Penghentian Penyidikan Pajak: Penyebab dan Tata Cara

Sudah tahu tentang penghentian penyidikan pajak? Jika belum yuk pelajari disini. Dalam bidang perpajakan terdapat banyak aktivitas yang perlu Anda ketahui. Namun mayoritas masyarakat hanya mengenal tentang kewajiban pembayaran, pelaporan maupun perhitungan pajak. Dimana keseluruhannya masuk aktivitas kepatuhan perpajakan.

Lebih jauh lagi Anda perlu mengetahui berbagai aktivitas lain, seperti penyidikan pajak. Hal ini menjadi salah satu aktivitas penting dalam perpajakan. Sehingga sebagai wajib pajak perlu mengetahuinya secara menyeluruh.

Proconsult

Secara umum pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi suatu negara. Tidak terkecuali bagi Indonesia, yang memiliki pendapatan cukup tinggi dari sektor pajak. sebab pada akhirnya pajak menajdi salah satu dana, untuk mencukupi beragam kebutuhan pembangunan.

Dalam prosesnya pengumpulan uang pajak tentu melibatnya banyak sekali tahapan. Salah satunya adalah penyidikan pajak, yang menjadi aktivitas penting dalam ruang lingkup perpajakan. Nantinya penyidikan  akan menunjang pengumpulan pendapatan negara.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Penyidikan pajak menjadi salah satu tahapan penting yang harus wajib pajak ketahui. Namun penyidikan juga dapat dihentikan jika memiliki alasan yang jelas. Maka dari itu silahkan melihat penjelasan penghentian penyidikan pajak secara lengkap di bawah ini.

Apa Itu Penyidikan Pajak

Apa Itu Penyidikan Pajak

Sumber foto : Flazztax.com

Setiap pelaksanaan perpajakan dari wajib pajak di Indonesia diatur secara ketat. Meskipun menganut sistem yang memberikan kebebasan kepada masyarakat, namun setiap prosesnya selalu dikawal secara baik. Hal ini melalui berbagai kebijakan dan aktivitas perpajakan.

Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kepatuhan perpajakan secara baik, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil tindakan. Salah satunya melalui aktivitas penyidikan pajak, yang banyak ditakuti oleh semua wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah badan tertinggi, yang ada dalam ruang lingkup perpajakan. Badan tersebut akan memiliki kewenangan, untuk mengatur serta mengambil tindakan dalam bidang perpajakan secara konsisten.

Baca Juga : Tujuan Penyidikan Pajak yang Wajib Diketahui

Bahkan Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki wewenang, untuk melaksanakan penyidikan pajak sesuai ketentuan UU. Sehingga aktivitas pajak menjadi salah satu ketentuan umum, yang perlu diketahui oleh semua wajib pajak. Hal ini menjadi aktivitas legal dan resmi.

Saat ini masih banyak wajib pajak, yang kurang paham terkait definisi penyidikan pajak. Sehingga sangat penting bagi Anda untuk mempelajarinya terlebih dahulu.

Secara sederhana Penyidikan Pajak adalah proses, yang dilaksanakan secara berlanjutan dari tahapan pemeriksaan sebelumnya. Sehingga penyidikan akan dilakukan ketika dalam pemeriksaan muncul indikasi bukti permulaan pelanggaran perpajakan.

Proconsult

Dalam hal ini bukti permulaan merupakan sebuah keadaan, benda maupun bukti lain. Dimana semua hal tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk, untuk membuktikan terjadinya pelanggaran pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian Penyidikan Pajak merupakan kegiatan lanjutan, untuk menbuktikan terjadinya tidnak pidana dalam perpajakan. Ketentuan terkait penyidikan pajak juga ada dalam UU KUP pasal 1 ayat 31.

Melalui UU KUP tersebut dijelaskan bahwa penyidikan pajak merupakan rangkaian tindakan, yang digunakan penyidik dalam mencari bukti lanjutan. Tujuannya adalah pengumpulan bukti, untuk menunjukkan terjadinya pelanggaran aturan dan tindak pidana perpajakan.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tidanakan penyidikan menjadi salah satu aktivitas resmi. Proses penyidikan pajak nantinya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, yaitu UU hukum Acara Pidana. Berikut beberapa tujuan penyidikan, yaitu:

  1. Bertujuan dapat meningkatkan penerimaan negara.
  2. Menciptakan penerimaan negara yang berjalan secara lancar dan baik.
  3. Memulihkan berbagai faktor kerugian yang terjadi pada pendapatan negara.
  4. Menajdi efek jera bagi para pelaku atau wajib pajak yang melakukan penyelewengan pajak.
  5. Memberikan efek gentar bagi semua wajib pajak agar tidak melakukan tindakan pelanggaran pajak serupa.
  6. Menyediakan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi semau wajib pajak.
  7. Menunjunjung nilai integritas setinggi-tingginya dalam proses perpajakan.

