Ada beberapa poin penting di UU kepailitan dan PKPU PDF yang penting dipelajari. Permasalahan utang piutang merupakan perkara penting, yang prosesnya dilindungi oleh UU Kepailitan dan PKPU PDF. Tentu saja hal ini bertujuan untuk melindungi hak dari kreditur, selaku pihak pemberi dana kepada debitur.
Masalah utang piutang menjadi kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaku usaha. ketika bisnis ingin berkembang tentu membutuhkan suntikan dana dalam jumlah besar. Maka dari itu opsi peminjaman dana menjadi langkah yang sering kali dilakukan.
Tentunya hal tersebut menjadi aktivitas legal karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Baik dari kreditor maupun debitor nantinya akan memperoleh keuntungan, sesuai dengan kesepatakan awal peminjaman dana.
Sehingga tidak heran jika banyak bisnis atau perusahaan di Indonesia pasti memiliki hutang. Hal ini sudah menjadi hal wajar dan diperbolehkan oleh UU Kepailitan dan PKPU PDF. Namun bagaimana jika perusahaan selaku debitor tidak sanggup melunasi hutang tersebut?
Dalam hal ini ketika debitor tidak bisa melunasi dalam tenggap waktu sesuai kesepatakan, maka bisa mengajukan PKPU. Namun ketika tidak disetujui oleh kreditor maka perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut.
Putusan kepailitan bagi perusahaan tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dalam hal ini semua proses dan ketentuannya diatur langsung pada UU Kepailitan dan PKPU PDF. Bagi Anda tentunya perlu mengetahui hal ini dengan baik.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Selain menjadi informasi penting hal ini merupakan bekal terbaik bagi Anda dikemudian hari. Dalam artikel kali ini Anda bisa melihat penjelasan UU Kepailitan dan PKPU PDF secara lengkap.
Homologasi PKPU Adalah
Sumber foto : Hukumonline.com
Berbicara tentang UU kepailitan dan PKPU PDF maka Anda mengenal homologasi PKPU. Bagi sebagian orang tentunya hal ini menjadi salah satu permasalahan, yang menyulitkan dan membuat bingung.
Namun permasalahan ini sangat penting bagi Anda yang mengalami masalah utang piutang. Hal ini menjadi salah satu upaya perlindungan, yang memang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU PDF. Homologasi PKPU tentunya dibarengi dengan proses PKPU tersebut.
Ketika debitor memiliki kondisi finansial kritis, maka sebelum dinyatakan pailit ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi posisi dan kekayaan agar tidak dinyatakan pailit.
Sehingga proses yang wajib ditempuh oleh debitor sebelumnya adalah PKPU. Namun sebelum Anda mulai membahas tentang PKPU pastikan mengetahui definisi dari homologasi PKPU lebih dulu. Apa itu Homologasi PKPU?
Dalam proses PKPU Anda akan mengenal homologasi, yang sesuai pada pasal 265 sampai 294 UU KPKPU No. 37 tahun 2004. Dalam UU tersebut dijelaskan secara runtut tentang kepailitan, PKPU sampai homologasi PKPU.
Sehingga bisa Anda ketahui pengertian Homologasi PKPU adalah upaya perdamaian, yang menjadi salah satu langkah penting dalam proses PKPU. Hal ini menjadi upaya dalam menentukan rencana perdamaian mengenai tata kelola hutangnya.
Ketika merujuk pada definisi homologasi dalam KBBI, maka Anda bisa mengetahui bahwa hal ini menjadi ajang persetujuan antara kedua belah phak (kreditur dan debitur). Tujuannya sendiri adalah mengakhiri proses kepailitan sebelum disahkan oleh hakim.
Baca Juga : Homologasi PKPU Adalah: Pengertian dan Cara Memperoleh
Dalam hal ini Anda juga bisa mendefinisikan homologasi sebagai perdamaian, yang menajdi upaya penting dalam proses PKPU. Selain itu homologasi PKPU juga berbentuk proposal, yang berisi renana perdamaian dalam upaya pelunasan hutang kepada kreditor.
Perlu Anda ketahui bahwa homologasi PKPU sendiri bisa diserahkan ketika dalam proses PKPu sementara berlangsung. Rencana perdamaian dalam bentuk proposal tersebut merupakan kerangka, yang didalamnya berisi tawaran pembayaran hutang kepada kreditor.
Tujuannya adalah menjadi sebuah perjanjian baru, yang membarui perjanjian sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena debitor tidak bisa memenuhi tenggat waktu dalam perjanjian pertama. Sehingga agar semua hak pihak-pihak lain terpenuhi perlu adanya perjanjian baru.
