Informasi pemadanan NIK NPWP dan permasalahan pajak yang lain bisa ditanyakan ke konsultan pajak Alberth Limandau Alikin, S.H di nomor 081350882882. Wacana mengenai adanya pemadanan NIK NPWP sebenarnya sudah sejak lama diisukan dalam bidang perpajakan. Hal ini menjadi salah satu langkah administrasi terbaru, yang memudahkan pendataan identitas dari wajib pajak secara langsung.
Hingga pada akhirnya wacana pemadanan NIK NPWP tersebu sudah dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di tahun 2024 ini ditargetkan implementasinya sudah merata pada semua masyarakat di Indonesia.
Meski demikian masih banyak wajib pajak, yang merasa kesulitan ketika mendengar mengenai pemadanan NIK NPWP tersebut. Hal tersebut cukup wajar karena memang tidak semua wajib pajak paham betul bagaimana aktivitas pajak tersebut berjalan,
Untuk memudahkan Anda dalam memahami informasi perpajakan tersebut pastinya Anda tidak perlu khawatir. Sebab di bawah ini adalah informasi lengkap seputar pemadanan NIK NPWP yang bisa Anda ketahui secara jelas.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Apa Itu Pemadanan NIK NPWP?
Sebagai warga negara dan wajib pajak yang baik setiap orang perlu memperhatikan berbagai perkembangan informasi secara baik. Maka dari itu setiap adanya perkembangan informasi tersebut perlu diikuti oleh semua masyarakat Indonesia.
Pajak menjadi salah satu aspek penting, yang harus diperhatikan oleh semua warga negara. Dalam hal ini pelaksanaan pajak secara baik akan membantu Anda dalam menjalankan kepatuhan pajaknya. Sehingg Anda juga dapat terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.
Tahukah Anda bagi nantnya setiap wajib pajak perorangan wajib melakukan pemadanan NIK dengan NPWP? Informasi ini tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat. Mengingat untuk implementasinya sendiri dicanangkan pemerintah mulai dari tahun 2022, 2023 hingga akhirnya paling lambat tanggal 1 Juli tahun 2024.
Meski demikian masih banyak sekali masyarakat, yang belum mengetahui informasi seputar pemadanan tersebut secara baik. Bahkan masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan untuk melakukan pemadanan NIK NPWP.
Biasanya banyak orang menanyakan tentang bagaimaan proses pemadanan dan validasi data tersebut? Lantas apa saja konsekuensi atau tujuan dari pemadanan NIK NPWP? Pastinya informasi tersebut sangatlah penting, namun pertama-tama pastikan Anda mengetahui tentang definisi pemadanan NPWP dan NIK lebih dulu.
Baca Juga : Cara Pemadanan KTP dan NPWP Terbaru 2024
Pemadanan NIK NPWP adalah aktivitas sinkronisasi data antar NIK dan NPWP. Sehingga dari kegiatan tersebut nantinya nomor NIK dan NPWP akan sama. Tentunya dari adanya pemadanan tersebut setiap orang akan menemui banyak Sekali manfaat, utamanya dalam bidang perpajakan.
Selain itu arti dari pemadanan sendiri diambil dari bahasa asing. Definisi dari pemadanan adalah sebagai sebuah upaya, yang dilakukan untuk peningkatan daya ungkap jika diartikan kedalam bahasa Indonesia.
Pemakaian kata pemadanan sendiri sering muncul dalam berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut seperti seni, teknologi, ilmu pengetahuan. Sehingga untuk definisi dari pemadanan tersebut juga bisa Anda ketahui sebagai sinkronisasi.
Sehingga dari sini Anda juga dapat mengetahui pengertian Pemadanan NIK NPWP sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, untuk menyamakan NIK dan NPWP. Sehingga nomor seri pada NIK dan NPWP memiliki identitas sama.
Secara umum adanya aturan pemadanan NPWP dan NIK ini tidak berniat merepotkan masyarakat. Sebaliknya nanti melalui pemadanan tersebut setiap orang bisa menjalankan berbagai kegiatan administrasi pajak secara mudah.
Sementara itu dalam praktiknya peneraapan pemadanan juga tidak dilakukan secara langsung. Agenda pemadanan tersebut sudah dilakukan sejauh tahun 2022. Hingga sekarang di tahun 2024 jangka waktu pemadanan tersebut jatuh di tanggal 1 Juli menunjukkan prosesnya, yang dilaksanakan secara bertahap.
