Informasi aturan pemeriksaan pajak dan masalah pajak lainnya bisa menghubungi konsultan pajak online Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh pastinya Anda sudah mengenal beragam tanggungjawab di berbagai bidang. Salah satunya tentu saja di bidang perpajakan yang saat ini menganut sistem self assesstment.

Melalui sistem pajak tersebut menuntut setiap wajib pajak secara aktif paham dan mengetahui pelaksanaan pajak di Indonesia. Dengan kata lain wajib pajak nantinya perlu membayar, menyetor, menghitung serta melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Berkaitan pada sistem self assessment tersebut juga ada pemeriksaan pajak, yang saling berkaitan. Maka dari itu pastikan Anda mengenal definisi serta aturan pemeriksaan pajak di bawah ini:

Apa Itu Pemeriksaan Pajak?

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pajak di Indonesia semua masyarakat wajib melakukannya secara baik dan tepat. Semua masyarakat perlu berorientasi pada aturan pemeriksaan pajak hingga ketentuan hukum yang berlaku.

Semua upaya tersebut bertujuan dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegaitan pajak dilakukan secara baik dan lancar. sementara itu meski di Indonesia menganut sistem self assesstmen, namun aka nada rangkaian upaya pemeriksaan dari pihak perpajakan.

Salah satu agenda rutin yang dilakukan guna memastikan pelaksanaan pajak di kalangan masyarakat adalah pemeriksaan pajak. tentunya sudah banyak sekali masyarakat, yang familiar terhadap agenda pemeriksaan pajak.

Namun sudah tahukah Anda mengenai pengertian Pemeriksaan Pajak? Pastinya masih sedikit masyarakat yang mengetahui definisinya secara lengkap.

Baca Juga : Pertanyaan Tentang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah rangkaian kegiatan perhimpunan keterangan, data maupun bukti secara profesional sesuai standar pemeriksaan. Semua ketentuan dalam pemeriksaan ini akan ditetapkan langsung oleh Dkirektorat Jenderal Pajak.

Sedangkan merujuk pada UU KUP Tahun 2007 No. 28 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan tentang definisi pemeriksaan pajak secara lengkap. Merujuk pada pasal tersebut disebutkan bahwa pemeriksaan pajak adalah rangkaian aktivitas, untuk menghimpun serta mengolah keterangan, data bukti yang sudah dilakukan secara objektif.

Sementara itu ada beberapa dasar hukum lainnya, yang mengatur mengenai pemeriksaan paak. Berikut ini adalah dasar hukum pemeriksaan pajak di Indonesia:

1. UU KUP Pasal 31 ayat 1 yang mengatur tentang cara pemeriksaan pajak didasarkan pada peraturan Menteri keuangan
2. PMK tahun 2013 No. 17/PMK.03 mengenai tata cara pemeriksaan yang sudah diubah pada PMK Tahun 2015 No. 184/PMK03
3. PMK Tahun 2021 No 18 PMK. 03 yang menjadi atuan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja

Berdasarkan PMK tahun 2021 No. 18 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan guna menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak. bisa dilakukan melalui jenis pemeirksaan kantor maupun lapangan

Sementara itu pemeriksaan lapangan nantinya adalah sebuah aktivitas pemeriksaan di tempat bisnis, kediaman serta wajib pajak bekerja. Bisa juga di tempat lain yang sebelumnya sudah ditentukan oleh DJP.

Nantinya proses pemeirksaan pajak juga akan memiliki tenggat waktu tertentu. Ada beberapa standar berbeda yang mengatur tentang pemeriksaan pajak di Indonesia. Pertama adalah jangka waktu terhadap pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam proses pengujian kepatuhan wajib pajak.

Nantinya jangka waktu pemeriksaan tersebut akan terdiri dari jangka waktu pengujian serta pengujian waktu pembahasan hasil akhir terhadap  pemeriksaan serta pelaporan. Sedangkan untuk pemeriksaan yang dilakukan dengan pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu lebih lama.

