Informasi pemadanan NPWP perusahaan dan masalah pajak lain bisa menghubungi jasa konsultasi pajak Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882. Pelaksanaan aktivitas perpajakaan setiap tahunnya memang sering mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut tentunya menjadi salah satu cara, untuk memaksimalkan pelaksanaan pajak dari setiap wajib pajak. Tidak jarang hal ini juga bertujuan dalam memajukan aspek perpajakan yang ada di Indonesia.
Ketentuan mengenai pelaksanaan pajak memang tidak jarang mengalami perkembangan. Oleh sebab itu sebagai wajib pajak Anda perlu memperhatikan perkembangannya secara baik. Salah satunya mengenai pemadanan NPWP sebagai salah satu regulasi penting di ranah perpajakan.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Bisakah pemadanan NPWP perusahaan dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut silahkan menyimak penjelasan lengkapnya di bawah ini:
Apa Itu Pemadanan NPWP Perusahaan?
Sumber foto : Klikpajak.id
Pajak merupakan pilar utama dalam menyongsong pembangunan ekonomi secara keberlanjutan. Sehingga pajak akan memiliki peran cukup signifikan bagi sebuah negara.
Dalam pelaksanaan pajak salah satu subjeknya adalah wajib pajak badan. Pihaknya tentu akan memiliki peran sangat penting. Khususnya dalam menyumbang pendapatan bagi negara, yang nantinya mampu membiayai berbagai program pemerintah agar tercipta kesejahteraan masyarakat.
Wajib pajak badan merujuk terhadap entitas hukum akan mempunyai kewajiban, untuk melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut akan dipungut terhadap penghasilan yang telah diperolehnya. Dimana nantinya setiap wajib pajak juga akan dibelakali kartu identitas pajak berupa NPWP.
Pembahasan mengenai pemadanan atau validasi NPWP bukanlah hal baru lagi bagi wajib pajak. Mengingat aturan pelaksanaannya sudah muncul sejak 2 tahun yang lalu. Namun mengingat implementasinya akan mulai dilakukan pada tanggal 1 Juli, maka banyak wajib pajak mulai membahasnya kembali.
Baca Juga : Cara Mengecek NPWP Perusahaan Terbaru
Sebelumnya wajib pajak hanya mengenal pemadanan NPWP sebanyak 16 digit hanya berlaku bagi wajib pajak perorangan saja. Namun faktanya sesuai regulasi yang ada pemadanan NPWP tersebut juga berlaku bagi wajib pajak badan serta pemerintah.
Sehingga bagi wajib pajak perusahaan yang belum melakukan pemadanan NPWP perusahaan pastikan melaksanakannya sebelum tenggat waktu yang ada. Pihak Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan bahwa wajib pajak perusahaan turut terdampak kebijakan pemadanan NPWP perusahaan tersebut.
Pemadanan NPWP Perusahaan adalah langkah validasi NPWP perusahaan, yang sebelumnya berjumlah 15 digit menjadi 16 digit. Hal ini sejalan pada regulasi pajak yang sebelumnya dilakukan pada NPWP perorangan. Sejalan pada regulasi tersebut nantinya wajib pajak juga dapat terdampak.
Dari sini Anda dapat menyimpulkan pengertian Pemadanan NPWP Perusahaan sebagai salah satu langkah validasi, yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini cara validasi NPWP perusahaan juga cukup dilakukan secara online.
Perubahan NPWP badan dari 15 digit ke 16 digit dapat Anda lakukan dengan mengakses situs https://www.djponline.pajak.go.id. Sementara itu dalam PMK tahun 2022 No. 112 juga telah diatur mengenai pemaakaian NPWP 16 digit bagi wajib pajak perorangan WNA, badan maupun instansi pemerintah.
Bagi wajib pajak lama nantinya perlu melakukan validasi agar bisa memperoleh NPWP sebanyak 16 digit. Sementara itu bagi wajib baru akan langsung memperoleh NPWP 16 digit. Dalam hal ini wajib pajak hanya perlu mengakses laman DJP online. Lalu silahkan Anda membuka menu profil agar dapat memastikan semua datanya valid.
Ketika data sudah valid maka wajib pajak badan akan bisa memperoleh NPWP 16 digit. Dalam hal ini prosesnya telah tergenerate secara otomatis pada sistem.
Nantinya ketika wajib pajak tidak melakukanpemadanan NPWP perusahaan maka ada beberapa konsekuensi serius di belangnya. Semua konsekuensi tersebut tentunya bisa perusahaan rasakan sebagai dampak tidak dilakukannya pemadanan NPWP perusahaan sesuai jadwal tersedia.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Ketika wajib pajak tidak melakukan pemadanan NPWP perusahaan besar kemungkinan Anda akan mengalami beberapa kendala mengenai akses layanan perpajakan. Baik layanan administrasi maupun lainnya, yang memerlukan input NPWP wajib pajak.
