Cara Menghitung Pajak Hotel dan Restoran 2024

Pajak hotel dan restoran menjadi salah satu jenis perpajakan yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu lini kewajiban pajak, yang nantinya wajib dijalankan oleh masyarakat. Sehingga dalam prosesnya masyarakat perlu mengetahui seluk beluk perpajakannya secara menyeluruh.

Pastinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat umum Anda sudah pernah mengunjungi hotel maupun restoran. Ketika berkunjung tentunya Anda akan mendapatkan pelayanan hotel dan restoran, yang disediakan oleh staffnya.

Proconsult

Tentunya pajak hotel dan restoran tersebut akan mencakup beberapa aspek, seperti pelayanan maupun pemanfaatan lainnya. Dimana nantinya hal tersebut memiliki nilai pungutan pajak, yang perlu dibayarkan oleh beberapa pihak. Bisa dari pengunjung hotel atau restoran maupun pemilik usaha.

Untuk lebih jelasnya terkait pajak hotel dan restoran tentunya Anda dapat melihat informasinya secara lengkap. Berikut adalah penjelasannya untuk Anda:

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Apa Itu Pajak Hotel dan Restoran

Apa Itu Pajak Hotel dan Restoran

Sumber foto : Jdlines.com

Berbicara tentang pajak hotel dan restoran tentu tidak terlepas dari definisi dua badan usaha tersebut. Umumnya sebagai masyarakat pastinya Anda sudah tidak asing dengan usaha perhotelan dan restoran.

Usaha hotel dan restoran menjadi salah satu ruang lingkup industri, yang cukup marak di Indonesia. Bahkan dua usaha tersebut menjamur di berbagai kota di Indonesia sehingga pasti Anda sudah cukup familiar dengan aktivitas usahanya.

Hotel merupakan sebuah usaha badan, yang memberikan penawaran jasa, akomodasi, rekreasi dan didalamnya termasuk jasa lain kepada tamu atau pengunjung. Sementara itu disiini juga menyediakan jasa lain, yang dikenakan biaya tertentu tergantung kebijakan hotel.

Baca Juga : Perpajakan Hotel: Tarif, Cara Menghitung dan Contoh

Sementara jenis hotel ini juga termasuk motel, losmen dan beberapa jenis lainnya. sedangkan untuk wajib pajak hotel sendiri merupakan orang pribadi maupun badan, yang mempunyai usaha penginapan. Lalu yang disebut sebagai objek pajak hotel adalah beberapa pelayanannya, seperti:

1. Tempat penginapan maupun usaha jangka pendek, seperti :

  • Kos wisara
  • Motel
  • Wisma tamu
  • Losmen

Dengan jumlah kamar lebih dari 10 buah dalam satu lokasi yang dikelola oleh wajib pajak

2. Fasilitas penunjang kebutuhan akomodasi, seperti:

  • Faksimili
  • Telepon
  • Teleks
  • Internet
  • Fotokopi
  • Pencician
  • Penyetrikaan
  • Transportasi
  • Fasilitas lain dari pihak hotel pengelolaa

3. Sewa kamar untuk berbagai acara dan pertemuan di hotel

Proconsult

Sementara itu untuk restoran adalah sebuah tempat usaha, yang menyediakan berbagai makanan atau minuman dengan pengenaan biaya. Hal ini meliputi kafe, restoran, kantin bar dan lainnya. dimana di dalamnya juga termasuk usaha catering atau boga.

Pengenaan pajak restoran didasarkan pada pelayanan, yang disediakan oleh pihak restoran. Sedangka untuk wajib pajak pemilik restoran tersebut bisa berupa orang pribadi maupun badan, yang mempunyai usaha restoran.

Dalam pengenaan pajak restoran sendiri subjeknya adalah setiap layanan, yang disediakan oleh pihak restoran. Dimana di dalamnya melibatkan aktivitas penjualan makanan atau minuman kepada pembeli.

Selain itu objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan, yang membeli makanan maupun minuman di restoran tersebut. Nantinya bagi pemilik restoran sebagai pengusaha perlu melakukan perhitungan dan pemungutan pajak sesuai ketentuan yang ada.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Berdasarkan penjelasan diatas Anda bisa mengetahui bahwa Pajak Hotel dan Restoran adalah adalah pungutan pajak, yang dibebankan kepada wajib pajak kepada pelayanan hotel atau restoran. Sehingga pungutan pajak hotel dan restoran menjadi sebuah pungutan, yang dibebankan kepada konsumen dan telah termasuk tarif yang Anda bayarkan.