Proses tersebut akan membutuhkan jangka waktu maksimal 6 bulan, yang terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan wajib pajak. Nantinya tenggat waktu tersebut adalah sampai SPHP disampaikan kepada wajib pajak.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Sedangkan dalam hal pemeriksaan pajak yang dilakukan melalui jenis pemeriksaan kantor, maka jangka waktunya adalah maksimal 4 bulan. Tenggat ini terhitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Hingga tanggal SPHP tersebut disampaikan kepada wajib pajak.

Sementara itu jika pemeriksaan dilakukan terhadap data konkret menggunakan pemeriksaan kantor, maka pihak perpajakan memiliki jangka waktu pengujian selama 1 bulan. Proses ini nantinya akan dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan SPHP disampaikan ke wajib pajak.

Lebih lanjut lagi nantinya akan ada jangka waktu pembahasan akhir terhadap hasil pemeriksaan serta pelaporan dengan kurun waktu maksimal 2 bulan. Proses tersebut terhitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal LHP.

Nantinya ketika pemeriksaan terhadap data konkret sudah dilakukan menggunakan pemeriksaan kantor, maka jangka waktu pembahasan akhir hasil serta pelaporan perlu disampaikan maksimal 10 hari kerja. Tenggat ini terhiung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal LHP.

Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Aturan Pemeriksaan Pajak

Pada dasarnya mengenai proses perpajakan yang ada di Indonesia terdapat proses pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak tersebut akan dilakukan dengan tujuan melihat kepatuhan dri wajib pajak. Khususnya dalam menjalankan kegiatan perpajakannya secara tepat.

Sementara itu kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri juga menuntur setiap orang agar dapat menjalankan proses pemeriksaan secara tepat. Sehingga ketika nantinya Anda mengalami pemeriksaan pajak juga harus patuh dan bekerjasama dalam prosesnya.

Tentu saja pelaksanaan kegiatan perpajakan yang dijalankan haruslah sesuai pada aturan pemeriksaan pajak yang berlaku. Di mana untuk aturan pemeriksaan pajak sendiri dimulai dari pemeirksaan bukti permukaan. Tujuannya adalah memperoleh bukti permulaan mengenai adanya dugaan tindak pidana perpajakan.

Namun untuk lebih lengkapnya lagi nanti Anda akan mengenai berbagai aturan pemeriksaan pajak. Aturan pemeriksaan pajak ini tidak hanya mengenai dasar hukum namun juga berkaitan pada tata cara pemeriksaan perpajakan.

Ketentuan terkait pemeriksaan pajak sendiri ada dalam UU Tahun 1983 No. 6 mengenai KUP, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Hingga pada akhirnya perubahan terakhir terdapat di UU KUP Tahun 2020 No. 11 tentang Cipta kerja.

Aturan pemeriksaan pajak mengatur secara kompleks tentang banyak hal seputar pemeriksaan. Salah satunya mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji kepatuhan dari wajib pajak.

Baca Juga : Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak dan Penyebab Terjadinya

Pengujian ini bisa meliputi satu, beberapa maupun keseluruhan jenis pajak. baik dalam satu maupun beberapa Bagian Pajak, Masa Pajak atau bahwa Tahun pajak di dalam tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berjalan.

Untuk lebih lengkapnya lagi Anda dapat mengetahui aturan pemeriksaan pajak berdasarkan beberapa point di bawah ini. berikut adalah informasinya secara lengkap:

1. Kriteria Pemeriksaan

Agenda pemeriksaan pajak digunakan sebagai alat dalam menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Prosesnya nanti bisa dilaksanakan dalam hal pemenuhan beberapa kriteria.

Berdasarkan ketentuan PMK tahun 2013 No. 17 Pasal 4 ayat 1 s.t.d.d PMK tahun 2021 No. 18 ada beberapa kriteria dalam pemeriksaan pajak. Di bawah ini adalah informasinya secara lengkap:

1. Pertama adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak sesuai UU KUP Pasal 17B
2. Kedua terdapat data konkret serta aktual yang menjadi penyebab pajak terutang tidak dibayar maupun kurang bayar
3. Ketiga wajib pajak melakukan pelaporan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran
4. Keempat wajib pajak sudah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan dari pembayaran pajaknya
5. Kelima wjaib pajak perlu menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
6. Keenam wajib pajak melakukan penggabungan, likuidasi, pemekaran, peleburan, pembubaran maupun meninggalkan Indonesia selama-lamanya
7. Ketujuh wajib pajak melakukan peurbahan pada tahun buku maupun metode pembukuannya
8. Kedelapan wajib pajak tidak melakukan penyampaian SPT maupun penyampaian SPT tapi telah lewat jangka watu dari DJP lewat surat teguran. Sehingga wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan didasarkan pada analisa risiko
9. Kesembilan wajib pajak melakukan penyampaian SPT terpilih guna melakukan pemeriksaan didasarkan pada analisa risiko
10. Kesepuluh PKP tidak melakukan penyerahan BKP maupun JKP, yang sebelumnya sudah dilakukan pengembalian pajak masukan maupun sudah dikreditkan pajak masukannya sesuai UU PPn Pasal 9 Ayat 6c

2. Standar Pemeriksaan

Tentunya proses aturan pemeriksaan pajak perlu dilakukan sesuai standar-standar resmi berdasarkan UU Perpajakan. Dalam hal ini standar aturan pemeriksaan pajak akan dipakai sebagai acuan hingga ukuran mutu dalam pemeriksaan, yang menjadi pencapaian minimal serta wajib dicapai dalam proses pemeirksaan.

Standar aturan pemeriksaan pajak ini terdiri atas standar umum, standar pelaksanaan hingag standar pelaporan dari hasil pemeriksaan. Untuk lebih lanjut lagi pelaksanaan pemeriksaan ini bertujuan dalam menguji pemenuhan kepatuhan wajib pajak berikut adalah standar aturan pemeriksaan pajak:

1. Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak didahului perisapan matang dan baik. Minimal meliputi egiatan pengumpulan data wajib pajak, penyusunan rencana pemeriksaan serta penyusunan program pemeriksaan pajak
2. Pemeriksaan pajak juga dilakukan dengan memakai pengujian didasarkan pada metode hingga teknik pemeriksaan sesuai program pemeriksaan yang sebelumnya sudah disusun
3. hasil pemeriksaan wajib didasarkan pada bukti kompeten yang cukup serta sesuai ketentuan pajak di Indonesia
4. proses pemeriksaan harus dilakukan oleh tim pemeriksaa pajak, yang didalamnya terdiri atas supervisor, ketua tim serta anggota
5. jika nantinya diperlukan pemeirksaan bisa dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
6. petugas pemeriksa pajak wjaib dibantu oleh seseorang maupun lebih dengan keahlian tertentu
7. proses pealksanaan pemeriksaan pajak adalah di kantor DJP, tempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak, tempat aktibitas usaha wajib pajak maupun tempat lain yang dianggap perlu.
8. pemeriskaan pajak dilakukan di jam kerja dan jika memang dibutuhkan bisa dilanjutkan di luar jam kerja
9. dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak nantinya wajib didokumentasikan dalam bentuk KKP.

3. Tata Cara dan Tahapan Aturan Pemeriksaan Pajak

Proses aturan pemeriksaan pajak nantinya akan diawali penyemapaikan Surat Pemberitahuan pemeriksaan Lapangan. Bisa juga dengan pengiriman Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Namun jika kondisi tidak memungkinkan seperti adanya pandemi, musibah dan lain sebagainya, maka pemeriksaan bisa dilakukan secara online atau daring. Setelah itu hasil dari pemeriksaan wajib diberitahukan serta disampaikan kepada wjaib pajak lewat penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Nantinya surat tersebut wajib dilampirkan dengan daftar temuan hasil pemeriksaan serta mencantumkan dasar hukum terhadap temuan tersebut. lalu pemeriksaan pajak dengan tujuan pengujian kepatuhan wajib pajak akan diakhiri dengan pembuatan LHP.

Pembuatan laporan ini juga nantinya akan disertai produk hukum, yang hadir dalam bentuk SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN. Sedangkan untuk pemeriksaan yang bertujuan lain dapat diakhiri hanya dengan penerbitan LHP saja. namun LHP tersebut perlu berisi usulan yang diterima maupun ditolaknya permohonan wajib pajak.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak Online

Pemeriksaan pajak adalah agenda resmi, rutin dan pastinya wajib dilakukan secara patuh oleh wajib pajak. kedepannya semua wajib pajak bisa mengalami pemeriksaan pajak. Mengingat aktivitasnya menjadi agenda rutin guna mengetahui kepatuhan pajak dari masyarakat.