Berikut adalah beberapa contoh layanan yang tidak dapat diakses oleh wajib pajak:
- Layanan pencairan dana yang disediakan pemerintah.
- Layanan impor dan ekspor.
- Layaan perbankan serta sektor keuangan lain.
- Layanan pendirian badan usaha sekaligus perizinan berusaha.
- Layanan administrasi pemerintah selain yang telah diselenggarakan DJP.
- Layanan lain yang mensyaratkan pemakaian NPWP.
Ketentuan Pemadanan NPWP Perusahaan
Sumber foto : News.ddtc.co.id
Berdasarkan penjelasan diatas Anda dapat menyimpulkan bahwa pemadanan NPWP perusahaan merupakan teknis pemadanan yang dikhususkan bagi badan maupun perusahaan. Sehingga dalam hal ini pemadanan NPWP perusahaan tidak hanya mengacu pada wajib pajak perorangan saja. Namun juga wajib pajak perusahaaan atau badan mengacu dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022.
Sebelumnya wajib pajak mengetahui bahwa pemadanan NPWP dan NIK adalah aktivitas dari wajib pajak perorangan. Namun bagi perusahaan juga harus mengetahui bahwa pihaknya wajib ikut serta melaksanakan pemadanan NIK dan NPWP. Hal ini menjadi salah satu regulasi pajak penting dan pastinya harus diperhatikan.
Untuk memudahkan proses pemadanan NIK dan NPWP tersebut nantinya dapat dilaksanakan secara mudah. Dalam hal ini Anda bisa melakukan pemadanan NPWP perusahaan secara online melalui portal DJP online.
Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan aturan terkait integrasi NIK dan NPWP. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 No. 112/PMK.03 mengenai NPWP bagi perorangan, waji pajak badan sekaligus pemerintah. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa nantinya wajib pajak perusahaan juga harus melakukan validasi NPWP.
Baca Juga : Cara Mengetahui Perusahaan PKP atau Bukan
Mengacu pada UU tahun 2021 No. 7 pasal 2 ayat 1 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, maka Anda mampu mengetahui beberapa ketentuan pemadanan NPWP. Disini telah diatur mengenai persyaratan subjektif bagi wajib pajak terkait pemadanan NPWP.
Selanjutnya perubahan mengenai ketentuan NPWP tersebut juga termuat dalam PMK tahun 2022 No. 112/PMK.03. disini dijelaskan mengenai siapa saja pihak, yang perlu melakukan pemadanan NPWP.
Sebelumnya diketahui bahwa wajib pajak badan mempunyai kepemilikan format 15 digit NPWP. Selanjutnya dengan berlankungan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka format NPWP bagi wajib pajak badan juga diubah menjadi 16 digit sesuai pada wajib pajak perorangan. Aturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 No.112/PMK.03 pasal 7 ayat 1.
Pelaksanaan aturan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022. Dimana proses pembaharuannya akan diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang.
Selanjutnya dapat Anda ketahui juga bahwa NPWP yang memiliki format 16 digit tersebut dilakukan melalui penambahan nol di depan NPWP, yang sebelumnya memiliki format 15 digit. Ketentuan ini juga terdapat dalam aturan PMK sama pasal 7 ayat 2.
Dari sini Anda juga mampu menyimpulkan bahwa per tanggal 1 Juli 2024 NPWP badan berjumlah 16 digit mulai berlaku. Namun nantinya DJP atas nama Menteri keuangan juga akan melakukan beberapa persiapan terkait pelaksanaan pemadanan validasi tersebut.
Pembaharusn data wajib pajak badan nantinya termasuk klarifikasi data, yang tertera dalam pasal 7 ayat 3 huruf b. berikut adalah ketentuannya secara lengkap, yaitu:
- Data nomor telepon serta alamat email
- Data alamat tempat tinggal
- Data klasifikasi lapangan usaha atau KLU
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Selanjutnya penyampaian permintaan klasifikasi tersebut akan dilkukan oleh DJP. Nantinya wajib pajak badan dapat menyampaikannya sesuai ketentuan dalam PMK pasal 7 ayat 4 huruf b, yaitu:
- Mengakses laman DJP
- Contact center DJP
- Alur lain yang telah disediakan oleh DJP
Sementara itu disini juga diatur mengenai pemberian NITKU bagi para wajib pajak cabang. Nantinya Direktorat Jenderal Pajaak akan memberikan sebuah nomor identitas tempat kegiatan usaha atau yang disebut sebagai NITKU.
