Pajak Sewa Gedung 2024: Tarif dan Cara Menghitung

Berapa tarif pajak sewa gedung 2024? Cek disini. Bisnis properti tidak hanya sebatas jual dan beli unit hunian. Namun ruang lingkup bisnis properti juga mencakup persewaan gedung atau bangunan, yang mempunyai nominal cukup besar. Umumnya di beberapa kota atau bangunan yang letaknya cukup strategis.

Umumnya persewaan bangunan ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan. Mulai dari usaha, tempat tinggal, pertokoan, kantor, gedung pertemuan dan lainnya. Tentunya dari usaha persewaan tersebut nantinya akan muncul pendapatan cukup tinggi.

Proconsult

Namun perlu ketahui juga bahwa aktivitas sewa gedung tersebut juga dikenakan pungutan perpajakan. Didalamnnya terdapat beberapa aspek perpajakan yang perlu Anda ketahui secara menyeluruh. Sehingga penting bagi Anda untuk memahaminya dengan baik.

Bagi Anda yang merasa masih kebingungan dalam menyelesaikan aktivitas pajak tentunya tidak perlu khawatir. Di bawah ini adalah informasi lengkap seputar pajak sewa gedung yang bisa Anda ketahui secara lengkap.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Apa Itu Pajak Sewa Gedung

Apa Itu Pajak Sewa Gedung

Sumber foto : Idxchannel.com

Ketika menyewa sebuah gedung atau bangunan nantinya Anda perlu membayar beberapa biaya tertentu. Hal ini selain tarif sewa yang ditentukan oleh pemilih bangunan atau gedung tersebut. Dimana nantinya kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab Anda berhubungan dengan aspek perpajakan.

Dalam menyewa suatu bangunan atau gedung nantinya Anda pelru membayar sebuah pungutan pajak. Hal tersebut menjadi kewajiban dari penyewa yang perlu dibayarkan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Umumnya terdapat banyak sekali gedung yang disewakan saat ini. nantinya setiap orang dapat memanfaatkan persewaan gedung tersebut sesuai kebutuhan masing-masing. Selain untuk menjadi tempat usaha atau pertokoan sewa gedung nantniya dapat Anda pakai dalam berbagai kepentingan lain, seperti:

  • Perkantoran
  • Area komersial
  • Apartemen
  • Tempat tinggal
  • Gedung pertemuan
  • Dll

Sehingga dari sini sangat wajar jika Anda melihat banyak sekali gedung disewakan. Kebutuhan persewaan gedung di tengah masyarakat bahkan meningkat secara tajam seiring berjalannya waktu. Bahkan saat ini ada banyak sekali pemilik gedung, yang menyewakannya ke berbagai orang.

Gedung akan diincar banyak orang ketika berada di lokasi strategis. Sehingga ketika digunakan sebagai tempat usaha akan sangat tepat. Selain itu lokasi strategis juga berarti dekat dengan pusat kota serta berbagai pusat perbelanjaan atau fasilitas umum lainnya.

Bahkan harga dari sewa gedung tersebut akan semakin meningkat jika berada di kota-kota besar seperti Indonesia. Sehingga tidak heran jika nilai dari bisnis persewaan gedung tersebut akan meningkat setiap tahunnya.

Namun sebagai penyewa Anda perlu mengetahui elemen perpajakan yang dikenakan. Sehingga nantinya Anda dapat mengetahui mekanisme perpajakan, perhitungan tarif serta aturannya secara menyeluruh.

Baca Juga : Perhitungan Pajak Developer Rumah Terbaru

Namun sebelum itu pastikan untuk mengetahui istilah tentang pajak sewa gedung terlebih dahulu. Pajak Sewa Gedung adalah salah satu jenis pajak, yang dikenakan kepada penyewa gedung. Sehingga nantinya penyewa memiliki kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan.

Pengertian Pajak Sewa Gedung

Sehingga dari sini Anda juga dapat mengetahui pengertian Pajak Sewa Gedung, yang dikenakan terhadap transaksi sewa dalam bidang properti, seperti bangunan, gedung atau tanah. Sehingga dari semua kegiatan tersebut nantinya akan dikenakan pungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu untuk jenis persewaan objek bangunan tersebut terdapat dalam beberapa bentuk. Berikut beberapa jenis bangunan yang dapat disewakan serta terkena pungutan pajak, yaitu:

  • Tanah
  • Rumah
  • Rumah susun
  • Apartemen
  • Kondominium
  • Gedung perkantoran
  • Pertokoan
  • Gedung pertemuan
  • Rumah kantor
  • Toko
  • Rumah toko
  • Gudang
  • Bangunan industri

Dari sini Anda dapat memahami bahwa ada banyak sekali instrumen perpajakan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini sangat penting bagi semua pihak yang memiliki kepentingan agar bisa memahami semua aktivitas pajak tersebut secara baik.