Tentu saja ketika mengalami proses pemeriksaan tersebut Anda akan membutuhkan pendampingan dari tenaga profesional dan terperaya. Salah satu solusi tepat dan terbaik saat ini adalah mempercayakan semuanya di konsultan pajak.

Konsultan pajak adalah layanan profesional sebagai praktisi ahli di bidang perpajakan. kehadiran konsultan pajak ini akan membantu mayoritas masyarakat untuk menjalankan pemeriksaan pajak secara lancar dan baik.

Nantinya selama proses pemeriksaan berlangsung pihaknya dapat mendampingi client sebagai tenaga ahli. Sedangkan sebelumnya konsultan pajak juga akan mempersiapkan semua berkas dokumen kebutuhan pemeriksaan, yang kemungkinan besar dibutuhkan.

Tentu saja dengan memanfaatkan konsultan pajak dalam semua pelaksanaan pajak perusahaan Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Sebab dengan begitu Anda bisa melaksanakan aktivitas pajak secara baik.

Baca Juga : Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak yang Wajib Diketahui

Di era digital dan serba canggih seperti sekarang konsultan pajak akan menjadi layanan profeisonal, yang memudahkan semua proses dan kerja Anda. Namun sebelum itu silahkan mengetahui tips penting dalam pemilihan konsultan pajak di bawah ini:

1. Reputasinya

Langkah pertama dalam pemilihan konsultan pajak bisa Anda lakukan dengan memilih ahli dengan reputasi baik. Oleh sebab itu kami sarankan untuk melakukan riset lebih dahulu mengenai penyedia layanan jasa terbaik dan terpercaya.

Pastika untuk mencari informasi seputar ulasan serta testimoni wajib pajak lainnya. Umumnya konsultan pajak dengan reputasi baik akan mempunyai ulasan positif dari mantan clientnya.

2. Kualifikasi

Berikutnya silahkan untuk memastikan pemakaian konsultan pajak, yang bisa membantu memberikan Anda lebih banyak manfaat. Salah satu caranya bisa Anda lakukan dengan memperhatikan kualifikasinya secara memadai.

Konsultan pajak berpengalaman tentunya mempunyai sertifikasi resmi dari Direktorat Jenderal pajak. selain itu pihaknya juga akan mengantongi kualifikasi terkait lainnya dari lembaga maupun asosiasi profesional lainnya.

3. Keamanan Data

Jangan lupa untuk memperhatikan aspek keamanan data ketika menggunakan tenaga jasa konsultan pajak.  fitur keamanan data pribadi maupun finansial akan sangat penting ketika Anda bekerja sama dengan layanan profesional tersebut.

Maka dari itu silahkan menggunakan konsultan pajak dengan layanan konsultasi online profesional. Dimana pihaknya juga memiliki jaminan terhadap data pribadi client secara modern seperti pemakain fitur enkripsi maupun protokol keamanan lainnya.

4. Layanan Komprehensif

Terakhir jangan lupa untuk memakai konsultan pajak profesional yang mempunyai layanan komprehensif sehingga pihaknya akan mampu memberikan penawaran terhadap semua permasalahan Anda secara tepat.

Post audit pajak adalah istilah penting yang harus dipelajari. Informasi post audit pajak dan masalah pajak lainnya bisa menghubungi konsultan pajak online Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882.

Aturan serta pelaksanaan kegiatan pajak di Indonesia memang sering mengalami perubahan. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah untuk mendukung pelaksanaan pajak sejalan pada kondisi ekonomi di masyarakat.

Pastinya sebagai wajib pajak Anda sudah tidak asing lagi dengan berbagai perubahan mekanisme hingga aturan pajak. Kali ini Anda juga harus Bersiap untuk menghadapi mekanisme post audit pajak dalam proses pemeriksaan perpajakan.

