Informasi dampak kenaikan PPN 12 persen dan masalah pajak lainnya bisa menghubungi konsultan pajak online Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882. Menyusul penutupan tahun 2024 muncul isu hangat mengenai kenaikan PPN menjadi 12%. Pastinya wacana kenaikan PPn ini juga menjadi pembahasan, yang menimbulkan banyak pro dan kontra. Mayoritas masyarakat sekaligus pengguna media sosial bahkan memberikan penolakan keras terhadap wacana tersebut.
Banyak sekali dampak kenaikan ppn 12 persen. Meski sebenarnya wacana tersebut sudah tertuang dalam UU Harmonisasi Perpajakan. Dimana pelaksanaan kenaikan PPn akan dilaksanakan secara bertahap dengan puncaknya pada tahun 2025 mendatang.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Tentunya kenaikan PPn 12% mendapatkan respon keras dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dampak kenaikan PPn 12 persen yang perlu Anda ketahui. Berikut adalah penjelasan dampak kenaikan ppn 12 persen secara lengkap:
Apa Itu PPN 12 Persen?
Wacana mengenai perubahan tarif PPn di Indonesia terdapat dalam UU Tahun 2021 No. 7. Hal ini merupakan aturan mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Di mana aturan tersebut sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di tanggal 29 Oktober 2021 silam.
Atas dasar UU HPP tersebut menjadi latar belakang terjadinya kenaikan PPn sebesar 12% di awal tahun 2025. Di mana kenaikan tarif pajak tersebut akan memberikan dampak cukup signifikan bagi masyarakat. beberapa contohnya seperti inflasi, kenaikan biaya hidup hingga pengurangan daya beli masyarakat.
Meski sudah banyak sekali perdebatan dan penolakan wacana kenaikan pajak ini, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum memahaminya secara baik. Saat ini masih banyak sekali masyarakat yang kurang paham tentang rencana kenaikan pajak sebesar 12%.
Sebagai wajib pajak Anda perlu peduli terhadap perkembangan informasi perpajakan. Begitu juga dengan perubahan aturan maupun kenaikan tarif pajak. Hal ini akan sangat membantu Anda dalam menjalankan aktivitas pajak nantinya.
Baca Juga : Manfaat PPN 12 Persen yang Wajib Diketahui
Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi Anda, untuk mengetahui penjelasan kenaikan tarif PPn 12 persen secara lengkap. Dari sini Anda juga bisa mengetahui bahwa pengertian PPN 12 Persen merupakan naiknya tarif pajak pertambahan nilai dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
Secara keseluruhan Anda dapat mengetahui bahwa PPN 12 Persen adalah salah satu langkah, yang termasuk dalam reformasi pajak. kebijakan ini pemerintah ambil guna meningkatkan pendapatan negara, yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat.
Kenaikan pajak sebesar 12 persen akan menyasar jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sebagai wajib pajak tentunya Anda sudah sangat familiar dengan jenis pajak ini. PPn sendiri merupakan pajak, yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di wilayah Indonesia.
PPn juga merupakan jenis pajak tidak langsung. Sehingga untuk beban pajak nantinya akan menjadi tanggung jawab konsumen akhir. Dalam hal ini masyarakatlah yang akan menjadi konsumen akhir dalam sistem ekonomi di Indonesia.
Sementara itu pelaksanaan pajak juga akan tetap dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Tentunya adanya wacana kenaikan pajak ini akan memberikan berbagai dampak kenaikan ppn 12 persen bagi masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu adanya kenaikan tarif pajak ini juga mempunyai berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Latar belakang kenaikan pajak di Indonesia mulai dari menguatkan perekonomian negara, penyesuaian pajak serta standar internasional maupun mendukung pembiayaan program pemerintah.
Nantinya akan ada beberapa aspek dan objek pajak yang terkena dampak kenaikan PPn 12%. Berikut adalah objek pajak PPn yang dikenakan tarif 12% yaitu:
- Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) di dalam negeri
- Penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam negeri
- Impor barang dan jasa
- Pemanfaatan barang tidak berwujud yang berasal dari luar negeri di wilayah Indonesia
- Pemanfaatan jasa dari luar negeri di dalam Indonesia
Dari sisi pemerintah kenaikan PPn mempunyai berbagai tujuan dalam program kerjanya. Berikut adalah beberapa tujuan pelaksanaan kebijakan kenaikan PPn sebesar 12% tersebut:
1. Meningkatkan Pendapatan Negara
Secara umum salah satu tujuan kenaikan tarif PPn menjadi 12 persen adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Tentunya dengan tarif yang cukup tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya digunakan dalam berbagai kebutuhan.
