NPWPD Adalah: Contoh dan Cara Membuat

NPWPD adalah istilah yang penting dipelajari. Informasi NPWPD dan permasalahan pajak yang lain bisa ditanyakan ke konsultan pajak Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882. Sebagai wajib pajak Anda perlu mengetahui bahwa ada banyak sekali dokumen yang perlu dimiliki. Mengingat dalam menjalankan kepatuhan pajak nantinya setiap individu juga perlu memperhatikn beberapa pengurusan administrasi secara baik.

Pajak merupakan salah satu instumen keuangan, yang memiliki fungsi penting bagi negara. Oleh sebab itu pendataan pajak sendiri juga dilakukan secara cermat menggunakan sebuah dokumen yang dinamakan NPWP.

Bagi wajib pajak tentunya sudah tidak asing dengan NPWP. Namun terdapat salah satu dokumen yang hampr serupa bernama NPWPD. Lantas tahukah Anda apa yang disebut dengan NPWPD tersebut.

Umumnya istilah mengenai NPWPD adalah istilah yang belum terlalu dikenakan oleh masyarakat. Namun untuk membantu Anda dalam memahaminya silahkan melihat penjelasannya NPWPD adalah di bawah ini:

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

NPWPD Adalah

Bidang perpajakan di Indonesia mempunyai banyak sekali ketentuan yang cukup kompleks. Sehingga sudah pasti ada banyak sekali informasi, yang luput dari perhatian masyarakat. Terlebih saat ini Indonesia memiliki pembagian pajak terpusat dan daerah.

Adanya dua pembagaian pajak tersebut akan memberiakn banyak sekali ketentuan dan informasi perpajakan di dalamnya. Oleh sebab itu penting bagi masayrakat untuk memahaminya secara baik.

Dalam bidang perpajakan Anda pastinya sudah tidak asing dengan istilah NPWP. Namun bagaimana dengan istilah NPWPD? Pastinya masih banyak wajib pajak, yang merasa asing pada istilah pajak tersebut.

Secara umum kedua istilahnya memang sering diartikan sebagai proses identitasi kewajiban perpajakan. Namun tentu saja ada beberapa perbedaaan yang signifikan antara NPWP dan NPWPD tersebut.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbedaan keduanya, pastikan memahami informasi tentang NPWPD terlebih dahulu. Tentunya informasi tentang NPWP sudah Anda ketahui secara mendalam. Maka dari itu sekarang giliran Anda mengetahui informasi tentang NPWPD.

Baca Juga : Cara Pemadanan KTP dan NPWP Terbaru 2024

NPWPD adalah Nomoe Pokok Wajib Pajak Daerah

NPWPD adalah kependekan dari Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Sesuai namanya, maka pengertian NPWPD adalah sebuah identifikasi perpajakan yang dikeluarkan secara langsung oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten atau kota.

Nantinya NPWPD dapat diberikan kepada individu maupun entitas usaha, yang mempunyai kewajiban perpajakan daerah. Sehingga nantinya NPWPD dapat dipakai sebagai salah satu cara dalam pembayaran pajak, yang telah diatur dalam UU Perpajakan Daerah.

Sementara itu kewajiban pembayaran pajak pemilik NPWPD juga menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Sehingga beberapa kewajiban pajak tersebut cenderung berbeda dengan pajak terpusat. Beberapa bentuknya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran dan lainnya.

Secara umum kehadiran NPWPD ini dapat dipakai sebagai alaat administrasi perpajakan daerah. Sehingga kehadirannya menjadi salah satu syarat penting, untuk melaksanakan hak maupun kewajiban pajak daerah.

Sementara itu berdasarkan pada UU PDRD Tahun 2009 No. 28. Dari sini Anda dapat mengetahui bahwa pajak daerah merupakan sebuah kontriusi dari wajib pajak kepada daerahnya, yang mempunyai sifat terutang.

Dalam proses perpajakan pajak daerah ini nantinya wajib pajak merupakan badan maupun pribadi. Sedangkan untuk sifat pungutan ini juga bersifatt memaksa, yang dititik beratkan pada UU Perpajakan. Dimana nantinya wajib pajak di daerah tersebut juga tidak akan menerima imbalan secara langsung.

Contoh NPWPD

Secara umum pengertian NPWP dan NPWPD hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada implementasinya saja. Dimana untuk NPWP sendiri akan condong pada pelaksanaan pajak terpusat. Sedangkan untuk NPWPD mengacu pada pelaksanaan pajak di daerah.

