumlah lampiran sesuai dengan dokumen lampiran.
- Menyertakan tanggal pengajuan banding.
- Menyertakan nama pejabat maupun instansi yang mengeluarkan surat keputusan.
- Mengisii nomor surat keputusan tanggal banding.
- Menyertakan jenis surat ketetapan baik itu nihil, kurang bayar maupun lebih bayar.
- Mengisi nomor dan tanggal surat ketetapan.
- Mengisi identitas penandatangan baik nama, jabatan maupun NPWP. Dalam hal ini jika yang menandatangani jasa ahli bisa menuliskan sebagai kuasa hukum.
- Mengisi identitas penanda tangan berupa alamat.
- Mengisi identita dari pemohon berupa nama, nama perusahaan, alamat dan NPWP.
- Menyertakan jenis pajak sesuai dengan ketetapan yang ingin diajukan.
- Menyertakan tanggal penerimaan surat keputusan.
- Mengisi nomor AKTA, yang didalamnya tercantum tanda tangan dari salah satu pengurus maupun kuasa hukum.
- Mengisi tahun pajak.
- Menyertakan laamat kantor pemerintah yang mengeluarkan surat keputusan.
- Melampirkan nomor surat keberatan dan tanggalnya.
- Menyertakan koreksi yang ingin dilakukan banding.
- Menyertakan alasan dilakukannya koreksi.
- Melampirkan kesimpulan.
- Melampirkan permohonan kepada majelis hakim kepada surat yang diajukan.
Baca Juga : Putusan Pengadilan Pajak: Analisis, Jenis dan Contoh
Dari penjelasan diatas Anda bisa mengetahui ada banyak sekali ketentuan yang dilampirkan dalam surat bantahan pengadilan pajak. Dalam hal ini sudah pasti wajib pajak membutuhkan bantuan dari jasa ahli perpajakan agar semuanya bisa dilakukan dengan mudah.
Surat bantahan tersebut wajib disampaikan memakai bahasa Indonesia disertai dengan kelengkapan administrasinya. Selanjutnya surat bantahan juga wajib menyebutkan no surat dari tanggapan banding dan nomor sengketa pajak.
Langkah keempat surat bantahan tersebut bisa disampaikan kepada pengadilan pajak mengguakan ekspedisi atau POS tercatat. Selain itu individu juga bisa mengirimkan langsung surat bantahan tersebut ke loker Penerimaan berkas di Pengadilan pajak.
Proses melakukan bandng maupun pengajuan surat bantahan dalam ruang lingkup Pengadilan Pajak cukup sulit dan rumit. Hal ini membutuhkan pemahaman matang dalam bidang perpajakan agar semua prosesnya bisa berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu pastikan Anda menggunakan bantuan dari jasa konsultan pajak, agar semua prossesnya bisa selesai dengan lancar. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk kelancaran bisnis Anda saat mengalami sengketa pajak.
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak
Dalam proses pelaksanaan pengiriman surat bantahan pengadilan pajak tidak bisa dilakukan sembarangan. Mengingat ada beberapa persyaratan yang perlu dilakukan disertai dengan berbagai kelengkapan dokumen lainnya. belum lagi jika harus menginterpretasikannya dengan beberapa peraturan terbaru, yang ada dalam bidang perpajakan.
Maka dari itu bagi wajib pajak yang hendak melakukan bantahan ke Pengadilan Pajak, silahkan untuk menggunkana jasa konsultan pajak terpercaya. Dalam hal ini profesi tersebut menjadi satu-satunya titik temu, yang akan membantu wajib pajak dalam setiap proses penyelesaiannya permasalahan tersebut.
Jasa konsultan pajak sendiri merupakan individu maupun badan, yang memiliki latar belakang pendidikan secara khusus mengacu pada bidang perpajakan. Hal tersebut karena pihaknya memiliki tujuan untuk menjadi penyedia jasa profesional dalam bidang perpajakan.
Sehingga sudah pasti jasa konsultan pajak menjadi profesi bersertifikat, yang bisa dijadikan pilihan tepat bagi wajib pajak. Dalam hal ini tugas dari jasa konsultan pajak sendiri cukuplah beragam. Pihaknya bisa membantu wajib pajak baik dalam proses peradilan maupun non peradilan. Sehingga semua kebutuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan bisa diselesaikan dengan baik, ketika menggunakan bantuan dari jasa konsultan pajak terpercaya.
Secara garis besar profesi ini memiliki cakupan tugas seperti penghitungan pajak, perencanaan, pengelolaan maupun pemberian nasehat kepada wajib pajak. Maka dari itu dalam memilih jasa konsultan pajak perlu dilakukan dengan baik. Hal ini untuk menghindari beberapa potensi kerugian, yang timbul akibat pemilihan layanan jasa keliru. Berikut ini adalah tips pemilihan konsultan pajak untuk dilakukan, yaitu:
1. Pastikan Kredibilitasnya
Langkah pertama yang perlu diterapkan adalah memastikan kredibilitas dari jasa konsultan pajak tersebut. hal ini menjadi salah satu faktor penting, yang perlu dilakukan agar Anda memiliki jaminan penggunaan jasa terpercaya dan resmi.
Pasikan bahwa jasa konsultan pajak yang ingin digunakan sudah memiliki izin resmi dan terdaftar. Hal ini akan membantu Anda dalam melihat lebih jauh mengenai kualitas layanan, yang disediakan oleh jasa konsultan pajak tersebut.