Selanjutnya proses pemadanan NIK NPWP tentunya memiliki landasan hukum, yang kuat dan harus dipatuhi. Keputusan mengenai pemadanan tersebut sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam PMK Tahun 2022 No. 112/PMK.03, yang menjadi turunan dari UU KUP, yang sebelumnya diperbarui dari UU HPP atau UU Tahun 2021 No. 7.
Tujuan Pemadanan NIK NPWP
Pemerintah pada awalnya mulai menjalankan aturan pemadanan tersebut per tanggal 14 Juli 2022. Hal ini juga menjadi salah satu titik tolak adanya perubahan dalam sistem perpajakan, yang ada di Indonesia.
Pelaksanaan aktivitas pajak tersebut nantinya akan menciptakan hubungan pajak cukup baik. Sedangkan dari segi masyarakat aktivitas tersebut juga dapat memberikan lebih banyak kemudahan.
Dari pelaksanaan mulai tahun 2022 akhirnya pemerintah menetapkan batas maksimal pelaksanaannya di tahun 2024. Namun per tanggal 1 Juli 2024 nanti diharapkan pelaksanaan secara menyeluruh mengenai pemadanan NPWP dan NIK tersebut.
Di bawah ini adalah beberapa tujuan perlunya dilakukan pemadanan NPWP dan NIK, yaitu:
- Agar setiap orang mempunyai satu nomor identitas, yang dapat dipakai dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.
- Menerapkan NIK sebagai SIN atau Single Identitu Number, yang menyederhanakan pelaksanan berbagai aktivitas administrasi di Indonesia.
- NIK nantinya dapa dipakai oleh wajib pajak dalam menjalankan berbagai kegiataan perpajakan, salah satunya adalah membayar pajak tahunan.
- Agar masyarakat nantinya dapat mengurus berbagai kewajiban dan haknya secara mudah. nantinya setiap ingin melakukan berbagai kewajiban pajak masyarakat hanya perlu membawa satu identitas, yaitu nomor NIK
- NIK dapat digunakan sebagai alat untuk lapor pajak.
- Sebagai alat untuk meningkatkan pelayanaan perpajakan di Indonesia.
- Sesuai dengan Amanah dalam Perpres atau Peraturan Presiden Tahun 2021 No. 83.
- Bertujuan dalam menyediakan pelayanan pajak secara komprehensif yang mampu mewujudkan terjadinya kepastian hukum.
- Memudahkan masyarkat dalam mengakses semua layanan perpajakan nantinya.
- Mengupayakan terjadinya pengumpulan informasi dan data di lembaga atau Kementerian serta pihak lain, yang memiliki sistem administrasi sama.
- Pemerintah akan lebih mudah dalam menyediakan layanan bagi semua masyarakat hanya dengan NIK Tunggal.
- Menjadi titik awal reformasi regulasi perpajakan.
- Sebagai salah satu aktivitas dalam memebntuk big data dalam bidang perpajakan.
- Membentuk proses data perpajakan secara otomatis dan berkesinambungan.
- Membantu proses sinkronisasi, verifikasi serta validasi data dari masyarakat.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Sanksi
Aktivitas pemadanan NIK NPWP menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh semua masyarakat. Mengingat penerapannya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022 pastinya sudah cukup banyak masyarakat, yang melakukan pemadanan NIK tersebut dengan NPWP.
Meski demikian tentunya informasi terkait pemadanan NIK NPWP ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan banyak wjaib pajak, yang juga belum mengetahui tentang pemadanan tersebut.
Tentunya penting bagi masyarakat untuk melakukan pemadanan NIK NPWP secara menyeluruh. Hal ini juga termasuk dalam salah satu aktivitas penting untuk proses tata Kelola administrasi pajak bagi semua masyarakat di Indonesia.
Sementara itu pemadanan NIK NPWP sendiri menjadi salah satu cara terbaik, untuk meningkatkan proses Kelola penduduk dan wajib pajak dalam suatu negara. Sebab juga sudah banyak negara-negara, yang menerapkan nomor kependudukan tunggal bagi semau warga negaranya.
Baca Juga : Kenapa Validasi Data NPWP Lama? Ini Penyebab dan Solusi
Implementasi mengenai pemadanan NIK NPWP yang tidak dilakukan oleh wajib pajak tersebu dapat menimbulkan berbagai permasalahan kedepannya. Hal tersebut dapat disebut sebagai sanksi pemadanan NIK NPWP yang tidak dilakukan oleh masyarakat.