Nantinya hanya cabang yang telah mempunyai NPWP dapat memperoleh NITKU secara jabaatan. Berikutnya setelah tanggal 1 Juli 2024 cabang yang sebelumnya belum mempunyai NPWP dapat memperoleh NITKU dengan melakukan perubahan data.
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak Online
Sumber foto : Arkademi.com
Pelaksanaan kegiatan pajak bagi wajib pajak di Indonesia pastinya sangat beragam. Terlebih saat ini ada banyak sekali kegiatan perpajakan yang harus diselesaikan terkiait perubahan regulasinya.
Tentunya sebagai wajib pajak Anda sudah tidak asing mengenai perubahan ketentuan perpajakan. Tidak jarang perubahan aturan tersebut terjadi hampir setiap tahunnya. Oleh sebab itu sebagai wajib pajak nantinya Anda memiliki kewajiban, untuk melaksanakan aktivitas perpajakan tersebut secara baik.
Sebagai wajib pajak nantinya Anda akan memiliki banyak sekali tanggung jawab, untuk melaksanakan setiap aktivitas secara baik. Hal tersebut juga termasuk menjalankan aktivitas sesuai regulasi maupun ketentuan pajak terbaru.
Dari sini Anda dapat mengetahui baahwa menjadi wajib pajak itu gampang-gampang sulit. Namun bagi Anda yang memiliki kesibukan cukup padat hal tersebut akan menjadi sebuah aktivitas cukup merepotkan. Oleh sebab itu saat ini telah hadir solusi perpajakan bagi semua orang berupa konsultan pajak.
Konsultan pajak ini merupakan jasa perorangan maupun badan, yang memiliki tugas membantu client dalam bidang perpajakan. Melalui jasa konsultan pajak masyarakat mampu melaksanakan hak maupun memenuhi kewajibannya dalam bdiang perpajakan. Dimana setiap pelaksanaannya nanti akan dijalankan sesuai aturan perundang-undangan berlaku.
Disini peran konsultan pajak sangatlah signifikan. Utamanya dalam membantu wajib pajak perorangan maupun badan dalam pengurusan kebutuhan pajaknya. Namun disini penting bagi Anda untuk mengetahui tips pemilihan konsultan pajak secara baik.
Baca Juga : Skema Pajak untuk Perusahaan Rugi
Banyaknya jasa konsultan pajak di Indonesia membuat Anda harus bersikap selektif. Tujuannya agar Anda mampu memperoleh tenaga perpajakan terpercaya dan profesional. Maka dari itu pastikan mempertimbangkan tips pemilihan konsultan pajak di bawah ini:
1. Sertifikat
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah melihat sertifikat konsultan pajaknya. Nantinya konsultan pajak tidak hanya memiliki peran dalam menyediakan layanan konsultasi Bagi wajib pajak. Namun konsultan pajak juga menyediakan berbagai kebutuhan perpajakan bagi masyarakat di bidang perpajakan.
Sertifikat ini merupakan salah satu unsur penting sebagai persyaratan profesi konsultan pajak. Sebelum menjadi seorang konsultan pajak pihaknya perlu mendapatkan sertifikat yang diperoleh setelah lulus dari ujian sertifikasi konsultan pajak.
Sertifikat tersebut tentunya juga akan menjadi bukti kompetensi keahlian, yang dimiliki konsultan pajak tersebut. Sehingga dengan melihat sertifikat konsultan pajaknya Anda mampu memperoleh jasa terbaik dengan kemampuan sesuai kebutuhan.
Di Indonesia sendiri nantinya terdapat 3 tingkatan sertifikat konsultan pajak, yang harus Anda perhatikan. Setiap tingkatan tersebut memiliki identifikasi kemampuan sekaligus pengetahuan berbeda dari konsultan pajak.
2. Mengenali Kebutuhan
Tips kedua dalam pemilihan konsultan pajak adalah memperhatikan kebutuhan bisnis lebih dulu. Bagi wajib pajak perusahaan dengan beberapa ketentuan jangan memilih jasa, yang memiliki sertifikat tingktat A. namun Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak, yang memiliki sertifikat tingkat B.
Selanjutnya jika Anda memiliki perusahaan dengan badan usaha tetap, maka silahkan memilih layanan jasa dengan sertifikat tingkat C. jenis sertifikat tersebut akan menjadi pilihan terbaik bagi wajib pajak perusahaan. Hal tersebut telah disesuaikan pada ranah praktik yang dimiliki oleh konsultan pajaknya.
