SPPKP Pajak Adalah: Contoh dan Cara Mendapatkan

Pernahkah Anda mendengar istilah SPPKP Pajak? SPPKP kepanjangan dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Biasanya surat ini dimiliki oleh wajib pajak badan usaha. Kenapa demikian? Sebagai wajib pajak badan usaha, perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Apa itu SPPKP pajak? SPPKP pajak merupakan suatu dokumen yang berisi identitas dan juga kewajiban Perusahaan Kena Pajak (PKP) olek Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peraturan mengenai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor-44/PJ/2008.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Wajib pajak badan usaha yang ingin mendapatkan SPPKP pajak diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat. Dimana syarat-syarat yang diminta mudah untuk didapatkan. Badan usaha yang sudah mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) akan mendapatkan banyak keuntungan. Bagi Anda yang belum memahami SPPKP sebaiknya simak pembahasannya dibawah ini.

Apa Itu Pajak SPPKP Pajak?

Apa Itu Pajak SPPKP Pajak?

Sumber foto : News.ddtc.co.id

Pajak SPPKP adalah surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwasanya pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP tentu. Isi dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) adalah identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aturan mengenai SPPKP tercantum dalam Peraturan Dirjen pajak No.PER – 20/PJ/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak No.PER – 02/PJ/2018.

Sebagai bukti pengukuhan maka SPPKP harus dimiliki oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang yang termasuk objek pajak sesuai UU PPN. Ini dikarenakan pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi pengusaha kecil yang batasnya sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Meski begitu, pengusaha kecil yang belum melampaui batas tetap diberikan opsi untuk melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang ingin melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP maka harus mengajukan permohonan. Permohonan tersebut harus diajukan secara elektronik maupun tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Baca Juga : SPPKP dan SKT serta NPWP Anda Lupa

SPPKP pajak adalah bukti jika perusahaan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP memiliki beberapa kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Berikut kewajiban-kewajiban tersebut:

  • Melaporkan usahanya jika perusahaan mendapatkan pendapatan lebih dari 4,8 M dalam satu tahun.
  • Melakukan pemungutan PPN dan juga PPnBM untuk transaksi yang berhubungan dengan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
  • Membayarkan PPnBM terutang yang dimiliki.
  • Menyetorkan PPN jika pajak keluaran lebih ebsar daripada pajak masukan.
  • Melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN.
  • Menerbitkan faktur pajak dari transaksi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak.

Selain harus memahami kewajiban PKP, pengusaha juga harus memahami hak apa saja yang akan diterima. Berikut hak-hak yang dimaksud:

  • Mengajukan restitusi ataupun pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.
  • Mengkreditkan pajak masukan atau pembelian dalam transaksi barang dan juga jasa kena pajak.
  • Mendapatkan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan laporan ataupun pembukuan yang sudah disusun.

Bagi Anda yang sudah memiliki SPPKP akan menikmati banyak keuntungan. Berikut keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan:

  • Pengusaha dianggap mempunyai sistem yang baik dan legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan juga tertib membayar pajak.
  • Pengusaha bisa melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah da bisa mengikuti lelang-lelang yang dilakukan pemerintah.
  • Pengusaha dianggap memiliki perusahaan besar sehingga akan berpengaruh baik saat ingin menjalin kerjasama dengan pihak lainnya.
  • Pola produksi dan investasi semakin baik dikarenakan beban produksi dan investasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak bisa dibebankan kepada konsumen akhir.

Selain beberapa keuntungan tersebut, ada juga beberapa konsekuensi yang harus dihadapi setelah menjadi PKP, antara lain:

  • Pengusaha harus membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari sebelumnya.
  • Mengurangi daya saing dikarenakan harga jual barang atau jasa menjadi lebih tinggi akibat penambahan PPN dalam setiap transaksi.
  • Risiko sanksi menjadi lebih besar dan pengusaha harus berhadapan dengan aturan dalam perpajakan yang cukup kompleks.

Syarat SPPKP Pajak Terbaru 2022

Pengertian pajak SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwasanya pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP tentu. Untuk mendapatkan SPPKP pajak ada dua syarat yang harus dilengkapi. Berikut adalah syarat mengajukan SPPKP Pajak:

1. Syarat Objektif

Saat mengajukan SPPKP, pengusaha diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan PKP. Formulir tersebut bisa diunduh di situs Pajak.go.id. Apabila Anda mengajukan permohonan PKP badan, formulir tersebut harus dicap. Selain itu, Ana perlu melampirkan beberapa dokumen, seperti:

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur ataupun pemilik usaha.
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur ataupun pemilik usaha.
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  • Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan juga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  • Fotokopi akta perusahaan.
  • Jika pengurusan dilakukan oleh pihak selain Direktur ataupun pemilik usaha, seperti jasa konsultan pajak maka Anda harus melampirkan surat kuasa bermaterai.

2. Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan syarat yang menunjukkan gambaran kegiatan usaha. Beberapa dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

  • Laporan keuangan bulan terakhir.
  • Foto tempat kegiatan usaha.
  • Daftar aset perusahaan secara lengkap.
  • Dengan lokasi kegiatan usaha.

Kedua jenis syarat yang disebutkan di atas harus Anda lengkapi. Selain itu, perusahaan yang belum memiliki omset mencapai Rp 4,8 miliar tetap bisa mengajukan PKP dengan cara melengkapi syarat objektif dan subjektif ini.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Fungsi SPPKP Pajak

Fungsi SPPKP Pajak

Sumber foto : Adcolaw.com

SPPKP pajak ternyata memiliki beberapa fungsi, antara lain:

  • Bukti adanya ketaatan hukum perpajakan pemilik usaha.
  • Dijadikan dokumen resmi bahwa pengusaha sudah sah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Mendapatkan pengakuan sebagai pengusaha kredibel di mata negara dan juga mitra bisnis.
  • Pungutan pajak (Barang Kena Pajak) dan biaya produksi bisa dibebankan pada konsumen.
  • Melancarkan urusan transaksi penjualan yang disertai dengan pungutan pajak dan berhak untuk mengikuti lelang pemerintah.

Cara Mendapatkan SPPKP Pajak 2022

Setelah mengetahui pengertian SPPKP pajak, selanjutnya perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan SPPKP pajak. Untuk mendapatkan SPPKP ini, pengusaha harus mendaftarkan bisnis atau usahanya menjadi PKP. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri menjadi PKP, antara lain:

  • Memiliki omset mencapai Rp 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun buku. Jika omset usaha belum mencapai total tersebut (seperti pelaku UMKM), Anda tetap bisa melakukan pengajuan PKP.
  • Melewati proses survei yang dilakukan oleh KPP ataupun KP2KP tempat pendaftaran.
  • Melengkapi dokumen dan juga syarat pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Cara untuk mendapatkan SPPKP cukup mudah. Berikut tata cara untuk mendapatkannya:

  1. Pertama, unduh formulir pendaftaran PKP dari e-registration di lama Direktorat Jenderal Pajak
  2. Lengkapi semua dokumen yang disyaratkan.
  3. Unggah semua dokumen softcopy e-registration atau Surat Pengiriman Dokumen yang sebelumnya sudah ditandatangani.
  4. Setelah diajukan, tunggu selama 3-5 hari. Petugas akan melakukan survei ataupun verifikasi.
  5. Jika semua berjalan lancar dan juga disetujui, maka 1-2 hari sejak survei. Perusahaan dapat mengambil SPPKP di KPP terdekat.
  6. Jika KPP belum menerima persyaratan dokumen dalam kurun waktu 10 hari kerja setelah pengajuan PKP, maka permohonan tersebut dinyatakan gugur.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak hanya harus memenuhi dokumen persyaratan saja tetapi juga memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  • Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk dua tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
  • Tidak memiliki utang pajak, kecuali utang pajak yang sudah mendapatkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  • Ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas juga berlaku untuk seluruh pengurus maupun penanggung jawab.

Permohonan pengukuhan PKP ini dapat diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan juga dilampiri beberapa persyaratan serta harus disampaikan:

  • Secara langsung.
  • Melalui pengusaha jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  • Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Ke KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan, tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha WP bersangkutan.

Baca Juga : Biro Jasa NPWP Terdekat | Tips Memilih Biro Jasa NPWP

Contoh SPPKP 2022

Contoh SPPKP Pajak

Sumber foto : Slideplayer.info

Banyak pengusaha yang belum tahu bagaimana contoh SPPKP pajak. Berikut ini contoh SPPKP pajak yang harus diketahui:

1. Kop Surat

SPPKP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu surat resmi yang dibuat oleh instansi. Di dalam surat ini juga terdapat kop surat. Kop surat adalah sebuah format yang digunakan untuk menunjukkan identitas dari pengirim surat. Letak kop surat berada di paling atas. Bagian ini harus ditulis dalam pembuatan surat untuk menunjukkan citra perusahaan maupun instansi yang profesional. Contoh kop surat di SPPKP pajak adalah:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SBY GUBENG

2. Nomor Surat

Setelah kop surat komponen selanjutnya adalah nomor surat dari SPPK pajak tersebut. Namun sebelumnya ditulis Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak lalu dibawahnya ditulis nomor surat tersebut. Contohnya:

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

Nomor : PEM.232.WPJ.11/KP.0403/2018

3. Pembuka Surat

Bagian pembuka SPPKP berisi kalimat “ Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 dengan ini diterangkan bahwa:”

4. Isi Surat

Isi surat merupakan bagian penting dari SPPKP. Dimana isi dari surat ini adalah identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Identitas yang dituliskan mulai Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Alamat, Merek/Akronim, Status Modal, Status Usaha dan Kewajiban Pajak. Setelah itu disebutkan jika identitas tersebut sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

5. Tempat dan Tanggal Dikeluarkan Surat

Selanjutnya yaitu dicantumkan tempat dan tanggal dikeluarkan surat tersebut. Dibawah itu juga akan dituliskan siapa yang menerbitkan dan tanda tangan dari Kepala Kantor Kasi Pelayanan. Dibawah tanda tangan dituliskan nama kepala tersebut beserta NIP.