Salah satu sanksi yang perlu diketahui adalah nantiny Anda tidak dapat merasakan berbagai keuntungan pajak secara maksimal. Ketika tidak melakukan pemadanan NIK NPWP maka insentif pajak yang harusnya diterima tidak dapat Anda manfaatkan.
Tentunya sebagai wajib pajak Anda pasti sudah mengetahui bahwa selain memiliki kewajiban terdapat hak, yang dimiliki oleh masing-masing individu. Berbagai hak tersebut juga bisa disebut sebagai insentif, yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak taat pada kepatuhan pajak.
Jika Anda tidak menjalankan pemadanan NIK NPWP maka semua insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini tentu akan memberikan berbagai dampak bagi Anda sebagai wajib pajak kedepannya. Maka dari itu mumpung masih ada waktu silahkan melakukan pemadanan NIK NPWP sekarang juga!
Cara Validasi NIK dan NPWP
Secara umum Anda dapat melakukan pemadanan secara mudah pada laman Direktorat Jenderal Pajak online. Proses pemadanan ini sangat penting untuk membantu pelaksanaan pajak anda kedepannya. Sehingga pastikan untuk melakukan pemadanan sebelum batas waktu tersebut berakhir.
Sementara itu proses pemadanan juga dapat dilakukan melalui berbagai tahapan. Semua proses dan tahapan tersebut dapat Anda temukan secara mudah melalui berbagai media, yang ada saat ini.
Begitu selesai melakukan pemadanan pastinya aktivitas tersebut tidak selesai sampai disitu. Berikutnya Anda bisa perlu melakukan validasi data, untuk memastikan kedua data tersebut tersingkron dengan baik.
Proses validasai data inilah yang menjadi tahapan lanjutan dalam melakukan pemadanan NIK NPWP. Pastinya ketika berhasil melakukan validasai data maka proses pemadanan tersebut dapat dinyatakan sukses.
Berikut adalah cara untuk validasi NIK dan NPWP secara lengkap, yaitu:
- Pertama silahkan masuk pada halaman DJP online di Alamat https://djponline.pajak.go.id/account/login.
- Lanjutkan dengan memasukkan informasi NPWP beserta kata sandi dan kode keamanan atau captcha. Semua informasi tersebut perlu Anda masukkan secara valid agar bisa login pada aplikasinya.
- Jika sudah maka Anda bisa login pada akun tersebut.
- Silahkan lanjutkan dengan masuk ke halaman profil yang terdapat di menu utama.
- Di halaman profil tersebut kamu perlu klik pilihan “Perlu Konfirmasi” atau “Perlu Update.
- Jika sudah maka akan muncul tampilan terkait validasai data utama yang Anda miliki. Pada halaman tersebut menunjukkan status bahwa NIK yang dimiliki sudah terverifikasi.
- Di halaman menu “Profil” nantinya juga terdapat “Data Utama” serta kolom untuk isian NIK/NPWP berjumlah 16 digit. Silahkan masukkan kembali NIK Anda sejumlah 16 digit tersebut di kolomnya.
- Klik pada pilihan “Validasi” jika prosesnya suah selesai.
- Selanjutnya sistem akan langsung melakukan verifikasi informasi, yang sudah dikumpulkan oleh Dukcapil terpusat.
- Jika data Anda tervalidasi maka sistem langsung menampilkan informasi mengenai “data ditemukan”
- Lanjutkan klik pilihan “Ok” di notifikasi yang muncul di layer utama.
- Jika sudah silahkan pilih kembali menu “Profil”.
- Ubah halaman profil juga memungkinkan Anda agar bisa melengkapi berbaga informasi mengenai KLU atau Klasifikasi Unit Usaha. Di halaman ini juga dapat Anda lengkapi dengan informasi anggota keluarga.
- Jika semua profil sudah selesai dan terverifikasi maka Anda dapat langsung masuk pada halaman utama DJP online hanya dengan NIK yang dimiliki.
Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Tips Memilih Jasa Konsultasi Pajak Online
Melaksanakan aktivitas pajak secara baik tentunya menjadi salah satu langkah penting, yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebab wajib pajak Anda juga memiliki kewajiban cukup kompleks. Salah satunya adalah memperhatikan perkembangan informasi perpajakan secara baik.
Melalui informasi perpajakan tersebut Anda dapat mengetahui pelaksanaan pajak secara tepat. sebab pajak juga menjadi salah satu aspek penting, yang setiap tahunnya dapat mengalami perubahan. Oleh sebab itu pastikan untuk memperhatikan perkembangan informasi dalam bidang perpajakan secara baik.
