Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Terbaru yang Mudah

Perhitungan pajak penghasilan 21 penting diketahui wajib pajak. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk melaksanakan pungutan pajak secara maksimal. Sehingga pungutan pajak diantara wjaib pajak juga akan berlangsung secara adil.

Keberadaan jenis pajak yang sangat beragam membuat semua lapisan masyarakat dapat terkena pungutan. Hal ini akan menghapus pandangan pungutan pada beberapa lapisan masyarakat saja. Sehingga juga akan membantu terciptanya kedamaian dalam masyarakat.

Proconsult

Pajak adalah salah satu pungutan wajib, yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat dalam kategori sebagai wajib pajak. Sehingga penting bagi wajib pajak tersebut untuk mengetahui semua instrumen perpajakan secara lengkap.

Pada dasarnya pengenaan pajak dalam setiap wajib pajak bisa saja berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan pada sumber penghasilan atau finansialnya yang beragam. Hal ini juga membuat pengenaan tarifnya akan berbeda.

Bingung Perhitungan Pajak Penghasilan 21? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Indonesia memiliki beragam jenis pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat. salah satunya adalah pajak penghasilan 21 yang pastinya sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap perhitungan pajak penghasilan 21 untuk Anda, yaitu:

Pajak Penghasilan 21 Adalah

Pajak Penghasilan 21 Adalah

Sumber foto : Flazztax.com

Jika saat ini Anda adalah seorang karyawan pasti sudah tidak asing dengan pajak penghasilan pasal 21. Sebagai karyawan Anda akan bekerja dan nantinya memperoleh penghasilan setiap bulannya secara rutin. Dari adanya kemampuan finansial tersebut Anda akan terkena pajak.

Sebelum membahas lebih jauh tentang definsii pajak penghasilan 21, maka Anda perlu melihat posisi pajak terlebih dahulu. Pajak sendiri merupakan sebuah pungutan, yang dibebankan kepada semua masyarakat dalam kategori wajib pajak.

Dalam konteksnya wajib pajak terdiri dari dua bentuk, yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak perusahaan atau badan. Sehingga nantinya dua bentuk wajib pajak tersebut sama-sama memiliki kewajiban pajak, yang disesuaikan dengan jenis sumber finansialnya.

Dalam hal ini kewajiban pajak yang akan dimiliki oleh WP badan biasanya memang lebih banyak. Jika Anda bandingkan dengan wajib pajak perorangan. Namun umumnya sebagai wajib pajak perorangan Anda akan memiliki kewajiban pajak, seperti PPh 21.

Jenis pungutan tersebut cukup lumrah untuk dikenakan kepada wajib pajak perorangan, yang berstatus sebagai karyawan. Namun sebenarnya definisi dari PPh 21 tidak sesimple itu.

Pajak penghasilan 21 merupakan pajak terkait penghasilan upah, gaji, tunjangan, honorarium serta pembayaran lain. Baik dalam bentuk nama maupun bentuk lain, yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jabatan.

Hal ini akan erat kaitannya dengan pekerjaan maupun subjek pajak yang dilakukan orang pribadi di dalam negeri. penjelasan terkait PPh 21 ada dalam aturan Direktorat Jenderal Pajak. khususnya di PER-32/PJ/2015.

Baca Juga : Jasa Perhitungan PPH 21 | Tips Memilih Jasa Perhitungan Pajak

Selain itu ketentuan terkait PPh 21 juga memiliki aturan hukum yang ketat. Berikut beberapa dasar hukumnya, yaitu:

  1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER/-16/PJ/2016.
  2. Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016.
  3. Peraturan Menteri Keuangan 102/PMK.010/2016 terkait naiknya tarif PTKP 2016 sejak 1 Januari 2016.

Dalam praktiknya wajib pajak dengan tanggungan ini perlu membayarkan kewajiban pajaknya secara penuh. Namun  terdapat metode lain dalam pelaksanaan pajak PPH 21. Hal tersebut biasa disebut dengan gross up PPh 21.

Lantas Apa Itu Gross Up? Umumnya pengertian Gross Up adalah salah satu metode dalam perhitungan perpajakan. Dalam hal ini nantinya perusahaan menyediakan tunjangan pajak dengan besar sama pada PPh karyawan terutang.

Salah satu manfaat dalam pemakaian metode gross up adalah perusahan mendapatkan tunjangan pajak, yang digunakans ebagai penghasilan bruto pajak. Selain itu disini karyawan akan memperoleh penghasilannya secara penuh.

