Ranah pajak di Indonesia tersedia cukup banyak dengan beragam sektor salah satunya perpajakan hotel. Secara umum semua industri dalam ranah ekonomi baik produk maupun jasa wajib dikenakan pajak. Sehingga semua instrumen tersebut bisa dijadikan sebagai objek pajak.
Salah satu objek yang perlu Anda ketahui adalah perpajakan hotel, yang tentunya sudah cukup akrab bagi semua lapisan masyarakat. Hotel menjadi salah satu industri yang ada dalam pelayanan jasa serta banyak tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Dalam ranah perpajakan tentunya hotel juga wajib membayarkan pajak sesuai aturan yang berlaku. Maka dari itu Anda perlu memahmi regulasi perpajakan hotel baik pengertian, tarif serta cara perhitungannya secara lengkap. informasi detailnya bisa Anda ketahui dalam penjelasan di bawah ini.
Apa Itu Perpajakan Hotel
Sumber foto : Tiket.com
Mendengar istilah hotel tentunya sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya. Selain itu minimal pasti banyak sekali masyarakat yang cukup familiar dengan objek satu ini.
Pada lamaan pajak.go.id disebutkan bahwa hotel merupakan fasilitas, yang menyediakan jasa peristirahatan atau penginapan. Hal ini juga termasuk pada jasa lain, yang erat kaitannya dengan pemungutan bayaran.
Secara umum hotel termasuk salah satu badan usaha, yang ada di Indonesia. Disini hotel memberikan penawaran jasa baik akomodasi, rekreasi serta jasa lainnya yang bisa dikenakan biaya. Tentunya jenis hotel di Indonesia sendiri cukup beragam beradasarkan kelasnya masing-masing, yaitu:
- Losmen
- Motel
- Guest house
- Hotel
- Penginapan
- Dll
Secara umum semua jenis layanan pada hotel nantinya akan dikenakan pungutan pajak. Dalam hal ini semua proses pungutan tersebut bisa disebut sebagai perpajakan hotel.
Sehingga Perpajakan Hotel adalah pungutan, yang diberlakukan terhaap semua pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dari sini Anda dapat menyimpulkan pengertian Perpajakan Hotel pungutan pajak kepada semua fasilitas hotel, yang diberikan kepada tamunya.
Baca Juga : Pajak Coffee Shop, Tarif dan Cara Menghitung
Dalam pelaksanaannya wajib pajak dari hotel adalah badan hukum atau orang pribadi, yang memiliki usaha hotel atau penginapan. Selain itu objek pajak dari hotel juga termasuk beberapa pelayanan, yang bisa Anda lihat di bawah ini:
- Tempat usaha dalam bentuk tempat penginapan jangka pendek. Hal ini bisa berupa rumah kos wisata, wisma tamu, motel, losmen dan beberapa tempat lainnya. selain itu tempat usahanya juga bisa berupa rumah kos, yang memiliki lebih dari 10 kamar dalam satu tempat. Atau bisa juga tersedia beberapa tempat yang dikelola oleh satu wajib pajak.
- Fasilitas penunjang dari akomodasi diantaranya seperti faksimili, telepon, teleks, fotokopi, internet, penyetriakaan, pencucian, transportasi serta fasilitas lainnya. Dalam hal ini semua fasilitas tersebut disediakan oleh pihak hotel.
- Sewa kamar yang dilakukan oleh tamu baik keperluan pribadi, acara maupun pertemuan dalam gedung hotel.
Sehingga dari hal ini bisa dilihat bahwa orang pribadi atau badan hukum, yang melaksanakan pembayaran kepada pihak hotel adalah subjek pajak. Sedangkan untuk dasar pemungutannya memakai jumlah, yang bisa dibayarkan kepada pihak hotel.
Bisnis hotel menjadi salah satu sumber pemasukan pajak cukup besar di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya usaha hotel dengan berbagai skala, yang ada di Indonesia. Sehingga penting bagi pengusaha untuk memperhatikan aspek perpajakannya secara signifikan.
Undang-Undang Pajak Hotel dan Restoran Terbaru
Secara umum bisnis pajak untuk hotel di Indonesia memiliki aturan ketat yang perlu diketahui oleh wajib pajak. Sementara itu ada beberapa jenis pajak, yang nantinya akan dikenakan kepada bisnis hotel tersebut, seperti:
- PPN
- PPh pasal 21
- Pajak daerah
Sementara itu dalam kategori pajak pusat pemerintah akan menerapkan tarif tertentu, yang berlaku bagi semua bisnis hotel di Indonesia. Tentunya jumlah pajak tersebut bisa ditentukan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.