Nantinya penyewa atau pemilik gedung bisa memahami instrumen perpajakan secara baik. Selanjutnya ketentuan tersebut juga diberlakukan ketika penyewa bangunan, tanah atau gedung tersebut merupakan badan pemerintah sebagai subjek pajak di dalam negeri. bahkan hal ini juga dikenakan bagi penyelenggaraan kegiatan, kerjasama operasi, bentuk usaha tetap serta perwakilan luar negeri lainnya.

Sementara ketika penyewa merupakan wajib pajak yang tidak tergolong pemotong pajak, maka mekanisme perpajakannya sedikit berbeda. Disini nantinya pembayaran pajak yang berlaku adalah “Pembayaran sendiri”. Sehingga pemilik bangunan atau tanah wajib melakukan penyetoran PPh terkait penghasilannya yang didapatkan dari persewaan bangunan tersebut.

Dasar Hukum

Proconsult

Berikutnya adalah dasar hukum terkait pajak sewa bangunan yang perlu Anda perhatikan. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai sewa bangunan atau gedung di Indonesia.

Umumnya setiap aktivitas perpajakan di Indonesia pasti memiliki dasar hukum yang perlu Anda perhatikan. Dasar hukum ini menjadi acuan penting bagi semua pihak, untuk melaksanakan aktivitas perpajakannya secara baik.

Sementara itu dasar hukum juga bisa membantu semua pihak dalam memahami bagaimana mekansime perpajakan yang berlaku. Sehingga nantinya terdapat acuan pakem bagi semua pihak di masyarakat dalam menjalankan aktivitas pajak tersebut. Berikut adalah dasar hukumnya, yaitu:

  • UU Tahun 2008 No. 36 mengenai Pajak Penghasilan.
  • UU Tahun 2009 No. 42 mengenai PPn.
  • UU Tahun 2021 No. 7 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperbarui dua aturan sebelumnya.
  • PP Tahun 2017 No. 34  mengenai PPh terhadap penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tarif Terbaru 2024

Tarif Pajak Sewa Gedung 2024

Sumber foto : 99.co

Secara umum dibagian awal tadi sudah kami jelaskan bahwa terdapat 2 jenis pajak yang hadir dari aktivitas persewaan gedung atau bangunan. Sehingga bagi Anda yang memiliki aktivitas dalam persewaan bangunan wajib memahaminya secara baik.

Dalam prosesnya setiap pihak yang ada dalam aktivitas persewaan bangunan tersebut terdiri dari 2 pihak. Diantaranya adalah penyewa dan pemilik bangunan. Sehingga nantinya Anda perlu memahami apa saja kewajiban yang harus dilakukan.

Sementara itu terdapat 2 jenis pajak yang ada dalam aktivitas sewa bangunan. Berikut adalah penjelasannya:

1. PPh Pasal 4 Ayat 2

  • Pengenaan tarif PPh sewa bangunan atau tanah dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah serta bangunan
  • Pihak penyewa nantinya perlu memotong PPh final pasal 4 ayat 2 serta wajib menyertakan bukti pemotongan kepada pemilih gedung atau bangunan. Dimana nantinya juga perlu melakukan penyetoran kepada kas negara
  • Penyewa memiliki kewajiban dalam memotong PPh pasal 4 ayat 2 sewa bangunan atau tanah ketika penyewa merupakan badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, kerjasama operasi, BUT, perwakilan dari perusahaan luar negeri serta orang pribadi yang ditetapkan oleh DJP
  • Jika nantinya penyewa bukanlah subjek pajak, maka pemilik bangunan yang memiliki tanggung jawab dalam membayar PPh final pasal 4 ayat 2 sendiri. dasarnya adalah pada penghasilan yang didapatkannya dari aktivitas penyewaan bangunan.

2. PPn

  • Tarif PPn yang ditentukan pada sewa bangtunan sama dengan nilai PPn pada umumnya, yaitu 11%. Hal ini ditentukan dari keseluruhan biaya sewa yang dibebankan kepada penyewa
  • Pemilih bangunan atau tanah wajib melakukan pemungutan PPn serta menerbitkan faktur Pajak. Selanjutnya pihaknya juga perlu melakukan penyetoran terhadap pemungutan pajak sampai dengan pelaporan SPT Masa PPn.