Sedangkan dalam perhitungan PPh 21 metode gross up menjadi salah satu metode, yang  bisa digunakan selain nett dan gross. Sehingga perusahaan dapat menggunakannya sebagai alat perhitungan bagi penghasilan pajaknya.

Sehingga selain menggunakan metode gross up DJP juga memperbolehkan perhitungan menggunakan cara lain, yaitu gross dan net. Sedangkan ketika memakai metode gross up di PPH 21 umumnya lebih sulit dari teknik lainnya.

Disini  perusahaan perlu menyediakan tunjangan lebih dulu sebelum melaksanakan pemotongan pajak. dimana nilai tunjangan tersebut harus disamakan dengan pemotongan pajka nantinya. Sehingga pada akhirnya gaji karyawan tidak akan dipotong sama sekali.

Salah satu alasan tidak adanya pemotongan gaji karyawan adalah nilai sama dari kewajiban pajak serta tunjangan tersebut. Untuk memudahkan Anda memahaminya berikut adalah gambaran terkait pemakaian metode gross up PPh 21, yaitu:

Contoh:

Perusahaan memberikan janji gaji senilai Rp. 10 juta kepada karyawan, yang ditambah tunjangan pajak senilai Rp. 392.157. Disini nantinya gaji yang akan diterima oleh karyawan akan tetap utuh senilai Rp. 10 juta. Sebab potongan pajak sudah diganti oleh tunjangan ini.

Subjek Pajak Penghasilan 21

Proconsult

Pada dasarnya banyak masyarakat mendefinisikan PPh 21 sebagai potongan, yang dilakukan kepada pegawai. Hal ini biasanya dilakukan oleh HRD yang aktif mengurus payroll. Bisa juga pengusaha yang melaksanakan perhitungan gaji bagi karyawannya.

Pembayaran pajak jenis ini biasanya akan dilakukan secara langsung oleh perusahaan. Dimana nantinya perusahaan akan melampirkan tanda bukti potongan Pph 21 kepada karyawannya ketika memberikan slip gaji.

Pada dasarnya potongan gaji tersebut bersifat mengikat antara pegawai tetap maupun tidak tetap. Selain itu aturan ini juga berlaku bagi pekerjaan lain, yang mendapatkan gaji secara berkala. Sedangkan pihak yang memiliki kewajiban PPh 21 disebut sebagai subjek pajak.

Selanjutnya dalam prosesnya pemotongan pajak PPh 21 akan dilakukan bagi wajib pajak, yang memiliki penghasilan sesuai jumlah minimum kena pajak. Sehingga ada juga aturan terkait standar Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Bagi karyawan yang memiliki penghasilan sesuai biasanya akan dikenakan kewajiban ini. Umumnya kategori tersebut disebut sebagai karyawan dalam kategori PKP atau Penghasilan Kena Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 2016, yaitu PER-16/PJ ada beberapa pekerja, yang masuk subjek pajak. Berikut adalah penjelasannya:

  1. Pegawai tetap.
  2. Penerima pesangon, uang manfaat pensiun, pensiun, tunjangan hari tua, ahli waris dan jaminan hari tua.
  3. Bukan pegawai.
  4. Anggota dewan komisaris, dewan pengawasa, yang tidak merangkap pegawai tetap dalam suatu perusahaan.
  5. Mantan pegawai yang masih mendapatkan penghasilan secara berkala.
  6. Wajib pajak PPh dengan kategori peserta, yang menerima manfaat atau penghasilan dari terselenggaranya suatu kegiatan.

Selain itu subjek PPh merupakan pihak atau orang, yang memiliki tanggng jawab terkait penghasilan yang diterimanya. Subjek penghasilan PPh ini merupakan individu, yang membayar pajak penghasilannya.

Sehingga secara umum untuk jenis PPh 21 memiliki objek, yang lebih terbatas. Umumnya jenis PPh ini hanya dikenakan kepada golongan pribadi, yang mendapatkan penghasilan atau manfaat  dari definisi PPh 21.

Meski demikian ada subjek pemotong PPh 21, yang membuat WP perorangan tidak membayarkan sendiri kewajiban pajkanya. Jenis PPh satu ini akan membuat perusahaan atau pemberi kerja, yang melaksanakan pemotongan.

Nantinya pihak pemotong pajak akan menyetorkan pungutan tersebut kepada kas negara. Meski demikian nantinya pihak yang dipotong PPh 21 akan tetap memperoleh bukti pemotongan pajak.

Bingung Perhitungan Pajak Penghasilan 21? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Objek Pajak Penghasilan 21

Objek Pajak Penghasilan 21

Sumber foto : Kabar24.bisnis.com

Pada dasarnya definisi dari Pajak penghasilan 21 merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada penghasilan gaji, honorarium, upah, tunjangan sert apembayaran lainnya. Hal ini sehubungan dengan jabatan, pekerjaan, jasa maupun kegiatan wajib pajak.