Bukan hanya sebuah perjanjian baru melainkan tata cara serta prosedur diatur dalam ketentuan ini. sehingga debitor tetap memiliki batas waktu dan proses yang harus dipenuhi dalam upaya pembayaran hutangnya kepada kreditor nantinya.
Tentunya ketika membuat sebuah perjanjian perlu adanya kesepakatan antara pihak kreditordan debitor. Ketika salah satu pihak tidak setuju dengan isi homologasi tersebut, maka prosesnya tidak bisa dilanjutkan.
Dalam hal ini kreditor berhak menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. tentu jika dirasakan kreditor menderita kerugian dari rencana tersebut, maka kreditor memiliki hak untuk menolak. Sedangkan rencana homologasi yang baik memiliki ciri sebagai berikut:
- Disetujui oleh minimimal ½ dari jumlah kreditor konkuren. Dimana haknya diakui serta hadir dalam rapat tersebut. selain itu jumlah kreditor yang hadir harus memenuhi batas minimal, yaitu 2/3 dari seluruh utang yang diakui.
- Jumlah persetujuan minimal ½ atas kreditor, yang piutangnya dijamin menggunakan jaminan fidusia, gadai, hipotek, hak tanggungan dan agunan lainnya.Sedangkan untuk minimal kreditor yang wajib hadir adalah 2/3 atas seluruh tagihan kreditor
Ciri dari proposal perdamaian yang baik tersebut ada di pasal 281 UU KPKPU. Jika semua isi proposal sudah disetujui dua pihak, maka Pengadilan Niaga akan mengesahkannya sebagai homologasi. Perdamaian tersebut bisa Anda gunakan sebagai dasar pelunasan hutang.
PKPU Adalah
Antara homologasi dan PKPU menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini PKPU menjadi salah satu upaya penting dalam proses penyelesaian masalah utang piutang di Indonesia.
Namun sebelum itu kurang lengkap rasanya jika Anda tidak mengetahui definisi dari PKPU lebih dulu. Lantas apa itu PKPU menurut pendapat Anda?
Pengertian PKPU adalah periode waktu khusus, yang diberikan sesuai UU dan melaui putusan pengadilan niaga kepada debitor untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Definisi PKPU tersebut disebutkan oleh Munir Fuady sebagai salah satu praktisi hukum.
Tentnya PKPU sendiri adalah sebuah singkatan, yang memiliki arti tersendiri. Meski demikian definisi dan singkatannya memiliki maksud yang sama. Singkatan PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Sehingga arti PKPU adalah proses saat pengadilan melarang kreditor memaksa pembayaran hutang kepada debitor. Hal tersebut tidak diperbolehkan selama jangka waktu PKPu berlangsung.
Perlu Anda ketahui bahwa dalam proses permohonan PKPU hanya bisa dilakukan oleh dua pihak, yang bersengketa di dalamnya. Hal tersebut adalah kreditur dan debitur. Proses pengajuannya sendiri dapat dilakukan sebelum atau setelah permohonan pailit dilakukan.
Salah satu syarat penting dalam waktu pengajuan adalah paling lambat ketika sidang pertama pemeriksaan berlangsung. Penting bagi Anda untuk mengetahui timeline pelaksanaan ini agar bisa melakukannya secara tepat sesuai jadwalnya.
Sedangkan tujuan dari proses PKPU tentunya adalah homologasi atau rencana perdamaian. PKPU berperan sebagai alat untuk mencapai perdamaian dari pihak kreditur dan debitur dalam sengekta piutang.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Dalam fungsi damai tersebut juga memiliki peran penting dalam melihat potensi perusahaan, keberadaan perusahaan. Apakah masih memngkinkan untuk bangkit dari kondisi finansial kritis dan lepas dari jeratan utang.
Homologasi PKPU merupakan rencana perdamaian, yang menjadi wewenang Pengadilan Niaga untuk mengesahkannya. Tentunya dari sini Anda bisa mengetahui bahwa akan ada kekuatan hukum, yang bersifat tetap, kuat dan mengikat.
Jika debitor ingin proses PKPU berjalan lancar dengan hasil baik, maka pastikan untuk mematuhi rencana perdamaian tersebut. tujuannya adalah agar debitor dapat terhindar dari upaya kepailitan.
Dalam proses PKPU tersebut harta kekayaan dari debitur akan berstatus nomal. Selanjutnya pengurus dari pihak perlu melakukan pengembalian seluruh harta dari kekayaan, yang sebelumnya menjadi barang sitaan.
Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 167 ayat 2 dalam UU KPKPU. Adanya pengembalian harta tersebut juga bertujuan agar debitor mampu melanjutkan kegiatan usahanya. Sehingga nantinya perolehan laba bisa digunakan untuk proses pembayaran hutang.