Saat ini masih sedikit orang yang mengetahui tentang post audit pajak tersebut. Oleh sebab itu kami menyediakan informasi lengkap mengenai post audit pajak adalah di bawah ini:

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Post Audit Pajak Adalah

Sumber foto : Pajak.com

Ada banyak sekali istilah dalam bidang perpajakan, yang perlu Anda perhatikan secara baik. Hal ini menjadi salah satu informasi penting bagi wajib pajak. namun sayangnya banyaknya istilah-istilah pajak tidak jarang membuat wajib pajak mengalami kesulitan.

Sejauh ini masih banyak sekali wajib pajak, yang tidak paham tentang banyaknya istilah pajak tersebut. Salah satu istilah pajak yang tidak boleh Anda lewatkan adalah mengenai post audit pajak.

Sudah tahukah Anda tahu pengertian Post Audit Pajak? atau bahkan pernahkah Anda mendengar tentang istilah tersebut?

Baca Juga : Tujuan Audit Pajak yang Wajib Diketahui

Belum banyak wajib pajak yang mengetahui pengertian post audit pajak. Maka dari itu disini kami akan mengemasa definisi serta informasi lain seputar post audit pajak secara lengkap.

Post Audit Pajak Adalah Proses Pemeriksaan Pajak

Post Audit Pajak adalah proses pemeriksaan perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak setelah dirinya menerima pengemablian pajak atau restitusi. Dengan begitu tujuan utama dalri pelaksanaan post audit pajak adalah memastikan pengembalian, yang sudah diberikan sesuai ketentuan perpajakan.

Secara sederhana bisa Anda definisikan post audit pajak adalah langkah yang diambil pemerintah dalam proses evaluasi keaptuhan dari wajib pajak. Dengan begitu post audit pajak adalah salah satu cara penting dalam bidang perpajakan.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Petunjuk Pelaksanaan Post Audit Pajak

Sumber foto : Ajnn.net

Sebelumnya Anda sudah  mengetahui definisi post audit pajak secara baik. Dimana secara sederhana bisa Anda definisikan post audtit pajak adalah sebuah proses pemeriksaan pajak, yang dilaksanakan oleh otoritas perpajakan. Namun sebelumnya wajib pajak sudah harus menyampaikan laporan pajaknya.

Post audit sendiri bertujuan dalam memastikan bhawa laporan pajak, yang sebelumnya sudah dibuat telah sesuai pada ketentuan perpajakan. sehingga proses tersebut akan membantu dalam mencegah terjadinya kesalahan atau bahkan penggelapan dalam proses perhitungan pajaknya.

Post audit pajak adalah jalan mengamankan penerimaan negara. Lebih dari itu melalui post audit nantinya juga akan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Nantinya post audit pajak adalah rangkaian proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Begitu wajib pajak selesai melakukan pengembalian pajak atau restitusi dan dana pengembalian diberikan, maka post audit bisa dilakukan.

Dengan kata lain post audit pajak juga bertujuan dalam memastikan bahwa restitusi tersebut dilakukan sesuai ketentuan UU Perpajakan. Sehingga audit pajak ini berperan dalam mengevaluasi kepatuhan pajak dari masyarakat.

Baca Juga : Jasa Audit Pajak Perusahaan | Tips Memilih Jasa Audit Pajak Perusahaan

Sebelum itu perlu Anda ketahui beberapa kriteria pemilihan wajib pajak, yang besar kemungkinan mendapatkan post audit pajak. Sebab proses post audit pajak ini nantinya akan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Tingkat risiko : kriteria ini akan berfokus pada wajib pajak yang mempunyai tingkat risiko tinggi. Sehingga pihaknya akan berada di prioritas teratas untuk dilakukan audit.
2. Sektor usaha : Sementara itu sektor usaha juga menjadi kriteria dalam pemilihan wajib pajak. lalu juga terdapat beberapa sektor-sektor yang memiliki jumlah restitusi besar seperti konstruksi, perdagangan, manufaktur, pertambangan. Semua sektor tersebut akan menjadi fokus utama dalam pemilihan wajib pajak.

Setelah mengetahui kriteria dalam pemilihan wajib pajak, maka Anda perlu memahami tahapan proses post audit. Berikut ini adalah beberapa tahapan terstruktur dilakukannya post audit, yaitu:

1. Penyampaian SPT serta Permohonan Restitusi

Tahapan pertama dalam pelaksanaan post audit pajak dilakukan dari penyampaian SPT hingga permohonan restitusi. Disini wajib pajak perlu menyampaikan surat pemberitahuan SPT terlebih dahulu.