Sementara itu perlu Anda ketahui juga pengertian Pajak Hotel dan Restoran sebagai bagfian dari pajak hiburan. Pengenaan pajak tersebut akan didasarkan pada pelayanan, yang sudah disediakan oleh pihak restoran maupun hotel.

Pada akhirnya nanti pemanfaatan maupun pemungutan pajak tersebut akan masuk ke arus kas pemerintah daerah masing-masing. sehingga perhitungan pajak restoran dan hotel masuk sumber pendapatan daerah, yang besaran tarifnya menjadi kebijakan masing-masing wilayah.

Aturan dan Tarif Pajak Hotel dan Restoran Terbaru 2024

Aturan dan Tarif Pajak Hotel dan Restoran Terbaru 2024

Sumber foto : Aulanews.id

Pada dasarnya antara pajak restoran dan hotel tidak sama dengan pengenaan pajak PPn. Sehingga ketika PPn mengalami kenaikan senilai 11% maka pajak hotel dan restoran tidak serta merta mengalami kenaikan.

Pajak restoran dan hotel masuk kedalam  pendapatan daerah, yang perlu Anda ketahui aturan maupun tarif terbarunya. Sehingga nantinya sebagai pengusaha Anda dapat melakukan perhitungan secara tepat dan mudah. Berikut ini penjelasan lengkap tentang aturan dan tarif dari pajak restoran dan hotel yaitu:

1. Pajak Hotel

Aturan pajak hotel mempunyai dasar pengenaan terhadap jumlah pembayaran yang perlu dibayar oleh pihak hotel. Sementara itu untuk tarif pajaknya sendiri dapat ditentukan oleh masing-masing  daerah sesuai kebijakan setiap wilayah.

Umumnya setiap wilayah akan menekankan tarif pajak hotel senilai 10%. Meski demikian ada daerah yang memberikan pengenaan tarif lebih rendah maupun lebih tinggi. Sedangkan untuk objek pajak hotel yang tidak akan dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

  • Pelayanan yang disediakan menggunakan nilai penjualan tidak melebih batas tertentu dari aturan daerah. Melalui ketentuan tersebut maka setiap kabupaten maupun kota perlu menetapkan omzet yang tidak dikenakan pajak.
  • Pelayanan yang disediakan dalam satu manajemen hotel sesuai kebijakan tertentu.
  • Objek pajak lain sesuai aturan daerah.

2. Pajak Restoran

Aturan mengenai pajak restoran terdapat dalam UU PDRD atau UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dimana pajak restoran merupakan pajak terhadap pelayanan, yang diberikan oleh pihak restoran.

Di dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa definisi sekaligus fasilitas restoran bisa mencakup beberapa jenis. Sementara itu sejauh ini juga tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa struk ketika membeli sesuai di restoran disebut sebagai PPn.

Faktanya pajak yang setiap kali muncul ketika Anda membeli makanan tersebut  bukanlah PPN. Hal tersebut merupakan PB 1 atau yang bisa disebut sebagai Pajak Restoran atau Pajak Bangunan.

Aturan terkait PB 1 ada dalam UU Tahun 2009 No. 28 mengenai PDRD. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pajak restoran masuk kategori pajak daerah kabupaten atau kota, yang ditekankan kepada pelayanan restoran.

Sementara itu dalam persoalan pajak restoran ini Anda perlu mengetahui siapa yang perlu menanggung PB 1. Sekaligus siapa pihak yang mempunyai kewajiban melakukan penyetoran PB 1 kepada kas daerah.

3. Objek PB 1

Menurut UU PDRD Pasal 37 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa objek pajak dari pajak restoran merupakan pelayanan, yang disediakan oleh restoran atas penjualan makan dan minuman. Hal ini baik yang dikonsumsi di tempat makan maupun yang dibawa pulang.

Sehingga dari sini bisa dipastikan bahwa pembeli dari makanan atau minuman dari restoran akan menjadi objek PB 1. Hal tersebut melibuti layanan antar, take away  dari restoran tersebut.

Baca Juga : Pajak Coffee Shop, Tarif dan Cara Menghitung

4. Subjek PB 1

Berikutnya adalah subjek PB 1 yang merupakan pembeli dari layanan, yang disediakan oleh pihak restoran. Dalam hal ini pembeli bisa berupa orang pribadi maupun badan, yang memakai jasa dari restoran tersebut.

Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa PB 1 tidak dibebankan kepada pemilik. Namun pada akhirnya beban pajak tersebut tetap akan dikenakan kepada pembeli maupun konsumen. Dimana nantinya pembeli akan membayar PB 1 tersebut bersama dengan biaya makanan atau minuman yang dipesannya.

5. Wajib Pajak PB 1

Dalam hal in wajib pajak restoran merupakan WP, yang memiliki kewajiban sebagai pemungut dan menyetorkan PB 1 dari pembeli ke kas. Hal tersebut bisa berupa perorangan maupun badan yang memiliki restoran tersebut.

Sehingga dalam hal ini wajib pajak dari PB adalah pemilik usaha restoran tersebut. sehingga nantinya pemilik hanya bertugas sebagai pemungut dan pelapor PB dan tidak menanggung beban dari PB 1 tersebut.

Meski demikian tidak semua restoran mempunyai aturan terkait kewajiban PB 1. Dalam prosesnya ada beberapa kriteria tertentu, yang perlu Anda perhatikan dalam membayar pajak restoran.

6. Tarif Pajak

Tarif untuk pajak restoran biasa disebut sebagai tarif PB 1. Dalam hal ini akan dikenakan kepada restran setelah membebankan biaya layanan kepada konsumen. Aturan terkait tarif pajak ini ada dalam UU PDRD pasal 4 ayat 1.

Melalui pasal tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak restoran maksimal adalah 10% dari DPP. Meski demikian dalam prosesnya pemerintah memberikan kewenangan terhadap masing-masing daerah, untuk menentukan tarif PB 1 di wilayahnya masing-masing.

Atas dasar kesepakatan tersebut sehingga tidak heran jika hampir semua daerah mempunyai nilai tarif PB1 berbeda-beda. Meski demikian  sesuai UU PDRD setiap daerah tidak boleh menentukan tarif, yang melebihi standar maksimal sebelumnya.

7. Service Tax dan Service Change

Berikutnya adalah service change yang juga terdapat dalam sistem perpajakan restoran. Pada dasarnya service tax tersebut yang disebut sebagai pajak restoran. Hal tersebut menjadi jenis biaya yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu service change adalah biaya layanan yang cukup berbeda dengan service tax. Untuk service change sendiri merupakan biaya yang ditetapkan oleh restoran dan menjadi wewenang restoran dalam mengaturnya.

Cara Menghitung Pajak Hotel dan Restoran 2024

Proconsult

Sebelumnya Anda sudah mengetahui penjelasan lengkap seputar definisi sekaligus aturan dan tarif dari pajak restoran dan hotel. Maka dari itu saat ini Anda perlu mengetahui cara perhitungan dua aspek pajak tersebut secara tepat.

Pada dasarnya Anda dapat melakukan perhitungan pajak hotel dan restoran secara mudah. Namun hal paling penting yang perlu dilakukan adalah mencari informasi lebih dulu terkait tarif pajaknya. Pastikan Anda mencari info tarif pajak di lokasi tertentu, yang ingin dihitung nilai pajaknya.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai wewenang dalam menetapkan tarif pajak secara bebas. Maka dari itu hal tersebut menjadi aspek penting yang perlu Anda perhatikan. Maka dari itu untuk memudahkan perhitungannya silahkan melihat penjelasannya di bawah ini:

Cara Perhitungan Pajak Restoran

Contoh Kasus:

Bapak Gani membeli seporsi nasi goreng seharga Rp. 50.000 dan es teh senilai Rp. 15.000. sementara itu bapak Gani juga membeli tahu goreng dan telur dadar dengan tarif Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 di sebuah restoran.