Pajak sampai saat ini masih menjadi sumber pemasukan terbesar di Indonesia. Tentunya dengan meningkatkan sumber pemasukan pajak, maka berbagai program pemerintah lainnya bisa terlaksana secara maksimal.
2. Menjaga Kesehatan APBN
Tujuan lain dari kenaikan tarif PPn menjadi 12 persen adala untuk menjaga kesehatan APBN. Naiknya tarif pajak disinyalir mampu menjaga keseimbangan anggaran serta menghindari defisit yang jauh lebih besar.
3. Pembangunan Infrastruktur
Rencana kenaikan PPn menjadi 12 persen juga mempunyai tujuan dalam mendorong terjadinya pembangunan infrastruktur secara maksimal. Di mana nantinya pendapatan dari kenaikan PPn ini bisa digunakan dalam membangun berbagai infrastruktur di berbagai daerah secara merata.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Dampak Kenaikan PPN 12 Persen
Hingga detik ini pembahasan mengenai kenaikan PPN menjadi 12% masih menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Terlebih semakin mendekati pergantian tahun wacana kenaikan pajak tersebut juga menjadi semakin besar.
Rencananya kenaikan PPn menjadi 12% akan mulai dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Tentu saja kenaikan pajak tersebut juga akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek. Baik itu di daa beli, dunia usaha maupun pemulihan ekonomi.
Sementara itu para pakar ekonomi di Indonesia juga menyoroti wacana pemerintah dalam menaikkan tarif pajak dari 11% menjadi 12%. Banyak pihak berpendapatan bahwa kenaikan tarif PPn ini adalah bagian dari upaya pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Baca Juga : Daftar Barang dan Jasa yang Bebas PPN 12 Persen
Dengan begitu rencana kenaikan pajak juga merupakan bagian untuk mendukung terjadinya pembangunan berskala nasional. Secara garis besar Anda dapat melihat beberapa dampak kenaikan ppn 12 persen sebagai berikut:
1. Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Bagi Masyarakat
Salah seorang pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Irwan Setiawan menjelaskan dampak kenaikan ppn 12 persen bagi masyarakat. dalam wawancara yang dilakukan bersama Kompas dirinya berpendapat bahwa kenaikan PPn menjadi 12% nantinya akan berpotensi dalam menekan daya beli masyarakat.
Sementara itu penekanan daya beli ini juga akan terjadi di kalangan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya kondisi tersebut juga mampu mengurangi potensi konsumsi domestic. Maka dari itu pihaknya juga menyarankan agar pemerintah menyediakan mekanisme mitigasi agar dampak kenaikan ppn 12 persen bisa dikurangi.
Kenaikan PPn ini nantinya juga akan menyebabkan terjadinya lonjakan harga di berbagai barang konsumsi. Hal ini juga termasuk untuk kategori kebutuhan pokok umum, yang sebelumnya juga sudah mengalami tekanan akibat inflasi.
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa inflasi di bulan November 2024 dibandingkan awal tahun Januari mengalami kenaikan sebesar 1,12%. Bahkan berbagai produk makanan maupun minuman nantinya juga akan mengalami peningkatan harga.
Contoh sederhananya adalah beberapa ekonom serta pengamat industry, yang memperkirakan kenaikan harga sebesar 2-5%. Hal ini tergantung pada struktur biaya produksi yang dimiliki.
Tentunya pemerintah juga memberikan penjelasan bahwa tidak semua barang mengalami kenaikan. Namun tetap saja mayoritas kebutuhan masyarakat akan mengalami lonjakan tarif yang cukup besar.