Baca Juga : Cara Mengurus NPWP Hilang yang Benar
Sebagai wajib pajak Anda juga harus segera melakukan pemadanan NIK NPWP. Hal tersebut berlaku untuk semua masyarakat agar pelaksanaan administrasi tunggal dapat terlaksana.
Melalui pemadanan NIK NPWP nantinya akan memberikan banyak sekali kemudahan bagi wajib pajak. Namun nantinya hal ini juga membuat semakin banyak masyarakat, yang dapat berstatus sebagai wajib pajak.
Sebagai wajib pajak Anda harus menjalankan semua kewajiban secara baik sesuaiketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini jika Anda mengalami kesulitan bisa menggunakan jasa profesional bernama konsultan pajak.
Jasa konsultan pajak tersebut adalah tenaga ahli, yang mempunyai kualifikasi terpercaya di bidang perpajakan. Oleh sebab itu jasanya sudah banyak dipercaya oleh semua masyarakat di Indonesia. Saat ini giliran Anda untuk memanfaatkan layanan perpajakan, yang disediakan oleh jasa konsultan pajak tersebut.
Penggunaan jasa konsultan pajak pastinya dapat dilakukan secara mudah. namun sebelum itu pastikan untuk mengetahui beberapa tips dalam pemilihan tenaga jasa profesional dan terpercaya, yaitu:
- Memperhatikan izin praktik yang dimilikinya.
- Melihat tingkatan sertifikat konsultan pajaknya.
- Memperhatikan budget yang ditetapkan.
- Mengetahui track record jasa.
- Memastikan ketersediaan layanan sesuai kebutuhan.
- Mendapatkan rekomendasi dari orang terpercaya.
Informasi Kontak Jasa Konsultasi Pajak Online
ALBERTH LIMANDAU ALIKIN, S.H.
NIA : 01. 002683
SK Pengangkatan : 11.2682/SKEP-ADV/PPKHI/VIII/2022
Email : alberthmandau@gmail.com
Whatsapp : 081350882882
Facebook : https://web.facebook.com/alberth.alikin
Instagram : https://www.instagram.com/alberthmandau
Office : Jl. Ngagel Tirto II No. 44 Surabaya
Kesimpulan
Itulah informasi mengenai pemadanan NIK NPWP. Sesuai penjelasan diatas Anda bisa memahami bahwa saat ini informasi nomor identitas pada NIK dan NPWP akan dibuat sama. Bagi Anda yang sudah menjadi wajib pajak dalam jangka waktu lama pastinya masih mengenal nomor pajak,, yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan NPWP juga memiliki kombinasi angka, yang tidak sama dengan NPWP.
Mulai tahun 2024 ini pemerintah menegaskan adanya proses pemadanan NIK NPWP bagi semua masyarakat. Bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu program pajak, yang memiliki tujuan dalam memudahkan sistem administrasi pajak dari masyarakat.
Dalam hal ini nantinya nomor identitas dari wajib pajak pada NPWP akan sama dengan NIK. Secara langsung semua masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki KTP pastinya adalah wajib pajak. Meksi demikian tidak serta merta individu tersebut memiliki kewajiban pajak.
Adanya pemadanan nomor identtas tersebut juga akan menggaet wajib pajak berdasarkan kondisi ekonomi dan penghasilannya. Oleh sebab itu meski NIK dan NPWP memiliki angka sama, namun tidak membuat semua masyarakat harus membayar pajak.
Tentunya adanya pemadanan NIK NPWP tersebut membuat kebutuhan jasa perpajakan semakin tinggi. Sebab nantinya akan ada banyak sekalii wajib pajak baru, yang bingung dalam melaksanakan kegiatan pajaknya.
Pastinya pajak menjadi salah satu informasi cukup asing bagi beberapa pihak. Maka dari itu agar pelaksanaan pajak Anda juga bisa berjalan lancar silahkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.
Pastikan menggunakan jasa konsultan pajak terbaik, yang dimiliki oleh Proconsult.id. Sebagai penyedia jasa profesional Proconsult.id akan memenuhi berbagai kebutuhan Anda secara baik. Sehingga Anda tidak perlu lagi kesulitan ketika ingin menjalankan aktivitas pajak tersebut.
Hadirnya jasa konsultan pajak dari Proconsult.id membuat kepatuhan pajak tidak lagi hal sulit untuk dilakukan. Tentunya jika ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan perpajakan pastikan menggunakan jasa konsultan pajak dari Proconsult.id sekarang!