Dari banyaknya tujuan tersebut bisa dilihat bahwa penyidikan pajak adalah salah satu aktivitas, untuk menegakkan hukum perpajakan. Hal ini akan dijadikan oleh DJP sebagai aktivitas penegakan hukum terakhir.

Dalam UU perpajakan semua wajib pajak diberikan kesempatan, untuk mengakui kesalahannya. Hal ini baik yang secara tidak sengaja maupun sengaja. Proses pengkuan tersebut bisa dilakukan melalui penyidikan pajak dengan mengharapkan keringanan sanksi.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Penyebab Penghentian Penyidikan Pajak

Penyebab Penghentian Penyidikan Pajak

Sumber foto : Pajak.com

Penyidikan pajak menjadi upaya terakhir yang dilakukan DJP dalam penegakan hukum perpajakan. Hal ini juga menjadi aktivitas terakhir untuk menemukan bukti lanjutan terjadinya tindak pidana perpajakan.

Namun dalam prosesnya aktivitas penyidikan pajak tersebut dapat dihentikan. Penghentian penyidikan pajak mengacu pada UU KUP pasal 44A. Dari pasal penghentian penyidikan pajak ini bisa dilihat bahwa penyidikan bisa dihentikan ketika prosesnya tidak ada cukup bukti dan peristiwa menjamin.

Sehingga ketika tidak ditemukannya dua komponen tersebut menunjukkan tindak pidana perpajakan tidak terjadi. Selain itu ada lebih banyak alasan lain dari penghentian penyidikan pajak, yaitu:

Baca Juga : Pertanyaan Tentang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

1. Alasan Hukum Penghentian Penyidikan Pajak

Hal ini menjadi salah satu alasan penting dari penghentian penyidikan pajak. Dimana permasalahan pajak yang sedang diselidiki tidak memenuhi persyaratan tindak pidana secara lanjut. Salah satu penyebabnya bisa saja sudah ada keputusan valid.

Beberapa alasan hukum lain untuk penghentian penyidikan pajak adalah tersangka meninggal dunia. Sehingga tidak ada lagi orang, yang bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidana perpajakan tersebut.

Selain dua alasan hukum diatas ada beberapa alasan hukum lain, yang bisa diketahui. Dalam hal ini alasan tersebut akan masuk pada kategori daluarsa pajak. Dimana telah habis jangka waktu penyidikan pajak, yang dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu:

  • Proses sudah melebihi 1 tahun sejak tindak pidana percetakan.
  • Lewat 6 tahun untuk pidana dengan ancaman pidana, denda, penjara dengan jangka waktu kurang dari  3 tahun.
  • Lewat dari 12 bulan untuk tindak pidana, yang memiliki ancaman lebih dari 3 tahun.
  • Lewat 18 tahun bagi tindakan, yang memiliki ancaman pidana mati atau seumur hidup.

2. Bukti Perkara

Alasan penghentian penyidikan pajak kedua adalah tidak ditemukannya bukti yang mendukung tindakan pidana perpajakan tersebut. hal ini dapat diambil kesimpulannya oleh penyidik setelah melaksanakan gelar perkara. Sehingga ketika tidak adanya bukti penguatan maka penyidikan bisa dihentikan.

Tanpa adanya bukti pendukung lain membuat permasalahan tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Sehingga secara otomatis permasalahan tersebut akan masuk ruang lingkup permasalahan perdata atau administrasi.

3. Kepentingan Negara

Selanjutnya adalah alasan kepentingan negara berkaitan pada penerimaan pendapatan. Umumnya hal ini menjadi salah satu alasan paling umum yang banyak digunakan untuk penghentian penyidikan pajak.

Melalui alasan ini penyidikan dapat dihentikan ketika wajib pajak setuju melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Dimana untuk pembayaran tersebut juga termasuk sanksi maupun denda lain sesuai ketentuan yang ada.

Tata Cara Penyidikan Pajak

Proconsult

Pada dasarnya proses penyidikan pajak akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah dengan ditemukannya bukti permulaan tentang adanya kemungkinan tindak pidana perpajakan. Sehingga penyidikan pajak menjadi opsi lanjutan dari pemeriksaan.