Namun pastinya Anda juga harus mengetahui beberapa barang, yang rencananya tidak akan terpengaruh oleh kenaikan PPn tersebut. berdasarkan aturan di UU HPP berikut beberapa barang maupun jasa yang tidak akan dikenai PPn:
- Makanan dan minuman yang disajikan oleh pihak hotel, rumah makan, restoran, warung dan sejenisnya. Hal ini juga termasuk makanan maupun minuman yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk juga untuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering maupun jasa boga. Di mana hal tersebut merupakan objek pajak daerah serta retribusi daerah sesuai pada ketentuan UU Perpajakan daerah dan retribusi daerah
- Uang serta emas batangan untuk berbagai kepentingan Cadangan devisa negara serta surat berharga
- Jasa keagamaan
- Jasa kesenian serta hiburan
- Jasa perhotelan maupun sewa kamar dan ruangan
- Jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tujuan menjalankan pemeirntahan secara umum
- Jasa penyediaan tempat parkir
- Jasa boga serta catering
- Barang kebutuhan pokok seperti jagung, sagu, gabah, beras, garam, kedelai, daging, telur susu tanpa gula, sayuran dan buah-buahan.
- Dll
Selanjutnya perlu masyarakat catat juga bahwa sebagian barang dan jasa yang tidak terkena PPn besar kemungkinan masih masuk objek daerah. Begitu juga dalam konteks kategori retribusi daerah lainnya.
2. Dampak Bagi Pengusaha
Dampak kenaikan ppn 12 persen nantinya juga bisa dirasakan oleh kalangan pengusaha. Menurut Direktur CELIOS (Center of Economic and Studies), Bhima Yudhistira juga menjelaskan bahwa kenaikan PPn akan menghambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia.
Nantinya daya beli masyarakat akan menurun karena terjadinya tekanan pada harga barang. Sementara itu UMKM juga akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan margin keuntungannya.
Tentunya para pengusaha nantinya akan terdampak kenaikan PPn dalam berbagai aspek. Pertama mulai dari beban administrasi yang semakin meningkat. Kompleksitas administrasi pajak dari adanya kebijakan multitarif ini nantinya mampu menciptakan tantangan cukup besar.
Nantinya para pengusaha harus menangani berbagai tarif PPn, yang termasuk tarif baru senilai 12% dari 1 tarif yang ditanggung pemerintah (DTP) pada beberapa barang tertentu. Hal tersebut juga sejatinya akan meningkatkan risiko kesalahan administrasi ketika tidak memiliki pemahaman pajak secara baik.
Terjadinya kesalahan dalam bidang perpajakan juga akan menciptakan sanksi pajak serta denda. Oleh sebab itu penting bagi pengusaha untuk melaksanakan aktivitas perpajakannya secara baik sesuai aturan terbaru.
Dampak kenaikan ppn 12 persen kedua adalah potensi kenaikan harga barang, yang mau tidak mau harus pengusaha lakukan. Dari informasi yang beredar menunjukkan bahwa akan ada kemungkinan kenaikan harga barang di pasaran pada kategori tertentu senilai 5%.
Terakhir adalah meningkatkan kemungkinan PHP sebagai akibat dari upaya efisiensi biaya, yang diambil oleh perusahaan. Di mana proses ini akan dilakukan untuk menghaapi terjadinya krisis operasional akibat kenaikan PPn tersebut.
Beberapa perusahaan mungkin akan terpaksa melakukan efisiensi biaya. Termasuk juga pemutusan hubungan kerja atau (PHK). Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan masalah sosial baru di Tengah tantangan ekonomi global serta domestik.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak Online
Menyikapi kenaikan pajak yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025, maka penting bagi wajib pajak mempunyai jasa perpajakan ahli dan terpercaya. Mengingat kenaikan pajak tersebut akan menimbulkan tantangan baru di kalangan masyarakat serta dunia usaha.
Pengelolaan kewajiban pajak menjadi salah satu hal penting, yang perlu Anda pertimbangkan dalam menggunakan jasa konsultan pajak. kenaikan pajak nantinya juga akan mempunyai kompleksitas pelaksanaan pajak menjadi lebih rumit.
Baca Juga : Aturan PPN 12 Persen Secara Lengkap
Semua permasalahan baru ini nantinya membutuhkan strategi cerdas yang perlu dilakukan oleh wajib pajak. Salah satunya adalah dengan memakai tenaga jasa konsultan pajak tepat dan terbaik. berikut adalah beberapa tips pemilihan jasa konsultan pajak yang perlu Anda lakukan:
1. Memperhatikan Sertifikat Resminya
Tips pertama dalam pemilihan konsultan pajak adalah memperhatikan sertifikat resmi yang dimiliki jasa perpajakan. Hal ini sangat penting mengingat jasa konsultan pajak terbaik wajib mempunyai sertifikat resmi yang diperolehnya melalui Direktorat Jenderal Pajak maupun lembaga pelatihan resmi lainnya.