Perlu Anda ketahui juga bahwa SPT yang dilaporkan harus berstatus lebih bayar. Selanjutnya silahkan untuk mengajukan permohonan melakukan resitusi pajak. jika sudah nantinya Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dalam kurun waktu maksimal 12 bulan setelah penyampaian SPT.

2. Penerbitan SP2

SP2 atau Surat Perintah Pemeriksaan merupakan surat perintah agar dilakukan pemeriksaan dalam proses pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. namun SP2 juga bisa dilakukan untuk tujuan lain dalam proses pelaksanaan ketentuan UU Perpajakan.

Nantinya begitu menerima permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SP2. Penerbitan surat tersebut akan diberikan kepada wajib pajak. Sehingga Anda akan memiliki kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan tanggapan.

3. Pelaksanaan Pengujian

Jika sudah nantinya Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan pengujian terhadap data maupun dokumen pajak. Hal ini juga bisa disebut sebagai post audit pajak yang dilakukan oleh petugas maupun otoritas perpajakan berwenang.

Proses kali ini juga menjadi pemeriksaan terhadap permohonan restitusi serta data pendukung lainnya. Penting sekali bagi wajib pajak untuk secara aktif bekerjasama guna mendukung tercapainya proses post audit yang lancar.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan

Begitu pelaksanaan post audit selesai dilakukan maka DJP sebelumnya perlu melakukan pembahasan akhir lebih dahulu. Proses ini menjadi diskusi para pemeriksaa untuk menentukan hasil pemeriksaan pajak serta mengetahui data-data yang ada.

Jika sudah maka penyusunan laporan hasil pemeriksaan bisa dilakukan. Disini petugas pajak akan melakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yang berisi data tentang hasil audit maupun tindak lanjut selanjutnya.

5. Penerbitan SKP

Nantinya jika hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak, maka DJP akan menerbitkan SKP lain. SKP tersebut akan mencantumkan jumlah yang wajib dibayar maupun dikembalikan.

Sementara itu SKP dalam pelaksanaan post audit juga akan menunjukkan apakah nilai restitusi, yang sebelumnya wajib pajak lakukan sudah sesuai. Sehingga dengan begitu akan mengetahui dan memastikan proses restitusi berjalan sesuai aturan.

6. Penanganan Keberatan

Terakhir jika wajib pajak merasa tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka individu dapat mengajukan keberatan. Pihaknya mempunyai hak untuk mengajukan keberatan setelah menerima SKP tersebut.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tips Memilih Jasa Audit Pajak Online

Sumber foto : Frconsultantindonesia.com

Post audit hanya salah satu dari berbagai kegiatan perpajakan, yang biasanya terjadi kepada perusahaan. Terutama kepada perusahaan yang menjalankan bisnis di Indonesia. Maka dari it sangat penting bagi pemilik usaha paham bagaimana proses pelaksanaan pajak seharusnya dilakukan.

Melihat dari penjelasan diatas tentunya Anda sudah mengetahui bahwa audit merupakan salah satu kegiatan penting bagi perusahaan. Bahkan audit pajak juga akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan bisnis.

Meski demikian post audit pajak adalah salah satu cara penting yang dilakukan pemerintah guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu penting bagi pemilik usaha mempersiapkannya secara matang.

Salah satu cara terbaik dalam mempersiapkan pelaksanaan post audit adalah melalui persiapan dokumen. Selain itu Anda juga bsia menggunakan layanan jasa audit pajak online untuk memastikan semua kegiatan pajak selama ini berjalan lancar.

Nantinya jasa audit pajak online juga akan membantu Anda dalam mempersiapkan semua berkas, yang diperlukan dalam proses perpajakan secara baik. Mengingat jasa audit pajak ini nantinya akan dilakukan auditor sebagai tenaga profesional serta berpengalaman di bidang perpajakan.

Tentu saja jasa auditor sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Salah satu alasannya karena pihaknya mempunyai peranan penting dalam melihat kondisis laporan keuangan perusahaan. Dimana laporan keuangan tersebut akan berperan penting dalam memastikan pengembangan dan keberlangsungan usaha.