Secara umum penyidikan pajak di Indonesia terdiri dari 7 tahapan penting. Tahapan penyidikan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

  • Persiapan penyidikan
  • Penindakan dan pencegahan
  • Pengolahan bukti
  • Pemeriksaan tersangka maupun sanksi
  • Laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan
  • Pemberkasan
  • Penghentian penyidikan

Pada dasarnya proses penyidikan akan berlangsung secara lancar melalui 7 tahapan tersebutt. Namun dalam setiap prosesnya nanti juga memiliki beberapa tahapan, yang perlu Anda ketahui. Sebagai salah satu contohnya adalah tahapan persiapan.

Menurut SE DJP No, SE-06/PJ Tahun 2014 dijelaskan bahwa proses persiapan akan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengusulan Bukti

Dalam hal ini  akan terjadi pengusulan bukti yang didasarkan pada surat edaran sama di Bab II. Bukti permulaan akan diperiksa pada kanwil DJP dan ditindaklanjuti melalui usulan penyidikan.

2. Peneribitan Surat Perintah

Pengusulan bukti tersebut nantinya akan ditelaah terlebih dahulu oleh pertugas perpajakan. Jika memang ada kecurigaan dari bukti permulaan, maka akan terbit surat perintah  penyidikan oleh DJP.

3. Rencana Penyidikan

Tahap tiga adalah rencana penyidikan sebagai kerangka kerja dari penyidik. Hal ini akan sangat berguna untuk membuat perencanaan penyidikan secara baik.

4. Penyidikan

Dalam hal ini ketika semua persiapan sudah selesai maka penyidik sudah bisa melakukan penyidikan. Nantinya penyidik akan bekerja sesuai aturan, surat tugas dan ketentuan perundang-undangan.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak

Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak

Sumber foto : Binus.ac.id

Proses penyidikan pajak memang bukan persoalan umum bagi wajib pajak. Sehingga masih banyak wajib pajak yang kebingungan ketika terkena penyidikan pajak. Dalam hal ini penyidikan pajak menjadi salah satu aktivitas, yang menyita banyak perhatian dari WP.

Mayoritas wajib pajak menganggap penyidikan pajak sebagai aktivitas menyulitkan. Bahkan dari sini terdapat banyak sekali risiko denda atau sanksi, bagi Anda yang terbukti melakukan kesalahan. Sehingga hal ini dapat menjadi aktivitas untuk melihat perkara pajak.

Melihat dari fakta tersebut membuat semua wajib pajak perlu untuk memiliki pemahaman penyelesaian masalah pajak secara baik. Namun karena terbatasnya pemahaman masyarakat saat ini bisa menggunakan jasa konsultan pajak.

Baca Juga : Penyidikan Pajak Dihentikan Jika? Ini Jawabannya!

Jasa konsultan pajak menjadi andalan banyak wajib pajak, untuk membantu proses penyelesaian masalah perpajakan. Dalam hal ini jasa konsultan pajak adalah tenaga ahli, yang memiliki kemampuan dalam bidang perpajakan.

Tentunya hampir semua wajib pajak mengetahui jasa profesional tersebut. bahkan saat ini sudah sangat banyak wajib pajak, yang menggunakan jasa konsultan pajak. Namun masih ada juga wajib pajak, yang belum mengenal profesi tersebut secara baik.

Bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan jasa konsultan pajak perlu memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah tips pemilihan jasa konsultan pajak, yang harus diterapkan dalam menemukan jasa terbaik, yaitu:

1. Pemahaman dan Taat Aturan

Tips menggunakan jasa konsultan pajak pertama adalah memilih jasa, yang paham pada aturan perpajakan. Selain memiliki pemahaman pastikan tenaga jasa tersebut juga menerapkannya dalam proses bekerjanya.

Usahakan memilih layaanan yang taat pada semua aturan perpajakan. Usahakan juga jasa tersebut  patuh pada semua aturan, yang berlaku di Indonesia. Tips kali ini akan memudahkan Anda dalam mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam upaya penyelesaian masalah.

Setiap pelaksanaan perpajakan memiliki aturan, yang harus dipatuhi oleh semua wajib. Terjadinya pelanggaran aturan pajak tersebut akan membuat Anda dalam posisi sulit. Salah satunya adalah penyidikan pajak, yang bisa mengarah pada pengenaan sanksi perpajakan.

2. Legal

Jangan lupa untuk menggunakan layanan konsultan pajak, yang legal dan sah secara hukum. Hal ini menjadi salah satu aspek penting, yang perlu diterapkan oleh semua masyarakat. umumnya dalam proses pemilihan jasa konsultan pajak bagi semua wajib pajak.

Pemilihan jasa yang legal sesuai hukum di Indonesia akan membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan pajak secara baik. Legalitas jasa konsultan pajak bisa Anda cek secara online melihat dari izin praktik yang dimiliki.