Dalam hal ini kepengurusan perseoran terkait harta dianggap tidak pernah diberlakukan PKPU. Sebab dalam proses pengesahan perdamaian nantinya akan membuat proses PKPU berakhir. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui lebih dulu.
Dalam rencana perdamaian yang sebelumnya sudah kreditor setujui, maka pengadilan berkewajiban menolak pengesahan perdamaian. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa alasan. Menurut pasal 285 ayat 2 disebutkan bahwa rencana perdamaian wajib ditolak ketika:
- Harta kekayaan dari debitor yang didalamnya termasuk benda digunakan untuk menahan benda. Dimana nilai hartanya jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah persetujuan dalam perdamaian.
- Pelaksanaan perdamaian tidak terjamin.
- Perdamaian tercapai karena upaya persekongkolan, penipuan darisatu atau beberapa kredtor. Selain itu dalam upaya mencapai perdamaian menggunakan upaya lain, yang tidak jujur.
- Adanya imbalan jasa atau biaya kepada pengurus dan ahli belum terbayarkan. Bahkan dalam hal ini pengadilan berhak menolak pengesahan ketika tidak adanya jaminan legal terkait upaya pembayaran biaya atau jasa profesional tersebut.
UU Kepailitan dan PKPU PDF Terbaru
Sumber foto : Literasihukum.com
Sebelumnya sudah Anda ketahui bahwa ketentuan tentang UU Kepailitan dan PKPU PDF tersebut diatur dalam UU tahun 2004. Namun tentunya seiring berjalannya waktu akan ada beberapa perubahan, yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakatnya.
Meski demikian akan ada beberapa potensi mengenai perbedaan pemahaman pada proses pelaksanannya. Hal ini secara khusus ada pasal 293 ayat 1 setelah dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Seiring dengan banyaknya gugatan terhadap PKPU dan Kepailitan, pemerintah menilai persoalan tersebut sudah cukup mengkhawatirkan. Setidaknya mulai tahun 2020 sampai 2021 banyak gugatan tentang perkara tersebut, yang diajukan ke Pengadilan Niaga.
Baca Juga : Hubungan Antara Kepailitan dan PKPU, Apa Saja?
Terlebih Indonesia memiliki 5 Pengadilan Niaga, yang memperoleh 1.298 pengajuan sengketa masalah utang piutang tersebut. Tentunya hal tersebut kurang seimbang antara jumlah kasus dan jumlah Pengadilan Niaga.
Dalam hal ini banyak pengusaha menilai bahwa PKPU dan Kepailitan tidak berfungsi sebagai upaya penyehatan. Namun menjadi sebab banyaknya perusahaan dinyatakan pailit. Maka dari itu muncullah tuntutan moratorium terkait UU KPKPU tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut maka ada rencana revisi tentang UU Kepailitan dan PKPU PDF. Sebelumnya pada bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan rapat, yang membahas penyusunan perubahan terkait UU tahun 2004 tersebut.
Dalam RUU atas UU No.37 Tahun 2004 tersebut juga ikut disahkan menjadi UU. Tentunya besar harapan bahwa UU tersebut bisa applicable dan menghilangkan poin-poin, yang dirasa merugikan atau kurang sesuai dari beberapa pihak.
Poin Penting UU Kepailitan dan PKPU PDF
Dalam UU kepailitan dan PKPU PDF tentu ada banyak hal, yang perlu Anda pelajari. Sebab dalam UU tersebut mengatur lengkap tentang bagaiamana persoalan utang piutang itu diselesaikan. Tentunya ada beberapa poin penting yang wajib Anda ketahui.
dalam hal ini poin-poin tersebut seperti aspek permohonan. Dalam poin permohonan sendiri ada tiga aspek penting, yang wajib Anda ketahui, yaitu:
1. Jumlah Kreditur
Pada beleid lama disebutkan bahwa satu kreditur memiliki utang jatuh tempo dapat mengajukan pailit. Asalkan menggandeng kreditur lain, yang pembayaran hutangnya belum jatuh tempo.
Ada ketentuan terkait jumlah kreditur tersebut diusulkan dengan mengubahnya menjadi dua kreditur, yang utangnya jatuh tempo agar bisa melakukan permohonan. Tentu saja dari sini jumlah krediturnya menjadi berubah.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
2. Nilai Minimal dalam Permohonan
Opsi kedua adalah mengenai nilai minimal dalam proses permohonan. Dalam hal ini diusulkan bahwa nilai minimalnya adalah Rp. 500 juta. Hal ini menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan.