Baca Juga : Aplikasi Perhitungan Pajak PPh 21 Excel Terbaru dan Terbaik

Pemberlakukan PPH 21 akan dibebankan kepada wajib pajak perorangan terkait subjek di dalam negeri. Sedangkan untuk objek PPh 21 adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan yang didapatkan oleh pegawai tetap baik dalam bentuk penghasilan teratur atau tidak teratur.
  2. Penghasilan yang didapatkan oleh penerima industri secara teratur. Dalam hal ini bentunya berupa uang industri atau dalam bentuk penghasilan sejenis.
  3. Penghasilan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Maupun penghasilan terkait penerimaan industri, berupa pesangon, tunjangan hari tua maupun uang manfaat industri.
  4. Penghasilan dari pegawai tetap maupun tenaga lepas. Dalam hal ini berupa upah mingguan, satuan upah dalam industri, upah harian serta upah yang dibayar tiap bulan.
  5. Imbalan yang diberikan kepada bukan pagwai, berupa komisi, honorarium, fee serta imbalan sejenis lainnya. hal ini akan diberikan dalam bentuk apapun, yang berkaitan pada pekerjaan, kegiatan maupun jasa.
  6. Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang rapat, uang representasi, honorarium maupun hadiah. Dalam hal ini berupa penghargaan dalam bentuk apapun serta imbalan sejnis meskipun namanya berbeda.

Tarif Pajak Penghasilan 21 Terbaru

Proconsult

Pengetahuan tentang tarif pajak penghasilan 21 menjadi salah satu kewajiban, yang harus Anda ketahui. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi wajib pajak, yang sudah mendapatkan penghasilan diatas PTKP di dalam atau luar negeri.

Sehingga bagi Anda yang memiliki kewajiban tersebut perlu membayar sesuai ketentuan tarifnya. Untuk ketentuan tarif dari PPh 21 terbaru ini akan mengacu dari UU HPP. Sedangkan untuk tarif dari pajak PPH 21 juga sering disebut dengan pajak profesif.

Saat ini ada banyak informasi yang menyebut PPh 21 sebagai pajak progresif 21. Sehingga pastikan Anda tidak bingung ketika pendapati heading judul berbeda. untuk tarif PPh 21 terbaru sesuai UU HPP adalah sebagai berikut:

1. Golongan 1

Wajib pajak dengan penghasilan mulai dari 0 – Rp. 50.000.000 per tahun dikenakan tarif senilai 5 % untuk UU PPH. Sedangkan menurut UU Harmonisasi Pajak penghasilan mulai dari Rp. 0 – Rp. 60.000.000 per tahun juga memiliki tarif sama, yaitu 5%.

2. Golongan 2

Penghasilan mulai dari Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%. Tarif sama juga dikenakan kepada penghasilan per tahun mulai Rp. 60.000.000 sampai Rp. 250.000.000 sesuai UU HPP.

3. Golongan 3

Penghasilan mulai dari Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 sesuai  UU PPh dikenakan tarif 25%. Menurut UU HPP bentuk rentang penghasilan serta pengenaan tarif pajaknya juga sama.

4. Golongan 4

Rentang penghasilan per tahun lebih dari Rp. 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%. Menurut UU HPP terbaru penghasilan mulai dari Rp. 500 juta sampai Rp. 5 milyar akan dikenakan tarif sama, yaitu 30%.

5. Golongan 5

Penghasilan lebih dari Rp. 5 milyar menurut UU HPP dikenakan tarif sebesar 35%. Sedangkan dalam aturan sebelumnya, yaitu pada UU PPh tidak ada aturan sejenis.

Itulah tadi data terkait tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak dengan jumlah penghasilan tertentu. namun perlu Anda ketahui bahwa tarif ini tidak akan dikenakan bagi wajib pajak, yang tidak mempunyai NPWP.

Umumnya wajib pajak tanpa NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Sehingga pastikan Anda memiliki NPWP sekarang juga, agar bisa mendapatkan banyak manfaat dalam bidang perpajakan.

Bingung Perhitungan Pajak Penghasilan 21? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Terbaru yang Mudah

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Terbaru yang Mudah

Sumber foto : Pajakstartup.com

Mengetahui contoh perhitungan pajak penghasilan 21 akan membantu masyarakat dalam memahami mekanisme kerjanya. Maka dari itu penting bagi Anda untuk mengetahui simulasi perhitungannya secara tepat. Sehingga pastikan Anda memahami bagaimana perhitungannya.