Lebih jauh lagi jumlah pajak bisa bervariasi tergantung dari jenis layanan, yang disediakan oleh penyedia hotel. Sedangkan dari segi tarif tentunya juga akan mengalami perubahan secara lebih signifikan.
Umumnya pengenaan perpajakan hotel akan sekaligus merangkum pajak restoran. Sehingga dalam peraturannya perpajakan hotel juga berkaitan dengan pajak restoran. Keduanya dianggap sebagai dua jenis perpajakan, yang sama sehingga bisa disebutkan dalam 1 ketentuan hukum.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Selain itu perpajakan hotel, hiburan maupun restoran menjadi pajak terhadap pelayanan, yang disediakan oleh pihak restoran dan lainnya. dimana dalam prosesnya pemanfaatan maupun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah sekaligus daerah masing-masing.
Meski berada dalam satu kapasitas hukum sama, namun pengenaan tarif pada masing-masing pajak tersebut tidaklah sama. Sehingga dari segi tarif nantinya Anda perlu mengetahuinya secara terpisah. Namun untuk dasar hukum pemungutan perpajakan hotel dan restoran bisa Anda lihat dalam penjelasan di bawah ini:
- UU tahun 2000 No. 34 sebagai perubahan dari UU Tahun 1997 No. 18 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Tahun 2001 No. 65 mengenai Pajak Daerah.
- Peraturan daerah Kabupaten atau Kota mengenai perpajakan hotel.
- Keputusan bupate maupun walikota, yang mengatur tentang perpajakan hotel sebagai pelaksanaan aturan daerah terkait perpajakan hotel di kabupaten atau kota tertentu.
- UU Tahun 2014 No. 23 mengenai Pemerintahan Daerah.
- UU Tahun 2004 No. 33 tentang perimbangan keuangan diantara pemerintahan pusan dan daerah.
- UU Tahun 2009 No. 28 terait Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
Tarif Pajak Hotel Terbaru
Sumber foto : Pajak.com
Dasar pengenaan ada layanan perhotelamn adalah jumlah pembayaran, yang dibayarkan kepada pihak hotel. Sedangkan untuk tarif dari perpajakan hotel terbaru biasanya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Sehingga setiap daerah bisa saja memiliki besaran tarif berbeda untuk pungutan perpajakan hotel. Meski demikian umumnya jenis perpajakan hotel akan dikenakan tarif sebesar 10%.
Sementara itu hotel wajib membayarkan 3 jenis pajak terkait aktivitas bisnisnya. Hal ini seperti pajak daerah PPn sekaligus PPh pasal 4 ayat 2. Untuk pajak daerah sendiri biasanya memiliki tarif 10% dan dibayarkan dalam masa pajak 1 bulan.
Baca Juga : Apa Itu Pajak Reklame? Ini Tarif Terbaru dan Contohnya
Selanjutnya untuk jenis PPh pasal 4 ayat 2 bisa dibayarkan dengan tarif 10%. Hal tersebut merupakan pungutan atas sewa bangunan, tanah dengan nilai 10% atas jumlah bruto nilai sewa tersebut.
Sementara itu ada beberapa aspek pajak lain, yang bisa saja dibayarkan oleh pihak hotel terkait kondisinya. Sehingga tidak semua wajib pajak akan memiliki kewajiban pembayaran pajak kali ini, yaitu:
- PPh pasal 21
- PPh pasal 22
- PPh pasal 23
- PPh pasal 26
- PPh badan
Cara Menghitung Pajak Hotel dan Restoran
Setelah mengetahui besaran tarifnya tentu Anda perlu memahami bagaimana metode perhitungannya. Hal ini akan membantu Anda dalam melakukan kewajiban pembayaran secara tepat. Berikut adalah contoh perhitungan perpajakan hotel, yaitu:
Contoh:
PT Abro memiliki omzet dari usaha hotel senilai Rp. 500 juta pada bulan April 2023. Sehingga untuk perhitungan pajak terutangnya adalah sebagai berikut:
Pajak hotel terutang : DPP x tarif
= Rp. 500 juta x 10%
= Rp. 50.000.000
Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa perpajakan hotel terutang senilai Rp. 50 juta. Hal ini menjadi kewajiban pajak yang perlu dibayarkan olehpenyedia jasa perhotelan tersebut.
Sementara itu untu perhitungan pajak restoran akan jauh lebih rumit. Dimana setiap menu baisanya memiliki dasar tarif tersendiri, yang perlu Anda perhtaikan. Sedangkan untuk rumus pajak restoran sendiri adalah DPP x tarif dari pajak restoran.