Sedangkan dalam ketentuan lama persyaratan minimal tersebut tidak ada. Maka dari itu bagi yang ingin mengajukan permohonan perlu melihat nilai minimal utangnya lebih dulu. Sehingga ketika kepailitan berada di bawah Rp. 500 juta maka perlu adanya mekanisme lain.
Tentunya nilai tersebut masih dalam pembahasan. Meski demikian ketentuan pada batas minimal utang tersebut menjadi persoalan serius, yang menjadi polemik pro dan kontra.
3. Insolvensi Test
Terakhir adalah dilakukannya insolvensi test, yang bertujuan mengukur kemampuan pembayaran hutang dari debitur. Dalam peraturan sebelumnya tidak ada ketentuan tersebut. tes ini merupakan sebuah metode yang dilakukan dalam upaya melihat kesehatan usaha.
Dari tingkat kesehatan tersebut akan digunakans ebagai alat pengukuran layak tidaknya pernyataan pailit. Contohnya ketika melalui perbandingannilai atas aset dan total nilai utang.
Selain mengenai permohonan ada beberapa ketentuan lain, yang perlu Anda ketahui. Poin tersebut adalah mengenai proses pembuktian sederhana, yang menjadi poin keempat dan kelima.
Di sini proses pembuktian dirubah sebagai pembuktian faktual. Sehingga involency test menjadi salah satu instrumennya. Beirkutnya adalah kewenangan dari hakim pemutus berubah menjadi independen.
Poin terakhir adalah menegnai automatic stay. Hal ini menjadi usulan, yang bisa terjadi ketika perkara pailit terdaftar. Sedangkan aturan sebelumnya soal automatic stay baru sah ketika perusahaan sudah dinyatakan pailit.
Tips Memilih Jasa Konsultan Pajak
Sumber foto : Klikpajak.id
Dalam menyelesaian semua proses perusahaan tentunya membutuhkan tenaga ahli, yang sudah berpengalaman. Sehingga nantinya semua proses tersebut bisa selesai dengan baik. Namun dalam memilih tenaga profesional juga harus melihat beberapa hal.
Baca Juga : Perbedaan Kepailitan dan PKPU yang Wajib Diketahui
Anda tidak boleh memilih tenaga profesional secara asal dan acak. Dalam permasalahan ini Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Berikut adalah tips memilih jasa konsultan pajak terbaik dan berkualitas, yaitu:
1. Melihat Ijin
Langkah pertama tentunya memperhatikan ijin praktek yang dimilikinya. Seorang tenaga profesional membutuhkan bukti legalitas resmi berupa ijin praktek. sehingga nantinya masyarakat bisa membedakan antara konsultan pajak resmi dan abal-abal.
2. Kompetensi
Opsi kedua adalah memperhatikan keahlian, yang dimiliki oleh jasa konsultan pajak tersebut. Dalam hal ini konsultan pajak memiliki beberapa tingkatan, yang disesuaikan dengann sertifikat konsultan pajak tersebut. silahkan memilih jasa, yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Biaya
Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting, yang sangat berpengaruh pada kelancaran proses penyelesaian masalah pajak. Dalam hal ini Anda wajib memastikan biaya dari jasa konsultan pajak tersebut lebih dahulu.
Pastikan Anda menggunakan jasa konsultan pajak, yang memiliki tarif sesuai budget Anda. Setiap jasa konsultan pajak memiliki tarif berbeda sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai variasi dalam pemilihannya.
4. Jujur
Pastikan menggunakan jasa konsultan pajak, yang mampu bersikap jujur. Sehingga nantinya semua proses penyelesaian permasalahan Anda sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Hal ini akan memberikan banyak sekali kemudahan bagi Anda dikemudian hari.
5. Track Record Baik
Terakhir adalah memastikan track record dari konsultan pajak tersebut. di jaman sekarang pengalaman kerja dan track record sangat berpengaruh pada kualitas konsultan pajak. Anda bisa mencari hal tersebut melalui media sosial dan internet.
Punya Masalah Pajak? Hubungi Nomor Whatsapp : 081350882882
Kesimpulan
Dari penjelasan diatas Anda bisa mengetahui bahwa homologasi dan PKPU sangat berhubungan. Selain itu ketentuan terkait homologasi menjadi titik awal bagi perusahaan, untuk melunasi perkara utang piutang dengan wajib pajak.
Landasan hukum UU Kepailitan dan PKPU PDF sudah ada di Indonesia sejak lama. Namun seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Bagi Anda yang bingung menyelesaian proses tersebut tentunya bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Proconsult.id adalah penyedia layanan jasa profesional dan terbaik. Pastikan Anda menggunakan Proconsult.id dalam penyelesaian semua masalah Anda.