Perlu diketahui bahwa salah satu syarat pertama untuk menjadi penyedia konsultan pajak adalah mempunyai izin praktik. Sehingga jika Anda mendapati konsultan pajak tanpa izin praktik, sudah bisa dipastikan jasanya abal-abal dan harus dihindari. Maka dari itu penting bagi wajib pajak untuk memastikan hal ini lebih dahulu.
2. Pastikan Kualifikasi Jasa
Setiap jasa konsultan pajak mempunyai kualifikasi berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan keahlian, yang dimilikinya dalam menyelesaikan persoalan perpajakan oleh klien. Maka dari itu Anda perlu menggunakan jasa konsultan pajak, yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan kebutuhan masalah pajak Anda.
Tujuannya dari poin kedua adalah agar Anda bisa mendapatkan kualitas maksimal dalam proses penyelesaian masalah pajaknya. Untuk mengetahui kualifikasi tersebut seseorang bisa melihatnya pada sertifikat konsultan pajak yang dimiliki.
Setiap tingkatan sertifikat konsultan pajak mempunyai fungsi dan ketentuannya masing-masing. Sehingga untuk melihat keahlian jasa konsultan pajak, wajib pajak dapat mengetahuinya pada kepemilikan sertifikat konsultan pajak tersebut.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
3. Mempunyai Kemampuan Komunikasi Baik
Banyak sekali keahlian atau skill yang harus dikuasi oleh jasa konsultan pajak. Dalam hal ini kemamuan komunikasi menjadi salah satu syarat, yang wajib dipenuhi oleh jasa ahli tersebut. mengingat tidak semua wajib pajak paham dan memiliki latar belakang perpajakan. Sehingga kemampuan jasa konsultan pajak dalam komunikasi secara baik, mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak secara cepat.
Kemampuan menjelaskan setiap permasalahan pajak maupun peraturan dan kewajiban pajak dalam bahasa sederhana, menjadi salah satu poin penting yang harus bisa dilakukan oleh jasa konsultan pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak bisa memahami permasalahan pajaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
Bahkan dengan kemampuan ini Anda bisa mendapatkan jaminan proses penyelesaian masalah pajak secara baik dan cepat. Selain itu dari sini Anda bisa mendapatkan jasa konsultan pajak, yang dapat memberikan jawaban atau solusi terkait masalah pajaknya secara jelas dan mudah dipahami.
3. Biaya
Biaya adalah salah satu poin penting dalam pemilihan jasa, yang perlu dilakukan oleh calon client. Saat ini ada banyak sekali jasa konsulta pajak, yang bisa digunakan dengan mudah oleh masyarakat. namun keseluruhannya pasti memiliki jenis layanan dan patokan tarif berbeda.
Sebenarnya hal ini bisa menjadi salah satu keuntungan, yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Banyaknya jasa konsultan pajak dengan tarif berbeda mampu memudahkan Anda dalam memilih jasa, yang sesuai dengan budget perusahan.
Sehingga Anda tidak perlu menggunakan jasa konsultan pajak terlalu mahal, yang nantiya akan menimbulkan beberapa kerugian financial. Pastinya semua jasa konsultan pajak yang dipilih menggunakan tips diatas merupakan jasa terpercaya dan berkualitas.
Tidak semua jasa konsultan pajak terbaik memiliki tarif mahal. Namun pastikan Anda menggunakan jasa, yang tidak selisih jauh dari harga pasarannya. Sebab jasa terlalu mahal bisa menimbulkan beberapa resiko seperti jasa abal-abal, yang akan merugikan Anda nantinya.
4. Mampu Menjaga Privasi
Tips terakhir adlaah memastikan layanan jasa tersebut mampu menjaga privasi clientnya. Mengingat dalam sebuah bisnis masalah pajak dapat menjadi salah satu masalah pelik, yang mengganggu kelancaran suatu usaha. bahkan kalangan investor sangat sensitif dengan isu terkait maslaah pajak tersebut.
Maka dari itu pastikan Anda menggunakan jasa konsultan pajak, yang mampu menjamin kerahasiaan terkait data dan informasi cleint. Biasanya konsultan pajak juga akan menandatangani dokumen kerahasiaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi tidak akan disalahgunaan.
Kesimpulan
Melalui penjelasan contoh surat bantahan pengadilan pajak diatas Anda sudah mengetahui bahwa surat bantahan pengadilan pajak merupakan surat, yang diajukan oleh wajib pajak kepada pengadilan pajak. Tujuannya adalah untuk membantah surat uraian banding, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil putusannya.
Dalam hal ini wajib pajak bisa merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan, jika dilakukan dengan mengimbangi data dan ketentuan yang ada. Bahkan untuk memudahkan prosesnya Anda perlu didampingi oleh jasa konsultan pajak.
Memilih jasa konsultan pajak secara tepat menjdi salah satu kunci penting dalam bisnis. hal tersebut bertujuan agar semua permasalahan pajak Anda bisa selesai dengan baik di tangan orang yang tepat.
Maka dari itu silahkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak Proconsult.id. layanan jasa dari Proconsult.id dikerjakan oleh ahli konsultan pajak terbaik dan terpercaya. Bahkan layanan jasanya sudah cukup dikenal dalam bidang perpajakan di Indonesia.
Sehingga sudah pasti kualitas layanannya tidak perlu diragukan lagi. maka dari itu tunggu apa lagi silahkan untuk menyelesaikan semua masalah pajak Anda bersama Proconsult.id. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika menyelesaikan persoalan pajak di tangan Proconsult.id.