Pajak restoran biasanya disebut sebagai PB1 yang cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Contoh :
Bapak Aldi membeli nasi goreng dengan harga Rp. 50.000 dan es teh manis seharga rp. 15.000. selain itu bapak Aldi juga membeli telur dadar sekaligus tahu goreng dengan tarif rp. 10.000 dan Rp. 5.000 di restoran.
Restoran tersebut memberlakukan layanan service charge kepada tamu dengan nilai 5%. Sementara itu restoran juga berada di kawasan Jakarta, yang memiliki tarif PB1 dari Pemda setempat senilai 10%. Sehingga untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:
Total harga = Rp. 80.000
Service Charge adalah total harga + tarif biaya layanan
Sehingga Anda bisa melakukan perhitungan sebagai berikut:
= Rp. 80.000 x 55
= Rp. 4.000
Sementara itu untuk perhitungan pajak restoran atau PBI adalah total harga + biaya layanan. Sehingga Rp. 80.000 + Rp. 4.000 menjadi Rp. 84.000.
Untuk PB1 adalah DPP x tarif pajak restoran. Sehingga tarifnya adalah:
= 10% x Rp. 84.000
= Rp. 8.400
Sehingga total harga yang perlu dibayar pak Aldi adalah DPP + PB1, yaitu 92.400.
Contoh Perpajakan Hotel dan Restoran
Sumber foto : Pajak.io
Restoran termasuk resto dengan standar tertentu sebagai tempat makan lebih ekslusif. Dalam hal ini resto ataupun hotel juga mendapatkan pengenaan pajak. Namun tentunya setiap jenis pajak tersebut dikenakan secara berbeda tergantung dari jenis perpajakannya.
Dalam hal ini pajak restoran dikenakan terhadap penyewaan tempat makan, serta penjualannya. Sementara itu untuk pajak restoran disetiap daerah biasanya ditetapkan berbeda tergantung kebijakan masing-masing daerah.
Baca Juga : Pajak Penjualan Rumah: Tarif dan Cara Menghitung Terbaru
Umumnya restoran perlu memiliki pendapatan cukup besar agar bisa melakukan kewajiban pembayaran pajak. salah satu contohnya adalah untuk wilayah DKI Jakarta perlu memiliki pendapatan, yang tidak lebih dari Rp. 200 juta per tahun dan tidak masuk kategori objek PBI.
Sementara itu untuk perpajakan hotel sendiri memiliki contoh yang lebih beragam dan kompleks. Dimana semuanya akan dikenakan kepada fasilitas, yang diberikan hotel kepada tamunya.
Tips Memilih Konsultan Pajak
Banyaknya jenis pajak yang berlaku di Indonesia membuat masyarakat harus selalu update informasi perpajakan. Terlebih sampai sekarang semua regulasi tersebut sering kali mengalami perubahan. Sehingga Anda harus ekstra dalam mempelajari semua sistem perpajakan yang ada.
Saat ini setiap masyarakat tentu memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. sehingga tidak jarang kewajiban pajak menjadi salah satu hal menyulitkan. Selain harus update informasi terbaru wajib pajak juga perlu melakukan perhitungan, yang sistemnya cukup rumit.
Bagi Anda yang ingin menyelesaikan semua aktivitas pajak secara mudah tentunya bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Layanan ini bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik wajib pajak perorangan maupun badan.
Jika Anda kesulitan melakukan perhitungan pajak hotel serta melakukan pelaporan tentunya juga bisa menggunakan layanan ini. Namun sebelum itu pastikan untuk mengetahui tips pemilihannya seperti berikut:
1. Memastikan Pengalaman
Langkah pertama yang perlu Anda perhatikan adalah melihat pengalaman dari konsultan pajak tersebut. pengalaman sangatlah penting bagi tenaga jasa, untuk menjadi tolak ukur kemampuannmya dalam menyelesaikan masalah pajak dari masyarakat.
Jasa konsultan pajak dengan pengalaman baik tentu mempunyai keahlian, yang bisa menjadi pilihan Anda sebagai wajib pajak. Maka dari itu ketika memilih jasa konsultan pajak silahkan untuk memastikan pengalamannya profesionya sebagai konsultan pajak.
2. Izin Praktik
Perlu Anda ketahui bahwa konsultan pajak merupakan tenaga profesional resmi yang diakui oleh UU dan negara. Di Indonesia sendiri profesi tersebut diakui sebagai tenaga ahli, yang hasil kerjanya bisa digunakan oleh wajib pajak di seluruh Indonesia.