Selanjutnya Anda juga perlu mengetahu bahwa pajak daerah juga termasuk salah satu kontribusi dari masyarakat. Hal ini nantinya dapat diberikan kepada penduduk di suatu daerah kepada pemerintah daerah. Dimana nantinya dana tersebut akan dipakai dalam beberapa pembiayaan kepentingan umum di daerah tersebut.

Beberapa contoh dari implementasi dana pajak tersebut, yaitu:

• Pembangunan jalan
• Jembatan
• Pembukaan lapangan pekerjaan
• Kepentingan pembangunan infrastruktur
• dll

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Pajak daerah sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri, yang bisa Anda perhatikan, yaitu:

• Hanya dapat dipungut dalam wilayah administrasi yang disukai.
• Pajak daerah dipaakai dalam pembiayaan pembangunan oleh pemerintah daerah saja.
• Pajak daerah akan dipungut sesuai aturan daerah atua Perda serta UU. Sehingga dalam praktinya pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Dalam hal ini NPWPD adalah istilah yang akan diperuntukkan kepada jenis-jenis perpajakan daerah tertentu. Hal tersebu akan dihitung berdasarkankewajiban pajak dari setiap inidvidu. Sementara itu berikut beberapa contoh NPWPD adalah:

• Pajak kendaraan bermotor
• Pajak hotel
• Pajak parkir
• Pajak hiburan
• Pajak restoran
• PBB
• Pajak penerangan jalan
• dll

Bedanya NPWP dan NPWPD

Jika melihat dari informasi sebelumnya tentu NPWPD hampir sama pengertiannya dengan NPWP. Jika masyarakat umum sudah tidak asing dengan NPWP tentunya tidak ada kesulitan dalam memahami pengertian NPWPD.

Meski demikian informasi mengenai NPWPD masih cukup terbatas. Hal ini membuat beberapa masyarakat merasa kesulitan dalam memahami dan mengetahui perbedaaan keduanya. Padahal meski sama-sama menjadi nomor identitas dua dokumen tersebut sangat berbeda.

Agar Anda bisa memahami NPWPD dan NPWP secara baik tentunya perlu mengetahui beberapa perbedaannya. Hal ini akan membantu anda dalam memahami dua istilah pajak tersebut secara baik. Berikut adalah beberapa perbedaan antara NPWP dan NPWPD adalah:

1. Cakupan Pajak

Perbedaan pertama antara NPWP dan NPWPD yang bisa Anda perhatikan berasal dari cakupan perpajakannya. Dalam hal ini kedua dokumen tersebut akan mempunyai cakupan pajak berbeda. Sehingga perhatikan lebih dalam mengenai cakupan pajak tersebut, untuk membantu Anda dalam memahami perbedaannya.

NPWP nantinya akan berkaitan pada paja, yang secara langsung diatur oleh pemerintah pusat. Nanti cakupan pajak tersebut meliputi PPh atau pajak penghasilan, PPn atau pajak pertambahan nilai dan lainnya.

Sementara untuk NPWPD nantinya berkaitan pada pajak, yang diatur oleh pemerintah daerah. Hal tersebut seperti retribusi daerah atau pajak daerah lainnya. Sehingga bidang perpajakan yang akan ditangani oleh pemilik NPWP dan NPWPD sangatlah berbeda.

Baca Juga : Cara Mengurus NPWP Hilang yang Benar

2. Penyelenggara dan Pemberi

Salah satu perbedaan antara NPWPD dan NPWP selanjutnya adalah terkait penyelenggara sekaligus pemberinya. Hal ini menjadi salah satu informasi penting, yang tentunya Anda perhatikan. Hal ini juga membantu Aanda dalam memahami siapa pihak, yang memiliki wewenang sebagai penyelenggara pajak tersebut.

NPWP sendiri nantinya akan diberikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan dilakukan di bawah Kementerian Keuangan Indonesia secara langsung. Sedangkan untuk NPWPD nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

3. Kriteria Penerima

Berikutnya adalaah perbedaan jika melihat dari kriteria penerimanya. Umumnya informasi ini pastinya sudah menjadi informasi yang cukup umum bagi masyarakat. Terutama untuk NPWP yang memiliki kriteria seperti wajib pajak badan, perorangan maupun entitas usaha.

Umumnya kriteria penerima NPWP adalah sleuruh masyarakat dana wajib pajak badan atau pribadi di Indonesia. Termasuk juga pemilik NPWP badan usaha yang nantinya akan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak secara terpusat.

Lalu untuk NPWPD sendiri akan dilakukan oleh individu maupun entitas usaha, yang mempunyai kewajiban pembayaran pajak daerah. Dimana nantinya setiap daerah bisa saja memiliki aturan serta ketetapan berbeda-beda. Oleh sebab itu penerima NPWPD beserta kewajibannya juga bisa jadi tidak sama antara satu daerah dengan lainnya.