Baca Juga : Prosedur Audit Pajak yang Benar dari Awal untuk Pemula

Hal ini hanya menjadi salah satu dari banyaknya alasan kenapa Anda perlu menggunakan jasa audit pajak. tentunya saat ini tersedia banyak sekali jasa audit pajak, yang bisa Anda gunakan secara mudah. namun agar Anda dapat memilih tenaga jasa secara baik ketahui beberapa tipsnya di bawah ini:

1. Mempunyai Kejelasan Legalitas

Tips awal dan tentunya sangat penting dalam memilih tenaga jasa audit pajak adalah melalui informasi kejelasan legalitasnya. Hal ini sangat penting untuk Anda terapkan ketika memilih layanan jasa yang hadir dalam bentuk firma, perusahaan maupun perorangan.

Semua perusahaan maupun tenaga jasa audit pajak tentu mempunyai legalitas terjamin. Hal ini bisa Anda lihat dari izin resmi serta jelas, yang diperolehnya dari Kementerian Keuangan. Pastinya legalitas tersebut akan sangat penting dalam membangun kepercayaan dari para clientnya.

Oleh sebab itu bagi Anda calon client yang ingin memanfaatkan jasa audit pajak perlu mengecek legalitas izin praktiknya secara baik. Dengan menerapkan cara tersebut besar kemungkinan Anda bisa mendapatkan layanan jasa pajak profesional dan terpercaya.

Sangat penting bagi Anda untuk menanyakan legalitas dari jasa audit pajak tersebut. nantinya dengan begitu Anda bisa lebih mudah menentukan pilihan tenaga jasa profesional, untuk melakukan audit perpajakan di perusahaan.

2. Reputasinya

Salah satu langkah penting selanjutnya dalam proses pemilihan tenaga jasa audit adalah dari reputasinya. Hal ini perlu Anda pastikan sebelum menentukan pilihan jasa, untuk mengurusi persoalan audit pajak di perusahaan.

Ada beberapa cara yang tentunya bisa Anda terapkan dalam proses pengecekan reputasi tenaga jasa. Pertama Anda bisa mulai mencari dan menemukan calon auditor pajak pilihan di berbagai media. Salah satunya mencari rekomendasi serta referensi di internet.

Sekarang Anda bisa dengan mudah menemukan layanan jasa audit di internet. Namun tidak semua layanan jasa tersebut memiliki kualitas terjamin. Oleh sebab itu Anda bisa mengecek reputasinya terlebih dahulu.

Penting bagi Anda untuk memastikan reputasi jasa audit pajak yang hendak digunakan. Pastikan juga pihaknya tidak pernah melakukan pelanggaran serta sanksi perpajakan. jasa audit pajak yang memenuhi semua ketentuan tersebut bisa dipastikan memiliki reputasi baik.

Selain itu Anda juga dapat menemukan rekomendasi jasa audit pajak dengan reputasi baik melalui rekomendasi kolega atau kenalan. Kenalan yang sudah pernah menggunakan tenaga jasa audit pajak tentunya dapat memberikan rekomendasi terbaik.

Pastikan tidak mudah tergiur dengan jasa audit pajak lama. Sebab sekarang sudah sangat banyak jasa audit pajak yang mampu memberikan pelayanan terbaik. Sehingga pastikan menentukan pilihan dari reputasinya sebagai tenaga profesional dalam proses audit pajak.

3. Berpengalaman di Bidangnya

Sementara itu pastikan juga untuk menggunakan tenaga jasa audit pajak, yang memiliki pengalaman di bidangnya. Ada banyak sekali alasan kenapa Anda perlu mempertimbangkan pemakaian jasa auditor berpengalaman.

Salah satu alasan pentingnya jasa audit berpengalaman adalah karena sudah pasti auditor tersebut memiliki metode hingga cara kerja berkualitas. Hal tersebut kedepannya akan emmberikan jaminan tersendiri bagi perusahaan dalam pemakaian jasanya.

Sementara itu jasa berpengalaman juga akan memiliki kapasitas dalam menyelesaikan semua permasalahan secara baik. Pastikan untuk menggunakan jasa audit, yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Sehingga nantinya jasa tersebut bisa menjadi pilihan tepat bagi perusahaan.