Baca Juga : Apa Itu Pajak Rumah? Ini Penjelasan Lengkapnya

Umumnya pengurusan pajak tersebut bisa dilakukan ketika pemilik bangunan perusahaan seorang PKP atau Pengusaha Kena pajak. namun hanya terdapat perbedaan dalam mekanisme pemungutannya saja.

Ketika pemilik bangunan merupakan PKP, maka nantinya biaya sewa yang dibayarkan dalam 1 periode atau tahun pajak tidak termasuk PPn. Sedangkan ketika pemilik bangunan bukan merupakan PKP, maka nantinya biaya sewa merupakan uang sewa yang sekaligus ditambah PPn. Sehingga nantinya penyewa membayarkan PPn bersama dengan pembayaran sewa.

Dari sini juga dapat dijelaskan bahwa biaya sewa yang dibayar oleh pihak penyewa telah termasuk unsur PPn di dalamnya. 

Selanjutnya adalah mekanisme pembayaran pajak terhadap dua jenis pajak tersebut. dalam hal ini pembayaran biaya sewa bangunan juga termasuk kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh penyewa mauun pemilik banguann.

Sementara jika melihat dari UU HPP tahun 2021 terdapat penentuan harga banguann atau gedung, yang berdasarkan pada nilai tertinggi. Hal ini antar NJOP bangunan serta nilai pasarnya. Dalam artian ketika nilai pasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP bangunan, maka nilai bangunan yang dipakai merupakan nilai pasar.

Pengenaan tersebut juga berlaku sebaliknya ketiak NJOP lebih tinggi dibandingkan nilai pasar. Maka secara otomatis NJOP akan langsung menjadi acuan dari nilai bangunan tersebut.

Cara Menghitung

Proconsult

Tarif terbaru pada pajak sewa gedung tahun 2024 sudah bisa Anda ketahui seperti penjelasan diatas. Setiap tahunnya tarif pungutan pajak yang berlaku di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Oleh sebab itu sebagai wajib pajak perlu untuk terus aktif dalam mengetahui informasi terkini perpajakan.

Update pada informasi perpajakan akan membantu Anda, untuk mengetahui berapa tarif pajak yang berlaku. Hal tersebut juga dapat membantu Anda dalam mengetahui regulasi pajak yang ada. Sehingga nantinya Anda dapat melakukan perhitungan pajak secara tepat.

Sementara itu untuk memudahkan aktivitas pajak Anda pastinya setiap orang perlu mengetahui bagaimana perhitungan pajak secara tepat. Hal ini akan memudahkan setiap wajib pajak, untuk mengetahui cara perhitungannya. Berikut adalah contoh kasus serta cara perhitungan dari pajak sewa gedung, yaitu:

1. PPh Pasal 4 Ayat 2

PT 123 merupakan PKP yang menyewakan gedung kantor kepada PT ABC dengan biaya Rp. 500 juta per tahun. Disini nantinya PT ABC memiliki kewajiban untuk memotong PPh 4 ayat 2 terkait penghasilan sewa gedung atau bangunan, yang didapatkan oleh PT 123 tersebut.

Berikut adalah perhitungannya secara lengkap:

= biaya sewa x tarif PPh pasal 4 ayat 2

= Rp. 500 juta x 10%

= Rp. 50 juta

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

2. PPn

Selanjutnya adalah contoh perhitungan untuk pajak sewa gedung jenis PPn. Untuk memudahkan Anda memahami informasinya silahkan mengetahui penjelasannya di bawah ini:

PT 123 merupakan PKP dan menyewakan gedung kantor yang mempunyai kewajiban pemungutan PPn dari PT ABC. Berikut ini adalah perhitungannya secara lengkap:

= tarif PPn x jumlah biaya sewa

= 11% x Rp. 500 juta

= Rp. 55 juta

Tips Memilih Konsultan Pajak Online

Tips Memilih Konsultan Pajak Online

Sumber foto : Glints.com

Mengetahu informasi terkait aturan pajak sangat penting bagi setiap masyarakat. utamanya bagi masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak. Hal tersebut akan membantu Anda dalam menjalankan aktivitas perpajakan secara baik dan tepat.