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Menggunakan Metode Gross

Perhitungan pajak penghasilan 21 kali ini akan menggunakan metode gross, yang mana karyawan menaggung sendiri penghasilan pajaknya. Berikut adalah contoh kasus perhitungan pajak penghasilan 21:

Baca Juga : Bingung Cara Lapor PPh 21? Yuk Simak Panduannya

Karyawan dengan gaji bulanan senilai Rp. 11.000.000 dan berstatuts lajang tanpa adanya tanggungan. Dalam hal ini pihaknya akan masuk pada kategori PTKP TK/0. Sehingga untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan bruto – biaya jabatan = pendapatan net

Rp. 11.000.000 – (Rp. 11.000.000 x 5%) = Rp. 10.450.000

2. Penghasilan net x 12 bulan = Penghasilan net tahunan

12 bulan x Rp. 10.450.000 = Rp. 125.400.000

3. Penghasilan net 1 tahun – PTKP TK/0 = PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Rp. 125.400.000 – Rp. 54.000.000 = Rp. 71.400.000

4. Tarif pajak penghasilan 21

(Rp. 60.000.000 x 5%) + (Rp. 11.400.000 x 15%) = Rp. 4.710.000

5. Pajak terutang per bulan

Rp. 4.710.000 / 12 bulan = Rp. 392.500

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak

Proconsult

Setiap jenis pajak tentunya membutuhkan perhitungan sendiri-sendiri. terlebih setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan regulasi perpajakan, yang dapat membuat perubahan tarif perpajakan. Maka dari itu penitng bagi Anda untuk mengetahui semua informasinya.

Melaksanakan pembayaran pajak, perhitungan serta pelaporan adalah salah satu kewajiban dalam menjaga kepatuhan pajak. hal ini perlu dilakukan oleh semua wajib pajak, baik pribadi maupun badan.

Saat ini ada banyak jenis wajib pajak di masyarakat, namun tidak semuanya paham tentang mekanisme perpajakan. Salah satunya dalam menghitung pajak PPh 21 dengan beberapa metode diatas. Maka dari itu Anda perlu memakai jasa profesional konsultan pajak.

Berikut tips memilih jasa konsultan pajak, yaitu:

  1. Memastikan legalitas
  2. Menggunakan jasa dengan sertifikat relevan pada kebutuhan
  3. Menyesuaikan biaya
  4. Memilih jasa yang bersikat jujur
  5. Melihat track record dan pengalaman

Bingung Perhitungan Pajak Penghasilan 21? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Itulah penjelasan mengenai perhitungan pajak penghasilan 21. Berdasarkan penjelasan diatas Anda dapat mengetahui bahwa pajak penghasilan menjadi salah satu kewajiban pajak, yang harus dilaksanakan oleh semua wajib pajak. Dalam hal ini ada beberapa kategori jenis pajak, yang bisa diketahui oleh masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang biasa dimiliki oleh masyarakat adalah PPh 21. Umumnya jenis pajak ini akan dikenakan kepada wajib pajak, yang berstatus sebagai karyawan. Dalam hal ini wajib pajak perorangan perlu membayarkan pajak.

Namun dalam konteks lain perusahaan dapat memberikan tunjangan pajak, yang membuat penghasilan utama karyawan utuh. Dari sini membuat perhitungan pajak tersebut akan dilakukan oleh perusahaan, yang menggunakan metode gross up.

Melihat dari fakta tersebut perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki beban dan tanggung jawab cukup besar. Hal ini membuat Anda harus memahami dengan baik bagaimana kewajiban dan pelaksanaan peran tersebut.

Untuk memudahkan pelaksanaan tanggung jawab perpajakan dari perusahaan Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak. Faktanya pemakaian jasa konsultan pajak perusahaan akan membantu pelaksanaan kepatuhan pajak berjalan secara lancar.

Pemakaian jasa konsultan pajak oleh perusahaan juga semakin meningkatkan profesionalitasnya di industri. Untuk menggunakan jasa tersebut Adna bisa mempercayakan semuanya kepada Proconsult.id.

Jasa perpajakan dari Proconsult.id adalah tenaga berkualitas dan terlatih. Semua pihak memiliki kemampuan serta keterampilan terbaik. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik.

Sampai saat ini sudah banyak wajib pajak, yang menggunakan jasa konsultan pajak dari Proconsult.id. Baik itu wajib pajak perorangan maupun perusahaan . Tentunya menggunakan jasa konsultan pajak dari Proconsult.id akan memberikan keuntungan lebih banyak bagi WP.

Proconsult