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak

Proses pengurusan SPPKP bisa dibilang cukup lama dan persyaratan yang diminta cukup banyak. Bagi pengusaha atau pemilik usaha tentu hal ini cukup merepotkan dan membutuhkan banyak waktu. Kondisi ini tentu akan berakibat pada pekerjaan lainnya. Supaya hal ini tidak terjadi disarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Berikut tips-tips memiliki jasa konsultan pajak:

1. Pilih Konsultan Pajak yang Memiliki Izin Praktik

Tips yang pertama yaitu pilih konsultan pajak yang memiliki izin praktik dan sudah terdaftar. Izin praktik ini biasanya dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan hanya berlaku selama 2 tahun saja. Jika masa berlakunya sudah berakhir bisa dilakukan perpanjangan.

Konsultan pajak yang sudah memiliki izin praktik menunjukkan bahwa konsultan tersebut sudah profesional. Selain itu, pastikan juga konsultan pajak yang akan terpilih sudah menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

2. Pilih Konsultan Pajak yang Memiliki Komitmen

Anda juga disarankan untuk memilih konsultan pajak yang memiliki komitmen. Konsultan pajak yang memiliki komitmen pasti akan menjaga privasi atau kerahasiaan dari kliennya dengan baik. Dalam hal ini berarti kepercayaan sangat diandalkan. Menjalin kerjasama dengan konsultan pajak sangat diperlukan rasa saling percaya antara wajib pajak dengan konsultan pajak.

Konsultan pajak yang baik tidak hanya bertugas untuk membuat laporan fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial saja. Akan tetapi, juga menawarkan jasa perencanaan pajak (tax planning).

3. Pilih Konsultan Pajak dengan Rekam Jejak yang Baik

Selanjutnya Anda harus memilih jasa konsultan pajak yang memiliki rekam jejak yang baik. Anda bisa mengetahui rekam jejak konsultan pajak dengan bertanya langsung ke teman atau keluarga yang pernah menggunakan jasanya. Anda juga bisa mendapatkan informasinya dengan membaca review dari klien  di media sosial yang pernah menggunakan jasanya.

Perlu diketahui konsultan pajak yang baik tidak akan menyarankan kliennya untuk melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan. Contohnya melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan pajak. Jika tindakan ini ketahuan maka akan sangat merugikan.

Bingung Soal Pajak? Hubungi Jasa Konsultan Pajak di Nomor Whatsapp : 081350882882

4. Pilih Konsultan Pajak yang Patuh Undang-Undang

Sesuai permasalahan perpajakan sudah tertulis dengan lengkap di peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana peraturan tersebut harus ditaati oleh wajib pajak maupun konsultan pajak. Konsultan pajak yang baik pasti akan patuh dengan UU tersebut.

Konsultan pajak yang patuh UU tentu tidak akan pernah melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance) secara legal dan juga tidak melakukan penggelapan pajak (Tax evasion) yang legal. Jika ada konsultan pajak yang menawarkan hal tersebut sebaiknya jangan menggunakan jasanya.

5. Sesuaikan dengan Budget yang Dimiliki

Menggunakan jasa konsultan pajak berarti harus mengeluarkan uang untuk membayarnya. Biasanya setiap jasa konsultan pajak memiliki tarif atau biaya yang berbeda-beda. Sebelum memilih konsultan pajak, Anda harus menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Pilihlah juga konsultan pajak sesuai kebutuhan.

Baca Juga : Tips Memilih Website Konsultan Pajak Online di Internet

Kesimpulan

SPPKP pajak itu sangat penting dimiliki oleh para pengusaha dengan omset sesuai ketentuan. Perusahaan yang sudah memiliki SPPKP akan mendapatkan banyak keuntungan. Syarat dan cara mendapatkan SPPKP cukup mudah.

Syarat mengajukan SPPKP cukup banyak sehingga butuh ketelitian dalam mempersiapkannya. Supaya proses mendapatkan SPPKP dengan cepat disarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak terbaik yang bisa Anda pilih adalah Proconsult.id. Proconsult.id merupakan jasa konsultan pajak profesional dan berpengalaman.