Keberadaan sertifikat pajak tersebut akan menjamin bahwa konsultan pajak sudah memenuhi syarat serta kompetensi secara profesional. Sehingga dirinya juga terbukti mempunyai pengetahuan terkini dalam bidang perpajakan dan aturan terbaru.
Keuntungan menggunakan jasa konsultan pajak terbaik adalah mengurangi risiko perpajakan dalam proses pelaporan. Hal ini juga akan membantu Anda memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan dan aturan pajak di Indonesia.
2. Mempertimbangkan Pengalaman serta Spesialisasi
Langkah berikutnya dalam tips pemilihan konsultan pajak adalah mempertimbangkan pengalaman maupun spesialisasinya secara baik. Nantinya setiap tenaga konsultan pajak pastinya akan mempunyai keahlian berbeda-beda.
Di masyarakat saat ini kehadiran konsultan pajak mempunyai fokus keahlian yang tidak sama. Bisa dalam bidang perusahaan, khusus kebutuhan pajak pribadi dan lainnya. Oleh sebab itu pilihlah layanan jasa konsultan pajak, yang mempunyai pengalaman dalam bidang tertentu dan sesuai kebutuhan Anda.
3. Memastikan Reputasi dan Testimoni Klien
Sementara itu Anda juga perlu memastikan reputasi hingga testimoni client sebelumnya. Prose sini sangatlah penting untuk membantu Anda dalam memilih tenaga konsultan pajak terbaik dan bisa dipercaya.
Reputasi konsultan pajak nantinya akan mencerminkan kualitas layanan yang jasa tersebut berikan. Oleh sebab itu penting bagi Anda, untuk mencari ulasan serta testimoni dari client sebelumnya. Maka dari itu konsultan pajak yang baik akan memberikan solusi efektif serta mempunyai pendekatan lebih transparan.
Beberapa tips diatas perlu Anda terapkan dalam proses pemilihan tenaga konsultan paja terbaik dan terpercaya. Hal ini sangatlah penting terutama untuk menjemput kenaikan pajak di tahun 2025 mendatang.
Informasi Kontak Jasa Konsultasi Pajak Online
ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.
NIA : 01. 002683
SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022
Email : alberthmandau@gmail.com
Whatsapp : 081350882882
Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin
Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau
Office : Jl. Ngagel Tirto II No. 44 Surabaya
Kesimpulan
Itulah informasi mengenai dampak kenaikan ppn 12 persen. Berdasarkan informasi diatas bisa diketahui bahwa PPn 12% merupakan wacana pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan negara. Dimana proses tersebut sudah dimulai secara bertahap sejak tahun 2022 lalu.
Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa PPn 12% adalah bagian dari reformasi perpajakan. tujuan utamanya adalah untuk mendukung terciptanya pembangunan berskala nasional. Meskipun nantinya juga akan memberikan dampak signifikan pada masyarakat serta pengusaha.
Pelaksanaan kebijakan ini kedepannya diharapkan mampu menguatkan struktur ekonomi di Indonesia untuk beberapa waktu kedepan. Pastinya dengan persiapan baik membuat semua pihak mampu beradaptasi terhadap perubahan secara mudah.
Dalam hal ini untuk langkah strategis dalam menyikapi kenaikan PPn Anda juga harus mempunyai tenaga ahli perpajakan di bidangnya. Oleh sebab itu kami sarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak sebagai pilihan praktis dan terpercaya saat ini.
Jasa konsultan pajak adalah pilihan tepat, untuk membantu Anda menyelesaikan semua jenis permasalahan pajak dengan baik. Tentunya pastikan untuk menggunakan tenaga konsultan pajak profesional, yang disediakan oleh Proconsult.id.
Jasa konsultan pajak dari Proconsult.id adalah tenaga profesional terbaik yang mampu membantu Anda menjalankan semua aktivitas perpajakan secara baik. Semua tenaga konsultan pajak Proconsult.id juga meurpakan tenaga ahli terbaik dan terpercaya di bidangnya.
Dengan menggunakan jasa konsultan pajak terbaik di Proconsult.id wacana kenaikan PPn 12% juga bisa dijalankan secara tepat sesuai aturan yang berlaku. Maka dari itu gunakan layanan pajak terbaik di Proconsult.id saat ini juga!