Sebagai tenaga jasa ahli tentunya ada beberapa aspek penting, yang harus Anda perhatikan saat memilihnya. Salah satunya adalah izin praktik sebagai bukti legalitas, yang dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam memilih konsultan pajak pastikan Anda memastikan bahwa izin praktiknya ini benar-benar asli. Anda bisa mengeceknya melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Selain menjadi salah satu tips pemilihan tentunya poin tersebut juga merupakan syarat penting, untuk menjadi seorang konsultan pajak.
3. Reputasi
Tips ketiga adalah memastikan bahwa reputasi konsultan pajak, yanng ingin Anda gunakan berstatus baik. Ketika menggunakan layanan jasa perpajakan tentunya reputasi menjadi salah satu aspek penting, yang perlu Anda jadikan sebagai bahan pertimbangan.
Untuk membantu Anda menemukan tenaga terbaik dengan reputasi terpercaya, silahkan melakukan riset terlebih dahulu. Dalam hal ini Anda wajib mempertimbangkan rekam jejak serta pelayanannya kepada client.
Anda juga bisa bertanya kepada kenalan tentang rekomendasi jasa perpajakan terbaik. Tentunya hal ini akan memudahkan Anda untuk mendapatkan tenaga jasa terpercaya, yang memiliki reputasi baik.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
4. Ketersediaan Layanan
Setiap konsultan pajak di Indonesia memiliki spesifikasi profesi yang berbeda. hal ini bisa Anda cek dengan melihat pada sertifikat konsultan pajak yang dimilikinya. Tentunya memastikan sertifikat konsultan pajak akan membantu Anda menemukan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
Sementara itu pastikan juga Anda riset terkait layanan pajak apa saja, yang disediakan oleh tenaga konsultan pajak tersebut. Metode ini akan sangat membantu Anda dalam menemukan layanan terbaik, yang memiliki kualitas terpercaya.
Tentunya dengan menggunakan layanan sesuai kebutuhan membantu Anda dalam proses penyelesaikan masalah pajak. Sehingga nantinya masalah pajak Anda bisa lebih cepat selesai di tangan tenaga profesional yang tepat.
5. Biaya
Aspek biaya memang menjadi salah satu faktor penting yang tidak boleh Anda lewatkan. Biaya akan mempengaruhi kelancaran proses penyelesaian masalah pajak secara signifikan. Oleh sebab itu Anda juga harus memperhatikan budgeting dalam pemilihan konsultan pajak.
Di Indonesia sendiri tersedia banyak konsultan pajak, yang pastinya semua memiliki rentang budget berbeda-beda. Oleh sebab itu Anda bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan jasa terbaik yang biayanya sesuai anggaran.
Silahkan riset lebih dulu tentang mekanisme pembayaran dan tarif yang diberlakukan. Pastikan Anda memilih layanan jasa berkualitas, yang biayanya tidak melebihi kemampuan finansial Anda.
Kesimpulan
Itulah penjelasan mengenai perpajakan hotel. Melalui artikel diatas tentu Anda sudah mengetahui bahwa pajak menjadi salah satu sumber pungutan pajak yang wajib dibayarkan oleh beberapa pihak. Khususnya pemilik usaha hotel yang menjalankan aktivitas perhotelan tersebut.
Sementara itu pajak hotel sendiri adalah pungutan, yang diperuntukkan terhadap pelayanan dari hotel. Sehingga untuk objek pajaknya adalah pelayanan, yang tersedia dari pihak hotel melalui pembayaran.
Dalam hal ini hotel akan masuk kategori layanan jasa yang diberikan kepada tamu hotel. Selain itu objek hotel juga masuk kategori berbagai fasilitas sekaligus kemudahan, yang sifatnya memberikan kemudahan kepada tamu.
Tentunya semua pelaksanaan pajak hotel ini perlu Anda laksanakan secara tepat. Baik dalam aspek perhitungan sekaligus aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga untuk membantu memudahkannya silahkan menggunakan jasa profesional melalui konsultan pajak.
Jasa konsultan pajak dari Proconsult.id adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam bidang perpajakan. Pihaknya juga merupakan tenaga terpercaya, yang bisa Anda andalkan dalam berbagai kebutuhan perpajakan profesional.
Sampai sekarang sudah banyak wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan perpajakan dari Proconsult.id. Baik wajib pajak pribadi atau perorangan tentunya bisa menyelesaikan semua aktivitas pajaknya secara mudah melalui Proconsult.id.