4. Pemakaian NPWPD dan NPWP

Dalam praktinya nanti NPWP akan digunakan pada semua jenis transaksi perpajakan di Indonesia. Utamanya adalah pajak terpusat yang cukup lumrah di Indonesia. Hal ini juga termasuk untuk pembayaran PPh, pengajuan SPT dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk NPWPD sendiri aakan dipakai dalam proses pembayaran pperpajakan daerah. Dimaan dalam proses pelaksanaannya nanti aakan langsung diatur oleh pemerintah daerah setempat.

Cara Membuat NPWPD Online

Pada penjelasan sebelumnya Anda sudah memahmi definisi NPWPD secaraa lengkap. Tentunya setelah mengetahui penjelasan tersebut Anda dapat memahami bahwa NPWPD adalah salah satu instrumen keuangan dalam bidang perpajakan, yang juga memiliki fungsi penting.

Dalam hal ini bagi masyarakat yang mempunyai beberapa kewajiban pajak daerah pastinya harus mempunyai NPWPD tersebut. Tentunya bagi Anda yang sekarang belum mengetahuinya tidak perlu merasa khawatir. Sebab saat ini semua proses pengurusan dokumen perpajakan bisa dilakukan secara online. Hal tersebut juga termasuk untuk pembuatan NPWPD ini.

Tentunya proses pembuatan NPWPD secara online dapat Anda lakukan secara mudah. namun  sebelum itu perhatikan syarat dalam memperoleh NPWPD di bawah ini, yaitu:

• Melampirkan surat permohonan pada formulir NPWPD.
• Berikutnya melampirkan kartu identitas sebagai calon wajib pajak. Hal ini berupa kartu tanda penduduk atau KTP (scan).
• Fotocopy dokumen perizinan yang dimiliki.
• Akta pendirian perusahaan ketika perusahaan berbentuk PT atau CV.
• Fotocopy surat perjanjian sewa atau kontrak jika tempat usaha masih berstatus kontrak.
• Scan sertifikat Scan sertifikat jika tempat berusaha sudah milik sendiri.
• Foto lokasi untuk tempat usaha dari bagian depan.
• Denah tempat usaha atau lokasi.
• Brosur perusahaan.
• Rekap penjualan dalam kurun waktu 1 bulan untuk usaha restoran.
• Melakukan pengisian formulir pelaporan SPTPD secara online.
• Melakukan pelunasan SPPT terakhir.
• NPWP CV atau PT.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Setelah memenuhi beberapa persyaratan diatas maka selanjutnya Anda dapat melakukan pendaftaran NPWPD secara online. Perlu Anda ketahui bahwa NPWPD adalah wewenang dari pemerintah daerah. Sehingga untuk proses pembuatannya tidak menggunakan aplikasi DJP terpusat.

Untuk memudahkan Anda dalam melakukan pendafataran secara online pastikan untuk mengetahui lebih dulu aplikasi, yang digunakan oleh daerah masing-masing. Setelah itu silahkan mengikuti panduan pendaftarannya di bawah ini:

1. Pertama silahkan download aplikasi NPWPD online di daerah masing-masing. Contohnya adalah aplikasi e-Palapa untuk daftar NPWPD di daerah Badung, Bali.
2. Berikutnya silahkan login kedalam akun. Jika belum memiliki akun silahkan klik opsi daftar lebih dulu
3. Lanjutkan dengan memilih layanan “PEndaftaran WP”.
4. Jika sudah nanti aplikasi E-Palapa akan menampilkan beberapa menu dan perintah untuk Anda lengkapi
5. Siapkan berkas terlebih dahulu sesuai informasi diatas.
6. Jika sudah Anda bisa langsung mulai mengisikan setiapa form atau upload beberapa data, yang diinginkan oleh aplikasi.
7. Jika sudah selesai silahkan kirim atau menyelesaikan pengisian.
8. Selanjutnya tunggu beberapa saat sampai petugas lapangan melakukan verifikasi. Biasanya petugas akan mendatangi langsung lokasi usaha yang Anda isikan.

Selain melalui pendaftaran online tentunya masyarakat dapat memperoleh NPWPD dengan mendaftar atau mengajukan permohonan di pemerintah daerah setempat. Secara khusus permohonan tersebut dapat Anda ajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah mauipun instansi yang berwenang.

Tentunya setiap daerah akan mempunyai regulasi berbeda-beda. Utamanya dalam prosedur pendaftaran maupun persyaratan, yang bisa bervariasi satu sama lainnya.