4. Mampu Menjaga Rahasia Client

Salah satu tips penting lainnya, yang harus Anda lakukan ketika memilih jasa akuntansi adalah melalui sikapnya. Terutama dari aspek yang berkaitan erat pada privasi client. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting mengingat jasa audit tentu akan berkaitan erat pada persoalan krusial perusahaan.

Dalam proses pemilihan jasa bagi perusahaan sudah pasti ada banyak hal yang tidak boleh Anda lewatkan. Maka dari itu sangatlah penting bagi calon client, untuk memilih layanan profesional serta mampu menjaga kerahasiaan laporan keuangan perusahannya.

Tentunya dalam proses audit laporan keuangan nanti pihaknya akan mengetahui semua informasi keuangan perusahaan. Bahkan jasa audit juga akan mengetahui kondisi internal perusahaan secara menyeluruh.

Dari penjelasan tersebut sangat penting untuk memastikan memanfaatkan layanan jasa audit profesional, yang mampu menjaga kerahasiaan perusahaan secara baik. Hal ini akan menjadi nilai plus bagi client dalam pemanfaatan layanan jasanya.

5. Tidak Mudah Tergiur Harga

Tips terakhir yang bisa Anda lakukan ketika ingin menggunakan jasa audit pajak adalah memperhatikan harganya. Saat ini tersedia banyak sekali jasa audit pajak yang bisa Anda manfaatkan dengan baik.

Sementara itu setiap jasa sudah pasti mempunyai patokan tarif yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa pemilihan jasa audit pajak juga perlu menyesuaikan tarifnya. Meski demikian jangan mudah tergiur harga murah terlebih jika layanan jasa mematok tarif di bawah pasarannya.

Tidak mudah tergiur dengan harga murah juga menjadi salah satu langkah penting dalam proses pemilihan tenaga jasa auditor terpercaya. Sebab hargas pada dasarnya bukanlah acuan, yang bisa memberikan jaminan terhadap mutu hingga kualitas layanannya.

Alih-alih berorientasi kepada harga pastikan untuk menyesuikan pemilihan jasa dengan anggaran budget masing-masing. Namun sebelumnya silahkan untuk mencari informasi mendetail tentang berapa standar biaya atau tarif jasa audit di wilayah Anda.

Pastinya setiap penawaran harga tidak akan menjadi jaminan terhadap kualitas hingga kredibilitasnya. Maka dari itu pastikan untuk memilih jasa audit pajak sesuai kebutuhan serta mempunyai harga wajar.

Informasi Kontak Jasa Konsultan Pajak Online

ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.

NIA : 01. 002683

SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022

Email : alberthmandau@gmail.com

Whatsapp : 081350882882

Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin

Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau

Office : Jl. Ngagel Tirto II No. 44 Surabaya

Kesimpulan

Itulah informasi mengenai aturan pemeriksaan pajak. Berdasarkan artikel ini Anda sudah mengetahui banyak informasi seputar pemeriksaan pajak. mulai dari deifnisi pemeriksaan pajak serta aturan pemeriksaan pajak dalam pelaksanaannya. Sekilas Anda sudah mengetahui bahwa pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu kegiatan penting dalam bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Khususnya dalam menilai apakah wajib pajak terkait sudah memenuhi dan menjalankan kewajiban pajak yang secara benar.

Pemeriksaan pajak bertujuan dalam mengonfirmasi apakah jumlah pajak yang dilaporkan sesuai. Oleh sebab itu proses pemeriksaan pajak ini juga harus dijalankan secara benar.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan tentunya menjadi kegiatan rutinan. Nantinya setiap wajib pajak dapat mengalami pemeriksaan pajak tersebut. agar proses pemeriksaan pajak bisa berjalan secara lancar, maka pastikan mempercayakan pemakaian jasa konsultan pajak.

Hadirnya jasa konsultan pajak dari Proconsult.id nantinya akan membantu Anda menjalankan pemeriksaan secara lancar. Dengan begitu Anda tidak akan mengalami kerugian dalam proses pemeriksaan pajak tersebut. oleh sebab itu pastikan mempercayakan semua urusan pajak Anda bersama konsultan pajak dari Proconsult.id mulai dari sekarang!