Restoran tersebut menekankan biaya layanan senilai 5%. Sedangkan lokasi restoran tersebut ada di wilayah Jakarta yang mempunyai tarif PB 1 sebesar 10%. Berdasarkan beberapa data diatas maka Anda dapat melakukan perhitungan berapa biaya yang perlu dikeluarkan oleh bapak Gani, yaitu:

Biaya Layanan:

  • Nasi goreng` = Rp. 50.000
  • Es teh = Rp. 15.000
  • Tahu goreng = Rp. 5.000
  • Telur dadar = Rp. 10.000

Sehingga total harga dari menu yang dipesan bapak Gani adalah Rp. 80.000. sementara itu bapak Gani juga harus membayar dengan service charge senilai 5%. Sehingga untuk perhitungan sevrice change bisa menggunakan rumus, tarif layanan + total harga

Sehingga untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

= 5% x Rp. 80.000

= Rp. 4.000

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Pajak Restoran (PB 1)

Sedangkan untuk menghitung pajak restoran dapat menggunakan rumus DPP = total harga + biaya layanan. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

= Rp. 80.000 + Rp. 4.000

= Rp. 84.000

Sehingga nilai PB1 adalah DPP x tarif pajak restoran

= Rp. 84.000 x 10%

= Rp. 8.400

Sehingga total harga keseluruhan yang perlu dibayar bapak Gani dari transaksi di restoran tersebut adalah nilai DPP + PB 1, yaitu Rp. 92.400.

Cara Perhitungan Pajak Hotel

Contoh Kasus:

PT ABC memiliki omzet hotel di bulan April senilai Rp. 500 juta. Sehingga hotel PT ABC memiliki pajak terutang sebagai berikut:

= DPP x tarif

= Rp. 500 juta x 10%

= Rp. 50 juta

Sehingga untuk pajak terutangnya adalah senilai Rp. 50.000.000, yang perlu dibayarkan oleh PT ABC terkait usaha hotel yang dijalankannya.

Tips Memilih Konsultan Pajak

Tips Memilih Konsultan Pajak

Sumber foto : Narabahasa.id

Pada dasarnya proses perhitungan dan pelaksanaan kewajiban pajak hotel dan restoran cukup sulit. Anda perlu mencari banyak informasi transaksi sekaligus nilai tarif pajak, yang ditekankan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga : Mengapa Kita Harus Membayar Pajak?

Maka dari itu dalam mengatasi kesulitan penyelesaikan urusan pajak hotel dan restoran Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak. layanan konsultan pajak ini memberikan banyak sekali kemudahan bagi Anda dalam menyelesaikan aktivitas pajak.

Jasa konsultan pajak ini menjadi salah satu solusi terbaik bagi Anda, yang tidak mempunyai waktu mengurus kewajiban perpajakan sendiri. sehingga sebagai wajib pajak Anda tetap bisa menjaga kepatuhan meskipun memiliki kesibukan padat.

Proconsult

Dalam hal ini ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan dalam menggunakan jasa tersebut. Salah satunya adalah memperhatikan tips pemilihannya seperti berikut:

  1. Melihat izin praktik.
  2. Memperhatikan sertifikat konsultan pajak.
  3. Melihat biaya layanan.
  4. Mengecek track record.
  5. Menggunakan jasa profesional dan bertanggung jawab.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas Anda dapat mengenali bahwa pajak hotel dan restoran merupakan sebuah pungutan, yang dibebankan kepada pelayanan hotel dan restoran. Dimana di dalamnya terdapat objek pajak yang cukup beragam diantara dua sistem perpajakan tersebut.

Sebagai wajib pajak tentunya Anda perlu mengetahui informasinya secara lengkap. Umumnya bagi pemilik usaha tentunya perlu mengetahui sistematika pajaknya secara baik. Mengingat nanti Anda perlu melakukan perhitungan sekaligus laporan pajak dari pungutan pajak tersebut.

Tentunya pelaksanaan berbagai kewajiban pajak hotel dan restoran cukup sulit bagi beberapa pihak. Terlebih jika Anda tidak mempunyai baground pengetahuan pajak yang baik. Maka dari itu untuk memudahkan aktivitas Anda silahkan menggunakan layanan konsultan pajak dari Proconsult.id.

Melalui Proconsult.id nantinya setiap wajib pajak dapat menjalankan aktivitas perpajakannya secara baik. Bahkan nantinya dalam proses perhitungan dan pelaporan sudah dilakukan oleh tenaga ahli, yang mempunyai sertifikasi perpajakan terbaik.

Jasa konsultan pajak dari Proconsult.id merupakan tenaga ahli perpajakan terpercaya, yang bisa diandalkan dalam berbagai kebutuhan pajak. kami mempunyai banyak sekali layanan, yang bisa dipilih oleh wajib pajak. Tentunya dengan layanan lengkap serta biaya terjangkau setiap orang memiliki kesempatan sama, untuk menyelesaikan urusan pajaknya secara mudah melalui Proconsult.id.

Proconsult