Tips Memilih Jasa Konsultasi Pajak Online

Pajak menjadi bentuk kewajiban setiap orang yang ada di wilayahh Indonesia. Namun sebagai warga negara yang baik Anda perlu memahami sistem pajak di Indonesia. Dimana Indonesia menganut sistem self assesstment.

Melalui sistem perpajakan tersebut setiap orang dituntut untu mengetahui kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal ini ditujukan agar setiap orang mampu menjalankan berbagai kepatuhan pajak, yang sesuai pada tanggung jawabnya.

Baca Juga : Cara Mengecek NPWP Perusahaan Terbaru

Tentunya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan aktivitas perpajakan secara baik. Salah satunya dengan memahami aturan perpajakan yang ada secara maksimal. Namun perlu Anda ketahui juga bahwa pajak di Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas.

Dalam hal ini pajak secara umum akan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pajak terpusat dan daerah. Sehingga penting bagi wajib pajak untuk memperhatikan berbagaai kebutuhan pajak tersebut secara baik.

Bagi masyarakat yang ingin menjalankan kewajiban pajaknya tentu harus memperhatikan semua instrument pajak tersebut. Namun karena kompleksnya informasi perpajakan yang ada membuat banyak orang merasa kesulitan. Belum lagi untuk mengurusi berbagai kegiatan sehari-hari, pekerjaan maupun kesibukannya.

Saat ini wajib pajak mempunyai pilihan terbaik dalam menyelesaikan tanggung jawab pajak secara baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui jasa konsultan pajak, yang hadir sebagai solusi perpajakan setiap orang.

Menggunakan jasa konsultan pajak akan membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya secara baik. Sehingga nantinya Anda sebagai wajib pajak tidak perlu repot-repot mempelajari setiap aturan perpajakan yang ada. Meski demikian kehadiran jasa konsultan pajak tersebut akan membantu masyarakat, untuk lebih cepat dalam mengeathui maupun memahami kebijakan pajak yang ada.

Dalam kaitannya pada penggunaan konsultan pajak pastikan untuk mempercayakan pada jasa yang tepat. Berikut merupakan tips yang dapat Anda terapkan dalam pemilihan jasa pajak terpercaya, yaitu:

1. Memperhatikan izin praktik.
2. Sertifikat jasa.
3. Melihat biaya.
4. Memperhatikan track record.
5. Melihat review.

Informasi Kontak Jasa Konsultasi Pajak Online

ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.

NIA : 01. 002683

SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022

Email : alberthmandau@gmail.com

Whatsapp : 081350882882

Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin

Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau

Office : Jl. Ngagel Tirto II No. 44 Surabaya

Kesimpulan

Jika melihat informasi diatas Anda bisa memahami bahwa selain NPWP nantinya masyarakat juga perlu mempunyai NPWPD. Kedua dokumen tersebut termasuk kelengkapan sebagai wajib pajak, yang pastinya harus dimiliki oleh wajib pajak.

Adanya NPWPD akan memudahkan Anda dalam melakukan pengurusan pajak daerah secara mudah. sedangkan untuk NPWP membantu pengurusan aktivitas perpajakan terpusat.

Dari sini Anda juga bisa mengetahui bahwa NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Sesuai namanya NPWPD tersbeut digunakan dalam proses pemenuhan kewajiban pajak dan administrasi di daerah.

Kepemilikan NPWPD adalah sebuah nomor yang digunakan oleh wajib pajak. Adanya NPWPD adalah hal yang menunjukkan identitas maupun sarana administrasi perpajakan, yang digunakan oleh WP dalam melaksanakan hak maupun kewajiban perpajakan daerah.

Tentunya pajak daerah juga menjadi salah satu kewajiban yang wajib diperhatikan oleh masyarakat. Kewajiban pajak tersebut mempunyai porsi dan posisi sama pentingnya pada paajak terpusat. Sehingga nantinya kepemilikan NPWPD akan membantu Anda dalam menjalankan berbagai aktivitas perpajakan tersebut.

Bagi Anda yang bingung untuk mengurus NPWPD tentunya dapat mempercayakannya pada jasa konsultan pajak dari Proconsult.id. tentunya kedepannya konsultan pajak Proconsult.id tidak hanya membantu Anda melakukan pendaftaran NPWPD saja.

Jasa konsultan pajak Proconsult.id nantinya akan membantu berbagai pelaksanaan pajak daerah maupun terpusat. Sehingga Anda juga mempercayakan semua kebutuhan pajak kepada Jasa Proconsult.id mulai dari sekarang!