Izin praktik dar jasa konsultan pajak adalah dokumen resmi, yang menjadi salah satu persyaratan profesi ini. Sehingga Anda dapat memastikan keabsahan jasa tersebut dari izin praktiknya. Selain itu izin praktik juga dikeluarkan langsung oleh DJP sehingga terpercaya.

3. Bersertifikat

Proconsult

Selain memiliki izin praktik resmi dari Direktorat Jenderal Pajak ada beberapa aspek penting lainnya. Salah satunya adalah kepemilikan sertifikat konsultan pajak, yang menunjukkan keterampilan serta kompetensii layanan tersebut.

Seorang tenaga jasa konsultan pajak profesional harus memiliki sertifikat profesi yang baik. Dalam hal ini sertifikat konsultan pajak menjadi salah satu standar penting, yang harus dimiliki jasa tersebut. Dari sini masyarakat dapat melihat kualitas jasa tersebut.

Penting untuk Anda ketahui bahwa sertifikat konsultan pajak akan menunjukkan bidang keahlian tenaga ini. Sehingga sebagai masyarakat Anda dapat memanfaatkannya, untuk memilih layanan tanpa ragu kualifikasinya.

4. Track Record

Jangan lupa untuk memilih layanan jasa, yang memiliki track record baik. Hal ini merupakaan bagaimana sepak terjang layanan tersebut dalam menjalankan profesinya. Baik buruknya track record konsultan pajak akan sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah.

Pastikan Anda memilih layanan konsultan pajak, yang memiliki track record terpercaya. Baik dari website, media sosial maupun review client sebelumnya. Sehingga nantinya Anda dapat memilih layanan terbaik, yang membantu proses penyelesaian masalah pajak.

5. Biaya

Salah satu aspek penting lain dalam pemilihan konsultan pajak adalah biaya. Hal ini menjadi aktivitas urgent, yang perlu Anda perhatikan. Khususnya dalam pemilihan jasa konsultan pajak pada upaya penyelesaian masalah perpajakan.

Saat in tersedia banyak sekali jasa konsultan pajak di tengah masyarakat. setiap jasa tersebut memiliki patokan tarif berbeda. Hal ini dapat Anda jadikan sebagai kesempatan untuk memilih layanan dengan biaya sesuai anggaran.

Pemilihan jasa konsultan pajak sesuai anggaran masing-masing akan memudahkan Anda sebagai wajib pajak. Disini Anda akan mendapatkan kemudahan dan jalannya proses penyelesaian perpajakan lancar.

Konsultasi Pajak Online? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882

Kesimpulan

Itulah penjelasan mengenai penghentian penyidikan pajak. Melalui penjelasan diatas Anda dapat mengetahui bahwa penyidikan pajak merupakan aktivitas penting, yang wajib wajib pajak pahami. Dalam hal ini penyidikan pajak termasuk sebagai salah satu aktivitas, untuk menyelesaikan perkara perpajakan.

Pada dasarnya setiap wajib pajak bisa terkena penyidikan pajak. Sehingga peluang bagi wajib pajak untuk terkena penyidikan pajak juga sama antara wajib pajak satu dengan lainnya. Hal tersebut juga berlaku untuk wajib pajak perusahaan maupun indivudu.

Penyidikan pajak juga bisa dihentikan jika alasannya mencukupi. Dalam hal ini dengan penghentian penyidikan pajak, maka perkara perpajakan dianggap selesai. Namun hal ini tidak menghapus kewajiban perpajakan, yang perlu Anda bayarkan.

Bagi Anda yang sedang terkena penyidikan pajak tentunya akan merasa kebingungan. Bahkan orang yang sebelumnya sudah pernah mengalami juga masih sangat kesulitan. Hal tersebut karena proses penyelesaiannya tidak dapat dilakukan seorang diri.

Penyelesaian penyidikan pajak bisa berjalan lancar dengan bantuan jasa konsultan pajak. Sehingga bagi Anda yang sedang terkena penyidikan pajak silahkan menggunakan jasa Proconsult.id. Saat ini layanan jasa tersebut masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat.

Proconsult.id adalah perusahaan penyedia tenaga jasa profesional, yang sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada jasa konsultan dari Proconsult.id juga sudah terbukti.

Bagi Anda yang masih bingung memilih jasa perpajakan silahkan memakai Proconsult.id. Disini tersedia banyak sekali pilihan layanan dan jasa profesional, yang akan membantu semua proses perpajakan Anda. Pastikan menggunakan Proconsult.id sekarang juga!

Proconsult