Namun sayangnya saat ini banyak masyarakat yang tidak paham pada aturan perpajakan yang ada. Selain karena seringnya terjadi perubahan pada aturan pajak tersebut tentunya juga karena pajak menjadi salah satu elemen, yang cukup sulit untuk dipelajari tanpa terjun langsung di dalamnya.

Rumitnya pelaksanaan pajak ini membuat banyak wajib pajak menemukan kesulitan untuk menyelesaikannya Sehingga untuk membantu Anda dalam mengatasi hal tersebut silahkan menggunakan jasa konsultan pajak online.

Baca Juga : Pajak Penjualan Rumah: Tarif dan Cara Menghitung Terbaru

Sesuai namanya konsultan pajak online adalah tenaga profesional pajak, yang menyediakan layanan secara online. Sehingga nantinya setiap orang dalam mendapatkan layanan perpajakan secara mudah. Namun dalam menggunakannya silahkan menerapkan tips pemilihan jasa seperti berikut:

1. Izin Praktik

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih layanan jasa berizin praktik. Hal ini menjadi salah satu dokumen kelengkapan cukup penting, yang harus dimiliki oleh jasa konsultan pajak. bahkan dokumen tersebut adalah persyaratan utama, yang harus dimiliki konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Sertifikat

Berikutnya adalah memilih jasa konsultan pajak yang mempunyainya kemampuan terjamin. Hal tersebut dapat Anda ketahui dari kepemilikan sertifikat konsultan pajak dengan tingkatan sesuai keahliannya. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis tingkatan sertifikat konsultan pajak, yang tentunya bisa Anda jadikan secara acuan pemilihan.

3. Pengalaman

Proconsult

Tips ketiga adalah menggunakan jasa konsultan pajak dengan pengalaman terjamin. Semakin banyak pengalaman jasa konsultan pajak dalam menyelesaian kasus perpajakan tentu membuatnya memiliki keahlian terjamin. Sehingga pastikan untuk menggunakan jasa yang memiliki pengalaman terpercaya.

4. Biaya

Tarif konsultan pajak menjadi salah satu aspek penting  dalam pemilihan jasa konsultan pajak di Indonesia. Dalam hal setiap jasa konsultan pajak memiliki rentang tarif berbeda antar satu sama lain. Oleh Sebab itu pastikan untuk menggunakan jasa profesional, yang biayanya sesuai budget Anda.

Jasa konsultan pajak tersebut nantinya bisa membantu proses penyelesaian masalah pajak Anda secara baik. Dan Anda sebagai wajib pajak tidak akan keberatan dari segi tarif yang perlu dibayarkan.

5. Track Record

Terakhir adalah menggunakan konsultan pajak dengan track record terbaik. Hal tersebut akan membantu anda dalam mendapatkan layanan jasa terbaik dan berkualitas. Nantinya Anda dapat cek track record konsultan pajak, untuk melihat reputasi jasa tersebut.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Berdasarkan artikel diatas Anda dapat memahami penjelasan terkait pajak sewa gedung secara lengkap. Dilansir dari website Kementerian Keuangan Anda juga dapat mengetahui definisi dari pajak sewa gedung tersebut. Dalam hal ini pajak sewa gedung merupakan sebuah kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan oleh penyewa.

Dari sini bisa Anda ketahui bahwa kewajiban pembayaran pajak sewa gedung tersebut menjadi tanggnug jawab dari penyewa. Sementara itu terdapat dua jenis pajak sewa gedung yang dibebankan kepada penyewa, yaitu PPn dan PPh pasal 4 ayat 2.

Melihat dua kewajiban pajak tersebut nantinya setiap penyewa wajib memahami regulasi perpajakan yang ada. Hal ini untuk membantu Anda dalam memahami mekanisme pajak serta aturan yang ada. Sehingga nantinya Anda bisa menjalankan aktivitas perpajakan secara lancar.

Saat ini Anda juga bisa menggunakan jasa konsultan pajak online, untuk mengurus semua kewajiban perpajakan yang Anda miliki. Tentunya konsultan pajak online mempunyai banyak sekali layanan terpercaya, yang membantu Anda dalam menyelesaikan aktivitas perpajakan secara baik.

Sementara itu pastikan untuk menggunakan jasa konsultan pajak online terpercaya dari Proconsult.id. Disini kami menyediakan banyak sekali layanan pajak profesional bagi semua wajib pajak dengan tarif terjangkau. Oleh sebab itu pastikan untuk menggunakan jasa konsultan pajak online dari Proconsult.id sekarang juga!

Proconsult