Sementara itu pemilihan konsultan pajak ini juga sejalan pada cara mengenai bisnis Anda. Setelah mengetahui kebutuhan bisnis nantinya Anda mampu memilih jasa terbaik, yang cocok pada kebutuhan masing-masing.
3. Izin Praktik
Selanjutnya pastikan Anda memilih jasa konsultan pajak, yang mempunyai izin praktik resmi dan terpercaya. Sebagai tenaga jasa profesional keberadaan izin praktik ini akan menjadi salah satu cara terbaik, untuk memilih tenaga konsultan pajak.
Izin praktik tentunya merupakan salah satu langkah penting dalam pemilihan konsultan pajak. Izin praktik tersebut juga termasuk dokumen resmi, yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga dari sini Anda mampu memastikan keresmian serta legalitasnyaa secara mudah.
Perlu Anda ketahui juga bahwa izin praktik tersebut merupakan salah satu persyaratan, untuk menjadi seorang konsultan pajak. Oleh sebab itu bagi Anda yang masih bingung dalam mencari jasa profesional terbaik bisa mulai dengan mempertimbangkan kepemilikan izin praktik tersebut.
4. Pengalaman serta Profesionalitas
Sementara dapat Anda ketahui bahwa ada banyak sekali tips, yang bisa dilakukan dalam pemilihan konsultan pajak. Salah satunya dapat dilihan dari pengalaman dan profesionalitas jasa tersebut.
Aspek kali ini dapat Anda ketahui secara mudah. salah satunya dengan memperhatikan para client, yang sebelumnya pernah memakai layanan jasa tersebut. Aspek ini juga dapat Anda temukan dengan melihat track record dari konsultan pajak tersebut.
Profesinalitas sekaligus pengalaman tersebut dapat Anda perhatikan dengan melihat apakah pihaknya pernah melakukan hal illegal dalam pekerjaannya. Misalnya melakukan pengemplangan pajak atau penyalahgunaan kemampuannya di bidang perpajakan.
5. Biaya
Terakhir pastikan juga Anda memperhatikan segi biaya konsultan pajak. Banyaknya tenaga jasa konsultan pajak yang ada saat ini membuat Anda dapat menemukan pilihan secara mudah. salah satunya dari segi biaya agar dapat menentukan layanaan sesuai kemampuan.
Disini silahkan Anda memperhatikan tips pemilihan konsultan pajak, yang sesuai budget Anda. Penggunaan jasa konsultan pajak dengan tarif sesuai kemampuan akan lebih ringan. Sebab nantinya Anda tidak perlu terbebani mengenai pengeluaran biaya, yang berat atau diluar kemampuan.
Informasi Kontak Jasa Konsultasi Pajak Online
ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.
NIA : 01. 002683
SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022
Email : alberthmandau@gmail.com
Whatsapp : 081350882882
Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin
Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau
Office : Jl. Ngagel Tirto II No. 44 Surabaya
Kesimpulan
Itulah informasi pemadanan NPWP perusahaan. Pemadanan NPWP dengan NIK menjadi salah satu ketentuan, yang mulai dijalankan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan aturannya sudah mengalami banyak sekali kemunduran tenggat waktu dalam pelaksanaannya.
Di tahun 2024 ini jangka waktu pemadanan NPWP dan NIK wajib dilakukan maksimal tanggal 30 Juni. Sebab nantinya layanan administrasi pajak menggunakanan pemadanan NPWP tersebut akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2024.
Berdasarkan ketentuan tersebut wajib pajak perorangan wajib melakukan pemadanan NPWP dan NIK. Namun bagi wajib pajak perusahaan, yang memenuhi persyaratan seperti penjelasan diatas mampu melakukan pemadanan juga.
Bagi perusahaan yang ingin melakukan pemadanan NPWP perusahaan secara mudah pastinya dapat menggunakan jasa konsultan pajak. Pihaknya menjadi tenaga ahli perpajakan, yang akan membantu semua pelaksanaan pajak perusahaan. Salah satunya mengenai pemadanan NPWP badan tersebut
Konsultan pajak dari Proconsult.id adalah tenaga perpajakan terpercaya, yang nantinya mampu membantu semua kebutuhan pajak Anda secara baik. Sehingga nantinya Anda sebagai wajib pajak tidak perlu merasa khawatir untuk menyelesaikan kegiatan pajak secara baik. Sehingga nantinya Anda mampu memperoleh manfaat dalam proses pelaksanaan pajak secara lebih maksimal.
Proconsult.id nantinya akan menyediakan layanan perpajakan terbaik dan terpercaya bagi semua clientnya. Oleh sebab itu pastikan Anda mempercayakan semua urusan pajak di tangan profesional bersama Proconsult.id.